Satkopaska Koarmatim Asah Ketrampilan Tempur

SITUBONDO-(IDB) : Usai melaksanakan latihan di Markas Komando Armada RI Kawasan Timur (Mako Koarmatim) Surabaya, Satuan Komando Pasukan Katak (Satkopaska) Koarmatim melanjutkan asah ketrampilan tempurnya dalam K-2 “Cantoka Sena Yudha “ tahun 2014, baik perorangan maupun tim di sekitar perairan pantai Pasir Putih, Situbondo.

Latihan pemantapan di lapangan ini, berlangsung mulai tanggal 9- 20  Februari 2014. Kegiatan dimulai dari pukul 09.00 – 23.00 wib dengan materi penyelaman pencarian dengan system Cirle dan Jack Stay, penyelaman dalam dan pencarian, pergerakan ke pantai / sneak attack, penghancuran dermaga, gerakan perorangan dan tim melalui media bawah air.

Seluruh rangkaian kegiatan latihan periodik itu diawali dengan renang malam, sejauh 3 mile laut ketinggian gelombang 1,5 meter di tengah kegelapan malam dan gelombang, seluruh pasukan khusus TNI Angkatan Laut yang bermarkas di Surabaya itu, berenang dan menyelam untuk sampai ke pantai pendaratan dengan menggunakan peralatan selam open circuit, alat selam semi sampai peralatan selam close circuit LAR VII yang tidak mengeluarkan gelembung udara.

Menurut Komandan Satuan Komando Pasukan Katak (Dansatkopaska) Koarmatim Kolonel Laut (E) Y. Bramantyo, seluruh rangkaian latihan ini diakhiri dengan Full Mission Profile (FMP) yang dilaksanakan satu hari penuh. Seluruh personel yang terlibat dalam latihan, dibagi menjadi lima tim dan masing-masing tim mendapat tugas untuk menghancurkan sasaran di air maupun di darat dengan menggunakan bahan peledak,” Kata Dansatpaska Koarmatim. 

Sumber : Koarmatim

Kadismatal Tinjau KRI Yang Selesai Hardepo

SURABAYA-(IDB) : Kepala Dinas Material TNI AL (Kadismatal) Laksamana Pertama TNI Ir. Bambang Nariyono, M.M. melaksanakan peninjauan ke  KRI Teluk Ende-517, KRI Teluk Sampit-515 dan KRI Lambung Mangkurat-374 yang telah melaksanakan perbaikan tingkat hardepo tahun anggaran 2013 di Dermaga Koarmatim, Ujung Surabaya, Selasa (18/2).

Dalam kunjungannya tersebut Kadismatal didampingi Kasatharmattim Kolonel Laut (T) Tugas Eko Santoso, Aslog Pangarmatim Kolonel Laut (T) Ir. Aziz Ikhsan Bachtiar, Kadisharkap Koarmatim Kolonel Laut (T) A. Hari SY, Kadismatbek Koarmatim Kolonel Laut (T) Atmudji dan Kasubdismatkapban Dismatal Kolonel Laut (T) Toto Dwi Jaya.

Kadismatal menyatakan, bahwa kunjungan ini untuk melihat hasil dari perbaikan  tiga KRI yang belum lama ini diselesaikan, dan diserahkan kembali ke jajaran Koarmatim, untuk selanjutnya ketiga KRI itu berada dalam pembinaan  Komandan Satuan Kapal Eskorta dan Komandan Satuan Kapal Amfibi.

Menurut Kadismatal, Hardepo tersebut dalam rangka untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi Alutsista agar selalu siap dalam mendukung pelaksanaan tugas TNI AL, untuk itu perlu dilaksanakan suatu proses pemeliharaan secara intensif, berlanjut dan terarah, melalui konsep pemeliharaan Alutsista TNI AL.

“Konsep pemeliharaan Alutsista TNI AL merupakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang dilaksanakan untuk menjamin kesiapan dan mempertahankan kesiapan materiel sesuai daur hidup yang telah dilaksanakan, seiring dengan semakin tingginya tuntutan terhadap unsur-unsur KRI dalam melaksanakan tugas operasi dalam upaya meningkatkan kemampuan Alutsista tersebut, salah satunya adalah pemeliharaan tingkat Depo yang baru saja selesai dilaksanakan oleh Dismatal selaku Leading Sector atau Balakpus”, ujar Kadismatal .

Setelah mengunjungi ketiga KRI tersebut, Kadismatal beserta rombongan juga mengecek kesiapan  lima KRI yang akan melaksanakan Hardepo tahun anggaran 2014  yaitu KRI Nala-363, KRI Untung Suropati-372, KRI Teluk Sangkulirang-542, KRI Ajak-653 dan KRI Sura-802.

Selanjutnya Kadismatal juga mengunjungi KRI Dewaruci yang tengah sandar di Dermaga Ambon Koarmatim. Rombongan diterima oleh Komandan KRI Dewaruci Letkol Laut (P) Anung Sutanto di geladak kapal. KRI Dewaruci saat ini tengah melaksanakan pemeliharaan  perbaikan  Cocor Depan sepanjang 10 meter dan tiga tiang utama yang patah saat pelayaran Kartika Jala Krida (KJK) ke Australia bulan Agustus-Oktober 2013 lalu. 

Sumber : Koarmatim

Selain Menyadap Pihak Asing Tempatkan Agennya Di Indonesia

JAKARTA-(IDB) : Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin menyatakan, pemerintah harus meningkatkan kewaspadaan atas kegiatan memata-mata oleh pihak intelijen asing di Indonesia. Dia menilai kegiatan memata-matai itu ternyata bukan hanya lewat penyadapan, namun juga lewat aktivitas intelijen asing yang beroperasi di sejumlah lembaga Pemerintahan.

"Saya mengindikasikan bahwa mereka bukan hanya menyadap saja. Tapi negara asing itu juga menempatkan orang-orangnya sebagai agen intelijen secara tersembunyi di beberapa kementerian dan lembaga," ujar TB Hasanuddin saat dihubungi wartawan, Jakarta, Kamis (20/2).

Menurut Hasanuddin, orang-orang yang diduga sebagai agen intelijen asing itu pengaruhnya amat besar hingga mampu mempengaruhi kebijakan Indonesia demi menguntungkan pihak asing itu sendiri.

"Bagi saya ini sudah masuk dalam tahap mengkhawatirkan. Karena ini sudah berlangsung sudah cukup lama," tegasnya.

Lebih lanjut, kata Hasanuddin, sebenarnya semua sudah memahami kegiatan penyadapan yang dilakukan oleh pihak asing dengan target kepala negara dan ibu negara. Namun bukan hanya itu, belakangan muncul lagi penyadapan ke telepon seluler milik masyarakat umum.

Yang dia maksud tentu bocoran dokumen oleh Edward Snowden, yang menunjukkan bahwa jutaan pelanggan telekomunikasi seluler di Indonesia dipantau serta dimata-matai oleh pihak asing.

Dipublikasikan New York Times dan Canberra Times, jutaan pelanggan PT Telkomsel ternyata disadap Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) dan Direktorat Intelijen Australia. Nama Indosat juga disebut-sebut dalam laporan tersebut.

"Saya mengindikasikan bahwa mereka bukan hanya menyadap saja. Tapi negara asing itu juga menempatkan orang-orangnya sebagai agen intelijen secara tersembunyi," terang Hasanuddin.

Dia mencontohkan seperti yang terjadi di Kementerian Perdagangan, dimana agen intel asing itu bisa berada di lembaga tersebut atas dasar kerjasama luar negeri. Menurut Hasanuddin, agen-agen intel itu bisa punya tempat di kementerian yang bertujuan mengintervensi keputusan Indonesia soal perdagangan luar negeri. Mereka berada di bawah Direktur Perjanjian Perdagangan Luar Negeri.

"Awalnya para agen asing itu hanya seakan sebagai liaison officer saja. Padahal dia mengambil data-data soal kondisi perdagangan Indonesia, lalu bahkan belakangan ikut campur dalam kebijakan perdagangan Indonesia," jelasnya.

"Jadi, ini bukan hanya masalah penyadapan, tapi kegiatan intelijen yang bisa mengambil informasi hingga mengintervensi. Jadi kewaspadaan harus ditingkatkan," tandasnya.

Sumber : Merdeka

Saatnya Indonesia Berdayakan Industri Pertahanan Dalam Negeri

JAKARTA-(IDB) : Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak pada posisi strategis. Negara ini bahkan memiliki lima dari sembilan choke points arus perdagangan di dunia. Meskipun begitu, Indonesia belum didukung oleh alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang memadai. Padahal, alutsista merupakan faktor yang penting sebagai pertahanan.

Diungkapkan Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), Laksamana (Purn) Sumarjono di Kementerian Pertahanan, Rabu 19 Februari 2014. Dalam membangun sistem pertahanan negara, harus juga dipertimbangkan geografis Indonesia yang sangat luas.

"Bagaimana mengkover area luas itu, harus ada alutsista untuk pengamanan," ujarnya.

Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan alutsista yang masih kurang adalah dengan memberdayakan industri pertahanan dalam negeri.

"Kami masih tergantung negara lain, kalau bisa memproduksi sendiri akan ada efisiensi cost, kalau bisa merebut tekno tinggi sebagai pemasuk, maka akan diperhitungkan negara lain," katanya.

Sementara Staf Ahli bidang kerjasama hubungan kelembagaan KKIP, Silmy Karim mengatakan, dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan, sudah ada industri pertahanan yakni PT PAL yang telah mendapat persetujuan dari DPR untuk penyertaan modal negara sebesar 250 juta dollar untuk tahun 2014.

"Ini adalah salah satu upaya dalam rangka membentuk kemandirian industri pertahanan," katanya.

Dia menambahkan, sejumlah hal juga tengah direncanakan untuk menambah alutsista antara lain adalah kapal selam, jet tempur, medium tank, pesawat tanpa awak, radar hingga amunisi kaliber besar.

"Ini pilihan, apakah Indonesia hanya ingin sebagai konsumen atau produsen," katanya.

Belum lama ini, sebanyak 16 unit pesawat T-50i Golden Eagle guna memperkuat Skuadron Udara 15 Pangkalan Udara Iswahjudi, Madiun, Jawa Timur, yang berada di bawah Komando Operasi AU II.

Pesawat tempur ini didatangkan dari Korea Selatan. Dalam semenit, bisa menyemburkan 2.000 peluru. Pesawat tempur ringan ini didatangkan untuk meremajakan alutsista TNI yang sebagian besar sudah berumur puluhan tahun.

T-50i adalah pesawat latih supersonik buatan Amerika-Korea dan dikembangkan Korean Aerospace Industry dengan bantuan Lockjeed Martin.

Nantinya, T-50i tidak hanya difungsikan sebagai pesawat latih, tapi juga untuk bertempur sungguhan. Untuk 16 unit pesawat ini, Indonesia mengeluarkan anggaran US$400 juta atau kurang lebih Rp4,8 triliun.

Sumber : Vivanews

Hercules C-130 Terbang Pertama Pembukaan Bandara Adi Sutjipto

SOLO-(IDB) : Pesawat angkut milik TNI Angkatan Udara, Hercules dengan nomor penerbangan A-1316, Rabu (19/2) jam 12.00 WIB bertolak meninggalkan Base Ops Lanud Adisutjipto menuju Pangkalan Udara Abudrahman Saleh Malang. 

Penerbangan ini menandai dibukanya kembali Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta setelah 5 hari ditutup karena abu vulkanik G Kelud. Take of pesawat Hercules tersebut disusul dengan mendaratnya pesawat Mandala dari Jakarta, Eskspres Air dari Pekanbaru, Asia Air dari Pontianak, dan maskapai lainnya. Sedang Maskapai penerbangan sipil yang sempat bermalam di Yogyakarta akhirnya Garuda berangkat dengan tujuan Jakarta, dan menyusul City Link dan Wing Air. 

Pesawat Hercules A 1316 dari Makasar seyogyanya akan menuju Jakarta akhirnya harus menunggu hingga 5 hari hingga kondisi bandara normal, bersama dengan pesawat-pesawat sipil lainnya telah beberapa hari berselimut abu vulkanik dan terkurung menginap di Base ops Lanud Adisutjipto maupun appron Bandara Internasional Adisutjipto karena terkendala oleh abu vulkanik Gunung Kelud Jawa Timur yang meletus beberapa hari yang lalu. 

Walaupun terletak jauh dari Gunung Kelud, keberadaan Pangkalan Udara Adisutjipto juga terkena dampak dari meletusnya Gunung yang berada di Jawa Timur ini. Pangkalan yang terletak kurang lebih 400km sebelah barat dari gunung yang sedang meletus itu, terselimuti debu abu vulkanik di sepanjang Run Waynya, dan menjadikan penerbangan militer, operasi pendidikan dan penerbangan sipil tidak dapat beraktivitas.

Komandan Pangkalan TNI AU Adisutjipto Marsekal Pertama TNI Agus Munadar, SE, melalui Komandan Wingdikterbang mengatakan “ bahwa setelah hasil rapat dengan pihak otoritas bandara dan mendengarkan masukan dari semua pihak akhirnya tepat pukul 00 UTC atau 12.00 pesawat herkules diijinkan Take off menuju Lanud Abd malang.” Dengan dibukanya bandara ini otomatis semua presedur telah dilalui dan dinyatakan aman buat penerbangan jelasnya. 

Dioperasikannya Bandara Udara Internasional Adisutjipto diputuskan sehari sebelumnya oleh Kepala otoritas wilayah III Bandara Kementrian Perhubungan, Muhamad Alwi dan Komandan Lanud Adisutjipto. Dari Inspeksi yang dilakukan oleh Tim Angkasa Pura I Bandara Adisutjipto, Lembaga Perum Penyelenggara Navigasi Penerbangan Indonesia, Kemenhub menyimpulkan Bandara sudah siap dibuka kembali.

Sumber : TNI AU

Prajurit Paskhas Latih Survivors Bertahan Hidup Di Darat Dan laut

JAKARTA-(IDB) : Latihan Survival Dasar 2014 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma di Kalijati, baru-baru ini adalah melatih keterampilan peserta agar mampu untuk bertahan hidup di hutan dan lautan. Untuk itu, 76 orang sebagai peserta latihan survival dasar (survivors) harus merasakan berbagai kondisi seolah-olah benar-benar terdampar di hutan dan lautan, agar naluri bertahan hidupnya tumbuh dalam diri tiap-tiap peserta.

Dalam arahannya di lapangan pinggiran hutan Desa Banggala Mulya, Komandan Latihan (Danlat) Mayor Pnb E. Wisoko A., S.E., M.Si (Han) yang didampingi para pelatih dari Prajurit Paskhas Batalyon Komando 461 dan Kompi Senapan “B” Paskhas Lanud Suryadarma menjelaskan rangkaian kegiatan yang harus dilalui survivors. Menurut Danlat survivors yang merupakan crew pesawat terbang harus mengetahui dan merasakan kehidupan di hutan maupun lautan, apabila suatu saat terjadi accident dalam penerbangan. Dengan berlatih merasakan hidup di hutan dan lautan, mental dan fisik peserta akan terbina dengan baik.

Kegiatan pertama bermalam di hutan, survivors melanjutkan kembali latihan kompas siang dengan jarak sekitar 7 kilometer menuju pos di Desa Cigerong. Dalam perjalanan yang diikuti pula Dirlat Kol Pnb Y. Aditya Permana tersebut rintangannya meliputi dua kali menyeberangi Sungai Cikeruh di lokasi berbeda, melewati hamparan sawah yang luas dan sampai di pos Perkebunan Karet Desa Cihuni, Cipeundeuy. 

Sebelum makan siang, 8 regu peserta diperkenalkan macam-macam tumbuhan dan hewan yang dapat dikonsumsi apabila terdampar di hutan. Untuk itu, peserta selain ditunjukkan jenis-jenis tanaman hutan kemudian mengolahnya untuk dimakan juga praktek melumpuhkan, mengolah dan memasak ular sebelum menjadi hidangan makan siangnya.

Usai menjalani keterampilan bertahan hidup di hutan, peserta mulai dilatihkan bertahan hidup di lautan dimulai penyeberangan basah di Danau Cihuni. Selain menyeberagi danau, survivors dilatihkan macam-macam teknik bertahan hidup di lautan (sea survival) oleh Pelda S. Joni, Staf Alat Keselamatan Terbang (Alkat) Koopsau I. Teknik sea survival yang dilatihkan berenang regu untuk menuju perahu di tengah lautan, membalikkan perahu sebagai tempat perlindungan dari musuh, memanfaatkan dukungan logistik dari helikopter sebagai pasukan kawan, renang formasi dan renang formasi lingkaran serta berdiam/bermalam di perahu untuk bertahan hidup sambil menunggu datangnya pertolongan dari Tim SAR, esok harinya.

Pada hari ketiga dikenalkan dengan teknik evakuasi survivors dari lautan menggunakan Helikopter, sebelum upacara penutupan sebagai tanda latihan berakhir.

Sumber : TNI AU

PTDI Siap Garap Proyek Pesawat R80 Rancangan BJ Habibie

JAKARTA-(IDB) : PT Dirgantara Indonesia (PTDI) siap menjadi pihak kontraktor pengembangan pesawat R80 yang merupakan rancangan mantan Menristek BJ Habibie. Habibie melalui PT Regio Aviasi Industri (RAI) bekerjasama dengan PTDI melakukan persiapan pengembangan R80.

Direktur Teknologi dan Pengembangan PTDI Andi Alisyahbana mengatakan fase pertama proyek ini adalah tahap konfigurasi. Pada tahap ini akan dipastikan soal jumlah penumpang karena menyangkut segmen pasar.

"Pertama konfigurasi, yaitu menentukan jumlah penumpang, apakah sayap mau atas bawah. Rasanya akan menuju 80 penumpang," katanya usai acara penyerahan helikopter Dauphin pesanan Basarnas di Lanudal Pondok Cabe Tangerang Selatan, Selasa (18/2/2014).

Andi menjelaskan, dari sisi pasar untuk pesawat R80 belum memiliki pesaing. Saat ini, tidak ada produsen pesawat di dunia yang bermain pada kelas 80 penumpang.

"Kalau ATR juga kapasitasnya nggak sampai 80 orang. Kita masuk di pasar yang belum ada pemainnya," terangnya.

Selanjutnya, pada fase kedua PTDI dan PT RAI akan masuk ke tahap desain awal. Targetnya prosesnya dimulai tahun 2015.

"Habis itu, preliminary design, bentuknya nanti mau gimana. Itu Insya Allah kita mulai tahun depan, karena ini tergantung dana," jelasnya.

Tahap terakhir, PTDI dan PT RAI akan memasuki fase terberat yaitu detail design. Fase ini nantinya akan masuki tahap pembuatan purwarupa (prototype) hingga sertifikasi pesawat. Pesawat N250 menurutnya telah berwujud prototype namun belum mengantongi sertifikasi kelaikan terbang dari lembaga internasional.

"Paling berat nanti detail design, nanti membuat prototype," jelasnya.

Harapannya pesawat baling-baling bermesin turboprop ini bisa dijual ke publik mulai tahun 2020. Namun syaratnya proses pembiayaan pengembangan pesawat ini berjalan lancar.

"Kalau nanti R80 jadi, yang penting pendanaan, kalau PTDI siap semuanya. Kalau dengan RAI berarti dari swasta, mereka pemilik program, kami sebagai kontraktor saja," jelasnya.

Seperti diketahui, Mantan Presiden BJ Habibie memiliki keinginan dan mimpi besar memajukan industri dirgantara di Tanah Air.

Habibie sempat menerbangkan pesawat asli buatan Indonesia yaitu N250, namun dalam proses pengembangan dan menuju sertifikasi gagal karena proyeknya dihentikan atas rekomendasi IMF. Ia masih menjaga mimpinya untuk melihat pesawat asli buatan anak bangsa terbang dan digunakan maskapai tanah air dan dunia, dengan membuat R80.

Sumber : Detik

Menkav 2Mar Gelar LDD Mengemudi Ranpur

JAKARTA-(IDB) : Komandan Resimen Kavaleri-2 Marinir (Danmenkav-2 Mar) Kolonel Marinir Herry Djuhaeri yang diwakili oleh Wadan Menkav-2 Mar Letkol Marinir Supardi secara resmi membuka latihan Dinas Dalam (LDD) mengemudi Kendaraan Tempur (Ranpur) di garase Menkav-2 Mar, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (19/02/2014).

Dalam sambutan Danmenkav-2 Mar yang dibacakan oleh Wadan Menkav-2 Mar menyampaikan, sebagai prajurit Resimen Kavaleri dihadapkan pada material kesenjataan berat yang harus kita pelihara dan kita rawat agar selalu siap mendukung pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada kita. Untuk menjaga kesiapan personel tersebut maka pembinaan personel perlu diupayakan dan salah satunya adalah dengan pembinaan kemampuan mengemudi Ranpur.

Lebih lanjut, Danmenkav-2 Mar menekankan kepada seluruh peserta LDD agar mengetahui karakteristik dan bagian-bagian Ranpur serta mengetahui tehnik mengemudi yang baik dan benar.  

Selain mampu menguasai Ranpur dengan baik, juga mengetahui prosedur penyiapan Ranpur dengan benar, mengetahui sistem kerja ranpur termasuk sistem alat komunikasi dan mampu memelihara dan memperbaiki Ranpur sampai dengan tingkat I dan II.  

Diakhir amanatnya Danmenkav-2 Mar menyampaikan kepada seluruh peserta LDD untuk mengikuti pelatihan ini dengan baik, dengan harapan bekal yang diterima dalam LDD ini dapat dipraktekan dan diterapkan di satuan masing-masing .

Turut hadir dalam upacara pembukaan LDD tersebut perwira Staf Menkav-2 Mar, Para Komandan Satlak Menkav-2 Mar serta Perwira undangan lainnya.

Sumber : Kormar

Butuh Sangkuriang Untuk Bangun Kapal Selam...???

JAKARTA-(IDB) : Kabar menyenangkan datang dari PT. PAL. Setelah lama tanpa kepastian, akhirnya perusahaan plat merah ini mendapatkan kucuran dana untuk pengerjaan Kapal Selam ke-3. 

Dana yang dikucurkan pun tak main-main, yaitu mencapai 250 juta dollar Amerika. Dana ini diambil dari APBN-P 2014, dan merupakan bagian dari Penyertaan Modal Negara (PMN). Kabar baiknya lagi, dana akan segera mengucur pada April 2014.

Akan tetapi, keraguan itu tetap ada. Pasalnya, deadline untuk menyediakan sarana dan prasarana pembangunan kapal selam harus kelar pada November 2014. Padahal dana sendiri baru mengucur pada april nanti. Hanya ada waktu sekitar 9 bulan untuk menyelesaikan semua persyaratan yang dibutuhkan.

Komite Kebijakan Industri Pertahanan membantah keraguan itu. Dalam konferensi pers-nya di Kantor Kementrian Pertahanan, KKIP menyatakan bisa mengejar semua target. Menurut staf ahli KKIP bidang Kerjasama Kelembagaan Silmi Karim, persiapan membuat sarana dan pra sarana di PT.PAL 

Sejatinya sudah dimulai sejak jauh hari sejak kontrak pembelian Kapal Selam dengan Korea Selatan ditanda tangani. "semua survey, assesment, penilaian sudah dilakukan. Saat ini PT.PAL tinggal kontrak dengan BUMN bidang karya untuk membuat sarana dan prasarana itu", jelas Silmi. Karena itulah, sekali lagi, KKIP menyatakan sanggup memenuhi tenggat waktu yang dibutuhkan.


Lebih lanjut juga, KKIP dan BPKP akan mengawasi ketat penggunaan dana oleh PT.PAL. Sehingga dikemudian hari tidak terjadi penyimpangan dan penggunaan dana sesuai pada jalurnya. PT.PAL sendiri saat ini sudah mengirimkan sebanyak 206 tenaganya untuk mempelajari teknik pembuatan kapal selam. Dari jumlah itu, dibagi untuk mempelajari tahap desain dan produksi.

Waktu 9 bulan memang tidak sebentar. Dibutuhkan keyakinan dan konsistensi dalam menjalankan semua program yang telah disusun. Karena tidaklah mungkin kita mengharapkan Sangkuriang untuk membangun sarana dan prasasaran Kapal Selam.




Sumber : ARC

5 BUMN Emban Tugas Bangun Alutsista 3 Matra

JAKARTA-(IDB) : Pemerintah berpikir keras guna mempercepat peningkatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) buat keperluan pertahanan Indonesia. Kementerian Pertahanan telah membentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) buat menggenjot produksi alutsista mutakhir buat mengganti mesin tempur uzur.

Menurut staf ahli kelembagaan bidang kerjasama Kementerian Pertahanan, Zilmi Karim, pemerintah telah membidik sepuluh pengadaan alutsista dari berbagai jenis. Antara lain kapal selam, program pesawat tempur KXF-EXF bekerjasama dengan Korea Selatan, tank kelas menengah, panser amfibi, propelan atau bahan bakar roket dan rudal, radar, amunisi kaliber besar, satelit pertahanan, dan pesawat tempur tanpa awak (unmanned combat air vehicle-UCAV) atau kerap disebut drone.

"Tapi, fokus Komite Kebijakan Industri Pertahanan yaitu kapal selam, propelan, program KFX-EFX, medium tank, radar, dan alat komunikasi," kata Zilmi dalam jumpa pers di kantor Kementerian Pertahanan, Rabu (19/2).

Menurut Zilmi, guna memenuhi kebutuhan itu, Kementerian Pertahanan menunjuk lima Badan Usaha Milik Negara yang bakal menjadi pimpinan pengadaan alutsista buat tiap-tiap angkatan.

BUMN yang digandeng itu adalah PT PAL buat melayani pengadaan alutsista matra (medan) laut, PT Pindad buat menyediakan alutsista matra darat, serta PT Dirgantara Indonesia diminta menjadi pimpinan proyek alutsista matra udara.

Sementara dua lainnya, yakni PT LEN Industri akan menyediakan perangkat elektronik dan PT Dahana akan menyiapkan bahan dan hulu ledak. Meski begitu, dalam pengadaan alat tempur matra darat, laut, dan udara masih dilakukan dengan cara kerjasama operasi dengan pihak luar.

Zilmi mencontohkan, dalam program pembangunan pesawat tempur dan kapal selam, Indonesia bekerja sama dengan Korea Selatan. Dia menambahkan, Indonesia menanam modal dalam proyek itu dengan harapan ada pengalihan teknologi.

Zilmi menegaskan, semua pengadaan alutsista itu haru melewati persetujuan lima BUMN. Dia berdalih hal itu harus dilakukan karena dalam undang-undang dan peraturan presiden tercantum tiga syarat pengadaan alutsista. Yaitu imbal dagang, transfer teknologi, dan penggunaan kandungan atau komponen lokal dalam tiap mesin perang.

Zilmi sesumbar jika langkah itu diterapkan, negara bakal untung besar. Sebab, lanjut dia, jika mampu membuat mesin tempur secara mandiri, Indonesia tidak lagi dipandang hanya sebagai pengguna. Dia menambahkan, dengan syarat keharusan penggunaan komponen lokal juga akan memacu pertumbuhan industri dalam negeri.

Sementara itu, Ketua Harian KKIP, Laksamana (Purnawirawan) Sumarjono, menyatakan memberdayakan industri pertahanan dalam negeri adalah amanat undang-undang. Dia mengakui, kondisi saat ini mendesak Indonesia melakukan peningkatan mesin tempur guna menjaga kedaulatan wilayah negara yang amat besar.

Menurut Sumarjono, luas wilayah Indonesia yang membentan hingga lima juta kilometer persegi, dengan garis pantai lebih dari 81 ribu kilometer sangat sulit diawasi jika hanya mengandalkan mesin tempur yang itu-itu saja. Menurut dia, itulah alasan mengapa negara lain gemar mengintimidasi Indonesia dengan sesekali melanggar batas negara.

"Kita juga harus mengelola zona ekonomi eksklusif. Kalau diambil negara lain kita cuma bisa gigit jari. Makanya kita harus punya kemampuan alutsista yang besar," kata Sumarjono.

Menurut Sumarjono, dari sembilan titik strategis di dunia, lima di antaranya terletak di wilayah Indonesia. Maka dari itu, guna mempertahankan kedaulatan wilayah, tak bisa dipungkiri penguatan mesin tempur menjadi faktor penting.

Negara Lain Tidak Suka Industri Pertahanan Indonesia Maju

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tahun ini berjanji mulai memberdayakan industri strategis buat menyediakan alat utama sistem persenjataan bagi militer. Di antaranya jet tempur KFX/IFX, tank dan roket.

Beberapa pihak menyebut proyek itu rawan penyimpangan. Apalagi pengadaan itu harus melalui lima badan usaha milik negara yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan. Yakni PT PAL, PT Pindad , PT Dirgantara Indonesia, PT LEN Industri, dan PT Dahana.

Masing-masing perusahaan pelat merah itu menaungi pengadaan berbeda. PT PAL mengurus alutsista matra (medan) laut, PT Pindad soal alutsista matra darat, PT DI menangani burung besi tempur dan segala macam pendukungnya, PT LEN Industri menangani komponen elektronik khusus alat tempur, dan PT Dahana mengurus soal bahan peledak dan hulu ledak.

"Itu menurut kami adalah suatu pernyataan yang kurang fakta dan kurang dasar," kata Staf Ahli Kementerian Pertahanan bidang kerjasama dan hubungan kelembagaan Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Zilmi Karim, dalam jumpa pers di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (19/2).

Zilmi berdalih, banyak pihak tidak ingin melihat Indonesia maju dalam industri pertahanan. Alasannya, lanjut dia, adalah supaya pertahanan Indonesia rapuh dan selalu tergantung dengan produk impor. Ujungnya adalah pihak asing yang membuat dan terus mengembangkan teknologi mesin perang itu bakal ketiban order terus dari Indonesia, tanpa adanya alih teknologi.

"Di sini kita butuh satu kesatuan visi, dalam rangka mewujudkan kemandirian industri pertahanan," ujar Zilmi.

Zilmi pun umbar janji program penguatan industri alutsista dalam negeri bukan main-main. Menurut dia, uang pemerintah yang dibenamkan dalam investasi buat meningkatkan produksi alutsista buatan lokal itu bisa dipertanggungjawabkan karena diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sumber : Merdeka

Sebaran Pesawat F-16 Seluruh Dunia

JAKARTA-(IDB)  : Indonesia bersama Thailand dan Singapura merupakan negara ASEAN pemakai F-16 Fighting Falcon buatan (saat itu) General Dinamics, Amerika Serikat, dalam berbagai varian tipe dan sistem kesenjataannya. 

Bedanya, hingga saat ini sejak dibeli pada dasawarsa '80-an, F-16 di Skuadron Udara 3 TNI AU dari blok 15 (F-16A OCU dan F-16B OCU), sementara Angkatan Udara Singapura yang lebih baru, blok 52 (F-16C dan F-16D). 

Akan tetapi Indonesia bukan sendirian mengoperasikan F-16A OCU dan F-16B OCU karena USAF dan US Navy juga, sebagaimana Pakistan, dan Thailand. 

Di seluruh dunia, F-16 merupakan pesawat tempur multiperan yang paling laku, yang sejak diluncurkan pada 1974 sudah terjual 4.500 unit lebih. 

Hingga akhir 2010, 24 negara tercatat membeli dan mengoperasikan F-16 ini, dengan dua di antaranya mendapat ijin mengembangkan pesawat tempur ini. 

Mereka adalah Israel dan Korea Selatan, yang masing-masing "menciptakan" varian baru, F-16A Netz, F-16B Netz, F-16C Barak, dan F-16D Barak (dari blok 30 dan 40), dan F-16I Soufa bagi Israel; KF-16C dan KF16D dari blok 52 oleh Korea Selatan. 

Juga Jepang yang membuat Mitsubishi F-2 berdasarkan pengembangan F-16 untuk Japan Air Self-Defence Force. 

Berikut daftar operator F-16 seturut laman General Dinamics:

1. Amerika Serikat

   * United States Air Force: F-16B blok 15 dan 20, F-16A blok 20, F-16C dan F-16D blok 25, 30, 32,       40, 50, dan 52)

    * Air Force Reserve Command (F-16C dan F-16D blok 25. 30. 40. dan 42)

    * Air National Guard (F-16C dan F-16D blok 25, 30, 40, 42, 50, dan 52)

    * US Navy (NF-16D VISTA/MATV blok 30, QF-16, F-16A OCU dan F-16B OCU blok 15)

 2. Bahrain (Royal Bahrain Air Force: F-16C dan F-16D)

 3. Belanda (Royal Netherlands Air Force: F-16AM dan F-16BM)

 4. Belgia (Belgian Defence Air Component: F-16AM dan F-16BM)

 5. Chile (Chilean Air Force: F-16AM, F-16BM, F-16C dan F-16D dari blok 50M)

 6. Denmark (Royal Danish Air Force: F-16AM dan F-16BM)

 7. Indonesia (TNI AU, F-16A OCU dan F-16B OCU)

 8. Israel (Israel Air and Space Force: F-16A Netz, F-16B Netz, F-16C Barak, dan F-16D Barak dari         blok 30 dan 40), dan F-16I Soufa)

 9. Korea Selatan (Republik of Korea Air Force: KF-16C dan KF16D dari blok 52, F-16C dan F-16D          blok 32)

10. Mesir (Arab Republik of Egypt Air Force: F-16A dan F-16B blok 15, F-16C dan F-16D blok 32,40,      dan 52+)

11. Maroko (Moroccan Royal Air Force: F-16C dan F-16D dari blok 52)

12. Norwegia (Royal Norwegian Air Force: F-16AM dan F-16BM)

13. Kerajaan Oman (Royal Oman Air Force: F-16C dan F-16D)

14. Pakistan (Pakistan Air Force: F-16A OCU dan F-16B OCU blok 15, F-16AM, F-16BM, F-16C, dan         F-16D blok 52M)

15. Polandia (Polish Air Force: F-16C dan F-16D blok 52+)

16. Portugal (Portuguese Air Force: F-16AM dan F-16BM)

17. Singapura (Republik of Singapore Air Force: F-16C dan F-16D blok 52)

18. Taiwan (Republik of Taiwan Air Force: F-16A dan F-16B blok 20)

19. Thailand (Royal Thai Air Force: F-16A ADF dan F-16B ADF blok 15, F-16A OCU dan F-16B OCU         blok 15, dan F-16AM)

20. Turki (Turkish Air Force: F-16C dan F-16D blok 30, 40, 50, 50M)

21. Yordania (Royal Jordanian Air Force: F-16A ADF, F-16B ADF blok 15, F-15AM dan F-16BM)

22. Uni Emirat Arab (United Arab Emirates Air Force and Defence: F-16E Desert Falcon dan F-16F           Desert Falcon blok 60)

23. Yunani (Hellenic Air Force: F-16C dan F-16D blok 30, 50, 52, 52+)

24. Venezuela (Venezuelan Military Aviation: F-16A dan F-16B blok 15)

Ada beberapa fakta tambahan tentang operator F-16 ini, di antaranya Angkatan Udara Italia pernah menyewapakai F-16A dan F-16B dari USAF pada 2003--2012. 

Yang cukup jarang diketahui adalah NASA yang pernah mengoperasikan F-16 dari varian F-16A, F-16D, F-16XL, dan F-16 AFTI, sebagaimana pernah juga dioperasikan operator swasta, Calspan Flight Research, yang mengoperasikan F-16C antara Maret 2009-Juni 2010, di bawah kontrak dengan USAF. 

Irak digadang-gadang menjadi operator baru setelah dipastikan memesan F-16C blok 52, demikian juga dengan Rumania yang mengakuisi F-16BM dari Portugal pada kontrak berlaku pada 2017.

Sumber : Antara

Menlu : Polemik Usman Harun Harus Segera Dihentikan

JAKARTA-(IDB) : Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa menegaskan tidak ingin memperpanjang polemik penamaan KRI Usman Harun. Pasalnya, ia tidak ingin hubungan Indonesia-Singapura putus hanya karena masalah tersebut.

Menurutnya, akar masalahnya hanyalah perbedaan persepsi belaka antara kedua negara. Karenanya, sangat disayangkan jika polemik KRI Usman Harun sampai merusak hubungan kedua negara.

"Mengenai latar belakang penamaan kapal perang itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk menunjukkan sikap tidak bersahabat, lebih-lebih pada Singapura," ujar Marty di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, (19/2).

Penegasan Marty ini menanggapi sikap Singapura yang melarang KRI Usman- Harun berlabuh di wilayahnya Larangan ini merupakan bagian dari protes Singapura terhadap penggunaan nama dua prajurit KKO pelaku pengeboman Mcdonald House di Singapura pada tahun 1965.

Masih menurut Marty, sampai saat ini Indonesia tetap menjaga hubungan baik dengan Singapura. Ia sendiri mengaku terus menjalin komunikasi dengan Menlu Singapura.

Karenanya, ia berharap situasi ini tidak dirusak dengan reaksi-reaski berlebihan. Ditegaskannya, semangat persahabatan antara negara bertetangga harus dikedepankan dalam mengelola polemik.

"Mungkin ini betul-betul bersumber dari perbedaan pandangan saja di masa lalu dan masa kini. Namun, tetap semuanya kita kelola dan terukur dengan baik, tidak bermusuhan kepada siapapun," kata menlu berkacamata bulat ini. 

Berani Larang KRI, Singapura Bakal Rugi Sendiri

Larangan yang dikeluarkan Singapura agar KRI Usman Harun tak bisa melintasi perairan ataupun bersandar di pelabuhan negeri pulau itu dianggap sebagai hal berlebihan. Meski demikian, Indonesia sebaiknya tak usah terlalu menggubris langkah Singapura. 

Menurut mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal (purn) Pramono Edhie Wibowo, Singapura justru akan rugi sendiri jika sampai berani melarang kapal-kapal perang Indonesia melintasi perairan di negeri yang terletak di sebelah utara Pulau Batam itu. Sebab, jika Indonesia membalas dengan langkah serupa maka kapal-kapal Singapura akan kesulitan beroperasi.

"Laut Singapura kecil. Sepanjang pengetahuan saya, jarang sekali kapal perang kita mengarungi wilayah laut Singapura. Justru kapal perang mereka yang sering memasuki wilayah laut Indonesia," kata Pramono di Jakarta, Rabu (19/2) saat dimintai tanggapan tentang ancaman Singapura atas KRI Usman Harun.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Singapura, Ng Eng Hen menyatakan bahwa pihaknya bersama Angkatan Bersenjata Singapura (Singapore Armed Force) akan melarang KRI Usman Harun memasuki perairan negeri pecahan Malaysia itu. Militer Singapura juga tak akan mau berlayar ataupun berlatih bersama KRI Usman Harun selama Indonesia tak menggubris protes agar nama untuk kapal perang milik TNI AL yang diambil dari dua marinir pelaku pemboman di Orchard Road itu.

Terkait hal itu, Pramono yang kini tercatat sebagai peserta konvensi calon presiden di Partai Demokrat itu mengatakan, penamaan KRI merupakan kewenangan dan hak Indonesia sepenuhnya. Karenanya, langkah pemerintah Indonesia untuk mempertahankan nama KRI Usman Harun sudah tepat.

Pria yang lebih senang dipanggil dengan nama Mas Edhie itu bahkan mengingatkan Singapura agar tak merecoki urusan dalam negei Indonesia. "Penamaan tersebut adalah bentuk penghormatan Indonesia kepada pahlawan yang diabadikan dalam penamaan objek tertentu yang tidak boleh diintervensi oleh negara lain,” pungkasnya.

Untuk Apa Juga KRI Usaman Harus Ke Singapura 

Kepala Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI, Sisriadi, mengaku tidak ingin terlalu reaktif dalam merespons larangan KRI Usman-Harun melintasi perairan Singapura yang dikeluarkan Menteri Pertahanan Negeri Singa itu.

Sisriadi hanya merujuk kepada pernyataan Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, usai menerima kunjungan Menhan sekaligus Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmao pada 10 Februari 2014.

Saat itu, Purnomo mengatakan, ketika tiba di Indonesia, KRI Usman-Harun hanya akan beroperasi di perairan RI. Kepada VIVAnews, Selasa, 18 Februari 2014, Sisriadi mengatakan tidak ada alasan juga untuk KRI Usman-Harun melintasi perairan Singapura.

"Untuk apa KRI Usman-Harun melintasi perairan Singapura? Kapal-kapal perang RI tidak akan ke negara lain apabila tidak ada permintaan dari negara yang bersangkutan," kata Sisriadi.

Seperti latihan militer bersama yang pernah digelar angkatan bersenjata Singapura (SAF) dengan ABRI pada 1974 dengan kode sandi "elang". Itu pun terjadi karena adanya nota kesepahaman yang ditandatangani pada waktu itu.

"Lagipula, kapal itu kan kita beli untuk melindungi kedaulatan Indonesia," imbuh Sisriadi.

Hal itu, kata Sisriadi, sesuai dengan sistem pertahanan RI, yakni defensif aktif. RI tidak akan pernah melakukan agresi ke negara lain. "Itu kan juga sesuai dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif," kata dia.

Sebelumnya, Menhan Singapura, Ng Eng Hen, di hadapan Parlemen Selasa ini, mengeluarkan dua larangan, yakni melarang KRI Usman-Harun melintasi perairan Negeri Singa dan tentara SAF tidak boleh berlatih militer dengan kapal buatan Inggris tersebut. Ng mengaku kecewa dengan keputusan Pemerintah RI yang justru mengorek luka lama dengan menyematkan nama Usman-Harun sebagai nama salah satu kapal perang.

"Padahal, seharusnya peristiwa itu telah dikubur dalam-dalam dan tidak perlu diungkit kembali. Kapal itu akan membawa kembali memori menyakitkan soal masa depan kelam bagi keluarga korban," kata Ng.

Nama KRI Usman-Harun merupakan gabungan dari dua nama marinir Angkatan Laut yang pernah melakukan pengeboman di MacDonald House dan menewaskan tiga warga Singapura serta melukai 33 warga lainnya.

Sumber : JPNN