BATAM-(IDB) : Menteri
Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Marsekal
TNI (Purn) Djoko Suyanto yang juga Ketua Badan Koordinasi Keamanan Laut
(Bakorkamla) meresmikan Kapal Negara (KN) Kuda Laut 4803 di Dermaga
Satuan Tugas, Setoko, Batam, Sabtu (8/2/2014).
KN Kuda Laut 4803 merupakan kapal ukuran 48 meter ketiga milik
Bakorkamla. Dua kapal lain Masing-masing KN Bintang Laut 4801 dan KN
Singa Laut 4802 sudah terlebih dulu diresmikan. KN Kuda Laut 4803
memiliki mesin penggerak 3x1.400 HP (marine diesel) dan telah dilakukan
uji Hidrodinamik di Laboratorium Hidrodinamik BPPT di kompleks ITS
Surabaya pada awal Februari 2013 lalu
Kapal-kapal
patroli tersebut akan ditempatkan di Wilayah Barat (Satgas I Tim
Korkamla Batam), Wilayah Tengah (Satgas II Tim Korkamla Manado) dan
Wilayah Timur (Satgas III Tim Korkamla Ambon. Menkopolhukam juga
mengatakan, bahwa tuntutan tugas Bakorkamla sangat dinamis, berbagai
pelanggaran diperairan Indonesia juga terus terjadi sehingga
memebutuhkan kapal-kapal yang tangguh.
"Kapal
patroli memiliki peran penting untuk menunjang tugas Bakorkamla dalam
rangka pengamanan wilayah perairan Indonesia yang luas," ungkap
Menkopolhukam.
Beliau
mengatakan, pembentukan Bakorkamla beberapa tahun lalu merupakan salah
satu jawaban untuk pengamanan perairan Indonesia yang sangat luas dan
rawan pelanggaran.
Kepala
Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Kalakhar Bakorkamla)
Laksamana Madya TNI Bambang Suwarto mengatakan proses pembangunan kapal
dilaksanakan 250 hari kalender mulai dari 25 April 2013 sampai 31
Desember 2013 di PT Batam Expresindo Shipyard, Tanjunguncang.
Menurut
Kalakhar pembangunan kapal patroli Bakorkamla sudah disesuaikan dengan
RPJM dan Rencana Strategis (Renstra) Bakorkamla RI 2010 sampai 2014,
khususnya untuk mencapai amanat turunnya illegal activities sebanyak 70
persen dan peningkatan ketertiban di laut sebanyak 80 persen dalam
rentang waktu tersebut.
"Hingga
akhir 2014, kami akan memiliki enam kapal serupa. Dua akan ditempatkan
di perairan barat, dua di tengah dan dua lain di timur Indonesia. Ini
sesuai dengan rencana strategis pengamanan perairan Indonesia," ungkap
Kalakhar.
Sumber : Bakorkamla