TNI AD Kembangkan Teknologi Antisadap

JAKARTA-(IDB) : TNI Angkatan Darat bersama Universitas Surya tengah melakukan riset, salah satunya mengembangkan teknologi antisadap, sehingga dapat mencegah penyadapan yang dilakukan oleh berbagai pihak.

"Dengan teknologi antisadap ini, minimal TNI AD tak bisa lagi disadap oleh berbagai pihak," kata Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Budiman usai membuka acara Seminar Litbanghan dengan tema Optimalisasi Insan Litbang melalui Penguasaan Iptek guna Pemberdayaan Litbanghan dalam Mewujudkan Alutsista Modern di Jakarta, Selasa.

Ia mengklaim alat tersebut nantinya dapat mencegah komunikasi para pejabat Indonesia disadap oleh negara lain.

Budiman mengatakan, pengembangan teknologi antisadap tersebut bukan dilatarbelakangi kasus penyadapan oleh Amerika dan Australia yang belakangan ini berkembang. Pengembangan teknologi antisadap itu, menurutnya, sudah dicanangkan jauh sebelum isu penyadapan muncul.

"Kita sudah melakukan riset ini dua bulan sebelumnya," ungkap Budiman.

Ketika ditanya apakah penyebab terjadinya penyadapan di Indonesia disebabkan masih lemahnya teknologi antisadap yang dimiliki Indonesia, Budiman enggan berkomentar lantaran hal itu bukanlah kewenangannya.

Selain alat antisadap, kerja sama TNI AD dengan Universitas Surya juga akan mengembangkan alat-alat lainnya yang terkait dalam hal pertahanan seperti satelit, bahan peledak, teknologi nano, dan vaksinasi. Total anggaran untuk pengembangan teknologi tersebut mencapai Rp35 miliar.

"Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat bidang pertahanan kita juga harus ikut berkembang mengikuti teknologi. Karena itu, kita bekerja sama dengan berbagai universitas dan lembaga riset untuk mewujudkan itu. Ada 12 macam riset yang dilakukan bersama Universitas Surya," papar KSAD.

Alasan dipilihnya Universitas Surya sebagai rekan riset, menurut KSAD, universitas itu telah memiliki 200 orang doktor yang mumpuni di bidang riset, mulai riset yang sederhana hingga riset yang berteknologi tinggi.

Selain bekerja sama dengan Universitas Surya, TNI AD sebelumnya juga telah melakukan riset bersama dengan Biofarma untuk mengatasi penyakit saat di medan pertempuran, PT Cyberworld Network Indonesia (CNI) untuk membuat radio komunikasi, dan lembaga riset lainnya.

"Dengan PT CNI ini kita akan produksi sebanyak 200 unit radio komunikasi yang dilengkapi inkripsi dan hopping serta GPS, bahkan radio ini antijaming, sehingga setelah mencapai 200 unit, akan kita launching. Radio ini sudah diuji coba dalam Ekspedisi Khatulistiwa dan Ekspedisi Sulawesi," tutur mantan Sekjen Kemhan ini.

Seperti diberitakan, menurut laporan sejumlah media asing, badan mata-mata Australia telah berusaha menyadap telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan istrinya, Ani Yudhoyono, serta sejumlah menteri.

Sumber : Antara

Pengamat : Australia Intai Indonesia Sejak 1954

DARWIN-(IDB) : Sejak 1950-an Australia rutin memata-matai Indonesia, kata Philip Dorling, kolumnis The Canberra Times dalam tulisannya "Canberra doesn't trust Jakarta" pada harian terkemuka Australia, Sidney Morning Herald, hari ini.

"Kabar bahwa dinas mata-mata elektronik, Defence Signals Directorate, telah menyasar percakapan telepon Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tidaklah mengejutkan ratusan, bahkan ribuan, agen rahasia, diplomat, birokrat dan politisi Australia," kata Dorling mengawali tulisannya.

Mengapa kita (Australia) melakukan itu? Dorling menjawab sendiri pertanyaannya itu, bahwa di balik segala pernyataan persahabatan dan bertetangga baik oleh berbagai pemerintah Australia, Canberra memang sebenarnya tak mempercayai Jakarta.

"Kita (Australia) bekerjasama erat dengan Indonesia, termasuk dalam bidang keamanan dan intelijen, tapi kita tidak mempercayai mereka (Indonesia)," tulis Dorling.

Indonesia di mata Australia, kata Dorling, tidak seperti Australia memandang Selandia Baru yang dianggap sekutunya, sebaliknya Australia selalu khawatir suatu saat Indonesia akan menjadi ancaman.

Selandia Baru dianggap sebagai salah satu dari program mitra "Five Eyes" atau lima sekutu terpercaya Australia. 

"Kita telah memata-matai Jakarta sejak lama," kata Dorling.

Kedubes Australia Pos Mata-Mata

Dia menyebut Kedutaan Besar Australia di Jakarta yang dibangun pada 1954 sebagai pos mata-mata pertama di luar negeri dari dinas intelijen Australia (Australian Secret Intelligence Service, ASIS).

"ASIS senantiasa menjadikan Indonesia sebagai prioritas utama," tulis Dorling.

Dia lalu mencatut catatan harian mantan duta besar Australia untuk Indonesia Sir Walter Crocker yang tak pernah dipublikasikan.

Menurut Crocker, Defence Signals Directorate rutin mematai-matai diplomasi Indonesia sejak pertengahan 1950-an.

Pada 1960-an, GCHQ membantu Defence Signals Directorate memecahkan mesin sandi buatan perusahaan Swedia Hagelin yang digunakan Kedubes Indonesia di Canberra.

GCHQ adalah kependekan dari Government Communications Headquarters. Ini adalah dinas intelijen Inggris yang bertanggungjawab dalam menyediakan intelijen sinyal (SIGINT) dan jaminan informasi kepada pemerintah dan angkatan bersenjata Inggris. 

Pada 1970-an, fasilitas radio Defense Signals di Shoal Bay luar kota Darwin memonitor komunikasi militer Indonesia dan memberi informasi dini mengenai hasrat Indonesia menduduki Timor Timur.

Pada 1999, laporan Defence Intelligence yang bocor mengenai Indonesia dan Timor Timur menunjukkan intelijen Australia memiliki akses luar biasa terhadap komunikasi militer dan sipil Indonesia.

"Setiap Perdana Menteri Australia sejak Robert Menzies (PM Australia 1949 - 1966) mendapat pengarahan mendalam mengenai jangkauan penetrasi terus menerus Defence Signals Directorate terhadap komunikasi diplomatik, militer dan sipil Indonesia yang terus meningkat," tulis Dorling.

Saat memata-mata Soeharto, Perdana Menteri Paul Keating berusaha mendapatkan pola pikir Soeharto mengenai diplomasi regional dan hubungan dengan Australia.

Kini, Defence Signals berusaha mendapatkan gambaran lebih mendalam mengenai hubungan politik dan personal Presiden Yudhoyono.

Operasi penyadapan ini, kata Dorling, adalah bagian dari program "Five Eyes" dalam nama sandi "STATEROOM", sedangkan lokasi utamanya adalah di Kedubes Australia di Jakarta, tepatnya daerah Kuningan, Jakarta Selatan.

Spionase ini resminya ditujukan untuk perang melawan terorisme, namun menurut seorang mantan agen rahasia Australia kepada Fairfax Media bahwa fokus utama spionase itu adalah "intelijen politik, diplomatik dan ekonomi."

"Pertumbuhan besar jejaring telepon mobile (Indonesia) adalah anugerah besar (bagi Australia) dan elite politik Jakarta adalah gerombolan orang yang royal bicara. Bahkan saat mereka (elite Indonesia) menganggap dinas intelijennya sendiri sedang mencermati (aktivitas mata-mata), mereka terus saja ngomong," kata sang mantan agen rahasia Australia itu.

Dorling lalu menutup tulisannya dengan mengatakan kasus penyadapan Yudhoyono ini akan sangat mempermalukan Australia, namun negeri itu tak akan berhenti memata-matai Indonesia.

Sumber : Antara

Kerjasama Strategis Indonesia Australia Bisa Terganggu

JAKARTA-(IDB) : Nila setitik, rusak susu sebelanga. Hubungan diplomatik Indonesia dan Australia, yang beberapa tahun terakhir begitu bersahabat, kini menjadi panas. Hubungan itu terganggu setelah media massa internasional menulis rahasia yang dibocorkan Edward Snowden soal ulah Canberra memata-matai Indonesia. Indonesia, yang sering disebut para pemimpin Australia sebagai sahabat dekat dan mitra strategis, tentu saja marah dengan aksi intelijen itu.  

 

Bukan hanya menjadikan Kedubesnya di Jakarta sebagai salah satu pos spionase elektronik, Australia juga dikabarkan sampai menyadap telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta istri dan para pejabatnya pada 2009.
 
Kemarahan dari Jakarta terus berlanjut. Setelah memanggil pulang Duta Besar RI untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, dari Canberra, Presiden Yudhoyono mengungkapkan kemarahannya atas skandal penyadapan Australia ini melalui akun pribadinya di Twitter. 

Bersama AS, tindakan Australia itu "Sangat mencederai kemitraan strategis dengan Indonesia, sebagai sesama negara demokrasi," demikian tweet langsung dari SBY, yang dia tulis juga dalam bahasa Inggris.  

Bahkan, akibat skandal itu, pemerintah RI tidak sekadar memanggil pulang Dubes Nadjib, melainkan juga akan, "Meninjau kembali sejumlah agenda kerjasama bilateral, akibat perlakuan Australia yang menyakitkan itu," demikian lanjut SBY. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa pun mengungkapkan bahwa skandal penyadapan ini bakal menurunkan derajat hubungan Indonesia dan Australia.

Kemarahan di Indonesia, yang selama ini belum puas atas penjelasan dari Canberra soal skandal penyadapan yang diungkap Snowden, tampaknya terus berlanjut. Perdana Menteri Tony Abbott hanya merasa menyesal atas apa yang dialami SBY soal penyadapan yang dikabarkan media massa, namun dia tidak bersedia minta maaf seperti yang dituntut beberapa pihak, termasuk dari kubu oposisi di Australia.

Alih-alih meminta maaf, Abbott malah mendukung apa pun yang sudah dilakukan pemerintahan sebelumnya dan saat ini untuk terus mengumpulkan informasi demi kepentingan nasional Australia. Selama Abbott dan para pejabatnya belum minta maaf secara resmi atau memberi penjelasan yang memuaskan kepada Indonesia soal skandal penyadapan itu, hubungan kedua negara akan terus tegang.

Kerjasama Keamanan

Ketegangan bilateral ini pada akhirnya bisa mempengaruhi kerjasama strategis Indonesia dan Australia yang selama ini berlangsung erat. Dua faktor yang menjadi perhatian serius adalah kerjasama di bidang keamanan dan ekonomi. Apakah dua faktor yang selama ini mempererat hubungan kedua negara itu bisa langsung terganggu?

Pernyataan dari pejabat keamanan dan politisi di Indonesia mengisyaratkan bahwa kerjasama keamanan Indonesia dan Australia dalam waktu dekat bisa terganggu. Padahal, Australia selama ini menjadikan Indonesia sebagai mitra strategis dalam kerjasaman antiterorisme dan penyelundupan manusia.

Australia sejak teror Bom Bali I sangat terbantu oleh operasi aparat keamanan Indonesia dalam membasmi jaringan teroris yang mengancam warga mereka di Indonesia. Untuk masalah penyelundupan manusia pun Canberra sangat mengandalkan Indonesia dalam menghentikan para imigran gelap dari Timur Tengah yang berlayar menuju Australia.

Namun, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Sutarman, sudah menyatakan siap menghentikan semua program kerjasama dengan Australia bila diperintahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu disampaikan Sutarman menanggapi terkuaknya penyadapan yang dilakukan intelijen Australia, Defense Signals Directorate (DSD).

"Polri punya kerjasama dengan Australia, tapi kalau Presiden memerintahkan dihentikan, akan laksanakan," kata Sutarman usai pertemuan Kapolri dengan Insan Pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa 19 November 2013.

Dalam sepuluh tahun terakhir, sejak Bom Bali I, kerjasama aparat keamanan Indonesia dan Australia menanggulangi teroris berjalan sangat erat. Australia mendukung pembentukan dan pelatihan Densus 88 yang berhasil menangkap banyak teroris di Indonesia, termasuk trio pengebom di Bali Oktober 2002.  

Menurut Sutarman, kerjasama Polri dengan Australia saat ini adalah berupa peralatan dan perlengkapan milik Polri. Barang-barang tersebut adalah Jakarta Center for Law Enforcement (JCLEC) yang terletak di Semarang. Program penanggulangan trans national crime, people smuggling, trafficking in person, dan terorisme, semua itu dibantu oleh Australia.

Polri dan Australian Federal Police (AFP) juga memiliki program pelatihan dan dukungan laboratorium cyber crime Bareskrim dan laboratorium DNA di Cipinang guna pengungkapan kasus. "Kerjasama ini police to police cooperation. Kalau diminta berhenti, kami siap berhenti," katanya.

Wakil Ketua Komisi I Bidang Pertahanan dan Luar Negeri DPR, Tubagus Hasanuddin, mengatakan, Indonesia tidak akan lumpuh tanpa kerjasama dengan Australia. Bahkan, menurut Tubagus, Indonesia juga memiliki 'kartu truf' untuk menggoyang Australia. Selain bisa menghentikan pasokan informasi jaringan teroris kepada Australia, lanjut Tubagus, Indonesia pun bisa tidak lagi membantu Australia soal penanggulangan imigran gelap.

"Kalau Indonesia seperti itu, kelabakan dia (Australia)," kata politisi PDIP itu.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I lainnya, Ramadhan Pohan. Menurut dia, tanpa Australia, Indonesia akan terus berkembang.

"Jangan sekali-sekali berpikir kita karam tanpa Australia. Kita tidak bisa didikte sembari dilecehkan. Mereka hadapi pengungsi 15 ribu per tahun saja kelabakan, apalagi tanpa ada kerjasama," ujar dia.

Beberapa hari sebelumnya, Menlu Marty Natalegawa pun mengutarakan hal serupa setelah memanggil Duta Besar Australia, Greg Moriarty, soal skandal spionase di kedutaannya. Ditanya apa balasan Indonesia atas Australia, Natalegawa menjawab, "Salah satunya tentu mengkaji kembali kerjasama pertukaran informasi, bahkan pertukaran informasi intelijen, terutama dalam menanggapi masalah penyelundupan manusia." 

Pebisnis Optimistis
 
Sementara itu, kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Australia untuk sementara ini tampak tidak terganggu oleh ketegangan akibat skandal penyadapan ini. Para pejabat ekonomi dan pebisnis Indonesia berharap masalah ini bisa segera diatasi tanpa harus mengganggu iklim bisnis kedua negara. 

“Hubungan ekonomi kedua negara tetap jalan,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 19 November 2013. Menurutnya, kemitraan ekonomi harus berlangsung proporsional, jangan sampai terkendala renggangnya hubungan diplomatik Indonesia-Australia.

Meski demikian, Hatta menekankan pentingnya Australia memberikan penjelasan soal penyadapan yang mereka lakukan terhadap para pejabat negara RI. “Kepercayaan kami kepada sahabat, kepada tetangga, dicederai dengan ketidakpercayaan seperti itu. Kalau Menseneg disadap, presiden disadap, pembantu dekat presiden disadap, itu sudah masuk ke jantung pemerintahan. This is very serious,” kata dia.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengeluarkan pernyataan senada. Ia meminta penyadapan Australia terhadap Indonesia disikapi serius agar jangan sampai mengganggu kerjasama kedua negara di sektor ekonomi. “Indonesia bersama Australia menjalin hubungan di berbagai sektor, antara lain pertanian dan peternakan. Semua harus diukur,” kata dia.

Peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat itu berpendapat penyadapan merupakan bentuk pengkhianatan dahsyat yang mengganggu hubungan antarnegara. “Perlu ditindak tegas agar ke depannya tidak terjadi lagi,” ujar Gita.

Tapi Indonesia juga harus memikirkan juga kepentingan ekonomi nasional. “Misalnya bila ada pemikiran menghentikan impor sapi dari Australia, harus dikalkulasi bagaimana efeknya terhadap harga daging sapi domestik di RI, dan apakah daging kita cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional yang meningkat 15 persen setiap tahunnya,” kata Gita.

Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN), Chairul Tanjung, berpendapat aksi penyadapan yang dilakukan Australia tidak mengganggu iklim investasi kedua negara. Dia menganggap permasalahan ini lebih berkaitan dengan kepentingan politik.

Ditariknya Duta Besar Indonesia dari Australia tersebut, menurutnya, merupakan langkah yang tepat. Hal itu menunjukan pemerintah tegas menanggapi permasalahan ini. "Itu kan sebenarnya sebagai bentuk protes, terhadap sikap Australia, yang tidak bersahabat secara baik dengan Indonesia," ungkapnya.

Dia kembali menegaskan, terlepas dari permasalahan politik, aksi tersebut tidak akan mempengaruhi iklim bisnis dan investasi di Indonesia.

"Terkait investasi dan bisnis tidak ada itu kaitannya, saya tidak melihat itu. Tapi kita harus menunjukan sikap politik yang keras terhadap hal ini," katanya.

Bagi Australia, Indonesia adalah mitra dagang ke-12 dan pasar expor ke-11 terbesar. Sebaliknya, bagi Indonesia, Australia adalah mitra dagang terbesar ke 9 dan pasar expor terbesar ke 9. Sejalan dengan itu, investasi timbal balik antara kedua negara relatif kecil.

Meski sering panas dingin dalam berhubungan, diketahui, Indonesia adalah negara penerima bantuan terbesar dari Australia. Pada tahun 1976-1979, Australia menggelontorkan bantuan sebesar AU$86 juta untuk Indonesia. Bantuan itu berupa proyek, bantuan pangan, dan program pelatihan.

Untuk tahun ini saja, alokasi bantuan Australia untuk Indonesia tercatat sebesar Rp5,5 triliun atau AU$540 juta. Sektor pendidikan menjadi prioritas utama Australia bagi Indonesia, selain juga sektor kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial.

Selain itu, Australia menjadi negara tujuan belajar nomor dua bagi Indonesia, setelah Amerika Serikat. Jumlah warga Indonesia yang belajar di Australia pada tahun 1999 sebanyak 18.748, dan tahun 2000 17.626 orang. Namun, Australia adalah satu-satunya negara yang mengajarkan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah. Seperti di New South Wales, dan juga di Universitas Monash di Melbourne.

Di bidang pariwisata, sejak tahun 70-an, Indonesia telah menjadi tujuan utama bagi orang Australia. Tujuan utama adalah Bali. Sehingga, Australia menjadi sumber wisatawan yang penting bagi Indonesia.

Sumber : Vivanews

Indonesia Australia Gelar Elang Ausindo 2013

DARWIN-(IDB) : Kasus penyadapan telepon Presiden SBY dan pejabat Indonesia lainnya tidak mempengaruhi pelaksanaan kerjasama militer kedua negara. Buktinya, latihan militer bersama antara Australia dan Indonesia yang melibatkan jet-jet tempur kedua negara dimulai Selasa (19/11/2013), di Darwin, Northern Territory. Sekitar 200 prajurit dari kedua negara ambil bagian dalam latihan bersandi Elang AusIndo tersebut.

Komandan Skuadron 75 Angkatan Udara Australia Peter Mitchell menjelaskan, berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan Angkatan Udara Indonesia akan menjadi fokus latihan yang akan berlangsung seminggu.

Sebanyak delapan jet tempur jenis FA-18 Australia dan enam jet temput F-16 Indonesia akan terbang di wilayah udara Australia utara selama latihan.

Menurut Mitchell, hubungan taktis dengan Angkatan Bersenjata Indonesia sangat penting bagi Australia.

"Latihan ini akan fokus pada level taktis, yang memungkinkan pilot-pilot Australia dan Indonesia berbagi pengetahuan," jelasnya.

Mitchell menekankan hubungan antara para pilot Angkatan Udara kedua negara sangat erat. "Kami tidak terlibat dalam urusan kebijakan dan isu diplomatik. Hubungan kami begitu eratnya, dan kami senang bekerja sama," katanya.

Jet-jet tempur kedua negara akan mengambil basis di Pangkalan Angkatan Usara Darwin dan hanya akan melakukan latihan terbang pada siang hari.

Sumber : RadioAustraia

Thales To Supply Mission Suite For Indonesian PKR Vessels

Link Y Mk2 acts as a “force multiplier”: available tactical data of participating units is shared, creating a complete and uniform tactical picture amongst users

Thales announced the signing of a contract with the Dutch shipyard Damen Schelde Naval Shipbuilding for the delivery and installation of a full mission systems suite for the two PKR class vessels under construction for the Indonesian Navy.

STIR 1.2 EO Mk2 tracking radar for gun and missile fire control

Thales will supply the latest release of the TACTICOS Combat Management System; SMART-S Mk2 surveillance radar; STIR 1.2 Mk2 EO fire control system; KINGKLIP sonar; LINK-Y datalink, as well as its naval communication and navigation systems. The first delivery is scheduled for the end of 2014. The programme is scheduled to end in 2017.

SMART-S MK2 3D medium to long range surveillance radar

Thales will also increase its existing industrial cooperation with the Republic of Indonesia, with PT LEN Industri developing part of the Combat Management System software suite. In addition to software development, Thales will continue to involve the local industry in service support and will continue to develop its long-term partnership with the Indonesian industry on future programmes in both the military and civil sectors.

Link Y Mk2 Tactical Data Link

Gerben Edelijn, CEO of Thales Nederland: “This agreement strengthens the decades-long relationship between the Indonesian Navy and Thales. It further highlights our ability and know-how to involve the local industry in the transfer of technology and be a supplier or choice to a demanding world-class Navy.”

KINGKLIPCompact Medium Frequency Active and Passive Hull-Mounted Sonar (HMS) for Small to Medium Platforms

This contract increases the number of SMART-S Mk2 radar systems sold to well over 50. With the first system under contract in 2003 and operational in 2006, this radar is the world-wide market leader in naval medium to long range surveillance radars.

Source : Thales

Sagem Navigation System Selected By DSME Of South Korea For Indonesian Submarines

SEOUL-(IDB) : Sagem (Safran) beat out an international field to win the contract from Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd (DSME) of South Korea as prime contractor for the navigation system to be installed on three 1,400 ton ocean-going submarines to be deployed by the Indonesian navy.

Ordered by Indonesia in 2012, this new class of ocean-going submarine is the first South Korean-designed submarine to be sold in international markets.

The Sagem navigation system (NAVS) offers outstanding reliability and precision, making it the best system for demanding submarine missions, whether at sea or for operations along coastlines. NAVS comprises two high-performance Sigma 40XP laser gyro inertial reference units, a computer and safety-critical navigation software, all contributing to the submarine’s stealth and safety during dives.

The decisive factors in DSME’s choice were Sagem’s proven capabilities as systems integrator, plus its expertise in data fusion and transmission to the ship’s combat system, along with extensive experience in managing major defense programs.

This latest contract underscores the quality of the relationship between Korean industry and Sagem on navigation systems, and the predominance of laser technology in submarine navigation systems. South Korea’s Defense Acquisition Program Administration (DAPA) had already chosen Sagem recently to modernize the navigation system on the country’s KSS-1 Chang Bogo submarines class, several modernized submarines are already in full operation at sea.

Through this contract, Sagem further consolidates its leadership in navigation systems for today’s submarine forces. Over 60 submarines around the world, in 14 different classes, are now fitted with Sagem navigation systems, including nuclear submarines (SNLE-NG, Barracuda, SNA Améthyste), air-independent propulsion (AIP) types and diesel-electric models (Scorpène family). More than 400 surface vessels are also equipped with Sagem inertial navigation systems.

Source : Sagem

Raytheon - Lockheed Martin's Javelin JV Gets Contract To Produce Block I Javelin Missile For Indonesia

DUBAI-(IDB) : The Raytheon Company (NYSE: RTN) and Lockheed Martin (NYSE: LMT) Javelin Joint Venture received a $176 million contract for the production and delivery of 842 Block I Javelin missile rounds and 120 command launch units (CLUs). The contract was awarded to the Javelin Joint Venture in September.

The missiles will be provided through the U.S. government to the U.S. Army, U.S. Marine Corps and three international customers: Oman, Jordan and Indonesia. Funded with Special Defense Acquisition Funds, the CLUs will be delivered to the U.S. Army beginning October 2014.

"The Javelin Joint Venture is providing U.S. and allied warfighters with an affordable, versatile and lethal one-man-portable, anti-tank, guided missile and surveillance weapon," said Jeff Miller, Raytheon Javelin program director and Javelin Joint Venture president. "This contract is important to the Javelin program because the CLU retrofit business keeps our production line warm through mid-2015."

Javelin enhances direct-fire capability against armored vehicles, buildings and field fortifications. Using the Javelin missile system, a single infantryman can engage and defeat targets in close combat and at ranges up to two-and-a-half kilometers.

"This contract allows us to provide to our customers one of the most reliable and user-friendly systems in the world," said Barry James, Lockheed Martin Javelin program director and Javelin Joint Venture vice president. "Javelin has proven and continues to prove itself time and time again in combat."

Source : Raytheon

Pelepasan Unsur Satgas Opersi Arung Hiu-13

SURABAYA-(IDB) : Komandan Gugus Tempur Laut (Danguspurla) Koarmatim Laksamana Pertama TNI Aan Kurnia, S.Sos., melepas dan memberangkatkan Satuan Tugas Operasi Arung Hiu-13 di Dermaga Koarmatim, Ujung, Surabaya, Minggu siang (17/11). Unsur yang dilepas yakni enam Kapal perang Republik Indonesia dari jajaran Koarmatim yaitu KRI Surabaya-591, KRI Rencong-622, KRI Tongkol-652, KRI Ajak-653, KRI Pulau Raas-722 dan KRI Pulau Rimau-724.

Operasi Arung Hiu tahun 2013, juga melibatkan beberapa komponen Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) TNI AL, yakni satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) Pasukan Khusus Angkatan Laut dari Satuan Komando Pasukan Katak (Satkopaska) Koarmatim, Pasukan Intai Amfibi (Taifib) Marinir, penyelam tempur dari Dinas Penyelamatan Bawah Air (Dislambair) Koarmatim. Satuan tugas tersebut diperkuat dengan pesawat udara patroli maritim jenis Cassa dan helikopter, serta unsur-unsur pangkalan.

Daerah operasi meliputi perairan wilayah Indonesia Bagian Timur, selama kurang lebih dua bulan mulai pertengahan November sampai dengan akhir Desember 2013.

Rencananya Satgas Operasi Arung Hiu-13,juga akan mengikuti acara puncak Hari Nusantara pada tanggal 14 Desember 2013 di Kota Palu Sulawesi, Sulawesi Tengah.  Pada peringatan tersebut  dimeriahkan dengan parade laut dan sailing pass 15 kapal perang dari jajaran Koarmatim, parade dan kirab kota oleh masyarakat Kota Palu serta demontrasi pertempuran laut yang ditampikan gabungan Kopaska, Taifib dan Penyelam tempur Angkatan Laut. 

Sumber : Koarmatim

Kapal Perang Dan Pesawat Patroli Latihan Kerjasama Taktis

SURABAYA-(IDB) : Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dengan Pesawat Udara (Pesud) menjalin kerja sama taktis melalui latihan bersama TNI Angkatan Laut (AL) tahun 2013. Latihan ini dibuka oleh Pangarmatim Laksamana Muda TNI Agung Pramono, bertempat di Base Ops Pangkalan Udara Angkatan Laut (Lanudal) Juanda, Surabaya, Senin (18/11).

Asops KSAL Laksamana Muda Didit Herdiawan dalam sambutannya yang dibacakan oleh Pangarmatim mengatakan, kerja sama antara pesawat udara dan KRI harus selalu terjalin secara optimal guna pencapaian tugas pokok TNI AL selaku komponen utama pertahanan negara di laut. 

Menurutnya, pesawat udara sebagai kepanjangan tangan KRI, menuntut pengawak yang berkualitas dan profesional serta siap melaksanakan tugas operasi laut dimanapun dan kapanpun, baik dalam situasi damai maupun perang. Dalam rangka mewujudkan personel pengawak yang profesional serta berkualitas, maka perlu diselenggarakan latihan kerja sama taktis antara pesawat udara dan KRI TNI Angkatan laut tahun 2013.

Menurut Didit, rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan awak pesawat udara serta terintegrasinya kerja sama taktis antara pesawat udara dan KRI dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional.

Adapun, materi latihan terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pelajaran di kelas (klasikal) dan praktik lapangan. Materi klasikal meliputi pengenalan pesawat udara TNI AL, pengenalan KRI, pengenalan Pangkalan Udara TNI AL, Taktik penerbangan TNI AL, Air Joining Procedure, komunikasi taktis Heli Deck Party, pengenalan Naval Aviaton Combat Simulator, dan tactical game NACS. Sedangkan, latihan praktik yakni kerja sama taktis antara KRI dan pesawat udara TNI AL.

Latihan ini berlangsung selama lima hari, 18-22 November 2013 bertempat di Ruang Briefing Naval Aviation Combat Simulator dan Alur Perairan Barat Surabaya (APBS). Pelaku latihan yaitu satu kapal perang jenis Eskorta, Wing Udara 1 dan Lanudal Juanda.

Unsur latihan diantaranya satu KRI jenis Sigma, lima Pesud terdiri dari satu Pesud Patroli Maritim CN-235, satu Pesud NC-212 Casa, dua Pesud N-22/24 Nomad dan satu BO-105 Bolkow.

Didit menambahkan, aspek yang mendorong dilaksanakannya latihan ini adalah belajar dari pengalaman sejarah dimana peran pesawat udara dalam operasi laut mulai terbukti keampuhannya dalam peristiwa penting pada perang Pasifik, tepatnya di pertempuran Midway pada tahun 1942. Saat itu, kekuatan armada angkatan laut Amerika Serikat dan Jepang tidak pernah bertemu atau saling berhadapan.

“Kerugian yang sangat besar dialami oleh angkatan laut Jepang dengan tenggelamnya armada kapal induk mereka. Akibat serangan udara yang dilakukaan oleh pesawat-pesawat tempur yang berpangkalan di kapal induk Amerika Serikat,” katanya seperti dilansir dalam siaran pers Dinas Penerangan Koarmatim.

Sumber : Republika

BIN Dan Kemlu Rumuskan Langkah

JAKARTA-(IDB) : Juru bicara presiden, Julian Aldrin Pasha mengatakan pemerintah akan merumuskan langkah lanjut terkait isu penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia pada 2009. Ia mengatakan kemenlu dan Badan Intelijen Nasional (BIN) sedang bekerja untuk hal tersebut.

 

"Saat ini, Kemlu dan BIN sedang bekerja dan merumuskan langkah lebih lanjut sesuai perkembangan di lapangan," katanya, Senin (18/11). 

Ia mengatakan, isu penyadapan bukan kali pertama didengar dan diberitakan. Presiden pun sudah memberikan instruksi jajaran terkait khususnya kemenlu dan Badan Intelijen Nasional (BIN) untuk menelaah dan meminta klarifikasi terhadap pihak yang diduga melakukan penyadapan. 

Sebelumnya, informasi soal penyadapan terhadap Indonesia dilansir oleh AFP, Senin (18/11). informasi tersebut didasarkan pada dokumen rahasia yang dibocorkan oleh intel Amerika Serikat, Edward Snowden. Dokumen rahasia tersebut berhasil didapatkan oleh media setempat, Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan media Inggris, The Guardian. 

Dokumen tersebut menyebutkan, Presiden SBY dan sembilan orang yang masuk dalam lingkaran dalamnya menjadi target penyadapan Australia. Dokumen itu dengan jelas menyebutkan badan intelijen elektronik Australia, atau yang juga disebut Direktorat Sandi Pertahanan telah menyadap aktivitas telepon genggam SBY selama 15 hari pada Agustus 2009. 

Saat itu, Australia masih dipimpin oleh Perdana Menteri Kevin Rudd. Daftar target penyadapan Australia itu menyebut nama-nama pejabat tinggi ternama Indonesia. Mulai dari wapres Boediono, mantan wapres Jusuf Kalla, juru bicara kemenlu, menkopolhukam dan juga mensesneg. 

Sumber : Republika

Berita Foto : Pesona Kecantikan Helikopter Dauphin

BANDUNG-(IDB) : Harus diakui, helikopter AS-365N Dauphin memang cantik. Selain cantik, heli ini juga dikenal tangguh sebagai helikopter SAR. Bahkan US Coas Guard sendiri mempercayakan Dauphin, atau di AS dikenal dengan nama Dolphin, sebagai heli kuda beban dalam misi SAR. Dan kini Badan SAR Nasional akan bergabung sebagai operator helikopter Dauphin.

Satu hal lagi yang membanggakan, Eurocopter sebagai produsen juga menggandeng PT.DI untuk proses perakitan heli pesanan Basarnas. Terlihat sebuah heli dengan kode HX-3601 tengah menunggu proses pengecatan. Menurut kabar yang diterima ARC, dalam waktu dekat juga akan dilakukan uji terbang. Sebelum uji terbang itu dilakukan, mari kita nikmati bersama lekuk cantik Dauphin berikut ini.

Sumber : ARC