Pages

Senin, Februari 17, 2014

Dahlan Iskan : PMN Hanya Untuk Kepentingan Pertahanan Nasional

JAKARTA-(IDB) : Pemerintah memang mempunyai mekanisme penyuntikan modal dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) untuk menyelamatkan BUMN. Namun suntikan modal itu membuat BUMN manja.

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, dirinya dengan tegas menolak mekanisme PMN untuk penyelamatan BUMN.

"BUMN tidak diberi PMN untuk selamatkan perusahaan. Dampak PMN membuat manajemen manja," kata Dahlan saat rapat kerja Komisi I, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2014).

Dahlan memberikan pernyataan dalam raker Komisi I membahas PMN bagi PT PAL (Persero). BUMN ini diusulkan memperoleh suntikan dana segar mencapai US$ 250 juta. Dana PMN ini akan digunakan PT PAL sebagai pendukung pembiayaan membangun infrastruktur pengembangan dan perawatan kapal selam di Surabaya.

Menurut Dahlan, PMN saat ini hanya bisa diberikan dan diusulkan untuk tujuan khusus. PMN khusus ini ditujukan untuk kepentingan strategis nasional seperti industri pertahanan keamanan.

"Saya cantumkan PMN khusus karena kalau PMN diartikan negatif. PMN nggak ada lagi untuk selamatkan bisnis, tapi untuk bangun industri pertahanan keamanan," tegasnya.

Hal senada disampaikan Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Bambang yang hadir pada raker ini menjelaskan, usulan PMN untuk PT PAL akan dimasukan ke dalam APBN-P 2014. Namun sifat PMN ini, bukan dalam bentuk penyelamatan perusahaan. Melainkan untuk kepentingan pertahanan nasional.

"Pemerintah sudah terima usulan Kementerian BUMN terkait PMN. PMN biasanya diberikan untuk penyelamatan perusahaan yang alami kesulitan keuangan dan bisnis. PMN kapal selam ini, tidak terkait untukk selamatkan PT PAL. Karena pada tahun 2011 dan 2012, PT PAL sudah terima PMN senilai Rp 2,5 triliun. Itu hanya selamatkan perusahaan," sebutnya.




Sumber : Detik

DPR Setujui Pembangunan Dok Pembuat Kapal Selam

JAKARTA-(IDB) :  Pemerintah dan DPR baru saja menyetujui pembiayaan pembangunan dok (infrastruktur) untuk membangun kapal selam dilakukan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar USD250 juta.

Pembiayaan tersebut akan dilakukan secra bertahap mengingat proyek tersebut tergolong proyek multiyears yang berlangsung dalam beberapa tahun. Untuk tahun 2014 penganggaran pembiayaan proyek tersebut akan dimasukan dalam APBN-P 2014.

"Kalau lewat PMN kami akan support apalagi ini merupakan konsen pemerintah. Namun memang penganggarannya pasti akan masuk APBN-P 2014," tutur Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (17/2/2014).

Bambang menjelaskan, untuk tahap pertama, tahun 2014, proyek tersebut akan membutuhkan anggaran sebesar USD180 juta. Namun, lanjutnya, karena termasuk dalam APBN-P, pembiayaan tersebut masih harus menunggu pembahasan APBN-P pemerintah dengan DPR nantinya.

"Kita harus menunggu pembahasan APBN-P. Kita gak bisa tentukan kapan, karena seperti diketahui April nanti kan ada pemilu. PMN harus lewat APBN-P 2014," jelasnya.

Meskipun demikian, pihaknya akan berupaya membuat usulan resmi pada April 2014 mendatang sehingga segera di bahas dengan DPR. "Kita akan berupaya pada bulan April pemerintah sudah bisa membuat usulan resmi, agar nanti dibahas dengan DPR," tukasnya.

Adapun rincian penggunaan anggaran tersebut antara lain, untuk biaya konsultan sebesar USD30 juta, Sumber Daya Manusia USD70 juta dan peralatan USD150 juta. Proyek tersebut akan direalisasikan dalam kerja sama dengan Korea Selatan. 

DPR Dan Pemerintah Sepakat Anggaran Rp. 2.18 T  Bangun Kapal Selam

Pemerintah, siang ini, datang menemui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) komisi I untuk membicarakan pembangunan kapal selam oleh PT PAL. Pemerintah diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.
 
"Pembangunan infrastruktur kapal selam akan dilakukan di PT PAL dengan skema TOT (transfer of technology). Kami komisi I sudah melakukan kunjungan ke PT PAL," ujar wakil komisi I DPR, TB Hasanudin, saat membuka rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/2).


Menurutnya, selama ini infrastruktur dermaga khusus kapal selam PT PAL tidak mendukung. Bahkan, anggaran untuk pembangunan 6 blok dermaga tidak jelas.


"Limit waktu sesuai perjanjian dengan Korsel sangat singkat. Fasilitas pembangunan harus siap. Apabila dibutuhkan anggaran infrastruktur bulan April-Mei keputusan anggaran sudah diserahkan," jelasnya.


Penggunaan anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan kapal selam, menurutnya, ialah USD 120 juta atau setara Rp 1,39 triliun, dan kesiapan personel dibutuhkan USD 68 juta atau setara Rp 790,6 miliar. "Jadi total USD 188 juta (setara Rp 2,18 triliun)," jelasnya.


Mengingat saat ini sudah bulan Februari dan mendekati April maka komisi I memerlukan penjelasan dari pemerintah untuk membuat keputusan. "Komisi I minta penjelasan dari kemenkeu,"tegasnya.




Sumber : Okezone

Amerika Harapkan Peran Indonesia Dalam Sengketa LCS

JAKARTA-(IDB) : Amerika Serikat mencari sekutu baru di kawasan Asia Tenggara dengan mengharap peran Indonesia dalam penyelesaian sengketa wilayah di Laut China Selatan setelah hubungan Washington dan Beijing memanas dalam sepekan terakhir.

"Kami mendukung kepemimpinan Indonesia di ASEAN dalam negosiasinya dengan China untuk segera menyelesaikan code of conduct di Laut China Selatan," kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, hubungan antara Washington dengan Beijing sempat memanas setelah kepala operasi Angkatan Laut Amerika Serikat Jonathan Greeneth menyatakan (13/2) siap memenuhi kewajibannya untuk melindungi Filipina jika negara tersebut diserang oleh China karena sengketa wilayah antara dua negara di Laut China Selatan.

Komentar Greeneth tersebut langsung dibalas oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying dengan nada keras.

"Amerika Serikat tidak mempunyai urusan dengan Laut China Selatan. Negara tersebut harus menghormati komitmennya untuk tidak berpihak dalam persoalan kedaulatan wilayah ini," kata Hua.

Dalam konteks tegangnya hubungan antara China dan Amerika Serikat itulah Kerry menegaskan pentingnya peran Indonesia dalam membantu penegakan hukum laut internasional dan kebebasan berlayar.

Dihadapan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa dalam konferensi pers tersebut, Kerry bahkan meminta Jakarta memusatkan energi politiknya untuk mempercepat tercapainya kesepakatan code of conduct di Laut China Selatan.

"Masa depan perdamaian kawasan ini bergantung pada cepatnya penyelesaian persoalan Laut China Selatan karena jika terus menerus ditunda, maka semakin besar pula potensi munculnya konflik bersenjata," kata Kerry.

Kerry menyatakan bahwa Amerika Serikat dalam dua tahun terakhir ini semakin khawatir atas "pelanggaran hukum laut internasional" yang dilakukan oleh China dengan mengusir nelayan dari negara lain yang hendak mencari ikan di wilayah yang masih disengketakan.

"Hukum laut internasional harus ditegakkan dan harus dipatuhi oleh semua negara besar dan semua negara kecil tanpa kecuali," kata dia.

Marty Natalegawa sendiri mengakui bahwa persoalan sengketa wilayah di Laut China Selatan telah dibahas secara informal pada Minggu malam dengan wakil Amerika Serikat.

Namun Marty menolak memberikan pernyataan dukungan terhadap Amerika Serikat dan sekutunya di Asia Tenggara. Dia hanya menyatakan bahwa persoalan Laut China Selatan harus diselesaikan dengan cara damai tanpa kekerasan. 




Sumber : Antara

Menlu : Respon AS Lebih Baik Dibanding Australia

JAKARTA-(IDB) : Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa membantah adanya perbedaan sikap dalam menyikapi penyadapan antara Australia dan Amerika Serikat. Pendekatan yang dilakukan RI terhadap kedua negara tidak berbeda.

Ditemui media usai menerima kunjungan Menlu AS John Kerry siang tadi, Marty mengatakan pemerintah telah memanggil semua perwakilan negara yang terlibat langsung dalam penyadapan. Termasuk di antaranya Australia dan Amerika Serikat tanpa kecuali.

"Semua langkah tersebut sesuai dengan prinsip dan konstitusional. Kami memanggil semua Duta Besar negara yang bersangkutan, entah itu Korea Selatan, Singapura, bahkan AS," ungkap Marty.

Namun dia mengakui AS lebih baik menanggapi isu penyadapan ini ketimbang Australia. Pasalnya, Presiden Barack Obama telah menunjukkan itikad baik dengan melakukan reformasi terhadap operasi intelijen mereka.

Langkah tersebut dinilai Marty lebih baik untuk terus membina hubungan dengan AS ke depan. Sementara di sisi Pemerintah Australia, Marty menganggap tidak ada hal baru dari cara mereka menangani isu penyadapan ini.

"Mereka memilih tidak berkomentar terkait mengenai aksi intelijennya. Sekarang kami kembali menemukan sebuah pengungkapan bahwa mereka menyadap pembicaraan terkait sengketa dagang udang dan tembakau. Saya justru malah bertanya-tanya apa hubungannya?" imbuh Marty.

Apabila ditilik kembali kasus sengketa dagang tersebut, ujar Marty, hal itu merupakan kasus antara AS dengan RI. "Tidak ada kaitannya sama sekali dengan isu keamanan nasional Australia," tegas dia.

Oleh sebab itu, RI akan kembali menyampaikan kepada Pemerintah Australia bahwa tindakan-tindakan semacam ini tidak sesuai dengan semangat kemitraan kedua negara. Dulu, dia mengingat betapa hubungan kedua negara begitu dekat.

"Namun, dalam sekejap hubungan tersebut berubah. Sementara apabila dilihat dari alasan-alasannya, sama sekali tidak ada faktor penyebab dari pihak Indonesia. Apakah itu masalah penyadapan, mendorong balik perahu ke perairan Indonesia dan pengiriman pencari suaka ke sekoci penyelamat," ujar Marty.

Dia mengingatkan Australia, semua kebijakan diambil oleh Pemerintahan Tony Abbott justru mengorbankan biaya yang lebih besar, yakni hubungan bilateral menjadi terganggu. Marty berharap untuk bisa memperbaiki hubungan seperti dulu, perlu niat baik dari kedua belah pihak untuk saling menghormati.




Sumber : Vivanews

Indonesia Amerika Tandatangani MOU Saling Pengertian Kerjasama Selatan-Selatan Dan Triangular

JAKARTA-(IDB) : Menlu RI Marty M. Natalegawa, bersama Menlu Amerika Serikat, John Kerry, menandatangani Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat  mengenai Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular disela-sela pelaksanaan Sidang Komisi Bersama IV RI-AS di Jakarta (17/02).

MoU tersebut bertujuan menyediakan kerangka bagi peningkatan kerja sama bilateral yang kuat yang telah dimiliki Indonesia dan Amerika Serikat. Para Peserta telah memutuskan untuk mengkoordinasikan upaya-upaya mereka dalam memperkuat Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular.

Dalam MoU tersebut juga telah ditentukan lembaga yang akan menjadi focal point di masing-masing negara.

Pemerintah Indonesia telah menunjuk Tim Koordinasi Nasional Kerja Sama Selatan-Selatan yang terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasioanal (Bappenas), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara sebagai lembaga pelaksana MoU tersebut sedangkan Pemerintah Amerika Serikat menunjuk Department of State bersama-sama dengan USAID (United States Agency for International Development) sebagai lembaga pelaksana.

MoU tersebut merupakan penegasan atas peran Indonesia yang semakin penting dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan, dimana Indonesia bukan hanya sebagai negara penerima tetapi juga telah meningkat menjadi negara pemberi bantuan pembangunan kepada negara berkembang lainnya.

MoU ini juga sebagai penegasan atas komitmen jangka panjang Indonesia dan Amerika Serikat sebagaimana dinyatakan pada Deklarasi Bersama mengenai Kemitraan Komprehensif antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat yang ditandatangani di Jakarta, 9 November 2010, yakni untuk memperluas, memperdalam dan meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Dalam rangka perencanaan pelaksanaan program-program di bawah MoU tersebut, Bappenas dan USAID beserta lembaga-lembaga pelaksana lainnya telah mengadakan workshop Penyusunan Framework untuk Project Appraisal Document for SSTC.

Workshop tersebut yang antara lain membahas mengenai bentuk intervensi yang dapat dilakukan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Amerika Serikat dan Indonesia, diantaranya pertukaran staff, kemitraan dengan sektor swasta dan akademia, dan studi banding dengan instansi lain mengenai struktur pemerintahan, kerangka legislatif, serta pengaturan organisasi.

Dengan bercermin pada pengalaman-pengalaman Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular yang telah dilakukan USAID sebelumnya, Indonesia berharap dalam lima tahun ke depan Indonesia sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk mengkoordinasikan Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular dengan lebih mandiri.

Selain itu, MoU antara Indonesia dan Amerika Serikat tersebut merupakan bentuk pengakuan kedua pihak terhadap pentingnya kerjasama triangular sebagai mekanisme yang efektif dalam upaya mendorong pembangunan global.

Diharapkan, dengan adanya MoU tersebut, Indonesia dan Amerika Serikat akan dapat memberikan kontribusi dalam pemberian bantuan kepada negara-negara berkembang khususnya dalam bidang peningkatan kapasitas.

Sebagai quick wins dari MoU tersebut, kedua negara sepakat untuk melaksanakan beberapa pilot project kerjasama triangular.

Pada tahun 2013 telah dilaksanakan dua buah proyek kerjasama triangular, yaitu International Training Workshop on Disaster Risk Management yang diadakan pada 24-30 Juni 2013 dan diikuti oleh 17 peserta dari 14 negara, dan International Workshop on Democracy: Sharing Experiences between Indonesia and Arab Countries yang diadakan pada 13-20 September 2013 yang diikuti oleh 18 peserta dari 5 negara.

Pada bulan Februari ini juga tengah berlangung kegiatan Mapping and Assessment of Gender Based Violence Issues in Papua New Guinea. 




Sumber : Kemlu

Pertemuan Komisi Bersama RI-AS Bahas Langkah Strategis Kemitraan Komprehensif

JAKARTA-(IDB) : Menlu RI Dr. R.M. Marty M. Natalegawa dan Menlu AS, John F. Kerry, telah memimpin Pertemuan Komisi Bersama Indonesia - Amerika Serikat yang ke-empat di Jakarta (17/02). Menlu kedua negara membahas perihal langkah-langkah strategis untuk memperkuat kerjasama bilateral di bawah kerangka kerja sama Kemitraan Komprehensif Indonesia-Amerika Serikat.

Kerja sama Kemitraan ini memprioritaskan kerja sama di bidang-bidang Politik dan Keamanan, Ekonomi dan Pembangunan, Sosial-Budaya, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan kerja sama di bidang-bidang lainnya.

Kedua Ketua Bersama juga telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian mengenai Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular yang berfungsi sebagai kerangka kerja bagi kedua negara untuk mengoordinasikan upaya dalam memberikan bantuan teknis dan peningkatan kapasitas untuk negara-negara berkembang.

Menteri Luar Negeri John Kerry dan Menteri Kehutanan Zulkifly Hasan juga menandatangani Memorandum Saling Pengertian mengenai Konservasi Satwa Liar dan Penanggulangan Perdagangan Ilegal Satwa Liar dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas dalam pengelolaan dan konservasi satwa liar di Indonesia.

Pertemuan menggarisbawahi kontribusi penting dari Kemitraan Komprehensif dalam memberikan dasar hubungan yang lebih kuat dan berpandangan ke depan.

Pertemuan Komisi Bersama juga mengidentifikasi area kerja sama yang prospektif di masa depan antara lain untuk meningkatkan perdagangan dan investasi, meningkatkan jumlah program pendidikan tinggi serta pertukaran mahasiswa, dan kerja sama militer dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas TNI sebagai penjaga perdamaian internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pertemuan juga menetapkan target untuk meningkatkan perdagangan bilateral sebesar US$ 30 miliar pada akhir tahun 2015  dan menggandakan upaya untuk mencapai target  pertukaran 14.000 pelajar tahun 2015 seperti yang ditetapkan pemimpin kedua negara pada tahun 2010.

Selain itu, pertemuan tersebut menyoroti pentingnya meningkatkan pemberdayaan pemuda, pendidikan kewarganegaraan dan dialog antaragama.

Kedua menteri juga membahas isu-isu yang menjadi perhatian bersama di tingkat regional dan global seperti ASEAN, situasi di Laut China Selatan, Timur Tengah dan isu-isu non-proliferasi.

AS adalah mitra penting dalam perdagangan dan investasi untuk Indonesia. Tahun 2013, perdagangan kedua negara mencapai rekor tertinggi sebesar US$ 27,97 milyar. AS juga tercatat sebagai investor asing terbesar ke tiga di Indonesia dengan total investasi sebesar US$ 2,4 miliar, naik dua kali lipat dari tahun 2012 .

Pertemuan Komisi Bersama adalah elemen utama dalam mengimplementasikan Kemitraan Komprehensif yang diluncurkan oleh Presiden Yudhoyono dan Presiden Obama pada bulan November 2010 di Jakarta, dalam kunjungan kenegaraan Presiden Obama ke Indonesia.

Pertemuan Komisi Bersama pertama diadakan di Washington DC pada tahun 2010, diikuti pertemuan ke dua di Bali pada tahun 2011 dan di Washington DC pada tahun 2012.

Enam Kelompok Kerja yang terdapat dalam Komisi Bersama adalah Demokrasi dan Masyarakat Madani, Keamanan, Pendidikan, Perdagangan dan Investasi, Iklim dan Lingkungan, dan Energi. Kedua menteri sepakat untuk menyelenggarakan JCM berikutnya di Washington DC pada tahun 2015. 




Sumber : Kemlu

Menhan Terima Kunjungan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar

JAKARTA-(IDB) : Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Senin (17/2), menerima kunjungan kehormatan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Senior General Min Aung Hlaing, di Kemhan, Jakarta. 

Kedatangannya menemui Menhan yang didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko ini dalam rangkaian kunjungan resmi kepada Panglima TNI yang merupakan bagian dari peningkatan kerjasama pertahanan antara angkatan bersenjata kedua negara.




Sumber : DMC

HUT Pasmar 2 Jakarta Ke 10




JAKARTA-(IDB) : Komandan Pasmar-2 Brigjen TNI (Mar) Denny Kurniadi S.Mn., bertindak selaku Inspektur Upacara (Irup) pada upacara peringatan HUT Ke-10 Pasmar-2 di lapangan apel Brigif-2 Mar, Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (13/02/2014).


Dalam sambutan Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar) A. Faridz Washington yang dibacakan oleh Irup menyampaikan, Dankormar mewakili jajaran Korps Marinir mengucapkan selamat ulang tahun Pasmar-2ke-10, semoga dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara selalu mendapatkan ridho, bimbingan dan perlindungan dari Allah SWT.



 
Lebih lanjut, Dankormar berpesan, pada usianya yang ke-10 diharapkan seluruh jajaran Pasmar-2 mampu menunjukan profesionalisme yang lebih dewasa, dalam mewujudkan kedewasaan dalam menghadapi masalah tidak mudah terpancing emosi dan tidak bersikap arogan. Prajurit-prajurit Pasmar-2 juga harus lebih ramah dalam berinteraksi dengan masyarakat. “Jadilah prajurit-prajurit petarung yang disegani dan senantiasa hadir khususnya dalam penderitaan masyarakat sekaligus memberikan solusi bagi penderitaan yang dihadapi masyarakat”, tegasnya.


Selain itu, sebagai satuan yang berada di Ibu Kota Negara, kadar disiplin prajurit Pasmar-2 menjadi barometer disiplin seluruh prajurit Korps Marinir, oleh karenanya prajurit Pasmar-2 harus senantiasa menjadi contoh bagi satuan-satuan lain yang berada di Ibu Kota dalam hal kedisiplinan.



 
Pada kesempatan yang sama, Komandan Pasmar-2 meresmikan “Bendera Perang” serta lagu Mars Pasmar-2 yang merupakan kebanggaan bagi seluruh prajurit Pasmar-2. Usai peresmian, secara serentak seluruh peserta upacara menyanyikan lagu mars Pasmar-2 dengan penuh semangat dan antusias. 


Di penghujung acara Komandan Pasmar-2 melaksanakan pemotongan tumpeng, selanjutnya diserahkan kepada 2 orang perwakilan prajurit terbaik Pasmar-2 yaitu Kapten Marinir Siahaan dari Menkav-2 Mar dan Pratu Marinir Hendra dari Yontaifib-2 Mar.



 
Hadir pada kegiatan tersebut Kepala Staf Pasmar-2 Kolonel Marinir Yuniar Ludfi, Danrumkitalmar Cilandak Kolonel Laut (K) dr. Arie Zakaria SpOT. FICS, Danlanmar Jakarta Kolonel Marinir Siswoto dan perwakilan Pejabat Teras Kormar serta seluruh Pejabat Teras Pasmar-2.   





Sumber : Kormar 

Analisis : Di Balik Sikap Provokatif Negara Tetangga

ANALISIS-(IDB) : Aksi provokativ tiga negara tetangga pada Indonesia adalah terstruktur dengan rapi dan satu komando. Tujuan ketiga negara itu dalam satu koridor kerjasama pertahanan yang saling mendukung sesuai piagam Commonwealth atau persemakmuran. 

Memang ada teori “kebetulan” dalam pandangan awam ketika Australia menggebah pencari suaka ke wilayah Indonesia. Atau munculnya sekoci berwarna oranye di perairan selatan, kemudian Singapura tiba tiba melakukan protes penamaan KRI Usman Harun. Bersahutan kemudian dengan pembakaran kapal nelayan asal Papua di perairan Papua New Guinea (PNG).


Setelah Malaysia gagal melakukan tugasnya dengan baik, tiga negara lain yang sesama bertuan pada Ratu Elisabeth di Buckingham mengambil alih. Yang menjadi pertanyaan dan seolah tidak terpikirkan oleh masyarakat Indonesia adalah,


” Apakah ada skenario kebetulan - kebetulan yang bukan merupakan sebuah kebetulan? “


Pertama, pemberian nama Kapal Perang Indonesia sebagai KRI Usman - Harun sebenarnya tidak seketika, perlu waktu dan sejak awal pembangunan kapal sudah dirumuskan. Lalu diputuskan tepatnya pada 12 Desember 2012 setelah melalui diskusi yang panjang. Singapura sebenarnya sejak awal juga sudah tahu, lalu mengapa mempermasalahkannya saat ini?


Kedua, Australia yang mengalami pergantian tampuk pimpinan, sejak Tony Abbott menjadi Perdana Menteri memang terlihat bertolak belakang dengan Kevin Rudd atau Julia Gillard. Namun Abbott tidak punya pilihan selain memainkan perannya, setidaknya sampai misi terselesaikan. Sampai jelas siapa yang menjadi koleganya di Jakarta.


Ketiga, PNG yang selama ini nyaris tidak pernah tercetak dalam berita di koran koran Indonesia, yang tidak ingin belahan barat Cendrawasih lebih makmur, hanya memainkan peran yang jadi bagian mereka. Kenapa mereka melakukan aksi yang sadis disaat sekarang?


Keempat, Indonesia sedang menjalani proses pergantian kepala negara dan akan menghadapi pemilu parlemen dalam tahun ini. Ini adalah tahun yang krusial dan menentukan bagi Indonesia dan kawasan. Pemimpin Indonesia terpilih adalah yang paling “berkuasa dan menentukan” di Asia Tenggara serta berpengaruh di Asia Pasifik, situasi politik Indonesia akan menjadi hitungan kebijakan politik luar negeri setiap pemerintahan, khususnya kawasan Pasifik. Sekali lagi… ini bukan narsisme, ini adalah kenyataan tentang bagaimana dunia memandang posisi Indonesia sejak jaman Bung Karno.


Sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui.


Amat disayangkan jika nama Usman - Harun dipandang sebagai masalah ketidaknyamanan Singapura pada Indonesia. Demikian pula dengan pelecehan oleh Australia atas teritorial Indonesia hanya sebatas Aussie versus RI karena imigran gelap semata. Atau aksi barbar PNG pada nelayan kita hanyalah pelanggaran batas laut dalam kebetulan yang bersamaan?. Tidak..!


Ada pola yang tidak terdeteksi umum, sebab kita diarahkan agar melihat masalah dengan setiap negara itu adalah hitam putih, berdiri sendiri dan masing masing. Padahal, kita harusnya bersikap kritis dan jeli dalam memantau perkembangan negara ini dan kaitannya dengan hubungan antarbangsa. Kepentingan blok blok global atas keberadaan Indonesia sering tidak menjadi bagian analisis awal, sehingga kita hampir selalu terlambat bereaksi dan menentukan posisi.


Singapura, Australia dan PNG serta Malaysia bekerja dalam irama yang sama dan terpola dengan baik dalam satu dirigen orkestra. Tujuannya adalah memastikan beberapa hal yang ingin diketahui dan dipastikan sesuai keinginan dengan memanfaatkan momentum poin keempat tadi ( pemilu 2014 ). Apa saja tujuannya?


1. Memancing informasi kekuatan Militer Indonesia sesunggunya.


Data yang dikumpulkan secara berkesimbungan oleh AS, Singapura, Malaysia hingga Australia NewZealand (ANZ) dianggap tidak presisi. Ada perbedaan antara anggaran yang minim, jumlah Alutsista dengan daya tempur TNI yang dipantau. Dukungan dana dan teknologi persenjataan yang minimal berbanding terbalik dengan daya pukul TNI. Militer Indonesia selama ini dianggap masih misterius oleh kekuatan utama dunia.


Seperti juga militer negara lain, memang seperti itulah seharusnya TNI menjaga kerahasiaan kekuatannya. Namun, misteri kekuatan militer Indonesia dianggap lebih penting untuk diukur karena faktor sejarah penggagas Non Blok yang disandangnya.


Australia yang selalu mengarahkan matanya pada militer Indonesia sering merasa tertipu ketika melihat kemampuan para prajurit TNI. Malaysia sendiri harus merasakan malu ketika manuver kapal TLDM di laut Ambalat terusir bukan saja oleh KRI yang lebih kecil, tetapi oleh keberadaan dua prajurit marinir di anjungan kapal mereka. Entah bagaimana keduanya bisa naik dan entah sejak kapan, tetapi keduanya sukses memaksa kapal TLDM berbalik arah meninggalkan Ambalat.


Dengan provokasi ini diharapkan akan muncul banyak informasi tentang jumlah kekuatan tentara indonesia dan persenjataannya secara resmi baik di media media terpercaya maupun dari pihak Indonesia sendiri. Daya gertak TNI tidak sehebat China atau Iran , namun disinilah letak rasa penasaran para tetangga kita.


2. Memancing reaksi sahabat lama.


Singapura sukses jalankan misinya, setidaknya saat ini karena Rusia muncul ke permukaan dalam memandang masalah yang dianggap cukup hangat. Indonesia mungkin tidak berminat berperang dengan Singapura, namun Rusia memandang perlu memberi sinyal bantuan jika sesuatu berjalan tidak kondusif. Kemunculan Rusia ini tidak biasa dan bukan hal gegabah, karena si beruang merah cenderung menjauh selama Orde Baru dan menjaga jarak selama SBY berkuasa. Moskow sengaja menanggapi keusilan Singapura, namun mereka juga memberi pesan jelas akan posisinya yang melihat pola satu komando pada kelakuan PNG dan Australia.


Bukan berarti Rusia terjebak pada permainan Singapura, melainkan permainan selanjutnya, yang lebih panas sedang menjadi sasaran Rusia, yaitu Indonesia tidak akan dibiarkan seperti Mesir atau Suriah. Artinya, pesan jelas Rusia ditujukan bagi “dirigen” kuartet (Malaysia, Singapura, PNG dan Australia), agar tidak mencoba memaksakan pemimpin sesuai pilihan mereka di Indonesia seperti yang sudah mereka lakukan di Mesir atau coba paksakan di Suriah.


3. Pemimpin pesanan sang Dirijen.


Indonesia diharapkan memilih pemimpin yang sesuai selera adidaya, seseorang yang berpihak pada kelangsungan hidup sekutunya di kawasan. Singapura yang kecil tidak akan bisa hidup makmur jika Indonesia tidak memberi keistimewaan, demikian pula Australia apalagi hegemoni Amerika akan jauh surut tanpa Indonesia. Penting juga diketahui posisi tentara indonesia akan berpihak kemana kepada siapa dalam hal sengketa dengan China soal Laut China Selatan.


Semua kepentingan di atas butuh seseorang yang sesuai keinginan dan menguntungkan sang Adidaya, dan itu adalah seseorang yang sebaiknya mirip SBY atau Pak Harto. Meski dari kalangan militer, bahkan keduanya adalah Jenderal, namun mereka adalah anak emas yang tidak segan tunduk pada Amerika. Amerika sangat tidak menyukai pemimpin yang idealis seperti Gusdur atau Megawati apalagi Soekarno yang Non Blok.


Kriteria presiden Indonesia yang diinginkan oleh Washington adalah latar belakang pengusaha atau militer, idealisme liberal, dan bukan nasionalis Sukarnois atau Islamis. Singapura sangat inginkan sosok Prabowo atau Wiranto yang memimpin Indonesia, keduanya adalah sahabat dekat Singapura.


Gangguan gangguan yang bernuansa kekerasan dan militer tiga negara tetangga itu ditujukan untuk memberi gambaran potensi perang Indonesia. Dalam keadaan kondisi geopolitik kawasan yang tegang, diharapkan rakyat Indonesia memilih pemimpin dari kalangan militer. Apa yang dilakukan oleh Singapura, PNG dan Australia adalah provokasi untuk menggiring opini bahwa Indonesia kini dan kedepan masih butuh presiden dari kalangan militer.


4.  Laut China Selatan.


Beberapa hari yang lalu, China melakukan latihan perang di wilayah perairan internasional yang dekat dengan Pulau Christmas setelah melintasi Selat Sunda. Pihak Australia pun mengakui hal tersebut seperti diberitakan Sidney Morning Herald, Kamis (13/2/2014).

13924319521829184441

Apa yang dilakukan China di laut selatan Jawa itu adalah legal menurut hukum Internasional karena latihan berlangsung di perairan internasional. Selain itu latihan mereka hanya bentuk manuver dan membidik tetapi tidak menggunakan amunisi persenjataan. Namun tindakan China ini disinyalir untuk menunjukkan kekuatan angkatan lautnya kepada dunia internasional. Dan itu semua dilakukan di tengah kebijakan pertahanan Australia lebih banyak berfokus kepada Indonesia dan kekuatan lain di Asia Timur.


Hal ini semakin menarik ketika posisi Indonesia yang tidak memihak pada konflik laut sengketa di Laut China Selatan, sementara China selalu mengingatkan dukungannya pada Indonesia terkait Papua. Kampanye kekuatan armada China memang tidak hanya ditujukan kepada Australia tetapi juga kepada wilayah Asia Pasifik secara keseluruhan. Ini juga termasuk memberikan pesan kepada Amerika Serikat (AS) dan India, bahwa kedua negara itu tidak bisa memblokir jalur laut yang vital melalui Selat Malaka.


Langkah China dianggap mendapat ijin restu dari Indonesia sebagai pemilik alur laut [ALKI] menuju perairan Samudera Hindia yang menjadi prioritas strategis baru mereka. Hal ini sekaligus menunjukkan kesiapan China dalam mengerahkan militer untuk melindungi kepentingannya di wilayah tenggara bila dibutuhkan. Termasuk membantu kepentingan geopolitik bersama Rusia di Indonesia khususnya.


China sebagai pemain utama baru yang menandingi dominasi Amerika perlu terus meningkatkan kekuatan di Asia dan secara global. Indonesia perlu melihat tindakan China, tanggapan Dubes Rusia dan provokasi tiga negara sebagai bentuk tarik menarik “perhatian” Indonesia sebagai negara seksi nan besar. Keberpihakan pemimpin yang akan dipilih, menakar kekuatan militer sesungguhnya, siapa pembela Indonesia selain Rusia hingga mengarahkan opini pemilih adalah “sekali dayung, dua tiga pula terlampaui”. Itulah tujuan keusilan tiga negara tetangga tadi.


Mentalitas kita yang inferior sering menghambat rasa percaya diri, sehingga terjebak pada pemikiran bahwa masalah yang terjadi dengan negara tetangga hanyalah masalah antar dua negara (bilateral). Kita tidak terbiasa berpikir dan mencantumkan analisa betapa kita disegani dan ditakuti oleh pihak asing. Ini bukan bentuk narsisme, bukan pula superioritas, tetapi bentuk penghargaan dan rasa percaya pada diri sendiri.


Adakah kita mau terjebak permainan negara tetangga itu dengan mengumbar keinginan perang karena amarah? Atau kita mengikuti keinginan mereka dengan tergiring opini agar memilih pemimpin dari kalangan militer karena menganggap situasi tidak kondusif? Itu semua ditangan anda .




Sumber : Kompasiana

TNI AU Maksimalkan Pengamanan Perbatasan

JAKARTA-(IDB) : TNI Angkatan Udara (AU) memaksimalkan pengamanan perbatasan dengan menggunakan radar. Saat ini TNI AU menggunakan radar Master-T untuk memantau situasi perbatasan di Biak, Merauke, dan Timika. ''Ini radar baru dan modern. Radar tipe Master-T buatan Prancis,'' jelas Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsekal Pertama Hadi Tjahjanto, saat dihubungi, Jumat (14/2).

Gelar Radar Master-T, menurutnya, difokuskan di wilayah timur untuk meng-cover wilayah udara dan perairan di kawasan tersebut yang cukup luas. Wilayah ini dicurigai menjadi celah bagi negara asing untuk menyusup.

Hasil pemantauan radar nantinya akan menjadi bahan bagi Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas). Tidak kurang dari 20 Satuan Radar akan diterjunkan, yang terbagi ke dalam empat Komando Sektor (Kosek). Kosek I bermarkas di Halim, Jakarta, membawahkan enam radar, yakni Satuan Radar (Satrad) 211 Tanjungkait, Satrad 212 Ranai, Satrad 213 Tanjung Pinang, Satrad 214 Pemalang, Satrad 215 Congot, dan Satrad 216 Cibalimbing.

Kosek II di Makassar membawahkan lima radar dan Kosek III di Medan membawahkan empat radar. Sementara Kosek IV berlokasi di Biak, membawahkan lima radar yakni Satuan Radar 243 Timika, Satuan radar Biak, Satuan Radar 244 Merauke, Buraen Kupang NTT dan Satuan Radar 245 Saumlaki Maluku Tenggara Barat.

TNI menargetkan akan terpasang hingga 32 radar militer pada 2024 mendatang. Radar TNI AU telah berhasil mendeteksi pesawat-pesawat yang menyusup ke Indonesia.

Beberapa tahun lalu, satrad TNI AU mendeteksi Pesawat jenis Cessna 208, N-354 RM. Pesawat itu dicegat dua sukhoi TNI AU dan didaratkan paksa di Lanud Balikpapan. Radar TNI AU juga pernah mendeteksi pesawat PM Papua Nugini beberapa waktu lalu yang terdeteksi masuk wilayah Indonesia.

Sementara itu, sembilan prajurit Wanita Angkatan Udara dari kesatuan Paskhas TNI AU, melakukan terjun payung gaya bebas di lapangan udara Bandara Supadio, Pontianak. Kadisops Lanud Supadio, Letkol (Pnb) Deni Hasoloan Simanjuntak mengatakan, terjun payung gaya bebas tersebut merupakan rangkaian latihan penyegaran yang juga melibatkan 219 prajurit Paskhas TNI AU Batalyon 465. ''Terjun penyegaran ini kami lakukan guna meningkatkan kesiapan prajurit Paskhas dalam menghadapi tugas operasional di lapangan,'' kata Dani.

Ia menjelaskan, setiap prajurit Paskhas yang mengikuti latihan terjun payung penyegaran itu, agar selalu memperhatikan keselamatan diri maupun perlengkapan perorangan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.[erdy nasrul/antara ed: andi nur aminah]

TNI AU Gunakan Radar Prancis 


TNI Angkatan Udara (AU) memaksimalkan pengamanan perbatasan dengan menggunakan radar. Saat ini TNI AU menggunakan radar Master-T untuk memantau situasi perbatasan di Biak, Merauke, dan Timika.

"Ini radar baru dan modern. Radar Type Master-T buatan Prancis," jelas Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsekal Pertama Hadi Tjahjanto, saat dihubungi, Jumat (14/2).

Gelar Radar Master-T difokuskan di wilayah timur untuk menjangkau wilayah udara dan perairan yang cukup luas. Wilayah ini dicurigai menjadi celah bagi negara asing untuk menyusup.

Hasil pantauan radar nantinya akan menjadi bahan bagi Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas). Tidak kurang dari 20 Satuan Radar yang terbagi ke dalam empat Komando Sektor (Kosek).

Kosek I bermarkas di Halim, Jakarta membawahi enam radar, yaitu Satuan Radar (Satrad) Satrad 211 Tanjungkait, Satrad 212 Ranai, Satrad 213 Tanjung Pinang, Satrad 214 Pemalang, Satrad 215 Congot dan Satrad 216 Cibalimbing.

Kosek II di Makassar membawahi lima radar, Kosek III di Medan membawahi empat radar dan Kosek IV di Biak membawahi lima radar. Yakni Satuan Radar 243 Timika, Satuan radar Biak, Satuan Radar 244 Merauke, Buraen Kupang NTT dan Satuan Radar 245 Saumlaki Maluku Tenggara Barat. TNI menargetkan terpasang 32 radar militer pada 2024.

Radar TNI AU telah berhasil mendeteksi pesawat yang menyusup ke Indonesia. Beberapa tahun lalu satrad TNI AU mendeteksi pesawat jenis Cessna 208, N-354 RM.

Pesawat itu dicegat dua sukhoi TNI AU dan didaratkan paksa di Lanud Balikpapan. Radar TNI AU juga pernah mendeteksi pesawat PM Papua Nugini beberapa waktu lalu yang terdeteksi masuk wilayah Indonesia.




Sumber : Republika

Tiga KRI Jajaran Koarmatim Siap Beroperasi Lagi

SURABAYA-(IDB) : Tiga kapal perang tersebut yaitu KRI Lambung Mangkurat-374, KRI Teluk Sampit-515 dan KRI Teluk Ende-517. 

Setelah melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan tingkat depo selama 274 hari, KRI Lambung Mangkurat-374 kembali memperkuat jajaran Satkor Koarmatim sedangkan KRI Teluk Sampit-515 dan KRI Teluk Ende-517 memperkuat jajaran Satfib Koarmatim. 

Acara penyerahan ketiga KRI tersebut dilaksanakan di KRI Teluk Ende-517, Jum’at (14/2) oleh Kadismatal Laksma TNI Ir. Bambang Nariyono, M.M. yang diwakili oleh Kasatharmatim Kolonel Laut (T) Tugas Eko kepada Pangarmatim Laksda TNI Agung Pramono, S.H., M. Hum yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Logistik Pangarmatim Kolonel Laut (T) Ir. Aziz Ikhsan Bachtiar.

Tiga KRI tersebut melaksanakan Hardepo sejak tanggal 08 Maret hingga 06 Desember 2013 yang dilaksanakan oleh Dinas Material TNI Angkatan Laut (Dismatal) di Surabaya. Untuk memastikan kesiapan ketiga kapal tersebut telah dilakukan uji ketahanan di laut secara bertahap, mulai 1x4 jam, 1x8 jam dan 1x24 jam dengan hasil baik.

Menurut Pangarmatim, kehadiran kapal-kapal tersebut dengan kondisi yang sudah siap tentunya akan memperkuat Koarmatim dalam rangka melaksanakan tugas dan operasi laut demi tegaknya hukum dan kedaulatan NKRI. 




Sumber : Koarmatim

Tahun Depan PT. DI Mulai Kirim Produknya Keluar Negeri

BANDUNG-(IDB) : PT Dirgantara Indonesia (DI) mulai mengekspor pesawat ke empat negara yakni Filipina, Thailand, Korea dan Malaysia. Pesawat itu ialah CN 212 dan CN 235. 

Direktur Komersial dan Restrukturisasi PT DI Budiman Saleh mengatakan, selama ini pasar PT DI masih berada di dalam negeri baik untuk penjualan pesawat maupun komponen. Penjualan ke pasar domestik, sukses membuat PT DI mencetak laba perusahaan sebesar Rp 10,272 miliar pada 2013.


Tahun ini laba perseroan ditargetkan meningkat 548 persen menjadi Rp 66,546 miliar. Tahun lalu, nilai kontrak PT DI mencapai Rp 10,28 triliun yang terdiri sisa kontrak pada 2012 sebesar Rp 6,149 triliun.

"Tahun 2014 harus masuk komersialisasi. Kerja sama dengan Eurocopter. Karena di Asia Pasifik yang dominan helikopter di Indonesia mengalahkan Australia," ujarnya saat ditemui di kantornya, Bandung, Jumat (14/2).

Menurutnya, tahun depan, baru produk pesawat yang akan diekspor perseroan. "Namun, torpedo dan roket tetap dalam negeri," ucapnya.

Budiman mengakui, PT DI dulu sempat masuk ke jurang kebangkrutan. Bank menyatakan pabrik yang didirikan Presiden Ketiga B.J Habibie ini pailit pada 2010. Utang produsen CN 250 Gatotkaca ini ke pemerintah mencapai Rp 3,8 triliun.

Sebagai informasi, PT DI telah menjadi penyedia komponen untuk Boeing, Airbus, Eurocopter, dan bahkan untuk EADS (Perancis). Untuk mitra-mitra tersebut, BUMN berpusat di Kota Kembang ini sukses ditunjuk sebagai pemasok tunggal.




Sumber : Tempo

Abbott Biang Panasnya Hubungan Indonesia Australia

CANBERRA-(IDB) : Kondisi Indonesia dan Australia semakin panas. Bahkan, diperkirakan hubungan dua negara tetangga ini berada di titik terburuk.

Seorang tokoh oposisi Australia, Tanya Plibersek, menyatakan Indonesia dan Australia berada di ujung konflik yang terbuka luas.

Tanya menegaskan, satu-satunya solusi adalah melakukan perbaikan hubungan dengan Indonesia.
"Ini mutlak, (PM) Tony Abbott dan (Menlu) Julie Bishop harus memperbaiki hubungan dengan Indonesia," ujar Tanya, seperti dikutip dari The Guardian, Senin (17/2/2014).

Tanya mengatakan, orang yang patut disalahkan akibat memburuknya hubungan Australia dengan Indonesia adalah PM Tony Abbott bersama Menlu Julie Bishop. Padahal jika dilihat dari hubungan kedua negara terdahulu, berlangsung dengan hangat dan harmonis.

Namun, semua berubah ketika Abbott naik menjadi PM. Selama 5,5 bulan dia memerintah, Abbott telah mengubah hubungan hangat menjadi panas.




Sumber : Okezone

Potret : Di Laut Kita Dihina

JAKARTA-(IDB) : Jalesveva Jayamahe, merupakan semboyan tentara nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), yang artinya di Lautan Kita Jaya. Selayaknya demikan, negeri kita dijaga oleh Angkatan Laut yang disegani negara lain,  karena sebagian wilayah kita terdiri dari perairan. Bila saja perairan itu tidak dapat dijaga secara serius, maka tidak aneh bila laut kita kerap kali dilanggar oleh negara lain atau nelayan asing. Dalam sepekan terakhir terjadi tiga peristiwa di laut yang menunjukan bahwa posisi bangsa kita sepertinya dihina oleh negara-negara tetangga.

Kasus yang paling tragis adalah pembakaran perahu nelayan Indonesia dan pembuangan ke laut oleh militer Angkatan Laut Papua Nugini. Seperti diberitakan, pembakaran speedboat  yang ditumpangi 10 nelayan asal Merauke, Papua berawal ketika perahu motor itu kedapatan memasuki wilayah perairan Papua Niugini oleh tentara Papua Niugini yang sedang melakukan patroli. 

Kasus ini  diketahui setelah 5 dari 10 orang nelayan berhasil berenang sejauh 8 kilometer dan melapor ke Pos Pengamanan Perbatasan TNI AL Kali Torasi. Selain membakar speed boat, tentara PNG juga merampas uang milik nelayan senilai 160.000 Kina atau setara dengan Rp 720 juta dan rokok satu karton. Nama nelayan yang selamat adalah; Yakobus Mahuze, Antonius Basik Basik,  Silvester Basik Basik,  Marselinus Maya Gebze, dan Andreas Mahuze. Sedangkan nama nelayan yang masih dinyatakan hilang adalah Alexander Tjoa,  Ferdinando Tjoa,  Roby Rahail,  Jhon Kaize, dan  Zulfikar Saleh. 

Tindakan tentara Papua Nugini tersebut terlalu berlebihan,  TNI harus  melakukan investigasi  supaya diketahui  secara lebih  dalam  apakah ada motif politik atau hanya sekedar masalah keamanan setempat. Kalau masuk area politik Menlu perlu menyampaikan protes keras, bahkan  perlu mempertimbangkan untuk  memanggil pulang Dubes RI di Port Moresby serta  mengusir Dubes PNG atau paling tidak Atase Pertahanan PNG  dari Jakarta. Sebaliknya jika hanya karena masalah keamanan, maka aparat keamanan Indonesia  juga harus bersikap tegas terhadap setiap pelanggaran pelitas batas dari PNG, baik di laut maupun di darat.

Kasus lain adalah pengusiran imigan gelap asal timur tengah ke wilayah teritorial laut Indonesia oleh militer Angkatan Laut Australia, mereka kemudian  terdampar di Pantai Pangandaran dimana terungkap dua imigran tewas sebelum tiba di Indonesia. Dari hasil pemeriksaan terhadap para imigran, diperoleh keterangan bahwa setelah mereka tiba di perairan Australia, para imigran tersebut tertangkap oleh Patroli Angkatan Laut dan Polisi Australia. 

Selanjutnya mereka ditampung delapan hari hingga akhirnya dilakukan pengusiran oleh pihak Kepolisian setempat. Dalam pengusiran itu, 36 orang imigran dinaikkan ke kapal besar milik Kepolisian Australia menuju laut lepas antara Indonesia dengan Australia. 

Selanjutnya para imigran diturunkan ke laut lepas dengan menggunakan sekoci, saat akan dinaikkan dua orang imigran melakukan perlawanan dan disiksa hingga tewas. Kedua imigran tewas itu dibuang ke laut, sementara 34 orang dinaikkan ke dalam sekoci sampai akhirnya terdampar di Pantai Barat Pangandaran. Menanggapi pengusiran imigran gelap dari wilayah perairan Australia ke Indonesia,  Wakil Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri dan Ketahanan DPR,  Tubagus Hasanuddin menyatakan bahwa  tindakan ini melanggar hak asasi manusia dan konvensi internasional tentang perlindungan imigran. 

Pengusiran juga dapat menimbulkan ketegangan politik antara kedua negara  bila Australia terus-terusan melakukan provokasi dengan mengembalikan para imigran ke Indonesia. Padahal  Indonesia bukan negara asal imigran gelap yang ingin menuju Australia. Seharusnya Australia mencari solusi yang lebih tepat yakni melakukan kordinasi dengan negara-negara yang dilintasi seperti Indonesia , Singapura, dan  Malayasia. Sedangkan negara asal semisal Irak , Afghanistan dan Pakistan harus dilibatkan. United Nations High Commissioner for Refugees atau Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi juga dimintai pertimbangan.

Sementara itu kasus  lain yang menarik perhatian publik dan mendapat berbagai tanggapan dari petinggi kedua negara adalah keberatan pemerintah Singapura atas penamaan tiga korvet terbaru TNI AL, yaitu KRI Bung Tomo-357, KRI John Lie-358, dan  KRI Usman-Harun-359. Versi Singapura, nama KRI Usman-Harun menyakiti perasaan mereka sehingga selayaknya diganti saja. Keberatan Singapura dilatarbelakangi oleh peristiwa konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia tahun 1962-1966. Saat itu Singapura masih menjadi bagian dari Malasysia. 

Akibat konfrontasi tersebut, pada 10 Maret 1965 dua anggota Korps Komando atau KKO (kini Marinir) Indonesia, yakni Usman Haji Mohamed Ali dan Harun Said melakukan pengeboman di MacDonald House, Orchard Road, Singapura, yang menewaskan tiga orang dan melukai 33 lainnya. Keduanya tertangkap setelah melakukan pengeboman dan gugur setelah dihukum mati oleh pemerintah Singapura pada 17 Oktober 1968. 

Jenazahnya lalu dikirim ke Indonesia dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata karena mereka dianggap sebagai pahlawan nasional. Mereka adalah pahlawan nasional Indonesia, sehingga pemberian nama mereka kepada kapal perang Indonesia adalah bentuk penghormatan bangsa ini kepada pahlawannya. Karena itu pemerintah tidak perlu merespon tuntutan pemerintah Singapura dan keberatan dari keluarga korban peristiwa pengeboman tersebut.

Tiga peristiwa itu menunjukan bahwa martabat bangsa Indonesia tidak dihargai lagi oleh negara-negara sahabat itu, baik Papua Nugini, Australia, dan Singapura. Di laut  kita sedang dihina, karena itu pemerintah Indonesia harus menegaskan sikap dan potensi politik diplomatiknya. Penghinaan itu terjadi karena bangsa ini belum bersatu, bangsa ini memang sedang punya masalah. 

Bangsa yang satu  dengan persatuan membangun satu kekuatan tidak akan dihina. Jika bangsa lain  berani menghina kita, berarti bangsa ini lemah. Oleh karena itu,  bangsa ini tidak boleh mengedepankan luapan emosi,  tetapi justru yang paling penting adalah sikap introspeksi kenapa sampai kita dihina dan dilecehkan. Semua elemen bangsa saat ini  harus membangun kesatuan agar tidak dihina lagi. Tidak ada  pemerintah kuat yang akan berani dihina, apalagi oleh bangsa kecil seperti PNG.




Sumber : Tribunnews

Skadron Baru TNI AU, EC-725 Cougar

JAKARTA-(IDB) : TNI Angkatan Udara akan menambah Skadron baru di Jawa Barat. Skadron baru ini akan diisi oleh helikopter combat SAR buatan Eurocopter, EC 725 Cougar.
 
“Skad 9 adalah sebagai skad baru berkedudukan di lanud SDM Subang/Kalijati dengan kekuatan 16 pesawat cougar full combat,” ucap Kadispen TNI AU Marsekal Pertama Hadi Tjahjanto di Jakarta, Jumat (14/02/2013).


Untuk membentuk satu Skadron, Hadi menuturkan, TNI AU akan memesan kembali pada renstra berikutnya. Pada Maret 2012 TNI AU menandatangi kontrak pembelian 6 helikopter multi-role EC 725 dengan Eurocopter melalui PT. Dirgantara Indonesia. Ke-enam heli akan selesai pada 2014.


“Rencana menjadi kekuatan skadron udara 9 lanud SDM, akan tiba secara bertahap pada tahun 2015 dengan kekuatan satu skadron,” tambah Jenderal bintang satu ini.


Helikopter buatan Perancis ini merupakan pengangkut jarak jauh dengan menggunakan mesin ganda yaitu 2x Tubomeca Makila 1A4 tuboshafts. Helikopter generasi terbaru ini bisa mengangkut 29 penumpang dan 2 crew.


Helikopter multi-role yang digunakan militer Perancis, Brasil dan Malaysia ini juga bisa dipersenjatai gun pod dan rocket. TNI AU akan mempersenjatai heli multi fungsi ini, namun untuk tipe senjata akan disesuaikan sesuai kondisi dilapangan.

“Karena helikopter tersebut juga sebagai unsur pam (pengamanan) pada operasi SARPUR (Safe and Resque Tempur) sehingga dipersenjatai,” tutup Hadi. 




Sumber : JKGR

Pesawat Tanpa Awak MQ-4C Triton, Segera Perkuat Australia


CANBERRA-(IDB) : Keberadaan pesawat tak berawak mulai dilirik banyak negara untuk membantu patroli di wilayah perbatasan, salah satunya Australia. Otoritas Australia berencana membeli 7 pesawat tak berawak raksasa buatan Amerika Serikat senilai AUS$ 3 miliar atau setara Rp 32 triliun.


Keberadaan pesawat ini akan sangat membantu militer Australia untuk mengawasi kapal-kapal maupun pesawat musuh di zona konflik. Pesawat tak berawak mendeteksi nelayan ilegal dan para pencari suaka yang selama ini menjadi masalah rumit bagi pemerintah Australia.


Demikian seperti dilaporkan media setempat The Australian dan dilansir AFP, Sabtu (15/2/2014).


Menteri Pertahanan Australia David Johnston segera menyampaikan rekomendasi pembelian pesawat-pesawat tak berawak ini kepada parlemen. Direncanakan, ada tujuh pesawat tak berawak jenis MQ-4C Triton yang akan dibeli Australia. Pesawat tak berawak tersebut memiliki kemampuan patroli sejauh 74.080 kilometer persegi dalam sekali menjalankan misi.


“Sebagai negara maritim, kemampuan dengan jenis cakupan seperti ini harus menjadi perhatian kita. Oleh karena itu, pemerintahan ini tertarik menjalankan langkah hemat biaya dalam mendapatkan program khusus dan kemungkinan memberlakukannya,” ujar Johnston.


Usulan penggunaan pesawat tak berawak sebenarnya telah diajukan sejak lama namun mangkrak selama nyaris satu dekade, karena pemerintah Partai Buruh sebelumnya menolak konsep ini. Pemerintahan sebelumnya meyakini bahwa teknologi yang digunakan pesawat semacam ini masih belum matang.


Jika memang disepakati pembelian pesawat tak berawak ini, maka nantinya akan mengganti keberadaan pesawat pengintai P-3 Orion yang sejak lama digunakan oleh militer Australia. Pesawat P-3 Orion yang juga buatan AS ini memang khusus untuk memantau wilayah perairan.

Penggunaan pesawat tak berawak selama ini marak dilakukan militer Amerika Serikat, tidak hanya di wilayah-wilayah konflik tapi juga di wilayahnya sendiri. Keberadaan pesawat semacam ini oleh memicu polemik, karena banyaknya korban sipil dibanding target terorisme yang selama ini disebut-sebut sebagai target utama AS. 




Sumber : Detik

Pesawat Tempur Dan Kesiapan Militer Indonesia

JKGR-(IDB) : Berbicara tentang tawaran Saab Swedia terhadap pesawat tempur Gripen NG plus ToT-nya, pemerintah akan realistis di mana tidak akan menggangarkan begitu besar biaya untuk pembelian alutsista strategis demi transfer of technology (tot), tapi dengan syarat jumlah pembelian besar menurut info minimal 30 unit gripen saab.


Di luar itu semua (pemenuhan alutsista dalam rentang renstra) pemerintah juga sedang mengubah skala prioritas untuk menciptakan kemandirian energi nasional mengingat konflik kawasan yang kian bergejolak.


Salah satunya dengan membangun tempat penimbunan BBM cadangan nasional (tahap 1 untuk 30 hari, estimasi 1 miliar barel), kemudian pemerintah juga sedang merencanakan penciptaan kilang minyak baru yang akan menelan biaya sekitar $ 1 miliar dengan margin keuntungan 2-3 % / tahun (dan ini konon yagn bikin RI tidak punya kilang baru di mana modal terlalu besar dan untung tipis).


Tapi dengan pertimbangan ketahanan energi nasional pemerintah harus menganggarkan untuk itu. Kalau tidak bagaimana kita bisa mengoperasikan alat perang, kalau cuma bisa 2 hari saja berperang dengan stock bbm nasional saat ini. Itupun stock tersebar di depo pertamina di seluruh indonesia.


Oleh karenanya menurut saya seperti tulisan rekan-rekan sebelumnya,

Su-35 deal untuk dibeli pemerintah RI. ToT pesawat tempur dalam masa pemerintahan ini tidak akan terjadi (alasannya ketersediaan biaya). KFX/IFX merupakan sarana riset dan pengembangan bersama yang sudah memakan biaya dan dijadikan pemerintah sebagai jalan penguasaan teknologi pesawat tempur.


Terakhir percayalah bahwa sebenarnya bangsa ini sudah menguasai teknologi strategis seperti pesawat tempur dan rudal yang sampai saat ini terus dikembangkan risetnya.


Dalam 3-5 tahun kedepan kita akan lihat rudal canggih dengan daya jelajah luar biasa.

IFX sebagai sarana uji kemampuan enginer saja dan langkah awal pesawat tempur kita yang akan termodifikasi selanjutnya.




Sumber : JKGR