Pulihkan Hubungan, PM Australia Ajak Indonesia Berunding

CANBERRA-(IDB) : Perdana Menteri Australia berharap  negosiasi keamanan negara itu dengan Indonesia dapat segera dimulai untuk memulihkan hubungan strategis dua negara.

Reuters seperti dikutip Tasnim News (27/11) melaporkan, laporan-laporan Edward Snowden, mantan kontraktor Agen Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) yang menunjukkan bahwa badan intelijen Australia memata-matai Presiden Indonesia dan ibu negara, telah meningkatkan ketegangan dalam hubungan bilateral kedua negara.

 

Indonesia menurunkan tingkat hubungan politiknya dengan Australia ke level terendah sejak tahun 1990. Presiden Indonesia juga menginstruksikan agar kerjasama militer dan keamanan dengan Australia dihentikan.

 

Tony Abbott, PM Australia berharap agar negosiasi keamanan dengan Indonesia bisa segera dimulai untuk memulihkan keretakan hubungan bilateral. Ketegangan hubungan Australia-Indonesia mengancam kerjasama perdagangan dan investasi dua negara. Indonesia juga telah mengentikan kerjasama dengan Australia terkait penanganan kasus imigran gelap.

 

Abbott menjelaskan, "Apa yang saya harapkan terjadi di masa depan adalah dimulainya negosiasi keamanan sehingga kami bisa membangun kembali hubungan bilateral berdasarkan kepercayaan yang lebih besar."

 

Sebelumnya Indonesia mendesak Australia untuk menyampaikan permintaan maafnya secara resmi karena telah memata-matai sejumlah petinggi negara itu.

 

Laporan Snowden juga menunjukkan bahwa Kedutaan Besar Australia di negara-negara Asia digunakan untuk melakukan aksi spionase NSA. Indonesia adalah tetangga sekaligus mitra strategis Australia.

Sumber : Irib

Sandi Penyadapan Dengan Target Indonesia

JAKARTA-(IDB) : Operasi penyadapan dengan Indonesia sebagai korban rupanya sudah terjadi sejak lama. Operasi tersebut dilakukan dalam berbagai nama sandi operasi. Kabar mengejutkan mengenai penyadapan yang terjadi di Indonesia juga disampaikan harian The Australian. Media ini menuliskan bahwa pemerintah Australia juga menyadap satelit Palapa milik Indonesia. Pihak yang diduga menyadap adalah Australian Signals Directorate (ASD), salah satu direktorat di Kementerian Pertahanan Australia yang bertanggung jawab atas signals intelligence (SIGNIT).

Informasi mengenai penyadapan satelit ini diungkap Des Ball, professor dari Australian National University's Strategic and Defence Studies Centre. Dalam artikel itu, Satelit Palapa disebut-sebut sebagai sasaran kunci penyadapan yang dilakukan Australia.

Sebelum mencuat soal penyadapan satelit Palapa, surat kabar Australia Sydney Morning Herald pada 29 Oktober 2013 juga mengabarkan adanya penyadapan yang dilakukan pemerintah AS terhadap pemerintah Indonesia. Bahkan bukan hanya Jakarta, AS juga disebut-sebut menyadap semua negara di Asia Tenggara lainnya.

Berikut ini sandi operasi penyadapan dengan Indonesia sebagai korban yang sudah dilakukan sejak lama, seperti dirangkum dari data pengamat telematika Roy Suryo yang kini menjabat Menpora:

1. Echelon and friendship (NSA 1990)

Echelon adalah nama sandi untuk menggambarkan kerja sama pengumpulan data informasi oleh lima negara yaitu Australia, Kanada, Selandia Baru, Inggris dan Amerika Serikat, disingkat AUSCANNZUKUS. Echelon merupakan bentuk kerja sama mengumpulkan sinyal intelijen dengan menganalisis jaringan berbagai negara.

Echelon digambarkan sebagai satu-satunya sistem piranti lunak yang mengontrol pengunduhan serta penyebaran hasil penyadapan satelit komunikasi komersial. Echelon juga digunakan untuk memonitor komunikasi militer serta diplomasi Uni Soviet dan Blok Timur pada era Perang Dingin tahun 1960-an. Pada akhir abad ke-20, Echelon berfungsi lebih luas menjadi sistem penyadapan global untuk komunikasi komersial maupun partikelir.

Menurut sebuah laporan parlemen Eropa, Echelon mampu menyadap panggilan telepon, faksimile, e-mail dan data lainnya yang tersambung lewat transmisi satelit maupun PSTN (public switched telephone network) tempat lalu lintas internet.

2. Jupiter and Larkswood

NBC pernah memberitakan bahwa stasiun penyadapan terbesar badan intelijen Australia DSD berada di Shoal Bay dekat Darwin. Sepanjang 1999 sebanyak 120-150 orang bekerja di sana mendengarkan traffic radio di Indonesia, merekam sinyal terenskripsi dan memonitoring percakapan telepon satelit. Sistem ini memantau percakapan antara ABRI dengan milisi di Timor-Timur, antara ABRI dengan komando daerah di Dili dan antara Dili dengan markas Kodam di Denpasar. Sambungan lain yang disadap adalah antara Dili dengan Jakarta.

Data lain dari Desmond Ball dalam 'The Defence Presence in the Northern Territory', ada sistem penyadapan dengan sandi Larkswood. Sistem ini menyadap komunikasi satelit terutama yang menggunakan satelit Palapa. Dari semula hanya ada dua piringan antena, pada akhir 90-an sudah ada 11 antena untuk menyadap berbagai komunikasi satelit di Indonesia. Aksi penyadapan ini dilakukan terhadap pejabat militer Indonesia yang lebih menggunakan telepon satelit dalam berkomunikasi dibandingkan dengan komunikasi radio.

3. Orion Spy Satellite (1999)

Orion Spy Satellite adalah operasi penyadapan komunikasi seluler Jakarta dan Dili. Penyadapan dilakukan lewat satelit mata-mata Orion dengan orbit di atas wilayah Indonesia. NBC pernah memberitakan soal ini pada 12 September 1999.

Satelit Orion berposisi 22.300 mil di atas Indonesia. Secara teori, satelit ini bisa menyadap komunikasi walkie talkie dari Timor Timur. Informasi bisa dikirim real time ke markas Australia di Pine Gap. Sambungan telepon dari Indonesia juga bisa disadap dan datanya dikirim ke Amerika Serikat.

4. Magic Lantern (FBI)

Magic Lantern adalah teknologi mata-mata penyadapan passphrase program enkripsi publik seperti Pgp via Implant virus penyadap pada komputer sasaran. Piranti lunak ini dikembangkan oleh Biro Penyelidik Federal (FBI) di mana agen bisa membaca data yang dibutuhkan dengan menyusupkan virus. Magic Lantern meng-instal software bernama keylogging ke komputer korban yang mampu merekam apa saja diketik korban di keyboardnya.

Dengan cara ini informasi-informasi penting bisa didapat untuk dikirim ke FBI. Sejauh ini belum ada laporan Magic Lantern menyadap komunikasi yang dilakukan dengan target di Indonesia. Namun setidaknya, Magic Lantern memberikan peringatan bahwa informasi sepenting apapun bisa disadap.

Sumber : Merdeka

PBB Sahkan Resolusi Anti Penyadapan

NEW YORK-(IDB) : Resolusi »Hak Privasi” telah disahkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB). Resolusi yang disahkan atas desakan Jerman dan Brasil ini merupakan respons dari praktek penyadapan yang dilakukan mata-mata Amerika yang dibocorkan oleh Edward Snowden.

Seperti dikutip dari laman AFP, resolusi ini menyatakan pengawasan dan penyadapan data yang dilakukan pemerintah atau perusahaan merupakan hak yang melanggar hak asasi manusia.

Duta Besar Jerman untuk PBB, Peter Wittig, mengatakan resolusi ini mengandung pesan politik yang penting. Resolusi ini, kata Wittig, merupakan resolusi PBB pertama terkait pelanggaran HAM di dunia maya. Meski tidak mengikat, resolusi »Hak Privasi” akan dibawa ke Majelis Umum PBB untuk melakukan pemungutan suara oleh 193 anggota perserikatan tersebut.

Jerman dan Brasil yang mendesak pembuatan resolusi ini merasa sangat prihatin dengan pelanggaran hak asasi manusia lewat penyadapan saluran komunikasi. Kedua negara ini disebut juga menjadi target mata-mata Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika.

Snowden dengan tegas menyebut NSA telah menyadap telepon genggam Kanselir Jerman Angela Merkel dan saluran komunikasi Kantor Presiden Brasil Dima Roussef. 

Sumber : Tempo

Terrorris Semakin Berkembang

BOGOR-(IDB) : Serangan teroris di Indonesia sangat dinamis. Pelaku teroris mengikuti perkembangan zaman yang sedang berlangsung. Adanya bahan Kimia, Biologi, Radioaktif dan unsur Nuklir (KBRN), seperti ledakan yang terjadi di Timur Tengah dan negara lainnya, menunjukan, jika teroris sangat menguasai teknologi yang merupakan perkembangan zaman.

Penegasan ini disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Ansyad Mbai saat meluncurkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanggulangan Kondisi Krisis Akibat Serangan Teroris yang Menggunakan Kimia, Biologi, Radioaktif dan Unsur Nuklir, di Cisarua, Bogor (27/11).

Menurut Ansyad, potensi ancaman serangan teroris dengan bahan Kimia, Biologi, Radioaktif dan unsur Nuklir sewaktu-waktu dapat terjadi.

“Potensi ancaman teroris sangat besar. Di tanah air, sudah berapa kali terjadi, seperti di Solo, ditemukan nitroglitser. Ada juga kimia menyerupai racun yang pernah menyerang kantin-kantin kepolisian,”papar Ansyad.

Langkah antisipasi, harus adanya SOP yang jelas dan terukur. Pasalnya modus yang dipakai pelaku teroris, semakin beragam.

“Kalau kita sudah siap dan dengan standar kerja yang jelas, maka penanganannya tidak serampangan, manakala ada serangan,”ujarnya.

Pelaku teroris diakui Ansyad, sangat mudah menyusup ke instansi pemerintah, kampus, bahkan kepolisian dan TNI.

Diharapkan dengan adanya SOP, penanganan serangan teroris atau langkah antisipasi, menjadi terarah dan tidak terlihat panik.

“SOP ini akan terus melalui uji coba seiring latihan yang terus berlangsung. Kalau soal fasilitasnya, sudah sangat siap. Lokasinya di Sentul, Bogor. Teroris harus dilawan secara bersama-sama,”kata Ansyad.

Sumber : Poskota

Wamenhan : Tanpa Australia, Pertahanan RI Solid

MALANG-(IDB) : Seluruh kerja sama di bidang pertahanan antara Indonesia dengan Australia dihentikan menyusul terbongkarnya skandal penyadapan yang dilakukan intelijen negara tersebut. Bahkan, latihan tempur bersama yang dilakukan militer kedua negara juga disetop.

Wakil Menteri Pertahanan dan Keamanan Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan bahwa penghentian kerja sama pertahanan dilakukan atas instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Kami setop sampai Australia memberikan jawaban yang tegas dan jelas," kata Sjafrie saat berkunjung ke industri roket dan bom PT Sari Bahari Malang, Jawa Timur, Jumat, 22 November 2013.

Menurut dia, Indonesia tak memiliki beban dengan diakhirinya kerja sama militer dan pertahanan dengan Australia. Dia berpendapat sistem pertahanan RI sudah solid dan kuat.

Mengenai kekuatan spionase Indonesia, Sjafrie menyatakan bahwa sistem intelijen sudah tertata dan memiliki kapabilitas yang memadai. Termasuk di antaranya menangkal aksi mata-mata musuh dengan melakukan kontra-intelijen. "Semua berada di bawah manajemen Badan Intelijen Negara," katanya.

Sumber : Tempo

Dituduh Bantu China Sadap Australia, Kemenhan Dan TNI Bungkam

JAKARTA-(IDB) : Badan Intelijen Strategis Indonesia TNI (BAIS) dituduh menyadap telepon seluler warga Australia dan memberikan hasilnya ke China. Operasi spionase intelijen badan pertahanan Indonesia juga dituding mengincar diplomat Australia, perusahaan dan warga sipil negeri Kanguru tersebut.

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menolak berkomentar mengenai itu saat dihubungi VIVAnews. Rabu 27 November 2013, melalui pesan singkat, Sjafrie meminta tudingan tersebut sebaiknya dikonfirmasi ke TNI langsung. "Sebaiknya tanya langsung ke Kapuspen (Kepala Pusat Penerangan) TNI," kata Sjafrie.

Hal senada juga disampaikan Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Sisriadi. Menurutnya, hal itu di luar kewenangan Kementerian Pertahanan. "Saya kira kalau ditanyakan kepada Kabais (Kepala Badan Intelijen Strategis) akan lebih tepat," ujarnya singkat.

News.com.au, memberitakan pada Senin 25 November 2013, sebuah sumber intelijen yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Badan Intelijen Strategis Indonesia TNI (BAIS) menyadap telepon seluler warga Australia dan memberikan hasilnya ke China. Penyadapan telepon seluler, tulis media ini, hanyalah sebagian kecil dari operasi spionase yang mengincar diplomat Australia, perusahaan dan warga sipil.

Indonesia juga disebut memata-matai Australia dengan sebuah mobil van dengan teknologi pengintai China. Disebutkan, van itu kemungkinan menggunakan teknologi Barat yang dicuri China dan diberikan pada Indonesia oleh Departemen Ke-3 Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), yang diduga mitra kerja sama BAIS. Departemen ke-3 PLA bertugas untuk intelijen sinyal dan siber China, sementara Departemen ke-4 mengatasi perang siber.

Media ini juga mengutip situs jurnal "Intelligence Online". Dikatakan bahwa kerja sama mata-mata Indonesia-China disepakati pada kunjungan Kepala Angkatan Udara China Jenderal Ma Xiaotian ke Jakarta, Maret 2011 lalu. Saat itu Ma menghadiri pameran pertahanan dan keamanan Asia Pasifik.

Tidak seperti Australia dan AS, operasi mata-mata China disebut menggunakan model KGB Uni Soviet. Model ini menggunakan metode saturasi untuk mengumpulkan informasi, sehingga sulit diatasi.

Sementara itu jurnal pertahanan online Jane's Defence Weekly dalam laporannya mengatakan bahwa China  menawarkan pembangunan radar laut untuk Indonesia di titik-titik vital jalur pelayaran dunia.

Tawaran ini disampaikan pada kunjungan Presiden SBY ke Beijing Maret lalu. Tidak diketahui rincian sistem radar China ini, tapi diyakini jaringan radar ini ditawarkan untuk dibangun di Lombok, Selat Sunda, Kalimantan Barat dan Sulawesi.

Saat dikonfirmasi, Kepala Pusat Penerangan TNI Iskandar Sitompul menjawab singkat. "Itu hanya dugaan-dugaan saja. Kami akan dalami dulu," ujarnya. 

DPR : Tuduhan Media Australia Soal Penyadapan Tak Perlu Ditanggapi

Media Australia menuding militer Indonesia yang bekerja sama dengan China menyadap Australia dan negara-negara Barat. Tanpa bukti kuat, tudingan itu dinilai hanya pengalihan isu.

Tuduhan media Australia bahwa intelijen Indonesia menyadap Australia menggunakan peralatan dari China tak perlu diseriusi. Tuduhan itu tidak disertai bukti dan hanya berdasarkan keterangan sumber anonim.

"Tuduhan media Australia itu tak perlu direspons pemerintah. Mereka hanya mengalihkan isu soal penyadapan yang dilakukan pemerintahnya terhadap Indonesia," kata Ketua Fraksi Hanura DPR RI Syarifuddin Sudding di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (27/11).

Menurut Sudding,  tuduhan penyadapan yang ditulis oleh media Australia berbeda dengan fakta kasus penyadapan Australia kepada Indonesia. Bedanya, penyadapan pihak Australia disertai bukti yang diungkapkan Edward Snowden.

"Media Australia itu asal menuduh saja karena tidak bisa membuktikan fakta-fakta penyadapan. Berbeda dengan hasil laporan intelijen yang dibocorkan Snowden, dilengkapi dengan detail penyadapan, bahkan sampai nomor email dari HP yang disadap juga dibeberkan," ujarnya.

Tuduhan terhadap Indonesia meluncur melalui jaringan media News Corp di laman news.com.au, pada hari Selasa (26/11/2013). Mengutip sumber intelijen Australia, Indonesia dan China disebut melakukan operasi  intelijen gabungan yang menyasar pemerintah dan warga Australia.

News Corp juga memaparkan, jaringan telepon pejabat, diplomat, perusahaan serta warga Australia telah disadap oleh perusahaan-perusahaan yang terkait dengan militer Indonesia. Hasil operasi penyadapan itu lantas diserahkan kepada otoritas militer China melalui badan intelijen militer Indonesia.

Sumber : Vivanews

Perlunya Protokol Dan Kode Etik bagi Keberlanjutan Kerja Sama Indonesia Australia

JAKARTA-(IDB) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wapres, dan para menteri telah membahas isi balasan surat dari Perdana Menteri Australia Tony Abbott untuk menentukan langkah-langkah seperti apa yang tepat dan patut diambil oleh Indonesia bagi keberlanjutan kerja sama bilateral kedua negara. Untuk itu Presiden SBY meminta penyusunan protokol dan kode etik yang jelas, adil, dan dapat dipatuhi.

"Bagi saya ini pra syarat dan stepping stone dalam perumusan protokol dan kode etik kerja sama bilateral yang saya usulkan dan sudah disetujui oleh PM Australia," kata Presiden SBY dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Selasa (26/11) petang. Bahkan nantinya, Presiden SBY akan memeriksa sendiri rumusan protokol dan kode etik tersebut.

Dalam surat balasannya yang diterima Presiden SBY pada tanggal 23 November 2013 lalu, PM Abbott berkomitmen bahwa Australia tidak akan melakukan sesuatu di masa depan yang akan merugikan dan mengganggu Indonesia. PM Abbott juga menyetujui dan mendukung usulan Presiden SBY untuk menata kembali kerja sama bilateral RI-Australia termasuk pertukaran intelijen dengan menyusun protokol dan kode etik yang jelas, adil, dan yang dapat dipatuhi.

Menyikapi hal ini, Presiden akan menugasi Menlu Marty Natalegawa atau utusan khusus untuk mendiskusikan secara mendalam dan serius, termasuk isu-isu yang sensitif menyangkut hubungan bilateral Indonesia Australia pasca penyadapan.

“Setelah terjadi mutual understanding dan mutual agreement diantara kedua belah pihak, dilanjuti pembahasan tentang kode protokol dan kode etik kedua negara secara lengkap dan mendalam. Saya akan memeriksa sendiri rumusan protokol dan kode etik itu apakah draft itu sudah memadai dan menjawab keinginan Indonesia. Setelah dipersiapkan, saya ingin pengesahan protokol dan kode etik tersebut dilakukan di hadapan pemimpin kedua negara. Saya sebagai Presiden, dan PM Abbott sebagai Perdana Menteri,” Presiden menegaskan.

Kepala Negara menyatakan bahwa nantinya tugas kedua negara adalah membuktikan kedua kode etik itu untuk dijalankan. Oleh karena itu, perlu dilakukan obeservasi dan evaluasi. “Setelah kedua negara, utamanya Indonesia, memiliki kepercayaan kembali dengan Australia, dan kemudian protokol dan kode etik itu benar-benar dijalankan, maka saya berpandangan kerja sama bilateral yang nyata-nyata membawa manfaat bersama bisa dilanjutkan. Termasuk kerja sama militer dan kepolisian kedua negara,” SBY menekankan.

Selain itu, menurut Kepala Negara, dalam surat balasannya PM Abbott juga mengatakan bahwa pemerintah Australia berkeinginan untuk menjaga dan melanjutkan hubungan bilateral kedua negara yang sesungguhnya dewasa ini berada dalam keadaan yang kuat dan berkembang. “Itu satu point yang penting,” kata SBY. Namun demikian, Presiden menilai bahwa masih ada sejumlah hal yang perlu diberikan klarifikasinya oleh pihak Australia.

Menyikapi situasi yang memanas antara Australia dan Indonesia, Kepala Negara meminta kepada rakyat Indonesia untuk tetap tenang. Pemerintah akan tetap bekerja dengan sungguh-sungguh dengan kebijakan yang harus dijalankan. Dalam keterangan pers pada 20 November 2013 lalu, Presiden sudah mengatakan bahwa hubungan rakyat di kedua negara yang sesungguhnya berjalan dengan baik agar tetap dijaga. Terdapat belasan ribu mahasiswa Indonesia yang berada di Australia dan tidak sedikit WNI yang bekerja di Australia. Demikian juga ada ratusan ribu warga negara Australia yang menjadi wisatawan, selain yang bekerja dan bertugas di Indonesia.

“Hubungan rakyat kedua negara itu penting, people-to-people relation. Saya dan pemerintah yang saya pimpin akan bekerja keras untuk mengatasi hal ini. Tentu saja, di satu sisi pemerintah akan bertanggungjawab untuk selesaikan masalah ini dan serius. Tetapi kita harus tetap rasional dan tidak boleh gegabah dan tidak boleh terlalu irasional,” Presiden menekankan.

Presiden SBY juga menyinggung soal isu yang beredar terkait terlibatnya Singapura dan Korea Selatan dalam membantu Australia dan Amerika Serikat dalam tindakan penyadapan komunikasi bawah laut di wilayah Asia. “Meskipun tidak spesifik disebutkan Indonesia, tetapi di Asia. Terhadap itu, saya sudah menginstruksikan kepada Menlu untuk mendiskusikan kepada para Duta Besar negara-negara sahabat itu. Untuk saat ini, itu yang bisa saya respon,” jelas SBY.

Sumber : PresidenRI

Dua Bomber AS Melanggar Zona Udara Cina

BEIJING-(IDB) : Dua pesawat pembom Amerika B-52 telah memasuki Zona Udara Cina Zona Udara Identifikasi Pertahanan di Laut Cina Timur tanpa memberitahu pemerintah Cina.

 

"Kami terus mengikuti prosedur normal, yang meliputi tidak mengisi rencana penerbangan, tidak menggunakan radio ke depan dan tidak mendaftarkan frekuensi kami," kata juru bicara Pentagon Kolonel Angkatan Darat Steve Warren, Selasa (26/11).

 

Para pejabat AS mengatakan dua pesawat pembom itu lepas landas dari Anderson Air Force Base di Guam dan penerbangan tersebut merupakan bagian dari latihan yang telah lama direncanakan bersandi Coral Lightning.

 

Pada hari Sabtu, pemerintah Cina menyatakan bahwa mereka telah membentuk Zona Udara Identifikasi Pertahanan dan militer akan mengambil "langkah-langkah darurat defensif dalam merespon pesawat yang tidak bekerjasama memberikan identifikasi atau menolak mengikuti instruksi."

 

Penerbangan itu dilakukan selang sehari setelah Pentagon mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan melanjutkan operasi penerbangannya atas pulau yang disengketakan di Laut Cina Timur.

 

Beijing telah memperingatkan bahwa pesawat yang tidak sesuai bisa dikenakan respon militer .

 

Seorang pejabat AS secara anonim mengatakan, dua pesawat kembali dengan selamat ke Guam setelah latihan.

 

Di lain pihak, Menteri Pertahanan AS Chuck Hagel menyatakan keprihatinan mendalam atas keputusan pembentukan zona udara oleh Cina.

 

Namun juru bicara kementerian pertahanan Cina, Kolonel Yang Yujun mengecam kritikan Washington atas pengumuman zona udara Cina itu dan menilainya "benar-benar tidak masuk akal."

 

"Kami menuntut pihak AS untuk benar-benar menghormati keamanan nasional Cina, berhenti mengeluarkan pernyataan tidak bertanggung jawab terhadap pembentukan Zona Udara Identifikasi Pertahanan di Laut Cina Timur dan melakukan upaya nyata demi perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia-Pasifik," katanya.

Sumber : Irib

Malaysia Panggil Dubes Singapura Terkait Isu Penyadapan

Menlu Malaysia

KUALA LUMPUR-(IDB) : Pemerintah Malaysia memanggil Duta Besar Singapura pada Selasa untuk membicarakan laporan media  soal negara kecil tersebut membantu lembaga intelijen Barat dalam memata-matai negara tetangganya di Asia Tenggara.

Pemberitaan media mengutip dokumen yang dibocorkan oleh mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat, Edward Snowden menyebut bahwa Singapura,berperan penting dalam pemasangan jaringan kabel bawah laut untuk penyadapan di kawasan tersebut.

"Bila dugaan itu terbukti, tentu merupakan masalah yang penting dan pemerintah Malaysia menolak serta merasa sangat terhina," kata Menteri Luar Negeri Anifah Aman dalam pernyataannya Senin malam.

"Sungguh sangat berlebihan memata-matai sahabat baik dan tetangga, tidak bisa diterima dan bertentangan dengan komitmen, kejujuran dalam hubungan persahabatan yang baik."

Hubungan Singapura-Malaysia akan makin buruk dengan adanya tudingan sekutu AS itu memata-matai Asia Tenggara.

Dokumen yang dibocorkan Snowden, harian Sydney Morning Herald mengatakan bahwa intelijen militer Singapura membantu badan mata-mata AS, Inggris dan Australia, mengambil data melalui kabel bawah laut yang bernama SEA-ME-WE 3 yang sebagian dimiliki oleh perusahaan Singapore Telecommunication (SingTel).

SEA-ME-WE 3, membentang dari Asia Tenggara, Timur Tengah dan Eropa Barat, menghubungkan 30 negara lebih termasuk China, Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Vietnam, Inggris dan Prancis.

SingTel menolak berkomentar sedangkan Kementerian Pertahanan Singapura tidak menanggapi permintaan untuk berkomentar dan Kementerian Luar Negeri juga tidak segera memberi tanggapan.

Sumber : Antara

Indonesia Minta Penjelasan Dubes Singapura Dan Korsel Terkait Penyadapan

JAKARTA-(IDB) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk meminta penjelasan dari duta besar Singapura dan Korea Selatan untuk Indonesia terkait kabar yang menyebutkan keterlibatan kedua negara itu dalam aksi penyadapan yang dilakukan oleh Australia dan Amerika Serikat.

"Berkaitan dengan dugaan kedua negara yaitu Singapura, tetangga, sahabat dekat dan sama-sama negara ASEAN, dan juga Korea Selatan, salah satu sahabat Indonesia, yang katanya membantu Australia dan AS dalam penyadapan komunikasi bawah laut di Asia dan wilayah yang lain, meskipun secara spesifik tidak disebutkan Indonesia, (tetapi) Asia... saya sudah menginstruksikan kepada Menlu kita untuk meminta penjelasan dari para dubes negara-negara itu," kata Presiden di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa malam.

Pernyataan Presiden itu diberikan setelah sebelumnya Kepala Negara memimpin rapat terbatas untuk membahas kelanjutan hubungan Indonesia dan Australia pascamenerima surat Perdana Menteri Australia Tony Abbott terkait kabar penyadapan Australia terhadap sejumlah pejabat Indonesia.

Presiden menggarisbawahi pentingnya menyepakati sebuah protokol atau kode etik yang mengatur hubungan kedua negara di masa depan.

Ia mengatakan akan menugaskan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa atau seorang utusan khusus untuk membicarakan secara mendalam dan serius isu-isu yang sensitif berkaitan dengan hubungan bilateral Indonesia Australia pascapenyadapan.

Ia juga berharap kedua negara nantinya melaksanakan dan mematuhi protokol dan kode etik tersebut, yang diharapkan disahkan oleh kedua kepala pemerintahan,

Sementara itu dokumen-dokumen yang dibocorkan oleh Edward Snowden yang dikutip media Australia mengatakan bahwa intelijen militer Singapura membantu badan-badan mata-mata AS, Inggris dan Australia mengumpulkan data lewat kabel bawah laut besar yang menghubungkan lebih dari 30 negara, termasuk China, Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Vietnam, Inggris dan Prancis.

Disebutkan pula peran dari intelijen Korea Selatan untuk menyadap jaringan komunikasi yang melintasi Hongkong, China dan Taiwan.

Sumber : Antara

Enam Langkah Respon SBY Atas Surat Balasan Abbott

JAKARTA-(IDB) : Presiden SBY pada Selasa, 26 November 2013 memaparkan enam langkah Indonesia dalam menindaklanjuti surat yang dikirimkan oleh Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, pada Sabtu, 23 November kemarin.

 

Inti dari keenam langkah yang disampaikan Presiden SBY yaitu, dibentuknya kode etik dan protokol yang mengatur kesepakatan hubungan kedua negara paska dilanda ketegangan hubungan diplomatik akibat skandal penyadapan oleh Badan Intelijen Australia (DSD).

Kendati sebelumnya Juru Bicara Presiden SBY, Julian Aldrin Pasha, sempat mengatakan kepada media bahwa isi surat itu sudah sesuai dengan keinginan pihak Indonesia, namun SBY berpendapat, masih ada sejumlah hal yang perlu diklarifikasi oleh Australia.

Pertama, Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa atau utusan khusus akan membicarakan isu-isu yang sensitif untuk membicarakan kerjasama dengan Negeri Kanguru paska krisis diplomatik ini.

"Ini merupakan pra syarat bagi pembentukan protokol yang telah disetujui oleh Australia," ujar SBY.

Kedua, Pemahaman bersama maka ditindaklanjuti dengan pembahasan mengenai protokol dan kode etik secara mendalam. 

Ketiga, SBY akan memeriksa sendiri isi protokol dan kode etik yang akan diteken oleh kedua negara.

"Saya akan memeriksa apakah isi protokol dan kode etik sudah sesuai dengan keinginan Indonesia," kata dia.

Keempat, Setelah kode etik dan protokol disiapkan, maka pengesahan dokumen tersebut akan disaksikan oleh pemimpin kedua negara dalam hal itu Presiden SBY dan Perdana Menteri Tony Abbott.

"Tugas kedua negara selanjutnya yaitu memastikan protokol tersebut akan dijalankan," kata SBY.

Kelima, Kedua Negara berkomitmen untuk menjalankan protokol dan kode etik.

Keenam, Kerjasama yang sempat dibekukan akan kembali dilaksanakan setelah kepercayaan dan kode etik dijalankan secara konsisten.

Kerjasama yang dimaksud, yaitu di bidang militer, pertukaran informasi di bidang intelijen, pencegahan aksi teror, penanggulangan isu penyelundupan manusia dan kerjasama polisi.

"Kerjasama bilateral yang bermanfaat bagi kedua negara dapat segera dijalankan kembali," kata SBY.

Kode etik dan protokol ini merupakan niat baik untuk berkomitmen dalam membangun kehidupan bertetangga dan saling menguntungkan.

SBY menyebut setelah aksi ini dilakukan, masih akan ada proses lebih lanjut. "Kami akan terus melakukan pembicaraan yang komprehensif dan diplomatis," kata dia.

Dalam kesempatan itu, SBY turut meminta kepada rakyat Indonesia agar tidak gegabah dan emosional dalam menanggapi skandal spionase dan ketegangan hubungan di antara kedua negara.

"Kami akan bertanggung jawab dan bekerja keras dalam menyelesaikan masalah ini bersama Pemerintah Australia," ujarnya.

SBY berharap setelah memberikan respon secara resmi, hal itu akan ditanggapi secara positif oleh Pemerintah Negeri Kanguru dan rakyatnya. 

Sumber : Irib

Tiga Poin Penting Surat Balasan Abbott

Autralia tidak minta maaf, tapi berjannji tidak akan ganggu lagi Indonesia.

 

JAKARTA-(IDB) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) usai rapat terbatas menyampaikan isi surat Perdana Menteri (PM) Tony Abbott kepada publik. Salah satu poin penting dalam balasan surat SBY tersebut adalah Australia berjanji tak akan mengusik Indonesia pada waktu kedepan.

1. "Komitmen PM Australia bahwa Australia tidak akan melakukan sesuatu di masa depan yang akan merugikan dan mengganggu Indonesia. Satu poin yang penting," kata SBY di kantor presiden, Jakarta, Selasa malam (26/11).
2. Keinginan Australia melanjutkan hubungan bilateral kedua negara yang sesungguhnya dewasa ini berada dianggap dalam keadaan kuat.
3. Abbott setuju dan mendukung usulan SBY untuk menata kembali kerjasama bilateral termasuk pertukaran intelijen dengan menyusun protokol dan kode etik.

"Itulah tiga hal yang penting yang saya dapatkan dari surat PM Australia," kata dia lagi.

Surat balasan Abbott diterima tanggal 23 November lalu ketika SBY berada di Bali. Sedangkan surat SBY kepada Abbott dilayangkan pada 20 November untuk meminta penjelasan atas penyadapan yang dilakukan Canberra terhadap SBY dan sejumlah pejabat negara.

"Tanggal 23 November atau Sabtu lalu menlu (menteri luar negeri) Marty Natalegawa mengantarkan surat itu kepada saya dan telah saya baca pada hari itu ketika saya berada di Bali. Segra setelah itu saya mendiskusikan dengan menlu dan sejumlah pejabat terkait," lanjutnya.

Sumber : BeritaSatu

Pemerintah Batalkan Pembelian Hercules Australia

JAKARTA-(IDB) : Pemerintah lewat Kementerian Pertahanan memutuskan membatalkan rencana pembelian enam pesawat angkut C-130 Hercules bekas dari Australia. Pemerintah juga menolak hibah empat unit pesawat serupa dari Negeri Kanguru itu.

"Proyek Hercules dari Australia digantikan," kata Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Laksamana Muda Rachmad Lubis saat dihubungi Tempo, Selasa, 26 November 2013.

Pembatalan ini merupakan buntut pengungkapakan aksi penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia pada 2009. Gusar pada tindakan negeri jiran itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lantas menghentikan kerja sama pertahanan dengan Australia.

Sebelumnya, Indonesia dan Australia sepakat dengan transaksi jual-beli enam unit pesawat angkut militer Hercules seharga US$ 15 juta per unit. Australia pun menawarkan empat unit pesawat Hercules secara cuma-cuma, meski Indonesia diwajibkan membayar biaya perawatan dan perbaikan senilai US$ 15 juta per unit, jumlah yang sama dengan harga pesawat Hercules baru.

Rachmad Lubis mengatakan sampai saat ini pemerintah belum membayarkan uang ke Australia. Menurut dia, besarnya anggaran proyek Hercules bekas Australia masih dalam perhitungan. "Karena sifatnya adalah biaya untuk pemeliharaan pesawat," tuturnya.

Namun, Kementerian Pertahanan belum menentukan apaakh akan membeli pesawat angkut serupa dari negara lain. Sebab harga pesawat Hercules baru bisa mencapai lima kali lipat dari biaya hibah dari Australia. "Sementara kami masih wait and see," ujarnya.

Sumber : Tempo