Pages

Senin, Maret 31, 2014

Menhan Hadiri Pembukaan Latma Komodo 2014

BATAM-(IDB) : Menteri Pertahanan (Menhan) RI Purnomo Yusgiantoro mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto secara resmi membuka pelaksanaan latihan bersama (latma) 18 negara  yang ditandai dengan pemukulan gong, di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Sabtu (29/3/2014).

Selain Menhan RI, turut mendampingi pada pembukaan, Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Marsetio, sejumlah Kasal negara sahabat, Duta Besar, Kepala Delegasi dan Atase Pertahanan negara-negara peserta, Gubernur Kepulauan Riau H. Muhammad Sani serta para pejabat TNI lainnya.


Ke-18 negara peserta yang mengikuti latihan bersama Multilateral Naval Exercise Komodo 2014 tersebut antara lain Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Laos, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Amerika Serikat, China, Rusia, Australia dan Indonesia sebagai tuan rumah serta 25 personel PBB, Uni Eropa, Belanda, Spanyol dan ASEAN sebagai observer.


TNI Angkatan Laut mengerahkan 19 kapal perang, 6 pesawat udara yang terdiri dari dua fixed wing dan empat rotary wing, juga melibatkan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kementerian  Perhubungan (Kemhub) dan SKK Migas serta unsur-unsur dari negara-negara peserta luar negeri yang mengikutsertakan 14 kapal perang, empat helikopter dengan lokasi latihan di Laut Natuna dan Kepulauan Anambas. Sedangkan kegiatan civic mission dilaksanakan secara serentak di tujuh lokasi di wilayah kerja Pagkalan TNI AL (Lanal) Ranai (Laut Natuna) dan Lanal Tarempa.


Latihan multilateral yang menitikberatkan pada aspek non war fighting yaitu penanggulangan bencana alam (Disaster relief) dan bakti sosial (Humanitarian Civic action), sebagai tindak lanjut dari ASEAN Agreement on Dissaster Management and Emergency Response sesuai agenda kerja sama pada  ASEAN Defence Minister’s Meeting (ADMM).


Dengan kegiatan inti berupa pengorganisasian dan kerja sama antar negara terhadap berbagai ancaman keamanan maritim, maka materi di uji latih bersama difokuskan pada Humanitarian Assistance (HA) dan Humanitarian Civic Action (HCA), Disaster Relief (DR), menghadapi Transnational Organized Crimes (TOC), dan Peace Keeping Operation (PKO).




Sumber : DMC

Tank Leopard Pilihan Tepat Untuk Memperkuat TNI AD

JAKARTA-(IDB) : Pemerintah terus mengupayakan peningkatan kekuatan Alutsista TNI untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memodernisasi Alutsista TNI. Dalam rangka modernisasi Alutsista TNI khususnya TNI Angkatan Darat, pada tahun 2012 pemerintah dan DPR telah sepakat untuk membeli Main Battle Tank (MBT) Leopard produksi Jerman.
 

Proses pembelian MBT Leopard telah melalui proses yang cukup panjang dengan pendekatan proses bottom up dan top down. Proses bottom up dimulai dengan kajian oleh pengguna yaitu satuan-satuan Kavaleri TNI Angkatan Darat. Kajian tersebut meliputi analisis penggunaan MBT ditinjau dari aspek teknis, taktis dan operasional.


Dari aspek teknis, MBT Leopard memiliki keunggulan dalam desain teknologi yakni besaran kaliber meriam sebesar 120 milimeter, jarak capai, kemampuan penetrasi dan penghancurannya, stabilizer system, serta dan armor protection. MBT Leopard juga memiliki keunggulan yang sangat menentukan yaitu, kemampuan firing control system dan automatic target tracking system yang sangat akurat, serta auto ammo loader guna mempercepat daya tembaknya, thermal imaging sight, laser range finder, dan balistik komputer.


Dari aspek taktis, MBT Leopard telah memenuhi Ketentuan Standar Umum (KSU) Materiil TNI AD dihadapkan dengan fungsi Satuan Kavaleri sebagai unsur penggempur. Jika dilihat dari taktik pertempuran darat, tank Leopard adalah tank yang terunggul di kelasnya. Keunggulan MBT Leopard adalah pada kemampuan daya gerak, tembak, daya kejut dan daya hancurnya. Secara taktis, MBT Leopard dapat digunakan di daerah perkotaan maupun di perbukitan atau di daerah setengah tertutup. Meskipun beratnya mencapai 60 Ton, namun tekanan gandar yang ditumpukan ke permukaan hanya sekitar 8 kg/cm2. Hal ini dimungkinkan karena permukaan tumpu relatif luas.


Selain itu, Tank ini juga tidak selalu mengandalkan jembatan yang ada, karena setiap kompi dilengkapi dengan jembatan taktis yang bersifat portabel, yang dapat digelar saat Tank harus melewati sungai kecil yang tidak ada jembatan, atau kapasitas jembatannya tidak mampu menopang berat Tank (misalnya jembatan dengan konstruksi bambu/kayu)



Dari aspek operasional, antara lain MBT Leopard memiliki kemampuan mobilitas untuk melintasi medan dengan kecepatan maksimal 70 km/jam. Adanya ketersediaan dukungan logistik misalnya amunisi tidak ada masalah karena akan ada dukungan Transfer of Technologi (TOT) pembuatan munisi kal.120 mm antara Rhienmetal dengan PT. Pindad, disamping itu adanya munisi tipe baru yang dimiliki MBT Leopard yaitu DM-11(Dynamic Magnetic). Untuk suku cadang juga tersedia sampai dengan 20 tahun kedepan, dan ada jaminan sesuai dengan program TOT bersama PT. Pindad.


Selain tiga aspek diatas, aspek geografi Indonesia juga menjadi pertimbangan untuk menentukan pemilihan MBT Leopard yang beratnya 63 ton. Tank Leopard dapat bergerak dan bermanuver dengan leluasa di wilayah Indonesia dan untuk melewati jalan serta jembatan tidak menimbulkan kerusakan. Penempatan MBT di Indonesia tidak ada masalah, sebagai contoh negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Laos, dan lain-lain yang memiliki geografi relatif sama dengan Indonesia telah memiliki MBT.


Selain itu, aspek TOT juga menjadi pertimbangan dalam pembelian MBT Leopard. Rheimetal Jerman memberikan dukungan sepenuhnya berupa transfer teknologi baik berupa pemeliharaan, operasional dan pengadaan amunisinya bersama PT Pindad, Bandung. Transfer teknologi merupakan salah satu persyaratan pembelian Alutsista dari luar negeri untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri.


Sementara itu dalam proses top down, pengadaan MBT Leopard dilakukan melalui kajian dari aspek geopolitik, geostrategi, diplomasi dan kerja sama militer. Dalam aspek geopolitik dan geostrategi, Kementerian Pertahanan melakukan analisis keseimbangan kekuatan di kawasan, yang memperhitungkan empat komponen kuatan yaitu diplomasi, informasi, militer, ekonomi.


Ditinjau dari aspek akuntabilitas, Kementerian Pertahanan juga membentuk Tim Evaluasi Pengadaan yang bertugas mengevaluasi proses pengadaan suatu barang yang akan dibeli. Dalam tugasnya, Tim Evaluasi Pengadaan mengevaluasi apakah suatu proses pengadaan telah mematuhi peraturan yang berlaku. Selain itu, Tim ini juga bertugas memberikan pertimbangan-pertimbangan strategis kepada Menteri Pertahanan.


Setelah semua proses pengadaan selesai, tidak serta merta pembelian dapat dilakukan. Meskipun kontrak telah ditandatangani, namun tidak akan efektif sebelum mendapat persetujuan dari DPR. Artinya pengawasan itu berlapis, internal pemerintah, antar kementerian, dan pengawasan DPR.


Setiap pengadaan Alutsista juga diawasi oleh High Level Committee (HLC) yang dipimpin oleh Wamenhan. HLC bertugas untuk mengendalikan dan mengawasi mulai dari perencanaan pembiayaan sampai dengan kegiatan pengadaan Alutsista. Selain itu, dibentuk pula Tim Konsultasi Pencegahan Penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa yang terdiri dari Itjen Kemhan, Itjen Mabes TNI, Itjen Mabes Angkatan, BPKP dan LKPP.


Dengan demikian, pengadaan MBT Leopard sudah melalui proses yang panjang dan sangat ketat, sehingga kecil kemungkinan terjadinya penyelewengan dan kebocoran anggaran. Selain itu, pengadaan Alutsista TNI, termasuk MBT Leopard dilakukan tanpa perantara. Saat ini, pengadaan Alutsista TNI menggunakan model G to G atau G to B tidak melibatkan broker atau pihak ketiga. Kementerian Pertahanan juga telah mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau proses pengadaan MBT Leopard.




Sumber : ARC

Berita Foto : AL Thailand Meluncurkan 3 Kapal Jenis Support Ship

BANGKOK-(IDB) : Pada tanggal 13 Maret 2014 lalu di galangan kapal Marsun  shipyard yang berlokasi di provinsi Samutprakarn dilangsungkan peluncuran tiga kapal support  Angkatan Laut Thailand. Acara ini dihadiri kepala staf Angkatan Laut Thailand dan para petinggi Angkatan Laut lainnya.



Tiga kapal yang diberi nomor lambung S-111, S-112 dan S-113 ini  bertugas untuk tugas patroli mencegah infiltrasi, perlindungan bagi kapal nelayan dan kapal komersial, pencegahan dan perlindungan sumber daya alam di Teluk Thailand dan Laut Andaman, penegakan hukum laut dan sebagai kapal dukungan untuk pencarian korban bencana untuk operasi laut dan pesisir.



Kapal buatan Marsun Shipyard ini meiliki panjang 36 meter, lebar 7,60 m, dan draught 1.70 meter. mempunyai kapasitas tangki bahan bakar 36.000 liter, dan kapasitas tangki air tawar 8.000 liter air.


          
Secara umum kapal tersebut memiliki kecepatan maksimum 27 knot, namun dengan kecepatan 15 knot jarak tempuh ekonomis yang dapat ditempuh tidak kurang dari 1.200 mil laut. Kapal dapat beroperasi pada Sea State Level 5 ( tinggi gelombang 2,5-4 meter). Kapal dapat terus menerus beroperasi di laut selama tidak kurang dari 10 hari.



Selain kemampuan umum tersebut, kapal ini juga memiliki kemampuan untuk mendukung transportasi Operasi Khusus. Dek kapal ini mampu membawa satu unit RIB, dengan menggunakan peralatan conveyor. 



Kapal dengan bahan aluminium ini mampu mendukung tugas Korps Marinir,  dek kapal ini juga dapat memuat dua kontainer ukuran standar 20 feet, dan kapal dapat dilengkapi dengan senapan mesin 20/30 mm dan 50 mm.




Sumber : RTNPR

Dua Korea Bentrok Bersenjata Di Perbatasan

SEOUL-(IDB) : Korea Utara dan Selatan, Senin (31/3/2014), terlibat saling tembak artileri di wilayah perbatasan laut yang disengketakan, sehari setelah Korut mengancam akan melakukan uji coba nuklir baru.

Saling tukar tembakan artileri itu dipicu peluru tajam yang digunakan militer Korea Utara dalam latihan jatuh di perairan Korea Selatan. Demikian pernyataan militer Korea Selatan.

Sejumlah pengamat menilai insiden penembakan itu merupakan pertanda rasa frustrasi Korea Utara terhadap AS yang bersikukuh untuk belum melanjutkan pembicaraan terkait program nuklir negara itu.

Ini sebab Pyongyang melihat pembicaran soal nuklir itu adalah sebuah kesempatan untuk memenangkan sebuah konsesi konkret dan bantuan dari komunitas internasional.

"Saya tak melihat insiden ini akan memicu sebuah bentrokan serius," kata Yang Moo-jin, seorang profesor dari Universitas Studi tentang Korea Utara di Seoul.

Latihan militer Korea Utara berlangsung pada pukul 12.15 waktu setempat, dan Korea Selatan yang merasa terancam langsung membalas tembakan.

"Sejumlah peluru Korea Utara mendarat di sebelah selatan perbatasan selama latihan. Jadi militer kami menembak balik ke arah utara perbatasan sesuai protokol yang berlaku," demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Korea Selatan.

Sebagai langkah antisipasi, penduduk yang tinggal di pulau-pulau perbatasan diminta berlindung saat jet-jet tempur Korea Selatan melintas di atas pulau-pulau tersebut.

Pada November 2010, Korea Utara menembaki pulau Yeonpyeong dan menewaskan empat penduduk pulau itu. Insiden penembakan itu sempat memicu kekhawatiran perang akan pecah kembali di Semenanjung Korea.




Sumber : Kompas

Mantan OPM Tegaskan Tuduhan Pelanggaran HAM Adalah Kebohongan

JAKARTA-(IDB) : Tuduhan negara Vanuatu bahwa terjadi pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran di Papua adalah sebuah kebohongan yang justru melukai masyarakat di negeri "burung surga", kata mantan wakil menteri luar negeri Organisasi Papua Merdeka, Nicholas Messet.

"Pernyataan Kalosil merupakan sebuah kebohongan. Masyarakat Papua telah menolak tudingan itu karena tidak berdasar dan mengandung unsur politis terselubung," kata Nicholas di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, Perdana Menteri Vanuatu Moana Carcasses Kalosil meminta Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk melakukan penyelidikan formal atas pelanggaran HAM di Papua.

"(Masyarakat internasional) telah mengabaikan suara masyarakat Papua yang dilanggar hak asasinya dan dengan kejam direpresi oleh aparat keamanan sejak 1969", kata Kalosil di depan sidang hak asasi manusia PBB di Jenewa pada 4 Maret lalu.

Menurut Kalosil, pasukan keamaanan Indonesia telah melakukan serangkaian penyiksaan, pembunuhan, perkosaan, dan penangkapan kepada masyaraakat Papua serta memecah belah masyarakat di wilayah itu dengan operasi intelejen.

Namun di sisi lain, Nicholas mengatakan bahwa bukti foto-foto yang diklaim sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang digunakan Kolasil sebagai dasar argumentasi adalah kejadian pada sekitar tahun 1970-an.

Bagi Nicholas, adanya pelanggaran HAM pada tahun 1970-an mulai dari Aceh sampai Papua memang merupakan fakta yang tidak bisa dipungkiri.

"Namun saat Soeharto turun dan era reformasi bergulir dan kebebasan demokrasi dikedepankan, pelanggaran HAM sudah tidak ada lagi," imbuh tokoh yang bergabung dengan NKRI tahun 2007 ini.

Nicholas mengatakan bahwa kondisi Papua saat ini sudah jauh lebih baik dibanding era Orde Baru tahun 1970an. Papua menurut dia sedang mengalami pertumbuhan ekonomi dan perkembangan infrastruktur yang baik, demikian juga dengan penegakan hukum.




Sumber : Antara

BIN : Terroris Jelang Pemilu Tiarap

JAKARTA-(IDB) : Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Marciano Norman mengatakan pergerakan teroris jelang Pemilu 2014 sedang tiarap. Marciano justru mengakui jika banyak ancaman-ancaman yang muncul dengan menggunakan senjata.

"Pergerakan sekarang ini dia kelihatan relatif sedang tiarap, tetapi intimidasi-intimidasi yang mengarah ke ancaman-ancaman yang menggunakan senjata seperti di Aceh seperti itu tetap berlangsung," ujar Marciano di kantor presiden, Jakarta, Rabu (26/3).

Marciano menjelaskan aktivitas para teroris belum ada yang muncul. Namun, bukan berarti tidak ada potensi pergerakan dari teroris. Justru menurut dia teroris biasanya mencari celah di mana para aparat maupun masyarakat lengah akan pergerakan mereka.

"Tiarap itu dalam arti sekarang ini belum ada aktivitas menonjol dari mereka, tetapi bukan berarti potensi itu tidak ada. Ancaman-ancaman terorisme itu pasti akan muncul manakala kita tidak siap, dia akan masuk," ujarnya.

Untuk itu, Marciano menyarankan agar masyarakat selalu waspada dan para pelaku kampanye mengamankan kelompok masing-masing. Marciano menambahkan semakin diwaspadai, pergerakan teroris akan semakin kecil.

"Tapi kalau aparat siap, masyarakat waspada dan semua pelaku kampanye pemilu amankan kelompok masing-masing, saya yakin peluang mereka untuk berbuat itu semakin kecil," pungkasnya.




Sumber : Merdeka

Prajurit Kopassus Yang Tidak Memenuhi Standart Akan "Dikeluarkan"

SUKOHARJO-(IDB) : Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Budiman melakukan kunjungan ke markas Grup 2 Kopassus Kartasura, Sukoharjo, Jumat (28/3). Di sana, orang nomor satu di jajaran TNI AD tersebut memantau langsung kondisi pasukan elit tersebut. Budiman pun dengan tegas meminta agar prajurit Kopassus terus meningkatkan kemampuannya. Jika seorang prajurit Kopassus tak lagi memenuhi standart, maka dia harus dikeluarkan ke satuan lain.     


"Namanya saja pasukan khusus bukan prajurit biasa, mereka memiliki kemampuan yang profesional," kata Budiman di Markas Grup 2 Kopassus Kartasura Sukoharjo.


Kata dia, Koemandan Jendral Kopassus akan segera melakukan pemeriksaan anggotanya. Nah, jika ada yang tidak memenuhi standar maka mereka harus dikeluarkan. Nantinya Kopassus akan melakukan merekrut prajurit muda yang memiliki kemampuan lebih. Dengan cara itu maka Kopassus akan tetap spesial.


Prajurit yang dikeluarkan dari Kopasuss akan dipindahkan ke satuan lain di Kodam.


Menurut Budiman, pihaknya sengaja melakukan kunjungan ke Grup 2 Kopassus Kartasura Sukoharjo dan kemudian ke Batalion 413 Kostrad di Karanganyar karena melihat langsung kenyataan di lapangan. "Saya datang melakukan pengecekan dan melakukan langkah-langkah selanjutnya. Namun, semua itu, sudah dilakukan saat saya menjabat Wakasad," katanya.


"Saya setelah melihat langsung kondisi perumahan anggota Kopassus merasa `nelongso`, karena mereka dituntut tugas berat tetapi kami tidak memberikan sesuatu yang layak," imbuhnya.

Karenanya, pembangunan perumahan anggota di Grup 2 Kopassus lebih diprioritaskan, dan dikerjakan segera mungkin dengan anggaran cadangan yang ada. 




Sumber : JPNN

KSAD Cek Kesiapan Alustista Dan Persenjataan Lanumad A.Yani Semarang

SEMARANG-(IDB) : KSAD Jenderal TNI Budiman mengecek kesiapan alutsista dan persenjataan di Lanumad Ahmad Yani Semarang. Pengecekan tersebut dilakukan juga untuk kesiapan membantu pengamanan pelaksanaan pemilu.

Menurut Jenderal TNI Budiman, jika pihaknya diminta untuk membantu pengamanan pemilu dan harus mengerahkan personel ataupun alutsista dengan jumlah yang masif, maka sudah dipastikan semua siap.

"Saya cek kesiapan kalau memang dibutuhkan dalam jumlah masif, kita siap," kata Jenderal TNI Budiman usai melakukan pengecekan alutsista di Lanumad Ahmad Yani Semarang, Kamis (27/3/2014).

Pengecekan dilakukan KSAD didampingi Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Sunindyo di run way Lanumad Ahmad Yani Semarang. Di sana digelar sejumlah helikopter dan senjatanya. Antara lain helikopter jenis MI 17, MI 35, dan Bell 412 beserta rudal ataupun roket.

Hingga kini, lanjut Budiman, sudah ada 40 helikopter dan pesawat yang siap terbang jika nantinya dibutuhkan untuk pelaksanaan atau pengamanan pemilu.

"Bila butuh jumlah masif, rekan-rekan bisa lihat yang betul-betul siap terbang 40 unit. Kalau semua dikumpulkan luar biasa," tandasnya.

Untuk memaksimalkan kesiapan alutsista, pihaknya akan mengusahakan memperbaiki alutsista yang mengalami kerusakan. Namun yang akan diprioritaskan adalah alutsista dengan kerusakan paling ringan dahulu.

"Mudah-mudahan bisa meng-playable-kan karena ternyata cost tidak terlalu mahal, masih masuk anggaran pemeliharaan saya," tutur Budiman.

Meski mengaku sudah siap, pihaknya tidak kemudian langsung menawarkan bantuan kepada KPU. "Komunikasi KPU, saya tidak akan menawarkan, tapi Dandim dan Danrem sudah komunikasi," tutupnya.




Sumber : Detik