Russia To Give Kazakhstan Air Defense Systems Free Of Charge

ASTANA-(IDB) : Russia is set to supply fellow former Soviet nation Kazakhstan with S-300 air defense systems free-of-charge, a top Russian military official said Friday.

 

Deputy Defense Minister Anatoly Antonov, who was part of a military delegation traveling to the Central Asian state, said five battalions of S-300PS systems would be supplied from the arsenals of the Russian army.

Delivery of the systems will improve protection of Kazakhstan’s airspace as well as strengthen the air defense network of the Moscow-led Collective Security Treaty Organization military alliance, Antonov said.

The S-300PS (SA-10 Grumble) model was introduced to Soviet armed forces in 1985. It features 5V55R missiles with an engagement range of up to 90 kilometers (56 miles) and designed to lock in on a target after launch using an active detection system that steers the missile directly at the target. An S-300 battalion comprises up to six mobile launchers, according to estimates by military experts.

Kazakhstan reportedly has several S-300 systems deployed, mainly around the capital, Astana.

Moscow signed an agreement to set up an integrated regional air defense network with Kazakhstan last year. 

Russia has such a network with Belarus, while a similar deal with Armenia has been in the works for some time.

Source : Ria

Pengerahan Armada Perang Ke Perbatasan Sesuai Skala Prioritas

JAKARTA-(IDB) : TNI-AL akhirnya mengeluarkan sikap terkait dengan pengerahan sejumlah kapal perang ke kawasan perbatasan laut di Indonesia Timur belakangan ini. Pihak TNI-AL menegaskan, penambahan kapal perang itu tidak memiliki alasan khusus karena menyesuaikan dengan kebutuhan di wilayah yang memang sangat luas.

Kadispenal Laksamana Pertama Untung Suropati saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya menambah sejumlah kapal perang ke wilayah perbatasan dengan Australia. Meski begitu, Untung menolak jika penambahan tersebut dikhususkan untuk merespons kasus pelanggaran batas wilayah yang dilakukan Angkatan Laut Australia.

Menurut Untung, pihaknya tidak pernah membuat skala prioritas dalam pengerahan armada. Pengerahan armada dilakukan setelah ada analisis mengenai situasi di lapangan. Jika memang diperlukan adanya tambahan, armada akan ditambah. “Intensitas patroli memang kami tingkatkan, namun itu hal biasa untuk menjaga wilayah perbatasan kita,” ujar Untung kemarin (31/1).

Alumnus US Naval War College 2009 itu mengibaratkan menjaga perbatasan negara seperti menjaga rumah sendiri. “Kalau ketua RT mengingatkan kampung kita rawan kejahatan, otomatis kita juga akan meningkatkan kewaspadaan,” lanjutnya. Untung juga tidak menyebutkan berapa jumlah armada yang dikerahkan ke kawasan yang langsung berbatasan dengan perairan Australia itu.

Menyikapi pelanggaran yang dilakukan AL Australia, Untung memilih berhati-hati. Pihaknya mengikuti langkah yang diambil pemerintah Indonesia, dalam hal ini presiden dan panglima TNI. “Umumnya di berbagai negara, sepanjang (pelanggaran) tidak provokatif, tidak mendramatisasi, saya rasa masih oke,” tambahnya. Terlebih, secara khusus Australia sudah meminta maaf kepada pemerintah Indonesia.

Sebelumnya muncul informasi bahwa TNI-AL merespons pelanggaran AL Australia dengan mengerahkan sejumlah kapal perang ke Laut Timor dan Arafuru. Kapal yang dikirim, antara lain, fregat, kapal cepat torpedo (KCT), kapal cepat rudal, (KCR), dan korvet. Juga, pesawat patroli perairan.

Sumber : Kaltimpost