Bakorkamla Resmi Berubah Menjadi Bakamla

JAKARTA-(IDB) : Pemerintah mengubah nama Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) menjadi Badan Keamanan Laut guna meningkatkan penguatan peran komando pengendali keamanan laut agar operasional keamanan menjadi efektif dan efisien.

"Perubahan menjadi Bakamla merupakan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 serta persetujuan Presiden RI tanggal 24 Desember 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang No 6 Tahun 1996 Tentang Revitalisasi Bakorkamla menjadi Bakamla," kata Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla Laksamana Madya (Laksdya) TNI Bambang Suwarto, di Bakorkamla, Jakarta, Senin.

Selanjutnya Bakamla akan bertugas sebagai Komando Pengendalian Keamanan Laut (Kodal Kamla) berbasis Early Warning System, yang ada ditargetkan terbentuk pada 2014.

Ketika berubah menjadi Bakamla maka fungsi Bakorkamla yang awalnya hanya melakukan koordinasi berbagai pemangku kepentingan keamanan di laut, menjadi garda terdepan saat operasi pengamanan laut. Secara operasional, sebanyak 12 pemangku kepentingan keamanan di laut akan ikut agenda Bakamla.

"Dari yang multiagency single task menjadi single agency multitask," jelas Bambang.

Bambang mengatakan perubahan status itu justru akan menghemat anggaran operasional. Jika anggaran operasional dulu ada di masing-masing pemangku kepentingan, maka ke depan akan dialihkan ke Bakamla. "Jika dulu mengeluarkan sepuluh, maka bisa dihemat menjadi lima," katanya mencontohkan.

Meski operasional ada di bawah Bakamla, sumber daya manusia tetap dari 12 stakeholder lain. Seperti, Bakamla masih membutuhkan alat utama sistem senjata (alutsista) dari TNI Angkatan Laut. Untuk soal kriminal di laut, pihak kepolisian masih menjadi garda terdepan penegakan hukumnya.

Sinergitas dengan pemangku kepentingan dipandangnya sangat penting dengan mengedepankan Integrated Maritime Surveilance System (IMSS) sebagai pengawasan utama di perairan.

"IMMS ini nanti kita integrasi. Pasti menjadi lebih mudah karena dukungan operasi disatu tempat. Target 2014, para pemangku kepentingan di laut harus menjadi lebih aman. Kita memacu dan optimalkan program yang ada. Mensinergi dari sistem operasional," kata Bambang.

Sekretaris Utama Bakorkamla, Dicky R Munaf, menambahkan penguatan kewenangan Bakorkamla menjadi Bakamla dinilai efektif meningkatkan keamanan di laut.

"Pembentukan Bakamla sebagai perintah dari dua Perpres sebelumnya yang mensyaratkan agar 80 persen tingkat ketertiban di laut terealisasi," katanya.

Tahun depan, Bakorkamla juga akan meningkatkan sistem deteksi dini dengan memperkuat radar. Keberadaan satelit akan jadi sangat penting untuk deteksi potensi kejahatan di laut.

Terkait anggaran, Dicky menambahkan bahwa langkah Presiden sudah tepat karena dengan Bakamla akan ada efisiensi anggaran dan personel.

"Jika tidak sedang operasi, personel Bakorkamla saat ini antara 400-500 orang. Tapi, begitu operasi, dengan banyaknya kapal, bisa mencapai 3.000 orang. Itu sudah termasuk dengan personel dari pemangku kepentingan lain," katanya.

Anggota Komisi I DPR RI, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menegaskan perubahan Bakorkamla menjadi Bakamla, harus semakin meningkatkan kemampuan maritime security untuk menjaga kawasan NKRI.

"Namun demikian tentu harus dijaga dengan divisi pertahanan yang jelas dan optimal," kata politisi Hanura ini.

Ia menambahkan, untuk mengantisipasi konflik kepentingan atau ego struktural dengan 12 institusi terkait, pemerintah harus membuat aturan atau perundang-undangan sehingga tugasnya terintegrasi.

Sumber : Antara

Indonesia Eyes Russian And S. Korean Subs

JAKARTA-(IDB) : When the Indonesian Navy posted Kilo-class submarine No. 412 on its 2013 official calender, the public was surprised, and cheered that the country’s submarine fleet now totaled 12, an extrapolation from the fact that its first and second submarines are coded as No. 401 and 402 respectively.

While there is no confirmation from the military on the exact number of submarines, Bantarto Bandoro, a senior lecturer at the Indonesian Defense University, said the conjecture was correct.

“However, there are probably only five that are operational,” he told the Jakarta Globe on Monday.

Bantarto said such a number was seen as inadequate for guarding Indonesia’s vast sea area and defending it from an attack when compared to neighboring countries such as Malaysia, Singapore, Thailand and Vietnam.

Bantarto said recent developments in Northeast Asia, where China is in dispute with Japan and South Korea due to its claim over the entire South China Sea, could make the region unstable.

“That’s why it’s understandable that we strengthen our defense capacity, and one way of doing that is buying more submarines,” he said.

Defense Minister Purnomo Yusgiantoro said previously that Indonesia was faced with two options for strengthening its naval fleet, either by procuring used submarines from Russia, or buying new ones from South Korea.

However, Gen. Moeldoko, the chief of the Indonesian Military (TNI), and Navy chief of staff Adm. Marsetio hinted on Sunday that the country could buy submarines from both countries so as to have at least 12 units, the minimum number seen as adequate to deter outside attacks.

“Currently we are still studying and calculating the plan to strengthen our defense capacity. It would be great if we could acquire the Kilo-class submarines, which have a long firing range for guided missiles,” Moeldoko said on Sunday.

The “Kiloklav” Kilo-class submarine can hit a target 400 kilometers away from below the ocean’s surface.

Earlier, Marsetio said a Navy technical team would be sent to Russia in January to study an offer from that country to sell submarines to Indonesia.

“If Indonesia were to buy the Russian submarines, the country would be the first in Asia to have Kilo-class submarines,” he said, citing that this was an important and essential move for this country, where seas make up two thirds of its territory.

Defense Minister Purnomo said recently that negotiations were underway with Russian government concerning the submarine purchase.

“We would prefer ones equipped with Club S guided missiles that could hit a target 400 km away,” Purnomo said.

Club S guided missiles are launched from under the water to hit floating targets, he said. “This type of war equipment is a killer missile.”

He said the submarines Indonesia wants to buy must be suitable for the country’s eastern regions, where the ocean is deep.

Missile Boats

He said the country also plans to build up to 40 guided missile speedboats measuring 40-60 meters in length, between now and 2024, to meet the navy’s needs in the western part of the country.

Indonesia will also acquire three submarines from South Korea, Marsetio said.

According to Bantarto, buying new South Korean submarines with higher price tags will still be cheaper for the navy’s operations.

“[This way], we don’t have to overhaul our infrastructure, including our submarine dock, which would be costly,” he said.

The Defense Ministry said last year that Indonesia was planning to more than double its submarine fleet by 2020.

Ministry spokesman Brig. Gen. Hartind Asrin said the submarines would be a vital component in the defense of Indonesia’s maritime borders.

President Susilo Bambang Yudhoyono vowed earlier this year that the Indonesia’s military will continue to replace outdated equipment and add new hardware to adequately defend the nation.

Yudhoyono slashed defense purchases during his first term to free up money for economic and social policies, but later increased defense spending in the wake of domestic criticism and the repeal of the US defense assistance ban.

Defense comprised the largest share of government spending at Rp 83 trillion ($7.65 billion) this year, up from Rp 77.7 trillion in 2012.

Yudhoyono said in August that he had requested more money for the military’s budget “to improve the readiness and reliability of the armed forces in safeguarding territorial sovereignty, in executing defensive tasks of the state during peacetime, and in participating in maintaining world peace.”

Purnomo said the purchase of the submarines and other defense equipment sends a message that the president has taken a progressive step toward modernization of the Indonesia defense system so that “we can keep up with Asean members.”

Source : JakartaGlobe

Panglima TNI Lepas Satgas Konga XX-K

JAKARTA-(IDB) : Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko melepas 175 anggota Satuan Tugas Kontigen Garuda (Konga) XX-K untuk bertugas selama satu tahun bersama misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Stabilisasi di Republik Demokratik Kongo (Mission de l'Organisation des Nations Unies Pour la Stabilisation en Republique Democratique du Congo/MONUSCO).

"Mereka akan berangkat pada Selasa malam (31/12) dan akan melaksanakan tugas pemelihara perdamaian dunia di Democratic Republic of Congo selama satu tahun," kata Panglima TNI, yang menjadi inspektur upacara pelepasan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa.

Ia mengatakan pasukan itu akan menggantikan Satuan Tugas Kizi TNI Konga XX-J/MONUSCO yang masa tugasnya berakhir pada Desember 2013.

Satuan Tugas Kizi TNI Konga XX-K beranggotakan 175 orang yang terdiri atas 148 TNI Angkatan Darat, 18 TNI Angkatan Laut, lima TNI Angkatan Udara, dan empat personel dari Mabes TNI.

Satuan tugas itu dipimpin oleh Mayor CZI Nurdihin Adi Nugroho (abituren Akademi Militer Tahun 1998) yang dalam keseharian menjabat sebagai Komandan Detasemen Zeni Bangunan-2 Kodam VI/Mulawarman.

Menurut Moeldoko, Satuan Tugas Kizi TNI Konga XX-K/MONUSCO akan melakukan pemeliharaan jalan dari Dungu ke Ngilima, pemeliharaan rutin Runway Dungu, pembangunan hanggar Helipad, pengaspalan taxi way, dan pembuatan jembatan di Moke Faradje.

Pasukan juga akan membangun jalan dari Faradje ke Gilima sepanjang 24 kilometer dan perbaikan jalan Dungu- Faradje sepanjang 140 kilometer serta melanjutkan tugas pasukan sebelumnya.

Sebelum berangkat ke Kongo, pasukan Konga XX-K/MONUSCO telah melakukan latihan penyiapan di Pusat Misi Penyelenggara Perdamaian (PMPP) TNI Sentul Bogor, Jawa Barat, selama satu bulan. 

Sumber : Antara

PT. DI Menangkan Tender Pengadaan Pesawat NC-212i Untuk AU Filipina

MANILA-(IDB) : Badan Usaha Milik Negara (BUMN) produsen pesawat, PT Dirgantara Indonesia (PTDI), berhasil memenangkan tender pengadaan pesawat untuk militer Filipina.

Perusahaan pelat merah yang bermarkas di Bandung, Jawa Barat, ini siap menjual 2 unit pesawat tipe NC212i dengan nilai US$ 18 juta atau setara 820 juta peso.

"Kita menang 2 unit NC212i di proyek Light Lift Aircraft nilai budget US$ 18 juta," kata Direktur Niaga dan Restrukturisasi PTDI Budiman Saleh dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/12/2013).

Tender pengadaan pesawat ini diadakan oleh Kementerian PertahananFiliphina untuk keperluan Angkatan Udara.

"Departemen of National Defense untuk keperluan Philippines Air Force," jelasnya.

Masa proses pengerjaan untuk 2 unit diproyeksi menelan waktu 18-20 bulan. NC212i sendiri merupakan pesawat generasi terbaru dari pesawat tipe NC212-200 atau NC212-400. Pesawat ini merupakan pesawat berukuran kecil.

Pesawat ini, bisa digunakan untuk keperluan komersial, angkut personil militer, kargo, misi khusus hingga transpotasi VIP. Untuk versi sipil penerbangan sipil, pesawat ini bisa dipasang 24 kursi penumpang.

Budiman menjelaskan, PTDI juga berencana mengikuti tender pesawat tipe medium di Kementerian Pertahanan Filiphina. PTDI siap menawarkan pesawat tipe CN235 Maritime Patrol Aircraft asli karya putra bangsa.

"Januari 2014 kita akan ikut tender berikutnya untuk 3-4 maritime patrol/military transport CN235," sebutnya.

Sumber : Detik

Terungkap, Tim Elit Intelijen AS Spesialis Penyadapan

JAKARTA-(IDB) : Skandal penyadapan pihak intelijen AS terus menimbulkan kehebohan. Sejak dibocorkan mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional AS (NSA), Edward Snowden, banyak negara jadi gusar dan media massa internasional terus mengorek lebih dalam skandal itu.

 

Majalah Jerman, Der Spiegel, kembali mengungkap praktik penyadapan oleh NSA. Praktik itu ternyata dijalankan oleh suatu unit khusus NSA, Tailored Access Operation (TAO). Pengungkapan ini berasal dari bocoran dokumen internal NSA dan pengakuan seorang pejabatnya, yang tidak mau diungkap namanya.

Unit peretas khusus itu mampu menyadap berbagai perangkat komputer untuk mendapatkan data sekaligus melancarkan sabotase. Dilansir laman majalah Time, yang mengutip laporan Der Spiegel, unit khusus NSA ini mampu mendapatkan data yang selama ini mustahil didapat dengan cara konvesional. Dibentuk pada 1997, TAO dikabarkan telah meretas 258 target di hampir setiap negara di dunia.

Cara kerja unit ini canggih, bahkan disebut mirip dengan cara-cara yang dipakai jagoan di film, James Bond. Unit ini memanfaatkan berbagai macam kabel komputer-monitor yang khusus dibuat untuk merekam data dalam waktu nyata (real time).

TAO juga menggunakan perangkat batang data USB, yang memiliki transmitor khusus untuk mengirim data curian melalui gelombang radio. Unit ini juga mampu menyadap data di laptop dan menangkap sinyal ponsel dari jarak jauh.    

Tim ini juga mencuri data dengan mengeksploitasi celah-celah keamanan di Internet dan piranti lunak di sejumlah perusahaan seperti Cisco Systems dan Huawei Technologies asal China. Bahkan muncul kabar bahwa TAO bisa menyusup ke komputer-komputer berbasis Windows dengan memanfaatkan laporan-laporan gangguan operasional dari konsumen (crash reports).

Microsoft tidak langsung menanggapi kabar sabotase dari TAO itu. Namun raksasa piranti lunak itu termasuk dari perusahaan-perusahaan teknologi AS yang menuntut pemerintah Amerika agar lebih transparan soal metode penyadapan NSA.

Der Spiegel tidak mengungkap identitas siapa yang membocorkan dokumen NSA itu. Selama ini masalah tersebut mengandalkan liputan penyadapan NSA dari Edward Snowden, yang tengah bersembunyi di Rusia. Namun salah satu penulis artikelnya adalah Laura Poitras, seorang pembuat film dokumenter yang dekat dengan Snowden.

Majalah itu mengungkapkan bahwa TAO diperkuat oleh sekumpulan peretas unggul. Dalam beberapa tahun terakhir, sebagai Direktur NSA, Keith Alexander tampil di sejumlah konferensi yang dihadiri para peretas, yang rata-rata kaum muda anti kemapanan.

Di kantor, jenderal berbintang empat itu sering mengenakan seragam militer. Namun, dalam upaya merekrut para hacker, dia biasa bercelana jins dan berkaos oblong agar bisa dekat dengan mereka.

Strategi itu tampak membuahkan hasil. Unit itu berhasil merekrut para peretas sehingga TAO perlu membuka cabang di beberapa kota. Selain markas besar NSA di Fort Meade, TAO bertebaran di Wahiawa (Hawaii), Fort Gordon (Georgia), Pangkalan Angkatan Udara Buckley dekat Kota Denver (Colorado) dan San Antonio.

Bahkan TAO juga memperluas cabang di luar negeri. Menurut sebuah dokumen NSA, terdapat daftar para penghubung utama TAO berikut alamat surel (email) dan nomor telepon khusus, serta kantor penghubung di dekat Kota Frankfurt, Jerman. Lokasi persisnya berada di barak militer AS di Kota Darmstadt.  

Sejumlah unit cabang TAO di AS juga mencakup target di negara-negara lain. Contohnya, kantor di San Antonio menangani penyadapan di Timur Tengah, Kuba, Venezuela, Meksiko, dan Kolombia. 

Salah satu operasi terkenal dari TAO adalah proyek Stuxnet. Ini merupakan "cacing komputer" (worm) yang keberadaannya ditemukan pada Juni 2010. Virus itu proyek patungan badan intelijen AS dan Israel untuk menyabot program nuklir Iran.

Operasi ini berhasil karena membuat program nuklir Iran mundur selama bertahun-tahun setelah Stuxnet memanipulasi teknologi komputer yang digunakan di fasilitas pengolahan uranium di Kota Natanz. Sebanyak 1.000 sentrifugal di reaktor itu menjadi tidak berguna.

Unit khusus NSA ini juga memiliki tim riset khusus untuk menguji teknologi-teknologi baru yang baru dikeluarkan ke pasaran maupun yang masih diuji. Para staf di tim ini memiliki kemampuan luar biasa dalam mengoprek komputer dan membangun jaringan, mirip dengan tokoh Q dalam seri James Bond. 

Aksi Global
 
Aksi penyadapan yang dilakukan oleh agen intelijen Amerika Serikat (NSA) ternyata dilakukan secara masif. Hal itu terungkap dari dokumen yang dibocorkan oleh mantan kontraktor NSA, Edward J. Snowden.

Apabila dalam wawancara awal yang dilakukan Snowden dengan harian Inggris, The Guardian, pada Juni lalu, dia hanya mengungkap program NSA bertajuk PRISM yang memungkinkan NSA memantau semua aktivitas warga AS di telepon dan internet, perlahan dokumen yang dibocorkan oleh Snowden dan dimuat di media menunjukkan agen intel NSA tidak hanya menyadap komunikasi warga AS, tetapi turut mencuri dengar percakapan warga dunia.

Warga Spanyol pun yang notabene merupakan sekutu AS, ikut disadap. Harian El Mundo pada Oktober lalu menulis bahwa NSA telah memata-matai 60,5 juta nomor telepon di Spanyol periode 10 Desember 2012 hingga 8 Januari 2013.

El Mundo mendapatkan data ini dari jurnalis yang pernah bekerja di The Guardian, Gleen Greenwald. Dia mengatakan NSA hanya melacak durasi dan riwayat lokasi serta penelepon, tanpa menyadap isi percakapan.

Puluhan juta warga Prancis pun turut menjadi sasaran sadap agen intel NSA. Dokumen yang lagi-lagi bersumber dari Snowden dan dilansir harian Le Monde, menulis sebanyak 70,3 juta telepon warga Prancis telah disadap NSA dalam waktu 30 hari, terhitung tanggal 10 Desember 2012 hingga 8 Januari 2013.

Saking kesalnya terhadap isi pemberitaan itu, Menteri Luar Negeri Prancis, Laurent Fabius, sampai memanggil Duta Besar AS untuk Prancis, sebagai bentuk protes.

Namun, dokumen lain yang dibocorkan oleh Snowden jauh lebih mencengangkan, karena yang dijadikan target penyadapan tidak hanya warga biasa, tetapi sampai masuk ke ranah pemimpin negara. 

Laporan itu kembali dimuat di harian The Guardian, akhir Oktober lalu. Dalam laporan itu, dikutip sebuah memo rahasia yang diserahkan pria berusia 31 tahun itu. Isinya perintah bagi para pejabat senior beberapa instansi "pelanggan" seperti Gedung Putih, Kementerian Luar Negeri dan Pentagon untuk memberikan nomor telepon para politisi dunia agar dimasukkan ke dalam sistem mata-mata mereka.

Dalam dokumen itu, ditulis bahwa seorang pejabat AS memberikan lebih dari 200 nomor, termasuknya di dalamnya ada 35 pemimpin dunia. Tidak disebutkan pemimpin mana saja yang disadap, namun NSA disebut langsung melakukan operasi intelijen.

Aksi semacam ini bahkan rutin dilakukan oleh NSA. Dua pemimpin yang secara terang-terangan disadap dan murka akan aksi tersebut yaitu Kanselir Jerman, Angela Merkel dan Presiden Brasil, Dilma Rousseff.

Merkel mengetahui dirinya disadap setelah Majalah Der Spiegel memberitakan pada Oktober lalu, bahwa nomor ponselnya sudah masuk ke dalam daftar Layanan Kumpulan Data Khusus NSA (SCS). Bahkan, sejak satu dekade lalu. Dalam daftar itu, nomor ponsel Merkel ditandai dengan kode "Kanselir GE Merkel".

Namun, Der Spiegel tidak menyebut secara jelas apa yang disadap oleh agen NSA melalui komunikasi Merkel. Berang, Merkel pun langsung mengklarifikasi pemberitaan itu kepada Obama melalui telepon.

Hasilnya, Obama mengaku tidak tahu NSA telah menyadap komunikasi Merkel. Namun, pernyataan itu dimentahkan oleh harian Jerman, Bild am Sonntag. Di sana tertulis Obama sudah mengetahui soal operasi penyadapan sejak tiga tahun lalu, termasuk ketika dia berkunjung ke Berlin pada Juni lalu.

Sementara Rousseff kesal karena pola komunikasinya dengan dua penasihat utamanya disadap AS. Sebagai balasannya, Rousseff membatalkan kunjungan kenegaraan ke Negeri Paman Sam, yang semula dijadwalkan bulan Oktober lalu.

Menteri Luar Negeri Brasil, Luiz Alberto Figueiredo, mengaku telah meminta penjelasan tertulis soal laporan spionase tersebut. Saat itu Obama yang tengah dalam perjalanan menuju ke Rusia, mengatakan badan intel AS tidak mengintip isi surat elektronik atau mendengarkan isi pembicaraan telepon seseorang.

Kurang puas, Rousseff lantas meluapkan kemarahannya dalam forum sidang Dewan Keamanan PBB yang dihelat pada 24 September lalu. Di sana,  Rousseff secara tegas menyatakan Pemerintah dan warga Brasil mengaku tidak terima dengan sikap AS yang menyadap surel pribadinya. Alasan AS yang menyebut aksi penyadapan itu untuk melindungi Brasil dari serangan teroris, sangat tak berdasar.

Indonesia Disadap
 
Di setiap dokumen Snowden, tertulis, bahwa agen intel NSA tidak bekerja seorang diri. Mereka turut dibantu oleh agen intelijen dari empat negara sekutunya yaitu Australia (DSD), Kanada (CSEC), Inggris (GCHQ), dan Selandia Baru (NZSIS). Dalam sandi intelijen, kelimanya dinamai "five eyes".

Aksi penyadapan yang dilakukan DSD inilah yang membuat Pemerintah Indonesia berang. Bagaimana tidak, benua yang dianggap sebagai sahabat terdekat, pada tahun 2009 silam menyadap komunikasi ponsel Nokia E90-1 Presiden SBY dan Ani Yudhoyono. Beberapa pejabat tinggi pun, tidak ikut ketinggalan disadap juga.

Semua itu dimuat koran Sydney Morning Herald (SMH) dan The Guardian dengan lagi-lagi bersumber kepada bocoran dokumen Snowden. Menanggapi pemberitaan ini, Perdana Menteri Tony Abbott, malah bersikap arogan dan tidak meminta maaf.

Walhasil, Presiden SBY semakin kesal dan langsung memberikan serangan balasan. Duta Besar RI untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, pada 18 November lalu ditarik kembali. Dua hari kemudian, Presiden SBY lantas membekukan sementara tiga bidang kerja sama dengan Negeri Kangguru. Salah satunya di bidang penanggulangan pencari suaka.

Merasa senasib dan sepenanggungan, Indonesia lantas bergabung dengan Jerman dan Brasil dalam menggolkan resolusi PBB soal anti spionase ke Majelis Umum. Di sini, Indonesia turut berperan sebagai co-sponsor. Delegasi Jerman dan Brasil telah bekerja untuk memasukkan draf ini di Majelis Umum PBB, menurut beberapa diplomat PBB kepada Reuters.

"Resolusi ini akan didukung penuh di Majelis Umum, karena tak ada yang suka NSA memata-matai mereka," kata seorang diplomat Barat di PBB yang tak mau diungkap namanya.

Walaupun resolusi itu tidak mengikat, namun memiliki bobot moral dan politik, karena bisa didukung oleh 193 negara anggota PBB. Impian itu pun segera menjadi kenyataan, karena Komite Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada Selasa, 26 November 2013 meloloskan resolusi hak privasi yang diajukan sebelumnya oleh kedua negara tersebut.

Duta Besar Jerman untuk PBB, Peter Wittig mengatakan ini merupakan kali pertama sebuah badan PBB telah menunjukkan sikap terkait HAM di dunia maya. Selain itu Wittig menilai resolusi yang diloloskan kemarin, memiliki pesan politik yang penting.

Dalam resolusi itu menekankan bahwa pengawasan yang dilakukan secara semena-mena dan tak berdasarkan hukum merupakan pelanggaran berat terhadap hak privasi.\

Sumber : Vivanews