Penarikan Dubes RI Untuk Australia Atas Perintah SBY

JAKARTA-(IDB) : Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa menegaskan pemulangan Dubes Indonesia untuk Australia merupakan instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut Marty, penyadapan ini otomatis mempengaruhi hubungan diplomatik Indonesia dengan Australia.

"Langkah-langkah kita satu persatu terukur, jangan diremehkan, jangan dikecilkan sikap kita yang terganggu, karena kita posisi yang benar. Kita sudah lapor ke Presiden dan atas instruksi Presiden untuk memanggil dubes kita di Australia," kata Marty di Kantor Kemenlu di Pejambon, Jakarta Pusat, Senin (18/11).

Marty mengatakan Indonesia merasa diremehkan dengan penyadapan tersebut. Dia menuturkan Indonesia saat ini dalam hal ini posisinya sebagai korban dan berada dalam pihak yang benar.

"Kalau duta besar dipulangkan, bukan masalah remeh, saya kira ini masalah serius," ujar Marty.

"Kita tidak pernah mengundang masalah ini. Kita sebagai korban, jadi Australia lah yang harus menjelaskan semuanya, apa yang mereka lakukan. Kita juga ingat saat ini berada dalam posisi kuat, baik secara hukum, tatakrama internasional, jadi kita jangan terlalu bagaimana, biar tidak muncul masalah lainnya. Ini masalah bersama mari kita bersama bersama," kata Marty.

Kemarahan Indonesia makin menjadi setelah Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang merasa Australia tak merasa bersalah dan melanggar hukum terkait penyadapan tersebut. Apalagi menurut pejabat Australia, penyadapan adalah hal yang lumrah oleh negara lain. Indonesia makin diremehkan dengan pernyataan yang tak ada nilainya tersebut.

"Minggu lalu saya baca komentar Perdana Menteri Autralia, semoga saya tidak salah kutip: Pemerintah Australia merasa tidak melanggar hukum atas hal itu, mari kita buktikan. Mari kita lihat apakah itu tidak melanggar hukum," kata Marty menyindir penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia.

Sumber : Merdeka

Menlu : Apa Relevansinya Australia Sadap Ani Yudhoyono?

JAKARTA-(IDB) : Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa akan mengambil tindakan tegas terkait penyadapan yang dilakukan oleh Autralia terhadap Presiden SBY, Ibu Negara, dan sejumlah pejabat lainnya. Menurut Marty, jika penyadapan oleh Australia dianggap sebagai untuk menjaga keamanan nasionalnya, terus apa relevansi menyadap telepon Ibu negara Indonesia?

"Kan kadang-kadang isu semacam ini digunakan sebagai alasan untuk isu dan keamanan dan kedaulatan nasional Australia. Apa manfaat dan relevansi penyadapan Presiden dan ibu negara untuk alasan keamanan nasional?" kata Marty di Kantor Kemenlu di Pejambon, Jakarta Pusat, Senin (18/11).

Marty mengatakan, penyadapan ini sangat disesalkan. Hal lain yang dikemukakan Marty lainnya, apa karena Australia memiliki teknologi tinggi, terus semua informasi disadap dan diserap?

"Apa hanya karena memiliki kemampuan teknologi terus semua diserap? Silakan mereka tanya pada pemerintah Australia akan informasi yang mereka peroleh dengan cara seperti ini. Inilah yang sangat disesali," ujar Marty menjawab beberapa pertanyaan wartawan asing yang menilai Indonesia juga tahu kalau penyadapan dalam sebuah hubungan antarnegara adalah hal yang lumrah.

Dalam hal penyadapan ini, Marty mengaku, posisi Indonesia berada pihak korban. Maka menurut Marty, Indonesia akan mendengarkan penjelasan pihak Australia terlebih dahulu baru kemudian melakukan langkah-langkah lanjutan selain dengan memulangkan duta besar Indonesia di Canberra hari ini juga.

Saat ditanya apakah akan melakukan pemutusan hubungan dengan Australia. Marty tetap bersikukuh tindakan lanjutan untuk Australia setelah mendengar pandangan resmi dari Australia. Marty berjanji akan memberikan penjelasan jika ada perkembangan.

"Jangan paksa saya berandai-andai. Kita tunggu dulu tanggapan resmi dari pemerintah Australia akan hal ini. Sikap Indonesia akan tetap logis, tegas, dan terukur. Jadi silakan Australia memberikan tanggapan bijak," ujar Marty.

Australia Perlu Klarifikasi Penyadapan

Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah menegaskan Pemerintah Australia perlu mengklarifikasi isu penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pejabat Indonesia karena berpotensi mengganggu hubungan kedua negara.

"Pemerintah Australia perlu klarifikasikan hal ini ke Pemerintah Indonesia. Ini penting untuk menjernihkan suasana. Adanya berita tersebut saja sudah berpotensi mengganggu hubungan," katanya melalui pesan singkat, Senin.

Media memberitakan, intelijen Australia mencoba menguping pembicaraan telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan istrinya serta beberapa menteri.

Dokumen rahasia yang dibocorkan Edward Snowden dan diterima media penyiaran Australia Broadcasting Corporation serta harian The Guardian itu menyebutkan presiden dan sembilan orang terdekatnya menjadi  target pengintipan.

Pengungkapan tersebut muncul saat hubungan bilateral dua negara tengah meruncing terkait tudingan mata-mata sebelumnya dan isu mengenai penanganan manusia perahu yang melewati Indonesia menuju Australia.

Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan badan intelijen elektronik Australia, Defence Signal Directorate, melacak aktivitas telepon seluler Yudhoyono selama 15 hari pada Agustus 2009 saat Kevin Rudd dari Partai Buruh menjabat perdana menteri.

Dalam daftar target pengintipan tersebut juga terdapat nama Wakil Presiden Boediono yang pekan lalu berada di Australia, mantan wapres Yusuf Kalla, juru bicara bidang luar negeri, menteri bidang keamanan serta menteri komunikasi dan informasi.

ABC melaporkan salah satu dokumen itu berjudul "3G impact and update" yang memetakan upaya intelijen Australia untuk mengimbangi pertumbuhan teknologi 3G di Indonesia dan seluruh kawasan Asia Tenggara.

Ada sejumlah pilihan pemintasan dan direkomendasikan untuk memilih salah satunya untuk diaplikasikan kepada target --dalam hal ini pemimpin Indonesia, demikian ABC.

Sumber : Merdeka

Pemerintah Panggil Pulang Dubes RI Di Australia

JAKARTA-(IDB) : Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto memberikan tanggapan mengenai dugaan penyadapan oleh mata-mata intelijen Australia terhadap sejumlah pejabat tinggi Indonesia termasuk Presiden SBY.

 

"Terkait berita penyadapan di media Australia. Kemenko Polhukam melalui Kemlu akan menghubungi Menlu Australia Julie Bishop menyampaikan bahwa isu itu adalah hal yang akan membawa dampak tidak baik terhadap hubungan bilateral, Indonesia dan Australia," kata Djoko dalam keterangannya, Senin (18/11/2013).

Selain itu, pemerintah Indonesia juga meminta Australia menyampaikan official and public explanation dan komitmen tidak akan mengulangi hal tersebut.

"Terkait hal tersebut Kemlu akan memanggil Dubes RI di Canberra ke Jakarta untuk "konsultasi"," kata Djoko Suyanto.

Selain itu, menurut dia, pemerintah diminta mengkaji kerja sama pertukaran informasi antar pemerintah RI dan Australia , termasuk penugasan pejabat Australia di Kedubes Australia di Jakarta.

"Mereview seluruh kerja sama pertukaran informasi dan kerja sama lainnya dengan Australia," kata Djoko.

Sebelumnya diberitakan Badan mata-mata Australia menyadap telepon Presiden SBY, Ani Yudhoyono istrinya, dan sejumlah menteri dalam kabinet SBY. Demikian laporan sejumlah media asing dari sejumlah dokumen rahasia yang dibocorkan whistleblower asal AS, Edward Snowden, yang berada di tangan Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan harian Inggris The Guardian.

Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa badan intelijen elektronik Australia, Defence Signals Directorate, melacak kegiatan Yudhoyono melalui telepon genggamnya selama 15 hari pada Agustus 2009, saat Kevin Rudd dari Partai Buruh menjadi Perdana Menteri Australia.

DPR Dukung Penarikan Dubes RI DI Australia

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Agus Gumiwang Sasmita mendukung keputusan pemerintah Indonesia menarik duta besarnya dari Australia.

Tak hanya kepada Australia saja, sikap tegas pemerintah itu harus ditunjukkan juga kepada Amerika Serikat, kata Agus Gumiwang.

"Komisi I DPR RI mendukung kebijakan pemerintah yang memanggil pulang sementara Dubes RI di Canberra. Keputusan yang sama perlu juga diambil terhadap Amerika Serikat," kata Agus di Gedung DPR RI di Jakarta, Senin.

Ia menilai keputusan pemerintah Indonesia menarik duta besarnya untuk Australia adalah dalam rangka menegakkan harkat dan martabat bangsa.

"Keputusan pemerintah RI ini selain memang untuk mendudukan permasalahan secara proporsional, juga dilakukan dalam rangka menjaga martabat dan kewibawaan Republik Indonesia," sebut Agus.

Komisi I juga mendukung pemerintah dalam melakukan upaya evaluasi hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia.

"Hubungan bilateral antara RI dan Australia, termasuk didalamnya me-review semua kerjasama antara kedua negara dan keberadaan Kedubes RI di Canberra," ujar dia.

Politisi Golkar itu mengatakan, sinyalir praktik penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia adalah yang sangat penting, dan itu tidak pernah dijawab secara resmi oleh pemerintah Australia, sehingga menimbulkan kesan bahwa penyadapan itu memang betul dilakukan

"Penyadapan yang dilakukan oleh negara sahabat adalah sangat tidak etis dan melanggar konvensi international," ujarnya.

Sumber : Tribunnews

Soal Penyadapan Australia, SBY Diminta Bersikap Keras

JAKARTA-(IDB) : Kabar penyadapan telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) oleh Australia sebagaimana diungkapkan Edward Snowden, pembocor dokumen intelijen Amerika Serikat cukup mengangetkan.

 

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyatakan sejak isu penyadapan terhadap pejabat Indonesia oleh Amerika dan Australia muncul, pihaknya sudah meminta Presiden bersikap.

"Kemarin Snowden bilang kalau Australia menyadap pembicaraan SBY. Kalau Presisen tidak bereaksi, bisa saja Snowden menyadap hal-hal penting lainya, misalnya soal Pemilu, atau soal Century," kata TB Hasanuddin di Gedung DPR RI, Senin (18/11).

Menurutnya, Snowden itu orang pintar yang punya keahlian di bidang informasi dan teknologi serta intelijen. Menyikapi penyadapan ini, TB Hasanuddin meminta SBY bisa bersikap keras.

"Presiden bisa bersikap keras, meminta penjelasan atau meminta pengembalian Dubes-nya. Pemerintah harus protes keras, tapi bentuk protes kerasnya seperti apa nanti kan bisa dibicarakan pemerintah," jelasnya.

Dikatakan TB Hasnuddin, jika Indonesia tidak melakukan protes keras kepada Pemerintah Australia, nantinya di masa depan mereka bisa leluasa melakukan penyadalan kembali. Sebab, sekarang saja Australia sudah berani menyadap telepon pribadi Presiden SBY.

Sumber : JPNN

Pembentukan Divisi III Marinir Di Sorong

Latihan Perang Marinir

JAKARTA-(IDB) : TNI Angkatan Laut sedang mempersiapkan kelengkapan sarana untuk pengembangan pasukan Korps Marinir divisi ketiga di Sorong, Papua untuk menjaga kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan dengan Papua Nugini. Secara bertahap 15 ribu prajurit Marinir ditempatkan di Sorong, untuk mendukung keamanan dan pertahanan komando wilayah laut timur.

“Kita akan membangun sebuah divisi ketiga Korps Marinir di Sorong. Saat ini tengah disiapkan sarana dan prasarananya,” ujar Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Marsetio usai peringatan HUT Korps Marinir ke-68, di Lapangan Apel Hartono Kesatrian Marinir, Cilandak, Jakarta, Jumat (15/11/2013).

TNI AL masih mempersiapkan kebutuhan alutsistanya berikut pangkalan, termasuk markas divisi, brigade, dan batalyon bagi pasukan Koprs Marinir. “Sebagian sudah jadi. Mudah-mudahan pada 2014 sudah mulai efektif,” tegas Marsetio.

Alutsista yang akan disiapkan untuk pengembangan Korps Marinir di Sorong, antara lain: tank amfibi BMP-3F dari Rusia yang rencananya tiba pada akhir 2013 ini, Kendaraan lapis baja dari Korea Selatan tahun 2014, Panser BTR-4, MLRS serta kendaraan perintis untuk kelengkapan batalyon lain yang berada di jajaran Marinir.

BMP-3F. Marinir

“Pimpinan TNI AL berjanji akan selalu mendukung penuh persenjataan Korps Marinir,” tambah KSAL. Pasukan yang ditempatkan di Sorong merupakan Pasmar-3, yang akan dilengkapi dengan alutsista mamadai.

Pembangunan markas komando sudah dilaksanakan sejak 2012 lalu, dan sesuai target pada tahun 2013 ini pembangunan sarana dan prasarana Divisi III telah selesai. Selain pembangunan markas komando, di kompleks KM 16, juga akan dibangun barak-barak Marinir, perumahan untuk anggota dan fasilitas penunjang lainnya.

Saat ini mabes TNI AL tinggal menunggu Peraturan Presiden turun, yang diperkirakan terbit pada awal 2014. Sambil menunggu perpres tersebut, TNI AL terus melengkapi kebutuhan alutsista terbaru.

 

Kasal Laksamana Marsetio mengatakan, pembentukan Divisi III Marinir di Sorong Papua sudah menjadi kebutuhan pokok. Saat ini Marinir baru memiliki setingkat tiga brigade, yaitu di Surabaya, Jakarta dan Lampung. 

 Sementara tugas Marinir menjangkau seluruh Indonesia, terlebih untuk pengamanan pulau terluar yang tidak berpenghuni, menjadi kewajiban Marinir.

Untuk wilayah Indonesia bagian timur, kekuatan Marinir masih dirasakan kurang karena baru ada kekuatan setingkat satu batalyon. Dengan kekuatan tersebut dinilai tidak cukup ideal untuk mengamankan wilayah Papua yang luas.

Selain di Sorong, juga dibangun satu batalyon infanteri-10 Korps Marinir di Pulau Setoko, Batam, Kepulauan Riau.

Sumber : JKGR

Australia Intens Sadap Pembicaraan Telepon Pribadi SBY

SYDNEY-(IDB) : Lembaga intelijen Australia dikabarkan telah menyadap pembicaraan telepon antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan lingkaran dekatnya. Hal itu terungkap dari bocoran dokumen Edward Snowden, bekas kontraktor Badan Keamanan Amerika Serikat (NSA) seperti diberitakan harian The Age di Australia, hari ini.

The Age menulis dokumen itu bakal meningkatkan ketegangan antara Indonesia dengan Australia. Dilaporkan bahwa telik sandi di negeri Kanguru itu berupaya mendengarkan percakapan pribadi melalui telepon antara SBY dengan istri, penasihat terdekat dan para menterinya.

Berdasarkan dokumen yang dibuat November 2009, lembaga intelijen Australia yang menyadap pembicaraan SBY dengan orang-orang dekatnya adalah Defense Signal Directorat (DSD) dan Departemen Pertahanan. Target penyadapan di antaranya Wakil Presiden Boediono yang belum lama ini mengunjungi Australia, Ibu Negara Ani Yudhoyono.

Selain itu, penyadapan juga meliputi pembicaraan SBY dengan Dino Patti Djalal yang kala itu masih menjadi Juru Bicara Kepresidenen urusan Luar Negeri. Hatta Rajasa pun juga masuk dalam sadapan Australia itu.

Dalam documen berklasifikasi Top Secret itu, DSD menulis laporan bertitel ''IA Leadership Targets + Handsets'' yang berisi nomor-nomor telepon SBY dan lingkaran dekatnya yang musti disadap. Salah satu detail pembicaraan yang diungkap misalnya dalam laporan bertitel "Indonesia Presiden Voice Events" selama 15 hari pada November 2009, lengkap dengan grafis panggilan telepon Nokia yang digunakan Presiden SBY.

Namun, Perdana Menteri Australia, Tony Abbot menolak berkomentar tentang laporan itu. "Pemerintah tidak pernah berkomentar khusus tentang masalah-masalah intelijen. Sudah menjadi tradisi panjang politik persuasi kedua negara dan saya tak ingin mengubahnya," ucapnya.

Pekan lalu, Wapres Boediono dalam lawatannya ke Canberra, menyatakan bahwa masyarakat Indonesia sangat concern dengan pemberitaan tentang penyadapan terhadap para pejabat Indonesia.  Menurutnya, harus ada sistem agar informasi inteljen dari masing-masing pihak tidak digunakan oleh pihak lain.

PM Abbot: Tugas Saya adalah Melindungi Australia

Perdana Menteri (PM) Australia Tonny Abbot mengatakan, sebagaimana dilakukan pemerintahan di negara lain, Australia juga melakukan pengumpulan informasi di sejumlah titik. Informasi tersebut bisa saja digunakan oleh negara lain. Namun ia menegaskan, tidak akan melakukan sesuatu yang bisa merusak hubungan baik dengan Indonesia.

 

Penegasan itu disampaikan PM Tonny Abbot di depan sidang parlemen di negaranya, Senin (18/11) ini, untuk menjawab pertanyaan anggota parlemen dari Melbourne Green Party, mengenai berita penyadapan intelijen Australia terhadap percakapan telepon Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2009 lalu.

PM Abbot menegaskan, pemerintahnya tidak akan pernah memberikan komentar terkait masalah-masalah intelijen itu. “Ini telah menjadi tradisi pemerintah, dan saya tidak berniat mengubah itu hari ini,” kata Abbot seperti yang dilansir di situs resmi Setkab.

Menurut PM Abbot, Pemerintah Australia menggunakan semua sumber daya yang tersedia, termasuk informasi untuk membantu negara sahabat dan sekutu, bukan untuk menyakiti. “Tugas pertama saya adalah melindungi Australia dan memajukan kepentingan nasional,” tegas Abbot.

Konsisten dengan tugas tersebut, menurut PM Australia itu, ia tidak akan pernah mengatakan atau melakukan sesuatu yang bisa merusak hubungan kuat dan kerjasama yang erat dengan Indonesia. “Hubungan kami yang paling penting, saya bertekad membina agar tumbuh kuat dalam bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang,” kata Abbot.

Sebelumnya, informasi soal penyadapan terhadap Indonesia dilansir oleh AFP, Senin (18/11). informasi tersebut didasarkan pada dokumen rahasia yang dibocorkan oleh whistleblower asal AS Amerika Serikat, Edward Snowden. Dokumen rahasia tersebut berhasil didapatkan oleh media setempat, Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan media Inggris, The Guardian.

Dokumen tersebut menyebutkan bahwa Presiden SBY dan sembilan orang yang masuk dalam lingkaran dalamnya menjadi target penyadapan Australia. Lebih lanjut, dokumen itu dengan jelas menyebutkan bahwa badan intelijen elektronik Australia, atau yang juga disebut Defence Signals Directorate telah menyadap aktivitas telepon genggam Presiden SBY selama 15 hari pada Agustus 2009 lalu. Saat itu, Australia masih dipimpin oleh Perdana Menteri Kevin Rudd.

Daftar target penyadapan Australia itu menyebut nama-nama pejabat tinggi ternama Indonesia. Mulai dari Wakil Presiden Boediono, kemudian mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Menko Polhukam dan juga Mensesneg.

ABC melaporkan bahwa salah satu dokumen rahasia tersebut berjudul '3G impact and update' yang berisi grafik upaya intelijen Australia untuk mengimbangi teknologi 3G yang digunakan Indonesia dan sejumlah negara kawasan Asia Tenggara lainnya.

Terdapat juga daftar sejumlah orang yang menjadi target penyadapan. Bahkan intelijen Australia memiliki rekomendasi untuk memilih salah satu nama tersebut dan menjadikannya target penyadapan, dalam kasus ini adalah kepala negara Indonesia.

Ini Daftar Nama Pejabat Indonesia dalam Sadapan Australia

Directorate Signal Defense (DSD) Australia dikabarkan telah menyadap pembicaraan telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan lingkaran dekatnya. Dari dokumen bocoran Edwad Snowden yang dimuat harian The Guardian itu terungkap bahwa sejumlah nama yang disadap memang memiliki posisi penting.

 

Secara rinci, DSD menulis daftar nama pejabat Indonesia yang disadap mulai semester kedua 2007, lengkap dengan merek handphone yang disadap. Misalnya, dari sejumlah nama pejabat tinggi, diketahui baru Boediono dan Dino Patti Djalal yang sudah menggunakan BlackBerry. Lainnya masih menggunakan Nokia yang kala itu begitu populer.

Lantas siapa saja yang disadap DSD? Dalam laporan bertitel "IA Ladership Targets + Handsets" diketahui bahwa Presiden SBY ada di nomor pertama daftar sadapan. Selanjutnya ada nama Ibu Negara Kristiani Herawati atau yang lebih dikenal dengan panggilan Bu Ani. Keduanya diketahui menggunakan gadget Nokia E90-1.

Nomor ketiga dalam daftar sadapan itu adalah Boediono dengan BlackBerry Bold 9000. Nomor empat dalam daftar sadapan adalah Jusuf Kalla dengan handphone Samsung SGH-Z370.

Kemudian nama Dino Patti Djalal yang kala itu menjadi Juru Bicara Kepresidenan untuk urusan luar negeri menempati urutan kelima. Dari dokumen DSD itu diketahui bahwa Dino menggunakan BlackBerry Bold 9000.

Di urutan keenam ada Andi Mallarangeng yang kala itu masih Juru Bicara Kepresidenan untuk dalam negeri. Pria yang belakangan jadi Menteri Pemuda dan Olahraga itu diketahui menggunakan handphone Nokia E71.

Sedangkan Hatta Rajasa yang kala itu menjadi Menteri Sekretars Negara ada di nomor urut tujuh dalam daftar pejabat yang disadap DSD. Hatta menggunakan handphone Nokia E90-1.

Menteri Keuangan kalau itu, Sri Mulyani juga masuk dalam daftar nama yang disadap. Berada di urutan kedelapan dalam daftar nama versi DSD, Sri Mulyani diketahui menggunakan handphone Nokia E90-1.

Selanjutnya Widodo AS yang kala itu menjadi Menkopolhukam masuk dalam daftar sadapan di urutan sembilan. Mantan Panglima TNI AL itu menggunakan handphone Nokie E66.

Sedangkan di urutan sepuluh daftar sadapan adalah Sofyan Djalil yang kala itu menjadi menteri BUMN. Sofyan diketahui menggunakan handphone Nokia E90-1.

Sumber : JPNN

Jerman Luncurkan UAS Sagitta Pada 2015

MUNICH-(IDB) : Setelah pengembangan dan pengujian elemen inti dari "Sagitta", UAS (Unmanned Aerial Systems) desain Jerman, kini program memasuki tahap integrasi dan pengujian selama dua tahun, yang puncak uji terbangnya akan terjadi pada 2015. 
Proses pengintegrasian berlangsung di Cassidian Military Air Systems Center Manching, dekat Munich, Jerman. Selanjutnya, penelitian akan terfokus pada sayap terbang berekornya yang memiliki lebar 12 meter. Demonstrator (purwarupa) Sagitta pertama kali dibangun dalam skala yang lebih kecil yaitu 1:4 dan ujian pertamanya menembus angin telah berhasil dilewati.

Setelah 2 tahun mengerjakan desain secara intens, bagian pertama dari struktur serat karbonnya yang sangat ringan sekarang dalam produksi, dan perakitan komponen avionik dan peralatan lainnya juga sudah dimulai. Proses integrasi kemungkinan akan memakan waktu 1 tahun, dan akan selesai pada akhir 2014 untuk selanjutnya uji coba terbang.

"Sagitta merupakan contoh sempurna dari kerjasama yang baik antara industri, lembaga penelitan dan perguruan tinggi di bidang high-tech dan penelitian yang berorientasi ke masa depan," kata Aimo Buelte, Kepala Riset & Teknologi di Cassidian. "Tujuan dibangunnya Sagitta adalah untuk meningkatkan pengetahuan kami tentang Unmanned Aerial Systems, karena UAS adalah masa depan penerbangan," tambah Aimo.

Program pembangunan bersama UAS Sagitta ini terdiri dari tujuh bidang pengembangan, yaitu: desain awal pesawat, aerodinamika, flight control system, komunikasi dan pengolahan data, flight control yang berbasis vision dan kemampuan air refueling, bahan dan struktur, dan flight control otonom, simulasi dan sistem integrasi. Proses pengembangan yang juga mencakup pembuatan demonstrator Sagitta bertujuan untuk memverifikasi keabsahan dan kelayakan hasil penelitian teoritis.

Sumber : Artileri