Artikel : Radar Pasif

Apakah yang dimaksud Radar Pasif? Mengapa sering disebut sebagai sistem radar yang mampu menjejak pesawat “siluman” (stealth)?

       

ANGKASA-(IDB) : Radar (Radio Detecting And Ranging) adalah sebuah peralatan elektronik yang umumnya digunakan untuk memantau suatu wilayah udara untuk kepentingan pengamatan dan pengendalian lalu lintas udara. Meskipun demikian radar juga digunakan untuk keperluan pengamatan cuaca, lalu lintas kapal laut dan bahkan mengamati kecepatan lalu lintas darat.

Prinsip kerja radar konvensional adalah memancarkan gelombang radio ke angkasa dan menangkap kembali pantulan akibat mengenai benda terbang. Besarnya sinyal pantulan dikenal dengan nama Radar Cross Section (RCS). Pesawat terbang konvensional akan menghasilkan RCS sesuai ukurannya, namun pada pesawat modern, khususnya pesawat militer generasi terkini memiliki nilai RCS kecil atau bahkan sangat kecil sehingga sulit terdeteksi radar konvensional sehingga disebut pesawat “Siluman”.

Kemampuan menjadi “Siluman” atau Stealth ini dihasilkan oleh pengembangan teknologi airfoil/airframe, material dan avionik pesawat. Teknologi airfoil/airframe menggunakan desain bentuk yang mengurangi pantulan radar. Teknologui material menggunakan penyerapan gelombang radar sehingga mengurangi pantulan sampai tidak memantul sama sekali.

Tehnologi avionik yang mengurangi pancaran elektromagnetik atau mengganggu pancaran elektromagnetik lawan. Jika teknologi ini digunakan pada pesawat tak berawak (UAV) maka akan sangat ampuh, ukuran UAV yang kecil dan tidak tertangkap radar akan menyulitkan untuk mengantisipasi ancaman, terelbih bila pesawat UAV memiliki kemampuan penyerang di samping pengintai berkemampuan tinggi.

Untuk menghadapi pesawat-pesawat yang sulit dideteksi maka dikembangkan peralatan “penjejak pasif” (passive sensor) atau radar pasif. Cara kerjanya adalah dengan menerima semua frekuensi elektromagnetik yang dipancarkan oleh pesawat dan UAV.  Meliputi gelombang komunikasi, data link, radar altimeter, radar cuaca, radar early warning, radar deteksi, peralatan navigasi, transponder IFF, GPS, ADSB, dan aneka pancaran gelombang elektromagnetik yang terpancar atau diterima oleh pesawat tadi.

Diketahui prinsip radar pasif yang menggunakan 3-4 peralatan sensor penerima pada suatau jarak tertentu sanggup menggunakan prinsip triangulasi untuk menentukan posisi, ketinggian, kecepatan dan arah pergerakan sasaran yang di deteksi. Dengan makin canggihnya teknologi maka radar pasif  makin peka dan makin canggih. Peralatan ini bisa menjadi alat deteksi, alat analisis, dan pengumpul data elektronis. Bisa menjadi alat Electronic Intelligent, Electronic Support Measures, dan Signal Intelligence. 

Keuntungan menggunakan radar pasif adalah antara lain mampu mendeteksi sasaran secara tiga dimensi pada jarak 400-600 km tanpa diketahui sasaran (senyap) karena tidak memancarkan sinyal  radar, mampu juga mendeteksi emisi di daratan dan lautan secara senyap, handal terhadap jammer, bekerja secara rahasia, relatif murah dan mudah dirawat, mudah diintegrasikan, mudah dilakukan alih teknologi, serta sangat ampuh bila digabungkan dengan sensor radar pertahanan udara aktif yang sudah ada.

Kemampuan pertahanan udara yang mengandalkan radar aktif akan sangat terdongkrak dengan dilengkapi sistem radar pasif, sehingga tidak saja pesawat konvensional bisa lebih mudah tertangkap radar namun juga pesawat non konvensional berkemampuan stealth, termasuk pesawat tanpa awak dan rudal jelajah bisa terdeteksi dan bisa dilumpuhkan sedini mungkin.

Sumber : Angkasa

Cyber War : Website Bareskrim Disable, Kemenhumkan Mati Total

JAKARTA-(IDB) : Anonymous Indonesia lewat akun Twitternya @AnonNewsIndo memastikan website Bareskrim Mabes Polri yang beralamat di http://bareskrim.polri.go.id bukan diretas oleh hacker Australia pada 9 November seperti diduga semula.

"Website tersebut memang sudah disable sejak 31 Juli," ungkapnya melalui linimasanya, Senin (11/11).

Dalam sebuah forum hacker, seorang peretas Indonesia membenamkan bahwa website tersebut bukannya down, tetapi disable sejak akhir Juli dan dilakukan oleh peretas Indonesia.

"Itu dilakukan peretas Indonesia karena didorong ucapan Sutarman, Kapolri saat ini," tuturnya.

Namun, tidak semua hacker mengetahui kalau website Bareskrim Polri sudah disable sejak lama, dan beberapa di antaranya mengaku kaget.

Dalam perkembangan terkini, hacker Indonesia diketahui masih membombardir target tunggal, http://asd.gov.au. Sejumlah hacker mengaku sulit menembus situs tersebut karena diduga pihak Australia yang menggandakan keamanannya.

 Hacker Australia rontokkan situs Kemenkumham RI 

Perang cyber antara Australia vs Indonesia seakan tak terhindarkan lagi. Keduanya saling menghimpun pasukannya dan menyerang tiada henti.

Setelah menewaskan situs penting Australia http://asis.gov.au, hacker Indonesia saat ini tengah menembak sasaran-sasaran penting lainnya, yaitu http://asd.gov.au dan http://defence.gov.au.

Berdasarkan pemantauan merdeka.com, hacker Indonesia susah menembus kedua website yang dimaksud, diduga pihak Australia telah menggandakan keamanannya pada website-website strategis.

Belum juga berhasil meretas situs pemerintah Australia lainnya, Indonesia kebobolan dengan dimatikannya situs Kementerian Hukum dan HAM oleh hacker Australia.

Setelah kemarin ramai mencuat isu diretasnya situs Bareskrim dan Polri, sejak beberapa saat lalu terlihat bahwa situs Kementerian Hukum dan HAM tidak bisa diakses alias down. Bahkan situs ini dinyatakan down 100 persen atau 404 Not Found.

Memang belum ada informasi mengapa situs ini tiba-tiba down. Namun jika melihat sejak kapan jatuhnya situs ini, hal itu hampir berbarengan dengan dimulainya serangan malam hacker Indonesia terhadap situs-situs Australia.

Berdasarkan www.status.ws, situs Kementerian Hukum dan HAM yang beralamat di www.kemenkumham.go.id jika dibuka mendapat pesan 502 bad gateway. 502 bad gateway itu artinya ada suatu yang salah dengan server di mana situs ini ditempatkan.

Menurut Pengamat Telematika, Heru Sutadi, di saat perang siber atau cyber war seperti yang terjadi sekarang ini, yang perlu diwaspadai dan jadi perhatian adalah serangan balik, artinya Indonesia sudah harus siap menghadapi cyber war yang terjadi. "Ini merupakan warning bagi seluruh situs pemerintahan dan militer untuk menjaga sistem informasi dan komunikasi secara aman. Back up semua data, dan siapkan tim yang memantau detik per detik situs setidaknya sampai warning ini dicabut, sehingga bila ada serangan dapat segera ditanggulangi," harap Heru.

Dikatakannya, perang cyber ini laksana bermain bola. "Jika hacker-hacker itu menyerang situs negara lain, ibarat bermain sepak bola, back dan kiper juga harus siap. Sebab jika penyerang gagal, dan terjadi serangan balik, maka kita sendiri yang akan kebobolan habis-habisan. Apalagi diketahui, situs-situs pemerintah dan militer di Indonesia sendiri tidak terlalu kuat dan sudah sering juga dijebol hacker," kata Heru.

 Pemerintah kita lembek! 

Serangan yang dilakukan oleh hacker Indonesia terhadap situs pemerintahan di Australia disebut sebagai dampak dari kemarahan atas perilaku penyadapan yang dilakukan negeri kanguru tersebut. Selain itu, hal ini juga menunjukkan kalau pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa terkait hal ini.

Ternyata, pernyataan ini pun didukung oleh Anonymous Indonesia. Dalam sebuah tweet yang dilontarkan akun Anon_Indonesia, Anonymous cabang tanah air ini menyoroti lemahnya diplomasi Republik Indonesia terhadap negera di sebelah tenggaranya tersebut.

Dalam tweet yang lansir sekitar pukul 16:00 WIB itu, Anonymous Indonesia memberikan salah satu contoh lemahnya diplomasi antara kedua belah negara. Contohnya adalah pemberian grasi terhadap Schapelle Leigh Corby, perempuan Australia yang ketahuan menyelundupkan narkoba ke Indonesia.

"saya ga yakin pemerintah berani serius soal penyadapan australia thd indonesia sebab sebelumnya presiden kita saja memberi grasi thd corby," tulis @Anon_indonesia.

Anonymous Indonesia sendiri kemudian menganggap bahwa pemerintah saat ini sudah tak memiliki kekuatan sama sekali untuk menghadapi Australia. Mereka menyangsikan akan adanya tindakan nyata dari pemerintah terkait isu ini.

"belum nangkap ya maksd saya? maksd saya koar2 keras pemerintah kita thd penyadapan australia itu hanya sebatas 'sinetron'," sambungnya.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa secara terpisah membantah Indonesia lemah dalam memprotes aksi penyadapan yang dilakukan Amerika dan Australia. Jika terbukti kedua negara itu menyadap, maka Indonesia akan memprotes keras.

"Tidak ada yang lembek dalam kita menyatakan sikap menentang. Kita menyatakan protes keras," kata Marty di sela-sela acara Bali Demokrasi Forum (BDF) di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/11).

Menurut dia, ketegasan Indonesia salah satunya telah ditunjukkan dengan keputusan mengkaji ulang kerja sama pertukaran informasi dengan negara-negara tertentu. Indonesia juga menjadi negara yang mensponsori upaya resolusi PBB terkait masalah ini.

 Hacker Indonesia 'dimanfaatkan' dalam serangan ke Australia 

Selain mengkritisi kemampuan diplomasi pemerintah Indonesia terhadap Australia, Anonymous Indonesia juga menganggap serangan cyber yang terjadi sekarang ini adalah settingan.

Hal ini dijelaskannya dalam akun Twitter Anonymous Indonesia di @Anon_indonesia. Dalam kicauannya, Anonymous Indonesia menyatakan bahwa bisa jadi serangan yang terjadi saat ini ke situs-situs Australia akibat adanya hasutan yang diberikan kepada hacker kroco.

"nah krn pemerintah ga punya kekuatan thd australia makanya mereka provokasi hacker2 kroco group anonymous buat maju merusuh web australia," tulis Anonymous Indonesia.

Menurut pantauan merdeka.com sendiri, memang sebelum didukung oleh Anonymous jaringan global, serangan yang dilakukan hacker Indonesia terkesan sporadis dan tanpa sasaran yang jelas. Tercatat, situs-situs yang berhasil dihack oleh hacker nasional memang sangat banyak, bahkan angkanya bertambah terus hingga kini. Namun, dari sekian situs tersebut, tak ada yang memberikan dampak besar buat stabilitas dunia maya negeri kanguru tersebut.

Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan apa yang terjadi pada perang cyber antara hacker Indonesia lawan Bangladesh akhir Juli lalu. Saat itu, Hacker Indonesia klaim kuasai istana presiden Bangladesh.

Baru setelah munculnya dukungan dari komunitas hacker global termasuk Anonymous Australia, satu per satu situs pemerintahan negeri kanguru tersebut bobol. Salah satu yang fenomenal tentu adalah runtuhnya situs intelijen Australia, asio.gov.au.

Sumber : Merdeka

Penjelasan KASAD Soal Jatuhnya Helikopter TNI

MAGELANG-(IDB) : KASAD, Jenderal TNI Budiman mengatakan, berdasarkan laporan sementara tim investigasi, Heli M-17 jatuh 10 meter sebelum mendarat di kawasan Malinau, Kalimantan Utara.

"Laporan sementara yang disampaikan kepada saya, tetapi ini belum pada kesimpulan, helikopter itu sebetulnya sudah 10 meter sebelum mendarat kemudian tertiup hempasan angin yang cukup kuat sehingga oleng dan tidak seimbang, kemudian baling-baling mengenai pohon terdekat dan berakibat tergulingnya pesawat ke dalam jurang," katanya di Magelang, Senin (11/11).

Ia mengatakan hal tersebut usai upacara Wisuda Purnawira Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat 2013 di Akademi Militer Magelang.

KASAD menuturkan, kondisi hari ini seluruh jenazah korban Heli M-17 sudah dievakuasi, sedangkan yang luka berat satu korban sudah dibawa ke RSPAD Jakarta dan lima korban lain di RS Tarakan.

"Untuk identifikasi telah dilaksanakan semalam dan secara bagian utama sudah diketahui orang perorang, tetapi untuk yang lainnya masih terus dilaksanakan," katanya.

Budiman berujar, menjadi suatu pertimbangan ke depan untuk pemanfaatan Heli MI-17, digunakan untuk landasan atau helipet yang mempunyai area yang cukup luas dan yang diperkirakan tidak ada angin kencang.

Ditanya apakah kecelakaan heli tersebut karena faktor cuaca, ia mengaku belum bisa menyimpulkan. "Laporan sementara yang saya terima terakhir dari tim investigasi yang bisa menanyakan kepada saksi bahwa kejadiannya seperti yang saya sampaikan," katanya.

Ia menuturkan, untuk mendapatkan kesimpulan perlu mengumpulkan para ahli dibidangnya. Mudah-mudahan pada pekan depan sudah bisa mendapatkan kesimpulan.

Helikopter MI-17 Terempas Angin 10 Meter Sebelum Mendarat

KSAD Jenderal TNI Budiman mengatakan berdasarkan laporan sementara tim investigasi helikopter MI-17 jatuh 10 meter sebelum mendarat di kawasan Malinau, Kalimantan Utara.

"Tetapi ini belum pada kesimpulan, helikopter itu sebetulnya sudah 10 meter sebelum mendarat kemudian tertiup hempasan angin yang cukup kuat sehingga oleng dan tidak seimbang. Kemudian baling-baling mengenai pohon terdekat dan berakibat tergulingnya pesawat ke dalam jurang," katanya di Magelang, Senin (11/11).

Ia menuturkan kondisi hari ini seluruh jenazah korban Heli M-17 sudah dievakuasi. Sedangkan yang luka berat satu korban sudah dibawa ke RSPAD Jakarta dan lima korban lain di RS Tarakan.
"Untuk identifikasi telah dilaksanakan semalam dan secara bagian utama sudah diketahui orang per orang. Tetapi, untuk yang lainnya masih terus dilaksanakan," katanya.

Teknologi Helikopter MI-17 Sudah Diserap Indonesia

Kecelakaan Helikopter MI 17 milik TNI AD belum bisa diduga penyebabnya. Meski produksi Rusia, namun teknologi helikopter militer tersebut sudah sepenuhnya diserap oleh Indonesia.

Kepala Penerangan Mabes TNI AD, Laksamana Muda Iskandar Sitompul mengatakan, pihaknya tentu sudah menyiapkan pengoperasian, onderdil, bahkan pilot dan teknisi pesawat itu. Mereka sempat disekolahkan ke Rusia untuk mempelajari teknologinya.

“Jadi saat heli itu beroperasi di Indonesia, tentunya sudah tidak ada masalah terkait teknis maupun penerbangnya. Apalagi ini pesawat baru,” kata Iskandar pada Republika saat dikonfirmasi, Senin (11/11).

Dia mengakui, memang ini bukanlah peristiwa pertama kalinya, karena saat berada di Papua, helikopter tersebut pernah melakukan pendaratan darurat, namun lantaran kondisi cuaca yang ekstrem.

Kemudian di Jakarta belum lama ini, pintu pesawat sempat terjatuh hingga menimpa rumah dan kendaraan. Menurut dia, hal itu disebabkan kesalahan penerjun yang secara sengaja mencongkel baut dan pengerat pintu helikopter.

“Kalau yang sekarang, kami belum mau memastikan apa penyebabnya. Sebab, masih menunggu hasil investigasi,” ujar dia.

Secara umum, MI 17 merupakan armada yang dinilai canggih, bahkan banyak negara yang memanfaatkan jenis tersebut. Menurut dia, dugaan sementara seperti power mesin yang mendadak mati, belum bisa dijadikan acuan penyebab kecelakaan.

Investigasi sendiri, kata Iskandar, masih dalam proses. Paling cepat, hasilnya baru keluar setelah tiga hari, bahkan bisa mencapai dua pekan. Dia menambahkan, tim yang melakukan pemeriksaan pun baru on location.

“Nanti hasil investigasi, kami akan melakukan pengecekan terhadap heli. Kalau memang tidak ada masalah, maka MI 17 tetap akan beroperasi,” katanya.

Sebelumnya, Helikopter MI-17 milik TNI AD jatuh di Maliau, perbatasan Kalimantan Utara dan Malaysia. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu (9/11) itu menyebabkan 13 orang meninggal, diantaranya empat anggota TNI. 

Sumber : Republika

Era Kebangkitan Industri Pertahanan Indonesia

SEOUL-(IDB) : Setelah sembilan tahun membangun, Indonesia kini memasuki era kebangkitan industri pertahanan. Indonesia sudah mampu memproduksi sejumlah jenis senjata api, panser, kapal laut, dan kini tengah mempersiapkan pembuatan kapal selam dan pesawat tempur.

 

"Kita harus optimistis bahwa Indonesia bisa membangun industri pertahanan untuk menjaga wilayah NKRI serta menunjang stabilitas politik dan ekonomi," kata Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin dalam dialog dengan masyarakat Indonesia di Seoul, Korea Selatan (Korsel), Minggu (10/11). Wamenhan berada di Seoul hingga Rabu (13/11) untuk mengikuti "Cyber Defence Conference" dan meninjau pabrik pembuatan T-50i Golden Eagle, pesawat tempur pesanan Indonesia yang dibuat Korsel.

Indonesia sudah memesan satu skuadron--16 buah pesawat--T-50i dan pengiriman sedang berlangsung. Selain pesawat, Indonesia juga memesan kapal selam dari Korsel. Saat ini, Indonesia sudah memiliki lima kapal selam dan sedang memesan tujuh kapal selam lagi. Korsel dipilih karena negara ini sejak awal menggunakan kapal selam buatan Jerman, sama seperti Indonesia. Kapal selam yang diproduksi Korsel pun merupakan pengembangan dari kapal selam Jerman.

Keputusan bekerja sama dengan Korsel membuat Indonesia akan lebih cepat menguasai teknologi pembuatan kapal selam. Lagi pula, kapal selam buatan Jerman yang kini dipakai akan mudah mendapat suku cadang dan perbaikan. Setelah kerja sama produksi di Korsel, pembuatan kapal selam akan dialihkanke Indonesia. "Kita akan menjadi negara pertama di ASEAN yang memproduksi kapal selam," kata wamenhan.

Sesuai amanat UU 16/2012 tentang Industri Pertahanan, lanjut Sjafrie, Indonesia harus memproduksi sendiri senjata dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di dalam negeri. Impor hanya untuk senjata dan alusista yang tidak bisa diproduksi di Indonesia. "Itu pun dengan syarat harus ada alih teknologi agar dalam waktu tertentu, semuanya bisa diproduksi di dalam negeri. Alih teknologi sungguh menantang teknokrat dan profesional kita," katanya.

"Kita tidak akan malu lagi saat latihan bersama sesama negara ASEAN, bahkan dengan negara lain di luar ASEAN, yang lebih maju. Kita bisa menunjukkan bahwa kita punya peralatan militer berat yang bagus. Senjata, panser, kapal, dan pesawat buatan Indonesia sudah diekspor. Semua kemampuan ini tinggal diitngkatkan," ungkap Sjafrie menjawab pertanyaan para mahasiswa dan profesional asal Indonesia yang datang dari berbagai wilayah di seluruh Korsel.

Dalam 10 tahun terakhir, kata wamenhan, kemajuan persenjataan Indonesia cukup signifikan. Ini juga berkat alokasi anggaran untuk pertahanan yang meningkat. Dalam lima tahun, pemerintah mengalokaskan sekitar Rp 150 triliun untuk pertahanan. "Kita belum pakai semua karena Indonesia masih membutuhkan dana untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan infrastruktur," paparnya.

Tiga Prinsip Universal

 
Mengutip Presiden SBY, Sjafrie mengatakan Indonesia memegang tiga prinsip plus satu dalam membangun bangsa dan menjaga kedaulatan negara. Pertama, kalau negara ingin kuat, politiknya harus bermartabat. Kedua, ekonomi harus tumbuh pesat. Ketiga, ada kemampuan pertahanan. "Yang harus mejadi perhatian adalah persatuan. Sepanjang ada persatuan, dalam negeri mauuun yang di luar negeri, kita akan kuat," kata Sjafrie.

Sistem pertahanan memberikan kontribusi terhadap politik dan ekonomi. Saat ini, di era global Indonesia harus meningkatkan pertahanan dan kerja sama. "Jika ingin damai, siaplah perang. Ini bukan berarti Indonesia menyiapkan perang. Tapi, sebagai negara besar dan berdaulat, kita harus mempunyai sistem pertahanan yang baik," kata Sjafrie.

Indonesia, lanjutnya, menempuh empat kegiatan strategis untuk membangun sektor pertahanan. Pertama, sistem pertahanan tidak hanya militer, melainkan juga nonmiliter. Kedua, fokus pada pembangunan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan bela negara. Hal ini bisa dijalankan setiap orang lewat pekerjaan masing-masing, tanpa perlu menjadi TNI.

Ketiga, membangun sistem pertahanan setara dengan negara lain untuk melindungi bangsa dan negara. Indonesia harus membangun kekuatan militernya hingga menjangkau seluruh wilayah wilayah. "Peralatan militer dimodernisasi agar high mobility," papar Sjafrie.

Keempat, membangkitkan kembali industri pertahanan. Indonesia sudah menguasai teknologi menengah dan kini sedang menapak menuju teknologi tinggi. "Untuk yang kemampuan yang tangible, kita masih menengah, tapi kemampuan intangible, kita sudah sangat tinggi," kata Sjafrie.

TKI Di Korea Selatan

 
Sementara itu, Dubes Indonesia untuk Korsel John Prasetio mengatakan saat ini terdapat 1.250 mahasiswa Indonesia yang belajar di Korsel. Selain itu, ada 250 profesional yang bekerja di kampus dan berbagai sektor ekonomi. "Ada 500 orang Korsel yang kawin dengan orang Indonesia," katanya.

Sedangkan jumlah TKI yang bekerja di industri manufaktur sebanyak 23.000 orang. Ditambah TKI yang bekerja di sektor lain, jumlah mereka mencapai 33.000 orang. "Lebih dari 6.000 TKI tidak lagi bekerja. Mereka yang tidak punya izin kerja, kami tidak berikan perpanjangan tinggal di Korsel dan harus pulang," papar John .

Luas daratan Korsel hanya 100.200 km persegi atau jauh lebih kecil dari Jawa. Penduduk negeri ini berjumlah 48 juta atau sepertiga penduduk Jawa. Sekitar 25 persen penduduk Korsel tinggal di Seoul, kota metropolitan terbesar di Korsel. Produk domestik bruto (PDB) Negeri Ginseng ini sekitar US$ 1.700 miliar atau US$ 1,7 triliun dengan PDB per kapita US$ 24.000.

Sumber : BeritaSatu

Pengukuhan KRI Banda Aceh Oleh Menhan

BANDA ACEH-(IDB) : Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengukuhkan Kapal Repulik Indonesia (KRI) Banda Aceh-593  yang dilaksanakan melalui upacara militer, Senin (11/11) di Dermaga Malahayati, Krueng Raya, Aceh Besar, Aceh.
 
Puncak Pengukuhan ditandai dengan pemecahan kendi pada lambung kiri KRI Banda Aceh-593 oleh Menhan RI didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, Kepala Staff TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Marsetio, dan Gubernur Aceh Zaini Abdullah yang diiringi musik daerah Aceh.

Menhan dalam sambutannya mengatakan, pemberian nama Banda Aceh pada salah salah satu kapal perang Republik Indonesia ini merupakan bentuk penghargaan bangsa dan negara kepada masyarakat Aceh atas jasa dan pengorbanan masyarakat Aceh sejak perang kemerdekaan dan sebagai lambang semangat kebangkitan demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kehadiran KRI Banda Aceh-593 ini dapat terus meningkatkan upaya dalam menjaga dan melindungi wilayah kedaulatan NKRI  serta melaksanakan tugas – tugas pertahanan di bidang maritim dan penegakan hukum wilayah NKRI”, tambah  Menhan.

Lebih lanjut Menhan berharap,  keberadaan dan dengan telah dikukuhkannya KRI Banda Aceh-593 ini dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat Aceh pada khususnya dan  bangsa Indonesia secara keseluruhan.  

Sedangkan untuk jajaran TNI  khusunya TNI AL, Menhan berharap kapal perang ini dapat dipergunakan untuk lebih berkontribusi dalam operasi-operasi kemanusiaan dalam menanggulangi bencana alam dan kegiatan bhakti sosial di tempat-tempat yang sulit dijangkau serta pulau-pulau terpencil.

KRI Banda Aceh-593 merupakan kapal jenis Landing Platform Dock (LPD) atau kapal Bantu Angkut Personel (BAP) produksi PT PAL yang memperkuat armada TNI Angkatan Laut (AL). Kapal tersebut merupakan salah satu dari empat kapal LPD yang dipesan TNI AL dan telah resmi masuk memperkuat  jajaran Alutsista  TNI AL  sejak 21 Maret 2011.

Hingga saat ini, KRI Banda Aceh-593 telah mengemban berbagai tugas baik operasi maupun latihan, mulai dari Latihan Gabungan TNI Tahun 2013, kegiatan bakti sosial, dan pelayaran lainnya yang merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Di antaranya adalah mendukung kegiatan operasi pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Pacific Economy Cooperation (APEC) 2013 di Bali pada Oktober 2013. Mendukung kegiatan Sail Komodo 2013 dengan melaksanakan Ekspedisi Bhakti Kesra Nusantara (Bhakesra), dan mendukung program mudik lebaran gratis.

Sumber : DMC

Penyadapan Hal Biasa, Tidak Ada Rahasia Negara

RI-(IDB) : Penulis merasa heran dengan adanya pernyataan yang menyatakan bahwa penyadapan oleh negara lain adalah hal biasa. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada beberapa yang mengutarakan, diskusi yang berkembang di media menunjukkan bahwa beberapa dari orang Indonesia tidak khawatir Indonesia di sadap. Atau mungkin kekurang tahuan mereka? Entahlah.

 

Dalam posisi  pernah melaksanakan tugas di Kedutaan Besar RI, di kantor Athan, penulis faham sekali apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak. Pada saat mengikuti pendidikan untuk persiapan penugasan di kantor Athan, beberapa guru yang mengajar di sekolah Intelstrat menekankan selalu menjaga kewaspadaan, dan betapa berbahayanya ulah spionase dari negara asing, baik dari sisi pembinaan agen pembelot ataupun spionase teknologi.

Kini kita lihat adanya statement baik pejabat maupun mantan pejabat di media, ada yang mengatakan penyadapan hal biasa. Menganggap hal tersebut tidak membahayakan negara karena menurutnya negara tidak memiliki rahasia yang disembunyikan. Yang bersangkutan mengatakan  bukan cuma Indonesia yang disadap. Mereka menyadap ke negara-negara yang ada kepentingan dengan mereka. Dikatakan hal yang wajar. Apabila dikaitkan dengan nasib kedaulatan Republik Indonesia jika negara lain dapat seenaknya melakukan penyadapan, katanya hal yang biasa saja. Nampaknya ucapannya untuk menunjukkan bahwa lembaga kita tidak lemah, jadi penyadapan biasa-biasa saja. Pendapat ini jelas memprihatinkan.

Penulis setuju dengan pendapat mantan Panglima TNI  Jenderal TNI (Pur) Endriartono Sutarto.  dikatakannya, "Etika diplomasi internasional tidak membolehkan suatu negara melakukan penyadapan terhadap negara yang lain. Apalagi itu dilakukan oleh kalangan diplomatik," kata Endriartono di Wisma Kodel, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2013). Menurut Endriartono, merupakan hal yang wajar jika suatu negara berkeinginan untuk mendapat informasi dari negara lain. Namun jika pengambilan data atau informasi itu melalui penyadapan, itu yang tidak diperbolehkan.

"Seorang atase pertahanan punya tugas untuk collecting data di negara, tapi harus dilakukan terbuka. Artinya dia mendapatkan informasi dari pemberitaan koran, pembicaraan. Tapi tidak boleh lakukan penyadapan, misalnya telepon orang dari pejabat itu," kata mantan Panglima TNI yang mengikuti konvensi Partai Demokrat itu. 

Terkait dengan berita penyadapan, yang paling tersentuh kredibilitasnya adalah tiga lembaga yaitu Kementerian Luar Negeri, BIN dan Lembaca Sandi Negara. Ketiga lembaga tersebut juga tidak secara pasti menyatakan kita di sadap. Penyadap jelas menggunakan teknologi terapan yang sangat maju. Dengan black budget sekitar 52,8 milyar dollar pada tahun fiskal 2013, jelas NSA mampu mewujudkan pulbaket secara klandestin bersama Australia dari stasiun pengintainya di Jakarta.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyebut tingkat kepercayaan Indonesia kepada Amerika Serikat dan Australia pasca diberitakan dugaan penyadapan mulai terganggu. Marty mengatakan agar  Indonesia waspada dan tetap hati-hati. "Masalahnya ini adalah tingkat kepercayaan kita terhadap dua negara tadi sangat terganggu," ujar Menlu Marty di Kementerian Luar Negeri, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2013). Menlu menyerahkan kepada BIN tentang kebenaran penyadapan itu.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) telah memanggil intelijen AS di Indonesia sebagai counterpart, terkait isu penyadapan pejabat. Dikatakannya, "Mereka sedang konsultasi dengan pimpinan," kata Kepala BIN Marciano Norman yang ikut rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Bali Democracy Forum VI di Bali Nusa Dua Convention Center, Kamis (7/11/2013). BIN masih menunggu konfirmasi dari pihak AS. Langkah lain, ia berkomunikasi langsung dengan pimpinan intelijen. Dalam waktu dekat diharapkan akan ada kejelasan. Kata Marciano, "Pesan sudah kita kirimkan. Bahwa penyadapan bisa menganggu hubungan. Kita masih menunggu klarifikasi," katanya kepada media.

Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Mayjen TNI Djoko Setiadi mengatakan, kita mempunyai persandian untuk menjaga dan mengamankan semua data informasi rahasia negara. Namun saat ini, baru 60 persen instansi pemerintah Indonesia yang tercover jaringan sandi. Sebagian besar masih berada di pulau Jawa. "Kalau masalah disadap, pada masa sekarang ini, tidak ada satupun alat yang tidak bisa disadap. Seluruh peralatan yang menggunakan gelombang elektromagnetik pasti bisa disadap. Di sinilah fungsi adanya sandi kita enkripsi. Silakan disadap, tapi mereka tidak bisa membacanya," kata Djoko Setiadi pada Raker Persandian Nasional di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta, Rabu (30/10/2013).

Enkripsi merupakan proses mengamankan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus. Data yang di-enkripsi kemudian diproses lagi agar lebih aman, sehingga terdapat pengamanan ganda. Dengan cara itu, Lemsaneg memastikan tidak ada kebocoran sandi negara sampai detik ini.

Demikian perkembangan terkait dengan informasi penyadapan yang dilansir Sydney Morning Herald yang bersumber dari Edward Snowden yang kini bermukim di Rusia. Memang hingga kini belum ada yang mampu membuktikan negara, pejabat dan bangsa Indonesia disadap. Sulit membuktikan secara material dan faktual terjadinya penyadapan. Beberapa yang menyatakan penyadapan hal biasa semestinya tidak usah berbicara, mengecilkan arti penyadapan bukanlah langkah cerdas di era demokrasi, semua kini sangat transparan.

Tidak perlu membela diri secara berlebihan, toh Amerika Serikat sudah mampu terbang sampai di bulan, sedang kita baru pada tingkat membeli alutsista dari mereka, mobil murahpun yang membuat bukan asli kita. Yang penting kini, waspada, hati-hati, kebocoran jelas sudah terjadi. Penulis meyakini semua isi perut komunikasi mulai dari kepala negara serta pejabat negara dan tokoh penting lainnya sudah ditangan mereka. Kalau mereka  membocorkan rahasia pejabat kita bagaimana? Ini yang perlu dipikirkan. Tidak terbayangkan kisruhnya kita menjelang pemilu 2014.

Jadi kesimpulannya, penyadapan bukan hal yang biasa-biasa saja, sangat luar biasa dan sangat berbahaya. Banyak pejabat yang tidak faham dengan pengamanan HP dan internetnya misalnya. Kini, dibutuhkan peningkatan kesadaran sekuriti meluas dalam waktu cepat, mungkin sementara  ini solusinya.

Sumber : RI

SBY Minta Investigasi Lanjutan Kecelakaan Helikopter TNI AD

JAKARTA-(IDB) : Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar rapat terbatas setelah memimpin upacara ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta, Ahad (10/11).
 

Dalam rapat itu dibahas beberapa hal, antara lain mengenai kecelakaan helikopter milik TNI AD di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Sabtu lalu.

"Saya minta investigasi lanjutan tentang musibah jatuhnya helikopter MI-17 TNI AD," kata presiden, melalui akun jejaring sosialnya, @SBYudhoyono, Ahad. Rapat itu antara lain dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko.

Selain investigasi lanjutan, SBY juga memerintahkan pemberian bantuan santunan untuk keluarga para korban. Berdasarkan informasi sebelumnya, ada 19 orang penumpang dalam helikopter. Jatuhnya helikopter tersebut mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Sementara enam pulang lainnya dikabarkan mengalami luka bakar.

Dalam keterangan persnya, Sabtu, Kepala Dinas Penerangan AD, Brigjen Rukman Ahmad mengatakan, helikopter itu tengah digunakan untuk mengangkut personel dan material bangunan. TNI saat itu tengah melakukan program pembangunan pos pengaman perbatasan di Pos Long Bulan, Kabupaten Malinau.

Heli berangkat dari Tarakan membawa sembilan penumpang. Kemudian menjemput 10 orang lainnya di Desa Apauping. Saat terbang menuju Malinau, heli oleng dan terjatuh.

Sumber : Republika