Parlemen Eropa Tegaskan Dukungan Keutuhan NKRI

BRUSSELS-(IDB) : Sidang Komisi Luar Negeri Parlemen Eropa memutuskan untuk meratifikasi Perjanjian Kemitraan Komprehensif Indonesia - Uni Eropa dan akan segera membawanya kepada Sidang Pleno Parlemen Eropa untuk diterima sebagai perjanjian hukum yang mengikat Indonesia dan Uni Eropa.

Perjanjian itu juga memuat penegasan terhadap kedaulatan, integritas teritorial dan keutuhan wilayah Indonesia. Dengan demikian, keutuhan wilayah Indonesia merupakan suatu elemen hukum yang mengikat dalam hubungan Indonesia - Uni Eropa, kata Counsellor Pensosbud KBRI Brussels, Riaz JP Saehu kepada ANTARA London, Jumat.

Hal itu terungkap dalam diskusi tentang Papua Barat yang diselenggarakan oleh Sub Komite HAM, Parlemen Eropa, katanya.

Saat ini semua Parlemen Nasional 27 negara anggota Uni Eropa meratifikasi Perjanjian Kemitraan Komprehensif tersebut yang menjadi kerangka dasar hubungan Indonesia - Uni Eropa yang lebih komprehensif dan strategis.

Pentingnya Perjanjian ini bagi hubungan Indonesia - Uni Eropa itu kembali ditekankan Ana Gomes, anggota Parlemen Eropa, dalam diskusi tentang Papua Barat yang diselenggarakan oleh Sub Komite HAM, Parlemen Eropa, Kamis.

Diskusi yang berlangsung selama 45 menit dengan sembilan pembicara ini merupakan bagian dari diskusi umum Sub Komite HAM tentang berbagai masalah HAM dan administrasi internal Sub Komite yang berlangsung selama dua hari.

Sub Komite HAM juga mengadakan diskusi tentang efisiensi 40 lebih Dialog HAM Uni Eropa dengan berbagai negara di dunia Sementara diskusi tentang Papua Barat ini dihadiri empat anggota Parlemen Eropa dari total 164 anggota Parlemen Eropa yang duduk di Komite Hubungan Luar Negeri.

Dalam menanggapi pernyataan anggota masyarakat madani Indonesia yang hadir sebagai pembicara dalam diskusi ini, Ana Gomes menyampaikan keberadaan anggota masyarakat madani Indonesia di Brussels merupakan bukti nyata kemajuan pesat demokratisasi Indonesia, dimana mereka dapat bepergian ke Eropa tanpa dihalangi Pemerintah Indonesia.

Ana Gomes menjelaskan bahwa pada saat ia bertugas di Indonesia pada 1999, masalah Papua tabu dibicarakan dan kini hal ini menjadi suatu hal yang biasa dibicarakan di berbagai forum di Indonesia.

Ditekankan demokrasi di Indonesia telah sedemikian maju sehingga Uni Eropa dan Indonesia kini memiliki Perjanjian Kemitraan Komprehensif Indonesia - UE yang membuka kesempatan luas bagi pengembangan kerja sama termasuk bidang HAM.

Sementara itu, Leonidas Donskis, anggota Parlemen Eropa asal Lithuania, menyatakan yang diperlukan sebenarnya adalah dialog budaya antar berbagai pihak dan bukan dialog politik.

Jadi Contoh

Sedangkan Morgan McSwiney yang mewakili European External Action Service (EEAS) yaitu Kantor Urusan Politik Luar Negeri dan Pertahanan Uni Eropa menyampaikan Indonesia adalah contoh baik demokratisasi yang sukses.

Model Indonesia perlu menjadi rujukan di Timur Tengah dan Indonesia juga telah memberikan inspirasi bagi Myanmar, ujarnya.

McSwiney menekankan Uni Eropa mendukung kesatuan wilayah Indonesia dan Dialog HAM EU - Indonesia yang telah berjalan selama empat kali merupakan suatu forum yang sangat positif dan konstruktif antara Indonesia dan UE dalam membahas HAM.

Ketua Sidang juga memberikan kesempatan kepada Dubes RI untuk Belgia, Luksemburg dan Uni Eropa, Arif Havas Oegroseno untuk memberikan pandangan.

Dalam hal ini, Dubes Arif Havas Oegroseno menjelaskan bahwa pemekaran Papua merupakan bagian dari program desentralisasi nasional yang dilakukan sejak 1999.

Dikatakannya prosesnya pun dilakukan setelah diadakannya dialog antara Pemerintah Pusat dengan Daerah di mana dasar hukum pemekaran Papua adalah UU yang mana prosesnya dilakukan secara demokratis di dalam Parlemen Indonesia.

Bahkan kalangan masyarakat dan akademis Papua lah yang menyusun RUU Otonomi Khusus Papua 2001. Oleh karena itu, pernyataan bahwa selama 15 tahun terakhir tidak ada perubahan sama sekali merupakan pernyataan menyesatkan atau "misleading," ujar Dubes Havas. 

Sumber : Antara

Australia Pancing Konflik Lagi, DPR Tidak Tinggal Diam

Australia mengakui telah melanggar batas wilayah perairan Indonesia beberapa kali. Diplomat dan Angkatan Laut Australia sudah meminta maaf. Tapi, DPR mengingatkan tak akan diam saja bila terjadi lagi.

JAKARTA-(IDB) : DPR RI mendesak Australia segera mengubah kebijakan terkait penanganan imigran pencari suaka. Australia jangan melempar tanggung jawab ke Indonesia.

Desakan itu disuarakan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, di Jakarta, Minggu (19/1) terkait tindakan Angkatan Laut Australia menggiring perahu para imigran agar masuk ke wilayah Indonesia. Menurut dia, tindakan itu melanggar kedaulatan wilayah Indonesia. Kalau diteruskan bisa berujung konflik. 

"Kami ingatkan kepada Australia, jangan memprovokasi Indonesia dengan menggiring para imigran ke wilayah kita. Kalau Australia memang ingin menciptakan konflik, kami DPR tidak akan tinggal diam. Kami akan minta Panglima TNI untuk bersikap tegas," katanya.

Beberapa kali melanggar wilayah perairan Indonesia, Australia menyatakan meminta maaf. Permintaan maaf itu disampaikan Wakil Duta Besar Australia David Engel kepada Direktur Asia Timur dan Pasifik Kemenlu Dewi Savitri Wahab, Jumat (17/1). Permohonan maaf juga disampaikan Kepala Staf Angkatan Laut Australia Laksamana Grigs kepada TNI AL.

Pelanggaran wilayah oleh Angkatan Laut Australia terjadi ketika mereka mendorong kapal kayu pencari suaka asal Afrika dan Timur Tengah yang menuju Australia pada 19 Desember 2013 dan 6 Januari 2014. Media setempat, Fairfax Media menulis bahwa tiga kapal Australia melanggar batas 12 mil laut atau sekitar 22 km sebanyak lima kali sejak 13 Desember tahun lalu.

Sumber : Jurnamen

Mengawal Pembangunan PKR 10514

ARC-(IDB) : Pertengahan Januari lalu, PT.PAL dan Damen Naval Schelde Shipyard telah melakukan pemotongan baja pertama pembangunan kapal pertama jenis PKR 10514. Pemotongan plat pertama ini juga dihadiri Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Kepala Staf TNI AL Laksamana DR Marsetio KSAL dan CEO Damen Schelde Naval, Mr. Hein Van Amaiden Shipbuilding (DSNS). Disebutkan pula kapal pertama nantinya akan selesai pada akhir 2016 atau awal tahun 2017.

Sekedar menyegarkan ingatan, dalam kerja sama produksi ini, PT.PAL kebagian membuat 4 dari 6 modul Sigma 10514. Kecuali modul 5 dan 3, modul lainnya dikerjakan di PT.PAL. Dan nantinya ke-6 modul akan diintegrasikan serta diuji di fasilitas PT.PAL di Surabaya. Untuk lebih lengkapnya, simak diagram dibawah ini. Tertulis jelas bahwa PT.PAL membuat modul 1,2,4 dan 6 mulai tanggal 15 Januari. Sementara galangan DSNS di Rumania akan mulai mengerjakan modul 3 pada bulan mei 2014. Lalu pada Juni 2014, giliran modul ke 5 dikerjakan oleh galangan DSNS di Belanda. 





Februari 2015, Modul dari Rumania dikirim ke Surabaya lalu menyusul pada Juni 2015, Modul dari Belanda. Setelah diintegrasikan, sekitar akhir Desember 2016 atau awal Januari 2017 akan dilakukan sea trial. Nah, semoga saja semua jadwal yang telah direncanakan ini bisa berjalan lancar.

Selanjutnya yang harus dikawal adalah pengadaan persenjataan untuk PKR 10514. Pasalnya, untuk melengkapi PKR10514 dengan Rudal Exocet, Rudal Mica, CIWS Millenium, serta torpedo masih dibutuhkan dana sekitar 60 juta euro. Nilai ini termasuk pengadaan perangkat perang elektronika ECM dan ESM buatan Thales. Namun demikian, PKR10514 sudah dipastikan dilengkapi sejumlah peralatan canggih. Diantaranya radar SMART-S MK2, STING-EO MK2 tracker, Integrated Bridge System serta Integrated Comms System hingga Kinglip Sonar.




Sumber : ARC

Kogabwilhan TNI Dan Ancaman Luar Negeri

Tank Leopard 2A4 TNI AD

JAKARTA-(IDB) : Tentara Nasional Indonesia (TNI) mulai mendaptkan ancaman yang meningkat dari negara lain, sehingga TNI mempercepat usahanya dalam memperkuat daya tangkal dengan merombak struktur agar bisa lebih cepat menggelar dan menempatkan pasukan, termasuk mengembangkan korps marinir serta pengadaan persenjataan ofensif jarak jauh.

Tindakan ini akan menjadi salah satu terobosan kebijakan militer Presiden Susilo Yudhoyono, yang aturannya akan diterapkan Juni 2014, untuk pembentukan formasi komando gabungan wilayah pertahanan regional yang disingkat Kogabwilhan.

Rencana ini akan mengintegrasikan kekuatan regional: Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara ke dalam kelompok pertahanan terpadu, yang akan diposisikan di flashpoint pertahanan tertentu, untuk menjaga integritas teritorial dan kedaulatan negara.

“Tapi fungsi Kogabwilhan tidak sebatas hal itu. Kogabwilhan juga berfungsi memberikan deterrence/ daya gentar terhadap negara-negara lain karena perintah komandonya fleksibel, dan memiliki sumber daya untuk dengan cepat menggerakkan pasukan”, ujar Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.

Setiap kelompok Kogabwilhan akan dilengkapi armada kapal perang sendiri, skuadron jet tempur dan unit Angkatan Darat. Komandan setiap kelompok, seorang jenderal bintang tiga, akan diberikan wewenang untuk merespon tanpa harus melalui birokrasi dari markas TNI di Jakarta .

Dalam struktur yang ada saat ini, TNI tidak bisa langsung menanggapi sebuah insiden, misalnya ada serangan asing ke wilayah timur, sampai komando pusat menugaskan seorang perwira bintang tiga sebagai commanding officer dan menyusun penempatan pasukan dan perintah pengadaan logistik.

“Kami selalu waspada atas ancaman di masa depan dari negara lain. Tapi struktur dan Komando yang ada, tidak cukup untuk melakukan respon dengan segera. Kogabwilhan akan menambal lubang tersebut,” ujar Dirjen Renhan, Kementerian Pertahanan Marsda TNI FX Bambang Sulistyo.

Pemerintah berencana memiliki empat kelompok Kogabwilhan mencakup beberapa Flashpoint, yang menurut pejabat kementerian adalah: Aceh, Natuna Kepulauan Riau, Papua dan Attambua Nusa Tenggara Timur.

Aceh termasuk dalam rencana, karena kekhawatiran munculnya gerakan separatis lain, dan juga karena letaknya yang strategis di mulut Selat Malaka yang super sibuk .

Sementara itu, Natuna terletak dekat Laut Cina Selatan, di mana negara China sengketa perbatasan dengan beberapa negara ASEAN yang sebagian besar didukung Amerika Serikat. Indonesia tidak terlibat dalam sengketa teritorial. Papua dipilih karena adanya konflik separatis dan Attambua karena kedekatan wilayahnya dengan Timor Timur (Timor Leste) dan Australia.

Rudal Krypton Kh-31 diusung Fighter Sukhoi Indonesia

Markas (HQ) dari masing-masing kelompok Kogabwilhan tidak harus berada di lokasi penempatan pasukan/deployment. Misalnya, untuk mengkover Natuna, Komandonya bisa saja dibentuk di ibukota Kalimantan Barat, Pontianak atau di ibukota Riau Pekanbaru.

“Kami belum memutuskan apakah akan memiliki tiga atau empat kelompok Kogabwilhan. Jika kita memiliki empat maka harus mencakup bidang timur, barat dan tengah Indonesia. Komando untuk pulau Jawa akan berdiri sendiri, ” ujar Menteri Pertahanan.

Untuk mendukung kebijakan tersebut kementerian sedang melakukan apa yang disebut “right-sizing” dalam penugasan personilnya, di mana prioritas ditujukan bagi pasukan pemukul daripada pasukan pendukung.

“Tidak akan ada penambahan jumlah pasukan. Apa yang kita lakukan adalah memilih dan menugaskan kembali prajurit ke dalam divisi-divisi yang prioritas,” ujar Purnomo. Pada tahun 2013, Indonesia memiliki sekitar 460.000 personil dan setiap tahun ada 13000 yang pensiun.

Sebagai bagian dari restrukturisasi, Kementerian Pertahanan sedang melakukan proses pengembangan satuan Marinir, dengan penambahan terbaru, Batalyon Marinir ke-10 di Pulau Setokok, sekitar 4 kilometer sebelah tenggara dari Pulau Batam, Kepulauan Riau. Presiden Yudhoyono dijadwalkan meresmikan batalion yang ditugaskan dengan 600 personil, pada bulan Maret 2014.

Tanda-tanda bahwa TNI serius dalam menyusun cara memandang dunia luar, baru-baru ini disetujui pembelian selusin kapal selam Kilo Class Rusia. Sebuah tim dijadwalkan terbang ke Moskow pada akhir bulan untuk memproses pembelian melalui fasilitas kredit ekspor Rusia, yang disertai suku bunga rendah.

“Apa yang akan menjadi game changer bukanlah kapal selam kilo, tetapi rudal jelajah Club- S yang diangkut kapal selam tersebut,” ujar Purnomo. Ia menambahkan bahwa rudal itu bisa mencapai target sejauh 400 km.

Indonesia ini juga sedang menunggu pengiriman 30 pesawat tempur F-16 yang diperbaharui (refurbished) dan selusin helikopter serang Apache dari AS, yang dimulai tahun ini, serta 103 Tank Tempur Utama Leopard refurbished dari Jerman.

Anggota DPR Komisi Pertahanan, intelijen dan urusan luar negeri Susaningtyas Handayani Kertopati mengatakan, TNI harus memperkuat pendekatan “outward looking” pada saat tanda-tanda ancaman meningkat.

“Ancaman terbesar jelas akan berasal dari Australia, ” katanya.

Baru-baru ini, Australia meminta maaf kepada Indonesia setelah kapal patroli perbatasan mereka, memasuki perairan Indonesia tanpa izin dalam upaya menghentikan migran/ manusia perahu.

Seorang pejabat Departemen Pertahanan telah memperingatkan bahwa kebijakan “tow-back” Australia akan menyulut konflik. Kebijakan tersebut mencakup tindakan Angkatan Laut Australia yang mencegat kapal manusia perahu menuju Australia dan memaksanya kembali ke perairan Indonesia.

“Sekarang kami memiliki tiga frigat di perbatasan, bentrokan bisa saja terjadi ketika Angkatan Laut kita mencegah towing- back yang dilakukan Australia”, ujar pejabat yang tidak mau disebutkan namanya, terkait isu sensitif tersebut .

Selama empat dekade TNI telah berhasil memadamkan ancaman dalam negeri -terutama, konflik separatis di Aceh dan Papua, serta kekerasan komunal dan sektarian di Kalimantan dan Maluku. Sumber daya pasukan dan struktur komandonya sebagian besar disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Tapi setelah ancaman dalam negeri surut dalam delapan tahun terakhir, TNI secara bertahap mengalihkan fokusnya untuk membangun kemampuan daya tangkal/ deterrent dan mulai mengambil pendekatan yang lebih serius terhadap ancaman dari pihak asing. 

Sumber : JKGR

Garuda Indonesia Dukung Latihan Multilateral Komodo 2014

BATAM-(IDM) : Maskapai penerbangan Garuda Indonesia menyiapkan armadanya untuk mendukung transportasi udara prajurit angkatan laut 17 negara peserta Latihan Bersama Multilateral Komodo 2014 di Kota Batam Kepulauan Riau, Maret-April nanti.

TNI AL tuan rumah Latihan Bersama Multilateral Komodo 2014 yang dirancang membentuk kesepahaman pada berbagai hal terkait operasi militer selain perang dari aspek laut. Persiapan telah dilakukan hingga tahap Gladi Posko II untuk memantapkan koordinasi dan eksekusi di lapangan. 

Direncanakan, latihan ini akan digelar sejak dari Pangkalan TNI AL Batam, dan beberapa yang lain, dengan tempat utama di Kepulauan Anambas dan Kepulauan Natuna yang berbatasan dengan Laut China Selatan. 

Sejumlah kampanye juga sedang dilaksanakan, di antaranya baliho besar di sejumlah titik strategis di Jakarta dan kota-kota lain. 

"Kami dukung," kata General Manager Garuda Indonesia untuk Batam, Dewa Swastika, di Batam, Jumat.

Garuda Indonesia akan melayani fasilitas pendaftaran ulang pemakai jasa, perubahan jadwal penerbangan, pembelian tiket dan lain sebagainya di lokasi acara di sekitar Kompleks Pelabuhan Harbour Bay.

Garuda Indonesia, kata dia, juga sudah bekerjasama dengan Markas Besar TNI AL agar seluruh peserta yang datang melalui transportasi udara menggunakan jasa maskapai BUMN itu.

Meskipun nanti peserta Latihan Bersama Multilateral Komodo 2014 datang ke Batam melalui Singapura, diharapkan tetap menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari negaranya ke Singapura.

"Transit boleh lewat Singapura, tapi pesawatnya tetap Garuda, karena ada banyak petinggi angkatan laut dari berbagai negara datang," kata dia.

Sementara itu, Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau menyiapkan wisata belanja khusus untuk dinikmati ribuan prajurit angkatan peserta Latma Komodo. 

Sumber : Antara