KRI Makasar 590 Siap Ikuti Latihan Multilateral 2014

SURABAYA-(IDB) : KRI Makasar dengan nomor lambung 590 merupakan kapal perang di bawah Satuan Kapal Amfibi Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) telah siap untuk mengikuti latihan bersama Multirateral. Hal ini  disampaikan Komandan KRI Makasar Letkol Laut (P) Setiyo Widodo  dalam paparanya di Longe Room Perwira KRI Makasar pada hari Kamis,(13/03).

Dalam paparan ini Komandan KRI Maksar mengharapkan Latihan nanti KRI Maksar 590 akan mampu melaksanakan latihan bersama Multilateral yang akan digelar di perairan Natuna dan dihadiri olehPerwira  peserta Latihan yang terlibat.

KRI Makassar (590) adalah sebuah kapal buatan Korea Selatan  yang merupakan kapal pertama dari dua kapal yang dibangun di Korsel dan dirancang sebagai kapal LPD (Landing Platform Dock) atau kapal yang mempunyai platform docking dan undocking untuk mengoperasikan LCU.

Selain sebagai kapal tempur yang mempunyai fungsi utama dalam Operasi Amfibi untuk mengangkut Pasukan beserta seluruh perlengkapan dan kendaraannya, kapal ini juga dapat difungsikan untuk untuk operasi kemanusiaan serta penanggulangan bencana alam, Kapal Rumah Sakit.

Sumber : Koarmatim

Satgas Pengadaan Trimaran Project Dikukuhkan

JAKARTA-(IDB) : Asisten Logistik (Aslog) Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Muda TNI Suyitno, mengukuhkan sekaligus menutup pelatihan kelaikan Satuan Tugas (Satgas) Dalam Negeri Proyek Pengadaan Kapal Cepat Rudal (Yekdakap KCR) Trimaran, di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (14/3).

Kegiatan pengukuhan didahului dengan pelatihan kelaikan Satgas Dalam Negeri Proyek Pengadaan Kapal Cepat Rudal (KCR) Trimaran yang berlangsung selama lima hari. Para personel Satgas Yekdapak KCR Trimaran yang dikukuhkan, antara lain Komandan Satgas Letkol Laut (KH) Moch. Tholib; Perwira Pengawas Platform Letkol Laut (T) Tegus Subekti; Perwira Sekretaris Mayor Laut (E) Muhamad Yusdi Jauhari, Perwira Sekretaris Mayor Laut (T) Budi Sugiarto; Perwira Pendidikan, Latihan, Administrasi dan Logistik Mayor Laut (S) Tommy Basta, dan Bintara Sekretariat Serda BEK Agin Siswanto.

Usai upacara pengukuhan, Aslog KSAL mengatakan pembangunan KCR Trimaran merupakan pembangunan yang kedua kalinya. Hal ini dimaksudkan sebagai pengganti kapal sebelumnya yang telah terbakar, di mana pada saat itu kapal masih belum diserahterimakan kepada TNI Angkatan Laut.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah masih sering terjadi keterlambatan jadwal penyerahan kapal pada proses pembangunan. Hal dikarenakan oleh ketidakmampuan galangan dalam mensinergikan aspek-aspek pengetahuan dan keterampilan tenaga kerjanya dengan baik dan benar.

“Oleh karena itu, untuk menjamin terlaksananya penyerahan kapal tepat waktu dan mutu, dibutuhkan pengawasan oleh personel satgas yang memahami secara detail proses pembangunan kapal yang dilaksanakan oleh galangan. Pengawasan dimulai dari carbon cutting, launching hingga akhirnya penyerahan kapal dari galangan ke TNI Angkatan Laut selaku pengguna,” kata Aslog KSAL seperti dilansir dalam siaran pers Kasubdispenum Dispenal, Kolonel Laut S J Widjojono.

Lebih lanjut, Aslog KSAL menjelaskan seluruh materi pelatihan yang diterima dan dipelajari menjadi modal dasar untuk melaksanakan pengawasan proses pembangunan kapal oleh galangan.

“Dengan bekal awal tersebut, tentunya masih diperlukan upaya-upaya proaktif dari setiap individu, untuk selalu berusaha dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengawasan secara melekat setiap detail proses pembangunan kapal. Sehingga dengan berakhirnya pelatihan ini, saya harap saudara-saudara telah mengerti dan memahami tugas, semua aturan dan prosedur, serta kegiatan yang harus dilakukan.,” katanya.

Ia juga berharap agar dapat meminimalisir adanya kemungkinan kesalahan-kesalahan prosedur dan penurunan kualitas material pada kapal yang dibangun. Dengan demikian pembangunan kapal dapat diselesaikan tepat waktu dan dengan kualitas material yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang diinginkan.

Sumber : Jurnas

Kapal Corvette ‘Penghancur Kapal Induk’ Taiwan

TAIPEI-(IDB) : Kehadiran kapal induk di Angkatan Laut China menyebabkan kekhawatiran besar bagi Taiwan. Yang menjadi perhatian adalah semakin meningkatnya kemampuan persenjatan anti kapal permukaan Angkatan Laut China. 

Kemampuan China ditakutkan akan mampu mengusir Kapal Induk AS, hingga kemudian PLAN AF (Kekuatan udara AL China) pada Kapal Induk mereka akan mampu mendekat dan menyerang Taiwan.

Pada tahun 2012 Institut Sains dan Teknologi Chung Shan melakukan serangkaian tes rudal anti kapal permukaan varian dari Hsiung Feng III (HF-3).

HF-3, yang diperkenalkan pada Pameran Taipei Aerospace and Defense Technology Agustus 2011 sebagai “Penghancur Kapal Induk” adalah rudal supersonik rudal anti kapal berpenggerak roket ramjet dan mempunyai payload 120kg. Jangkauannya antara 130 km hingga 150 km dengan kecepatan maksimal 2 Mach, atau sekitar dua kali kecepatan suara.

Saat ini varian HF-3 dilaporkan memiliki jangkauan 400 km dan mampu mencapai kecepatan Mach 3 dan kemungkinan dipasang pada kapal perang baru mereka yang oleh media lokal juga dijuluk ‘carrier- killer’. Media Taiwan meliris berita pada hari Jumat 14/03/2014 bahwa Taiwan sudah mulai menerima kapal pertama jenis ini yang dinamai Tuo River.

Tuo River adalah kapal perang corvette siluman seberat 500 ton, mempunyai hull ganda. Kecepatan maksimumnya 38 knot (70 kilometer per jam) dan mempunyai jarak operasional 2.000 mil laut. Kecepatan dan fitur silumannya memungkinkan kapal ini mendekati target musuh tanpa terdeteksi.

Kapal ini adalah unit yang pertama diterima pemerintah Taiwan dari rencana 12 kapal di bawah program Hsun Hai (Swift Sea) yang dibangun oleh galangan kapal dalam negeri. Program ini pertama kali diumumkan kepada publik pada tahun 2009, meskipun legislatif Taiwan kemudian menunda hingga 2011 untuk menggelontorkan dana sebesar US$ 853.400.000 untuk program tersebut.

Industri pertahanan dalam negeri Taiwan menjadi tulang punggung bagi strategi yang lebih berani ini. Khususnya karena banyak negara produsen senjata dunia yang enggan untuk menjual senjata pada Taiwan akibat menjaga reaksi China, bahkan termasuk AS sendiri.

Sumber : JKGR

TNI Berpartisipasi Atasi Darurat Asap

Presiden SBY Geram Bencana Asap Berulang Tiap Tahun

JAKARTA-(IDB) : Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Moeldoko mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jengkel terhadap penanganan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Riau. Sebab kasus kabut asap ini bukan pertama kali terjadi. Asap tak segera hilang karena kebakaran belum berhasil dipadamkan.

"Tahun lalu keadaan darurat kabut asap juga terjadi, sekarang terjadi lagi," kata Moeldoko di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu, 15 Maret 2014.

Karena alasan itu, Moeldoko ingin TNI punya startegi yang jitu mencegah kebakaran hutan dan lahan terjadi lagi. Dia pun meminta prajuritnya yang dikirim ke Riau untuk memberikan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan baik disengaja atau tidak. "Kami harus bangunkan kesadaran masyarakat," kata dia.

Menurut Moeldoko, TNI akan menggandeng pemerintah daerah setempat untuk memberikan sosialisasi anti pembakaran hutan dan lahan. Salah satu caranya dengan menyebarkan selebaran ke masyarakat, hingga berdiskusi bersama masyarakat.

Hari ini, TNI mengirim 1.800 personel untuk membantu penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan di Riau. Pasukan tersebut terdiri dari 900 personel Angkatan Darat, 450 personel Marinir Angkatan Laut, dan 450 personel Paskhas Angkatan Udara. Mereka dipimpin oleh Brigadir Jenderal Prihadi Agus Irianto, Komandan Korem 031/Wira Bima.

Selain mengirim pasukan, TNI juga mengerahkan 10 unit pesawat pengangkut C-130 Hercules dan satu unit pesawat CN-295. Dua dari 10 unit pesawat Hercules akan digunakan untuk menebar garam demi membuat hujan buatan.

Sebelumnya TNI sudah menerjunkan 925 prajurit membantu penanggulangan kabut asap di Riau. Mereka terdiri dari 25 personel Angkatan Udara dan 900 personel Angkatan Darat. Pasukan tersebut berhasil memadamkan lahan yang terbarak seluas 2,871 hektar atau sekitar 140 titik api dari 4,878 hektar yang terbakar.

1.800 Personel TNI Bantu Atasai Darurat Asap

Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengirim 1.800 personel untuk menanggulangi kebakaran hutan dan bencana asap di Riau. Pasukan ini dikirim melalui upacara gelar kesiapan di Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, 15 Maret 2014, yang dipimpin oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko. "Ini sesuai instruksi Presiden tentang operasi terpadu, salah satunya dari TNI," kata Moeldoko di depan 1.800 prajuritnya.

Pasukan tersebut terdiri atas 900 personel Angkatan Darat, 450 marinir Angkatan Laut, dan 450 personel Paskhas Angkatan Udara. Mereka dipimpin oleh Brigadir Jenderal Prihadi Agus Irianto, Komandan Komando Resort Milter (Korem) 031/Wira Bima.

Selain mengirim pasukan, TNI juga mengerahkan sepuluh pesawat pengangkut C-130 Hercules TNI AU dan satu pesawat CN-295. Dua dari sepuluh pesawat Hercules akan digunakan untuk menebar garam dalam rangka membuat hujan buatan. "Selain itu ada beberapa helikopter untuk bom air," kata Moeldoko.

Pasukan TNI mempunyai tiga tugas utama di Riau. Pertama, memadamkan api. Kedua, membantu Polri menindak para pelaku pembakaran hutan. Ketiga, memberi layanan kesehatan bagi masyarakat.

Prajurit TNI juga bertugas melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan. Sosialisasi ini dilakukan dengan cara berdialog dengan masyarakat dan menyebar 200.000 selebaran berisi larangan membakar lahan dan hutan.

Sebelum pasukan diberangkatkan, Panglima TNI meminta mereka kelak bekerja maksimal dalam membantu masyarakat Riau yang menjadi korban langsung bencana asap. Moeldoko juga mengingatkan anak buahnya agar selalu waspada dan berhati-hati selama bertugas. "Kalau perlu masker, ya dipakai saja. Jangan sampai kalian malah sakit. Nanti bikin pusing saja," tegasnya.

Sebelumnya, TNI sudah menerjunkan 925 prajurit membantu penanggulangan bencana asap di Riau. Mereka terdiri atas 25 personel Angkatan Udara dan 900 personel Angkatan Darat. Pasukan tersebut berhasil memadamkan lahan seluas 2,871 hektare, atau sekitar 140 titik api, dari 4,878 hektare lahan yang terbakar.

TNI Pakai Bom Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Moeldoko mengirim 1.800 personel TNI, sepuluh pesawat angkut C-130 Hercules, dan satu pesawat CN-295 ke Riau untuk membantu pemadaman api dan penanganan bencana asap di Riau. Moeldoko mengatakan tim TNI juga akan ikut memodifikasi cuaca atau menurunkan hujan buatan.

Sebelumnya, TNI sudah menyediakan satu pesawat Hercules. Pesawat tersebut digunakan untuk menyebar garam atau natrium klorida (NaCl) yang berfungsi mempercepat turunnya hujan di atas lahan dan hutan yang terbakar.

"Sekarang kami tambah satu unit Hercules untuk bantu hujan buatan, jadi ada dua Hercules," katanya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu, 15 Maret 2014.

Pemadaman api dan penanganan bencana asap juga dilakukan dengan menjatuhkan bom air dari udara. Beberapa helikopter TNI digunakan untuk upaya ini. Agar bom air tepat sasaran, dibutuhkan prajurit di darat yang menuntun helikopter pembawa bom.

"Prajurit di bawah menunjukan sektor dan koordinat titik-titik api. Nanti mereka yang di bawah dibekali perlengkapan khusus," ujarnya.

Sebanyak 1.800 pasukan yang dikirim terdiri atas 900 personel Angkatan Darat, 450 personel marinir Angkatan Laut, dan 450 personel Paskhas Angkatan Udara. Mereka dipimpin Brigadir Jenderal Prihadi Agus Irianto, Komandan Korem 031/Wira Bima.

Pasukan itu mempunyai tiga tugas utama: memadamkan api, membantu Polri menindak hukum para pelaku pembakaran hutan, dan memberi layanan kesehatan bagi masyarakat.

Sebelumnya, TNI sudah menerjunkan 925 prajurit untuk membantu penanggulangan bencana asap. Mereka terdiri atas 25 personel Angkatan Udara dan 900 personel Angkatan Darat. Pasukan tersebut berhasil memadamkan lahan seluas 2,871 hektare, atau sekitar 140 titik api, dari 4,878 hektare lahan yang terbakar.

Smber : Tempo

Pindad Serahkan 24 Panser Anoa Ke TNI AD

BOGOR-(IDB) : Tentara Nasional Indonesia (TNI) menerima 24 Panser Anoa 6x6 dari PT Pindad. Kendaraan perang lapis baja ini akan digunakan oleh Satuan Tugas (Satgas) Batalyon Komposit TNI Kontingen Garuda (Konga) XXXV-B/UNAMID (United Nation Mission In Darfur) untuk pasukan pemelihara perdamaian PBB selama setahun di wilayah Dafur, Sudan.

Panser diterima Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang sekaligus melakukan pengecekan kesiapan peresmian kawasan Indonesian Peace and Security Centre (IPSC) di Bukit Santi Dharma Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Sentul-Bogor, Jumat 14 Maret 2014.

"Ada 800 prajurit TNI yang dikerahkan. 24 Panser Anoa, 30 truk dan 34 jeep," kata Moeldoko saat serah terima kendaraan perang tersebut.

Moeldoko menjelaskan, hingga saat ini TNI telah membeli 226 unit kendaraan tempur dari Pindad. Tahun 2008 TNI membeli 154 unit, 2011 sebanyak 11 unit dan 2012 sebanyak 61 unit. "Tahun 2013 TNI memesan 82 unit Panser Anoa," ujarnya.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini menambahkan, kendaraan itu telah di sebar di sejumlah Kodam. Di antaranya, Kodam III Siliwangi Bandung, Kodam Jaya Jakarta, Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Batalyon 201, Batalyion 202 dan Batalyon 203.

Ada juga yang ditempatkan di Palembang, Makassar, Ambon, Timika, Surabaya, Bali dan Yogyakarta.

"Panser ini di antaranya ada panser angkut personel, ambulans, recovery, komando dan angkut logistik. Panser ini juga digunakan untuk pengamanan tamu-tamu penting atau kunjungan presiden ke luar kota," Moeldoko menjelaskan. 

Berikut foto liputannya :

Prajurit TNI berada di atas Panser Anoa 6x6 di sela-sela penyerahan 24 unit Panser tersebut dari PT Pindad di markas Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Sentul, Bogor, Jabar, Jumat (14/3). 24 unit Panser buatan PT Pindad tersebut akan digunakan Satgas Batalyon Komposit TNI Kontingen Garuda XXXV-/United Nations Mission In Darfur (UNAMID) yang bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB selama setahun di wilayah Darfur-Sudan.

Sumber : Vivanews

PT. Dahana BUMN Penyuplai Amunisi TNI

JAKARTA-(IDB) : BUMN pembuat amunisi, PT Dahana (Persero), sedang mengembangkan bahan peledak bagi pesawat sukhoi TNI AU. Perseroan menargetkan bisa memproduksi 1.500 bom fuse untuk pesawat Sukhoi milik TNI Angkatan Udara.

"Iya kami sedang mengembangkan bom untuk Sukhoi. Jumlahnya sekitar 1500," ujar Juli Jajuli, Humas PT Dahana di Gedung BUMN Jakarta, (14/3/2014).

Menuru Juli, PT Dahana sudah mengisi bom-bom tersebut dengan bahan peledak, dan bisa menambah persenjataan Sukhoi. Setiap pesawat Sukhoi bisa membawa sampai 40 bom fuse.

Selain bom untuk Sukhoi, PT Dahana juga mengembangkan Rudal Penangkis Serangan Udara (PSU) yang akan digunakan dalam Sistem Pertahanan Udara Nasional (Sishanudnas). Pengembangan tersebut bekerjasama dengan TNI dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Rencananya, PT dahana akan membuat 1.000 composite bahan peledak rudal.

"Target kita 1.000 composite untuk PSU, jarak jangkaunnya mencapai 24 sampai 45 kilometer," katanya.

Namun hingga kini anggaran mengenai Bom Fuse Sukhoi belum ada. PT Dahana hanya mengikuti instruksi mengenai pengembangan bahan peledak bagi TNI.

PT Dahana merupakan perusahan BUMN yang bergerak dibidang industri bahan peledak. Sejak berdirinya tahun 1975, Dahana merupakan pemegang hak industri peledak. Perseroan sempat kolaps pada tahun 1997-1998 karena krisis ekonomi.

Setelah reformasi, keran industri bahan peledak kembali dibuka. Dahana melakukan perbaikan sejak 2002 dan mulai memperlihatkan hasil sejak 2006.

Perkembangan Dahana terus berkembang, tahun 2008 dahana memulai ekspor hasil produksinya keberbagai negara yaitu Austraria, Malaysia, Filipina, Myanmar dan negara-negara di Timur Tengah.

Industri Militer Mandiri, Indonesia Disegani 

PT Dahana, BUMN produsen bahan peledak, menilai kekuatan militer Indonesia lemah di mata negara lain. Jika berperang, diperkirakan Indonesia hanya mampu bertahan selama dua hari.

Direktur Utama PT Dahana, Harry Sampurno, mengungkapkan lemahnya kekuatan Indonesia disebabkan peralatan perangnya yang sebagian besar masih berasal dari impor.

"Mereka (negara asing) tahu Indonesia kalau perang dua hari selesai," ujarnya di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (14/3).

Menurutnya, karena berasal dari impor, maka negara lain mengetahui kuantitas dan kualitas senjata yang dimiliki Indonesia. "Ketahuan beli berapa roketnya, pelurunya," ucapnya.

Harry menjelaskan, jika industri militer dalam negeri bisa memproduksi senjata dan alat perang sendiri, maka Indonesia bakal disegani.

Dia mengungkapkan cara itu belum juga terealisasi sampai saat ini. Sebab, produksi Dahana sendiri hanya berkontribusi 5 persen ke militer Tanah Air. Diharapkan pemerintah bisa lebih fokus mendorong perusahaan BUMN lainnya untuk memproduksi senjata dan alat perang demi kekuatan militer dalam menjaga kedaulatan negara.

"Kalau bisa bangun industri militer, harus dibantu PT DI, PT PAL, PT Pindad . Masih kecil kontribusi kita nggak sampai 5 persen," jelasnya.

Sumber : Kompas

Perairan Natuna Rawan Diklaim Negara Asing

Pulau Terluar Indonesia Rawan Diklaim Negara Lain

JAKARTA-(IDB) : Selain Natuna, ternyata masih ada puluhan pulau terluar Indonesia yang rawan diklaim oleh negara lain karena posisinya yang sangat strategis.

"Pertahanan laut kita harus kuat mengingat saat ini dari 17.499 pulau yang dimiliki Indonesia, terdapat 92 pulau terluar dan 12 pulau di antaranya merupakan pulau-pulau strategis yang tersebar di sepanjang perbatasan dengan negara tetangga," kata anggota Komisi I DPR, Susaningtyas Kertopati kepada Okezone di Jakarta, Kamis (13/3/2014).

Pulau-pulau terluar tersebut, sambung dia, digunakan sebagai titik-titik batas terluar pengukuran batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Terkait dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara, kedudukan pulau terluar merupakan beranda nusantara yang harus terus dipantau dan diawasi," ingatnya.

Seperti diberitakan, China memasukkan sebagian wilayah perairan laut Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, ke dalam peta wilayah mereka. Hal tersebut diungkapkan Asisten Deputi I, Bidang Dokrin Strategi Pertahanan, Kemenko Polhukam, Marsma TNI Fahru Zaini.

Klaim sepihak tersebut terkait sengketa Kepulauan Spratly dan Paracel antara China dan Filipina. Sengketa ini, akan berdampak besar terhadap keamanan laut Natuna.

Ia menjelaskan, China telah menggambar peta laut Natuna di Laut China Selatan masuk peta wilayahnya dengan sembilan dash line atau garis terputus. Bahkan gambar tersebut sudah tercantum dalam paspor terbaru milik warga China.

Kekayaan Alam Laut Natuna

Pemerintah diminta bersikap tegas terhadap pemerintah China yang telah mengklaim wilayah perairan Natuna sebagai wilayah laut mereka.

Klaim sepihak ini terkait sengketa Kepulauan Spratly dan Paracel antara negara China dan Filipina.

"Sengketa ini akan berdampak besar terhadap keamanan Laut Natuna. Adalah sebuah keniscayaan kita memperkuat sistem pertahanan kita di kawasan," kata anggota Komisi I DPR, Susaningtyas Kertopati kepada Okezone di Jakarta, Kamis (13/3/2014).

Bukan tanpa alasan China mengklaim kawasan Natuna tersebut. Menurut perempuan yang akrab disapa Nuning ini, China tergiur dengan kekayaan alam yang ada di Natuna. "Tentu saja China sangat 'ngiler' dengan sumber daya alam yang terkandung di kawasan Natuna yang sangat kaya," sambungnya.

Oleh sebab itu, anggota Fraksi Partai Hanura ini meminta pemerintah bersikap tegas terhadap China untuk mempertahankan kedaulatan bangsa. "Suhu politik diplomasi sudah pasti akan memanas bila kita mempertahankan Natuna sebagai wilayah kita. Tapi Indonesia tak boleh gentar," harapnya.

China memasukkan sebagian wilayah perairan laut Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, ke dalam peta wilayah mereka. Hal tersebut diungkapkan Asisten Deputi I, Bidang Dokrin Strategi Pertahanan, Kemenko Polhukam, Marsma TNI Fahru Zaini. 

Agar Natuna Tidak Senasib Sipadan Dan Ligitan

Negara China memasukkan sebagian wilayah perairan laut Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, masuk ke dalam peta wilayahnya.

Hal itu membuat geram juru bicara presiden pada era Presiden Abdurrahman Wahid, Adhie M Massardi.

Menurutnya, keberanian Pemerintah China mengklaim wilayah Indonesia, dipicu ketidakmampuan pemerintah Indonesia untuk mengatasi berbagai masalah di dalam negeri, terutama hukum dan ekonomi.

"Hal itu membuat citra pemerintahan kita di luar negeri (internasional) jadi anjlok, merosot. Ditambah dengan lemahnya figur menteri luar negeri yang berkelas staf, membuat RI tidak dihormati. Itulah sebabnya pihak luar, apalagi negara sedigdaya China, benar-benar meremehkan Indonesia," ujar Adhie kepada Okezone, Jumat (13/3/2014).

Hal itulah sebabnya tanpa sungkan sedikitpun, kata dia, Republik Rakyat China (RRC) berani mengakui kawasan Natuna sebagai wilayahnya. "Untuk mencegah agar nasib Natuna tidak seperti Sipadan dan Ligitan yang kini dianeksasi Malaysia, maka kita harus memiliki Menlu yang berkarakter pejuang, seperti para diplomat kita di masa lalu," tuturnya.

Pemerintah, lanjut dia, harus mengombinasikan diplomasi dengan perdagangan. Maksudnya, perdagangan China yang surplus atas Indonesia harus digunakan untuk menekan china agar tidak bersikap 'aneh-aneh' dengan Natuna.

"Tanpa keberanian memadukan gerakan ekonomi/perdagangan dengan ketahanan NKRI, maka hanya tinggal menghitung hari Natuna jadi milik RRC," pungkasnya.

Sebelumnya Asisten Deputi I, Bidang Dokrin Strategi Pertahanan, Kemenko Polhukam, Marsma TNI Fahru Zaini menuturkan China telah memasukkan sebagian wilayah perairan laut Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, ke dalam peta wilayah mereka.

Ia menjelaskan, China telah menggambar peta Laut Natuna di Laut China Selatan masuk peta wilayahnya dengan sembilan dash line atau garis terputus. Bahkan gambar tersebut sudah tercantum dalam paspor terbaru milik warga China.

Sumber : Okezone

LAPAN Uji Roket Rhan Dan Pesawat EDF

GARUT-(IDB) : Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) melaksanakan uji terbang roket hasil sinergitas Tim Konsorsium Roket Pertahanan dan pesawat Electric Ducted Fan (EDF) serta Turbo Jet di Garut, Jawa Barat.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat LAPAN Jasyanto dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa uji terbang roket dilakukan pada Kamis (6/3), di Landasan Udara TNI AU, Cikelet, Garut sedangkan uji terbang pesawat EDF dan Turbo Jet dilaksanakan di Landasan Pesawat Pameungpeuk, Garut, Rabu (5/3).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa roket yang telah diuji coba tersebut merupakan kontribusi berbagai instansi mulai dari Lapan, Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perindustrian, Kepolisian Republik Indonesia, BPPT, LIPI, Batan, TNI AD, TNI AL, TNI AU, UI, UGM, ITB, ITS, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PT Krakatau Steel, PT Dahana, dan PT PAL.

Maksud pelaksanaan uji roket tersebut, ia mengatakan bertujuan untuk meningkatkan penelitian, pengembangan, dan perekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam uji terbang ini, diluncurkan tiga jenis roket yaitu tiga buah RX 2020, tiga buah Rhan 122b, dan dua buah Rhan 122.

Roket RX 2020 dan Rhan 122b yang membawa muatan radar dan GPS berhasil meluncur dengan jarak jangkau lebih dari 30 kilometer (km). Sementara itu, Rhan 122 diluncurkan untuk menguji launcher (alat peluncur).

Sedangkan uji terbang pesawat Electric Ducted Fan (EDF) dan Turbo Jet yang dilakukan di Landasan Pesawat Pameungpeuk, menurut dia, merupakan bagian dari rangkaian pengujian LSU atau pesawat tanpa awak dan rangkaian pengembangan bidang peroketan. Electric Ducted Fan dapat menempuh kecepatan terbang minimal 200 km per jam.

Tidak hanya menerbangkan EDF, ia mengatakan Lapan juga mengujiterbangkan RKX 200 TJ. Uji terbang tersebut merupakan bagian pengembangan lanjutan dari pesawat EDF.

Lapan di 2014, lanjutnya, juga akan mengembangkan pesawat RKX 200 TJ yang merupakan pesawat EDF dengan mesin jenis turbo jet yang direncanakan dapat terbang dengan kecepatan 250 km per jam.

Selain mengujicobakan roket dan EDF, Lapan juga telah meluncurkan Muatan Balon Atmosfer di Balai Produksi dan Pengujian Roket Lapan di Pameungpeuk.

Peluncuran balon atmosfer tersebut, menurut dia, merupakan persiapan Kompetisi Muatan Balon Atmosfer (Kombat) yang akan berlangsung pada 14 hingga 16 Juni 2014 di Yogyakarta, yang bersamaan dengan agenda Kompetisi Muatan Roket Indonesia (Komurindo).

Balon bervolume 2000 gram, bermuatan dua unit atmosfer, dan berisi gas hidrogen itu, diluncurkan dengan membawa sensor untuk mengirimkan data ke groundstation (komputer penerima). Sensor yang ditugaskan untuk mengukur variabel atmosfer, yaitu untuk melakukan observasi suhu, tekanan, dan kelembaban udara, dapat bekerja dengan baik.

Pada lokasi yang sama, PSTA juga melakukan pengamatan transportable radar untuk mengobservasi radar atmosfer di lingkungan setempat. Sinyal dari antena yang dipancarkan diharapkan dapat menangkap kondisi awan dalam jarak radius 100 km. 

Sumber : Antara