Pages

Senin, November 04, 2013

France Sells Exocet Block 3 For Two Vietnamese SIGMA 9814

HANOI-(IDB) : The European Union defense company MBDA will provide VL MICA air defense missile systems on ships and Latest generation anti-ship missiles Excocet Block 3 for 2 Vietnam missile corvette's SIGMA 9814, French business weekly said on 3/10.

The newspaper quoted the CEO of MBDA, Antoine Bouvier said in a hearing before members of the National Assembly Defense Committee said that France, now, waiting MBDA signed three major contracts for defense foreign customers, including Saudi Arabia, Malaysia and a new customer of the French defense industry is Vietnam .

According to Bouvier, MBDA will be joining equipped air defense system on the vessels VL MICA and advanced anti-ship missiles, Exocet Block 3 for 2 stealth corvette SIGMA 9814 by Dutch Shipyard DSNS created for Vietnam. The agreement near future is highly MBDA, help them put a ticket on the market procurement of modern military equipment in Vietnam in the coming years.

Thus, disclosure of CEO of MBDA has gradually revealed the weapon system equipped with the most modern in the configuration of two SIGMA 9814 ships escorted by the Navy in Vietnam in the future .
 
Specifically, according to information revealed recently, to generalize about the configuration of two SIGMA 9814 ships Vietnam as follows : length 98 m and 14 m wide, equipped with vertical launch system tubes (VLS) for MBDA MICA missile, one 76mm Oto Melara main gun and Exocet anti-ship missiles.

SIGMA 9814 is equipped with combat management system TACTICOS , search radar SMART-S MK2 targets and fire control systems STING EO MK2 developed by Thales Netherlands. These are the electronic systems of the most advanced in Europe.

The system equipped with Exocet Block 3 anti-ship missile with a range of 180 km of France, synonymous with the version of the missile Kh - 35EV by Vietnam and Russia will work together to develop are not present on the ship SIGMA 9814 in the future. All of the information revealed so far shows that the Netherlands will play for Vietnam 2 warships equipped with all the standard weapons of the West.




Source : PT

Pesawat Rafale Rasa Rusia Ala India

Rafale




NEW DELHI-(IDB) : Jika India dan Perancis jadi menandatangani kontrak akhir untuk pengadaan jet tempur Rafale, maka ada kemungkinan bahwa pesawat buatan Perancis itu akan dipersenjatai Angkatan Udara India (IAF) dengan rudal Rusia. Hal ini terkait keputusan IAF yang ingin menentukan sendiri rudal apa yang akan digunakan pada Rafale.

Menurut Boris Obsonov, Direktur Jenderal Korporasi Senjata Rudal Taktis Rusia (TRV), jika India menginginkan, maka mereka siap mengadaptasi rudal Rusia untuk pesawat Perancis. "Ini termasuk rudal udara-ke-udara jarak pendek, menengah dan jauh, rudal anti-kapal dan bom pandu," menurut Obsonov kepada media saat pameran dirgantara MAKS di Moskow.


Selama proses tender, India menetapkan bahwa 18 Rafale pertama harus dikirimkan dengan senjata lengkap dan terintegrasi. Dassault Aviation, produsen Rafale tentu saja ingin melengkapi Rafale dengan rudal buatan Perancis, namun ada klausul lain yang membuat vendor harus mengintegrasikan rudal pilihan IAF.


Analis menilai, berlarut-larutnya penandatanganan kontrak Rafale ini kemungkinan berasal dari masalah senjata dari pihak ketiga (Rusia). "Tampaknya IAF menginginkan future upgrade terhadap Rafale. Namun hal ini bisa menjadi masalah utama yang akan membatalkan kontrak dengan Perancis," menurut Aviation News International.


Mengawinkan rudal Rusia dengan pesawat tempur Perancis bukanlah hal baru bagi Rusia. Pesawat tempur Mirage Angkatan Udara Irak (era Saddam) dipersenjatai dengan rudal udara-ke-permukaan Kh-29L Vympel, yang didesain untuk menyerang target berat di darat dan permukaan seperti kereta api besar, jembatan jalan raya, pesawat yang disembunyikan di penyimpanan beton bertulang dan kapal. Angkatan Udara Afrika Selatan juga mempersenjatai Mirage F1s-nya dengan rudal udara-ke-udara R-73 jarak pendek. Rudal ini merupakan rudal serbaguna yang juga sudah diuji coba India dengan pesawat tempur ringan buatannya "Tejas".

Fire Power Advantage

Sebenarnya, agar bisa bersaing di kompetisi ekspor, Rafale harus bisa menggunakan senjata buatan Rusia. Menurut Obsonov, Perancis tidak akan menolak permintaan IAF yang ingin menggunakan rudal Rusia seandainya hal itu memang akan menggolkan kesepakatan kontrak. "Mereka (Dassault) juga memiliki kepentingan dalam mengintegrasikan produk kami ke pesawat tempur Rafale," katanya.

Namun, Obsonov menambahkan bahwa: "Pekerjaan ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu dekat, tapi kami sedang dalam proses untuk menyelesaikannya."


India tentu saja akan sangat senang bila hal ini bisa diwujudkan Dassault Aviation dan TRV. Karena ini menyangkut stok rudal yang dimiliki India. India tidak memiliki stok rudal yang kompatibel dengan Rafale, selain rudal-udara-ke-udara MICA yang dibeli bersamaan pembelian pesawat tempur Mirage 2000.


Satu-satunya penghalang kemungkinan adalah masalah teknis, menurut Defence Industry Daily (DID), pekerjaan ini tidak akan murah. kecuali Dassault Aviation dan TRV mengembangkan Universal Weapon Interface untuk produk TRV, dan mungkin memodifikasi rudal yang sudah ada. Mengintegrasikan dan menguji hal itu akan memakan waktu dan biaya, ujar DID.


Dari segi kemampuan, senjata asli bawaan Rafale tentu saja bukan senjata buruk. DID menyebutkan bahwa kombinasi pemindaian inframerah dan sistem track dan rudal MICA buatan Perancis memungkinkan Rafale untuk dilengkapi dengan radar-guided missiles dengan target-pasif, tidak ada peringatan (warning) serangan pada pesawat musuh dari luar jangkauan visual/beyond visual range (BVR). Untuk saat ini, pesawat Rusia yang memiliki keunggulan seperti adalah Su-27/30 Flanker dan keluarganya, dan MiG-29s.

Dilema Rudal

Superioritas udara menjadi "raison d'etre" -alasan keberadaan- setiap angkatan udara di dunia. Rudal udara-ke-udara menjadi komponen penting dari pesawat tempur. Terlihat IAF meragukan rudal BVR Rafale, mereka menginginkan rudal udara-ke-udara yang terbaik.

Hingga akhir tahun 1980-an, sebelum Flanker terbang ke langit, pesawat-pesawat Uni Soviet kalah unggul dari F-14, F-15 dan F-16 Amerika Serikat. Untuk mengatasinya, mereka mengembangkan rudal khusus untuk menjatuhkan pesawat-pesawat tempur seri F Amerika Serikat. Ditambah lagi dengan hadirnya Su-27 yang dilengkapi dengan rudal semacam ini. Inilah yang menjadikan alasan mengapa pesawat-pesawat tempur Rusia sekarang mampu melaksanakan misi-misi spektrum luas. IAF sendiri memahami dan mengadopsi strategi ini.


Rudal MICA Perancis tidak memiliki silsilah keturunan dengan rudal-rudal Rusia. Keduanya dari nenek moyang berbeda dan mengintegrasikannya akan membutuhkan waktu dan biaya. Sebab itu muncullah pertanyaan IAF: Akankah desakan untuk mengintegrasikan Rafale dengan rudal Rusia akan melambungkan harga? Atau apa konsekuensi bagi kemampuan udara IAF bila membeli rudal Perancis?




Sumber : Artileri

Protes : "Anonymous Indonesia" Serang Laman Australia

JAKARTA-(IDB) : Para peretas yang mengaku ada kaitannya dengan kelompok aktivis internasional Anonymous, merusak laman-laman bisnis Australia dan kantor pemeritah Filipina.

Satu kelompok yang menamakan dirinya "Anonymous Indonesia' mempostig daftar berisi lebih dari 100 situs Australia yang diretas.

Mereka menyebut aksinya ini sebagai jawaban atas laporan aktivitas mata-mata Australia.

Laman-laman yang dibobol dengan pesan singkat "Stop Spying on Indonesia" kebanyakan milik usaha kecil Australia dan sepertinya diserang secara acak.

Menurut Reuters, berita peran Australia dalam program spionase pimpinan AS akan memburukkan hubungan negeri itu dengan Indonesia.

Indonesia sendiri sudah memanggil Dubes Australia menyusul laporan bahwa Kedubet Australia di Jakarta dipakai untuk kegiatan mata-mata.

Dalam kesempatan terpisah, sebuah grup yang menamakan dirinya "Anonymous Philippines" mengungkapkan di laman Facebook-nya bahwa mereka telah meretas situs-situs pemerintah Filipina dengan pesan dukungan untuk kampanye anti politik uang.

"Kami meminta maaf untuk ketidaknyamanan ini, tapi ini adalah cara termudah untuk menyampaikan pesan kami kepada Anda, saudara-saudara kami yang telah lelah oleh kebuasan dan demokrasi yang keliru ini, yang lelah oleh pemerintah ini dan para politisi yang hanya memikirkan dirinya sendiri," bunyi pesan itu seperti dikutip Reuters.




Sumber : Antara

Apa Target Spionase Kedubes Australia Di Jakarta?

JAKARTA-(IDB) : Pembocoran intersepsi Edward Snowden, mantan kontraktor CIA/NSA ke server utama badan intelijen Amerika Serikat telah membuka mata dunia tentang terjadinya skandal mata-mata. Badan intelijen AS pada awalnya khawatir Snowden adalah mata-mata yang disusupkan kedalam badan intelijen utama. Ternyata pengambil alihan data intelijen yang juga menyangkut kebijakan militer AS di copy secara acak, bukan dicuri dengan target spesifik.


Snowden membeberkan keterlibatan AS dalam menyadap demikian banyak negara, termasuk kepala pemerintahan, tidak peduli lawan ataupun negara sahabat. Dari 90 pos penyadap, ternyata beberapa stasiun dilakukan juga oleh kelompok komunitas intelijen khusus dengan sandi "5-Eyes" yang terdiri dari AS, Inggris, Australia, Canada dan New Zealand.


Media Fairfax pada hari Kamis (31/10/2013) melaporkan keterlibatan Australian Signals Directorate ( ASD ) dalam program penyadapan dari NSA (National Security Agency), dengan sandi STATEROOM, yang mengumpulkan informasi elektronik intelijen dari fasilitas rahasia dalam beberapa misi diplomatik baik di kedutaannya maupun kantor konsulatnya. Menurut seorang mantan perwira intelijen Australia (anonim), ASD beroperasi, "dari kedutaan Australia di Jakarta , Bangkok , Hanoi , Beijing dan Dili , serta Komisi Tinggi di Kuala Lumpur dan Port Moresby , dan juga  pos-pos diplomatik lainnya ." Dia juga mengatakan Konsulat Australia di Denpasar , Bali , juga telah digunakan untuk sinyal pengumpulan intelijen


Dokumen Snowden tersebut mencatat bahwa operasi dilakukan dengan sangat rahasia oleh tim  dalam ukuran kecil dan  misi mereka yang sebenarnya tidak diketahui oleh sebagian besar staf diplomatik di mana mereka berada. Stasiun itu digunakan untuk mencegat panggilan telepon dan data internet di seluruh Asia.  Terbongkarnya langkah penyadapan telah menuai protes baik dari China, yang menyatakan prihatin dan menuntut klarifikasi dan penjelasan. Pemerintah Malaysia, Thailand , Indonesia dan Papua Nugini juga menyatakan keprihatinan yang serius.


Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa  menyatakan bahwa pemerintah Indonesia “strongly protests” atas operasi spionase Australia, dan apabila dikonfirmasi benar, hal tersebut, "tidak hanya berupa pelanggaran keamanan , tetapi juga pelanggaran serius terhadap norma-norma diplomatik dan etika." Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia menolak untuk mengomentari laporan tersebut. Sementara Perdana Menteri Australia Tony Abbott hanya mengatakan bahwa pemerintah tidak melanggar hukum.


Mantan perwira intel Australia tersebut juga mengungkapkan  kepada Fairfax, bahwa "fokus utama pengawasan tim penyadap di Kedutaan Besar Australia di Jakarta adalah "masalah politik , diplomatik dan     ekonomi .     " Dia menjelaskan ,   "Pertumbuhan besar jaringan telepon seluler kini menjadi sebuah anugerah yang besar dan elit politik di Jakarta adalah sekelompok orang yang cerewet." Ini menarik karena si agen menegaskan bahwa para elit politik tadi hanya terus meributkan dan mencurigai badan intelijen Indonesia menyadap mereka. Tetapi sebenarnya mereka tidak mengetahui ada badan intelijen negara lain yang telah lama menyadap mereka, tanpa disadari. Karena itu dia menyatakan "Jakarta’s political elite are a loquacious bunch."


Fairfax juga melaporkan bahwa eksposur terbaru menggaris bawahi peran sentral agen mata-mata Australia dan penyediaan stasiun khusus untuk operasi pengawasan NSA di Asia . Sama dengan kebijakan pemerintahan Partai Buruh sebelumnya , yang berkomitmen untuk memberikan akses pangkalan militer Australia bagi kepentingan pasukan Amerika untuk menghadapi China. Dengan demikian maka Direktorat Signal Australia (ASD) benar-benar terintegrasi ke dalam jaringan mata-mata elektronik AS yang sangat luas .


Dari dokumen NSA yang bocor, terungkap bahwa tercatat ada empat lokasi penting di  Australia yang berkontribusi memberikan data ke program NSA dengan sandi  X -Keyscore , yang memisahkan data ke dalam aliran nomor telepon, alamat email , log-in dan aktivitas pengguna untuk penyimpanan di bank data besar . Stasiun pengumpul tersebut adalah US-Australian Joint Defence Facility di Pine Gap dekat Alice Springs , dan tiga fasilitas ASD lainnya, yaitu, the Shoal Bay Receiving Station dekat Darwin , the Australian Defence Satellite Communications Station di Geraldton di Australia Barat , dan the naval communications station HMAS Harman di luar kota Canberra.


Harian Sydney Morning Herald pada hari Jumat (1/11/2013) menyampaikan pengakuan mantan agen intelijen Australia,  bahwa  pos ASD "dikhususkan untuk melakukan pengawasan maritim dan militer , khususnya Angkatan Laut Indonesia (TNI AL), Angkatan Udara (TNI AU), dan komunikasi militer."  Pangkalan Australia di Cocoos Islands kini telah disiapkan sebagai pangkalan bagi pesawat intai tanpa awak (drone) AS dan pesawat tempur , karena  berdekatan dengan  jalur pelayaran strategis di kawasan  Asia Tenggara.


Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nampaknya Australia yang tergabung dalam kelompok komunitas intelijen khusus “lima mata” memang telah melakukan kegiatan spionase melalui kantor kedutaan besarnya di Jakarta dan konsulatnya. Target mereka bukan hanya masalah terorisme saja tetapi Australia juga menyadap serta aktif memonitor masalah perkembangan politik, masalah diplomatik, dan perkembangan kondisi ekonomi Indonesia.


Amerika Serikat serta Australia jelas sangat berkepentingan dengan rangkaian pemilu dan pilpres, mereka akan berusaha mengetahui siapa pemegang kekuasaan pada tahun 2014, dan bukan tidak mungkin akan adanya campur tangan di dalamnya sesuai dengan kepentingannya. Disamping itu, disebutkan juga bahwa Direktorat Signal Australia juga memonitor perkembangan dua kekuatan militer Indonesia (TNI AL dan TNI AU). Kedua kekuatan tersebut merupakan kekuatan yang berkemampuan serang strategis yang dikhawatirkan.


Walaupun informasi tentang spionase dari Australia dan Amerika Serikat terhadap Indonesia banyak ditanggapi oleh para pejabat tingggi, kini yang terpenting adalah bagaimana Badan Intelijen Negara serta Lembaga Sandi Negara melakukan pemeriksaan sekuriti terhadap sistem pengamanan baik informasi maupun kegiatan dari pejabat. Memang diakui sulit mengatasi penyadapan dari negara lain dengan teknologi yang sudah demikian canggih.


Tetapi jalan selalu ada selama niat, kemauan serta sense of intelligence tetap ditingkatkan dan dilaksanakan. Perang intelijen sudah lama terjadi, karena itu intelijen sebaiknya ditempatkan sebagai ujung tombak pemerintah dalam mengambil langkah kebijakan dan keputusan. Yang kini sangat perlu dilakukan adalah meningkatkan kesadaran sekuriti para pejabat dan pemegang data rahasia negara dalam menghadapi penyadapan. Tanpa itu, kita akan terus ditelanjangi, walaupun memang sudah lama tanpa disadari kita memang sudah telanjang bulat.




Sumber : RI

Pasca Scandal Penyadapan Amerika Dan Australia

DPR Minta Pemerintah Perkuat Intelijen

JAKARTA-(IDB) : Penyadapan yang diduga dilakukan oleh Pemerintah Amerika, terhadap komunikasi kenagaraan di Indonesia, rupanya ditanggapi serius oleh sejumlah kalangan. Tidak terkecuali Dewan Parwakilan Rakyat (DPR).

Bahkan, DPR meminta agar intelijen lebih diperkuat lagi, pasca kemungkinan adanya penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

"Mari kita pahami. Semua negara melakukan kegiatan mematai, bukan hanya Amerika. Bahkan, Amerika sendiri sering kebobolan," kata Anggota Komisi I DPR Hayono Isman kepada jurnalis, setelah ziarah ke makam mantan Presiden RI Soekarno di Blitar, dalam rilisnya, Jumat, 01 November 2013.

Menurut dia, pemerintah harus lebih teliti dan lebih memperkuat intelijen, agar Indonesia terhidar dari hal yang demikian (aksi penyadapan). “Sesama negara sahabat kok saling mematai," kata mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga era 1993-1998 itu.

Namun, dia juga menyebut, aksi penyadapan itu bisa menganggu hubungan bilateral. Ia berharap, intelijen di Indonesia bisa berbenah diri, agar hal serupa tidak terjadi.

Sementara itu, Badan Intelijen Negara (BIN) melakukan pendalaman terhadap kemungkinan penyadapan oleh Amerika Serikat. Hal itu diungkapkan oleh Kepala BIN Letjen TNI (Purn) Marciano Norman.

Dia menyatakan, BIN sedang melakukan pendalaman informasi tersebut, dengan meminta penjelasan "counterpart" Amerika Serikat yang ada di Jakarta.

Di samping itu, BIN juga sedang mencari bukti dari berbagai sumber lainnya. Karena informasi dari sumber terbuka, harus dicek ulang dengan sumber lainnya.

Sehingga hasilnya akan dapat memberikan gambaran, mengenai ada tidaknya penyadapan tersebut.

BIN sendiri juga mendukung kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, dengan memanggil KUAI (Kuasa Usaha Ad Interim) Kedubes Amerika Serikat di Jakarta untuk memperoleh klarifikasi resmi.

Bila terbukti melakukan penyadapan, katanya, hal itu merupakan pelanggaran terhadap etika diplomasi dan kedaulatan Indonesia yang tidak selaras dengan hubungan baik, yang selama ini telah dibina oleh kedua negara.

Upaya Indonesia atasi penyadapan

Informasi rahasia yang dibocorkan mantan konsultan Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA), Edward Snowden, bahwa terdapat 90 negara, termasuk Indonesia, yang disadap oleh badan intelijen AS dan Australia sontak memunculkan indikasi bahwa Indonesia adalah sasaran penyadapan.

Indonesia adalah bangsa yang besar, baik dari luas wilayah maupun jumlah penduduknya. Letak geografisnya amat strategis, Indonesia tumbuh sebagai negara demokrasi terbesar ketiga setelah Amerika Serikat (AS) dan India.

Indonesia juga merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Belum lagi dinamika di Tanah Air tak jarang menjadi perhatian masyarakat dunia, dan banyak kepentingan asing di negeri ini, seperti penanam modal asing atau perwakilan asing.

Kondisi geopolitik dan geostrategis seperti itu tak heran bila menjadikan Indonesia sebagai sasaran penyadapan bagi pihak asing yang memiliki berbagai kepentingan di Indonesia.

Pihak asing selalu ingin tahu lebih dahulu atas berbagai hal yang terjadi di Indonesia termasuk berbagai kecenderungan yang bakal terjadi.

Mantan petinggi Badan Intelijen Stategis (BAIS) TNI, Mayjen (Purn) Glenny Kairupan, menyatakan bahwa Indonesia memang menjadi sasaran penyadapan oleh berbagai kalangan asing karena Indonesia sangat strategis.

Apalagi, ia menilai, saat ini merupakan era perang teknologi. Bangsa yang unggul dalam teknologi, termasuk teknologi penyadapan, bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan yang lebih banyak dibandingkan dengan negara lain.

Perwira tinggi di Direktorat B Urusan Luar Negeri BAIS TNI itu menyatakan, perlu kemampuan untuk melakukan pengamanan dan menangkal penyadapan.

"Kita juga mesti mampu untuk melakukan jamming dan mengganggu komunikasi pihak yang menyadap," katanya.

Ia menceritakan sewaktu era pemerintahan Presiden Soeharto, pengamanan terkait pembicaraan rahasia dan penting seorang kepala negara dilakukan oleh BAIS TNI. Ia tidak tahu apakah kini masih berlaku seperti itu.

Pensiunan perwira tinggi yang seangkatan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat di Akademi Militer Nasional Angkatan 1973 itu mengakui bahwa London terkenal dalam dunia sadap-menyadap dalam kaitan intelijen dan diplomatik, sehingga tidak mengherankan muncul peristiwa yang menimpa kepala negara Asia, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Mengenai bagaimana mengantisipasinya, ia mengemukakan, pentingnya simpul-simpul pengamanan Presiden meyakinkan bahwa pembicaraan melalui telepon hendaknya dilakukan hanya untuk yang disebutnya "janjian ketemu di suatu tempat".

"Jadi, pembicaraan telepon tidak pada konten atau substansi strategis. Itu paling tidak upaya untuk menghindari substansi pembicaraan strategis disadap," katanya.

Dalam perspektif lain, Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq, menilai bahwa penyadapan atas Presiden Yudhoyono di London pada Konperensi Tingkat Tinggi Kelopok 20 Negara (KTT G20) pada 1-2 April 2009 terjadi lewat satelit karena selama ini Indonesia masih menyewa satelit untuk sistem komunikasi kenegaraan.

"Penyadapan terhadap sistem komunikasi kenegaraan kita sangat rawan, karena sistem proteksi intersepsi masih belum maksimal. Misalnya saja, kita masih sewa satelit swasta untuk sistem komunikasi-informasi," ujarnya.

Situasi itu sangat memungkinkan jika komunikasi kenegaraan Indonesia disalahgunakan oleh pihak lain untuk kepentingan tertentu. Menjadi hal sangat penting bagi Indonesia untuk menata kembali keamanan sistem komunikasi-informasi kenegaraannya, termasuk harus memiliki satelit khusus yang dikontrol negara.

Dalam dunia keamanan sangat dimungkinkan sebuah negara menyadap negara lainnya. Namun, hal itu tidak disadari oleh semua pihak khususnya Indonesia. Bahkan, bukan tidak mungkin komunikasi Presiden SBY tidak hanya disadap oleh intelejen Inggris saja.

"Ini warning penting. Saya mengusulkan pemerintah Indonesia segera mengadakan satelit khusus untuk sektor pertahanan-keamanan, dan khususnya sistem komunikasi lembaga-lembaga tinggi negara," katanya.

Dari kasus penyadapan itu tampaknya perlu pembenahan ke dalam, misalnya, prosedur dan ketetapan keamanan Presiden dievaluasi sehingga penyadapan tersebut bisa dihindari.

Selain itu, Lembaga Sandi Negara perannya perlu ditingkatkan dalam menangkal berbagai kegiatan yang patut diduga berupa penyadapan.

Lembaga Sandi Negara mempunyai sejumlah tugas pokok, antara lain menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan di bidang persandian negara sesuai dan berdasarkan kebijaksanaan umum pemerintah dan mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan hubungan persandian dan kegiatan-kegiatan badan-badan persandian, terutama dalam pengamanan dan pemberitaan rahasia negara.

Selain memiliki tugas mengamankan informasi rahasia negara, Lembaga Sandi Negara juga memiliki tugas lain, yaitu memperoleh informasi melalui analisis informasi rahasia pihak asing. Informasi tersebut diperoleh dengan melakukan kegiatan intelijen sinyal.

Kegiatan itu memperoleh informasi asing tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan salah satu fungsi intelijen, yaitu fungsi penyelidikan, sehingga Lembaga Sandi Negara memiliki dua misi utama, yaitu penjaminan keamanan informasi, dan intelijen sinyal.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Marciano Norman, menegaskan bahwa saat seorang kepala negara melakukan kunjungan ke suatu negara, maka yang bersangkutan seharusnya mendapatkan jaminan keamanan, tidak hanya dalam melakukan kegiatannya namun juga keamanan informasi.

Informasi penyadapan ini membuat Indonesia berupaya semaksimal mungkin untuk mengevaluasi sistem pengamanan sehingga tidak terjadi kebocoran yang tidak perlu.

Perkembangan teknologi yang sangat cepat dasawarsa ini menuntut kecakapan khusus untuk mengimbangi agar informasi negara tidak mudah bocor.

Hal terpenting memang Indonesia tidak perlu membalas penyadapan dengan aksi penyadapan, walau harus tetap waskita. Sebagai negara bersahabat, maka penyadapan sebenarnya tidak perlu dilakukan karena persahabatan tumbuh berdasarkan sikap saling percaya dan diplomasi yang berjalan baik.





Sumber : Sindo 

Indonesia Harus Mempunyai Pertahanan Yang Berlapis

JAKARTA-(IDB) : Anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo menyarankan adanya strategi pertahanan berlapis di Indonesia. Hal itu disebabkan Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbatasan dengan berbagai negara tentangga.
 
"Khususnya konsentrasi pada wilayah pertahanan perbatasan, syarat utama adalah kekuatan komunikasi yang tangguh dan penempatan radar yang canggih," kata Tjahjo melalui pesan singkat, Kamis (31/10/2013).


Hal itu didukung dengan penempatan persenjataan jarak menengah danjauh serta profesionlisme prjurit yang handal. Sekjen PDIP itu menyarankan TNI membentuk satuan khusus intelejen cyber army.


"Kita haruss dukung renstra janka pendek kementerian pertahanan dan TNI secara terpadu," kata Tjahjo.


Indonesia, kata Tjahjo, bisa meniru pola pertahanan negara Tiongkok yang mempunyai strategi pertahanan kewilyahan daratan luas dan lautan yang relatif kecil tetapi terpadu. Tiongkok yang memiliki daratan luas, mampu terkonsentrasi dengan sistem pertahanan satelit dan radar yang canggih.


"Operasi pengamanan pertahanan perbatasan dan operasi daerah rawan harus jadi prioritas pertahanan TNI," imbuhnya.


Disisi lain, kata Tjahjo, TNI harus prioritas mencermati kawasan Asia Timur dan Pasific disamping pada tataran bilateral juga tetap prioritas.


Selain itu, menurut Tjahjo, yang harus terus diperhatikan Kementerian Pertahanan dan pimpinan TNI adalah masalah peningkatan kesejahteraan prajurit TNI. Sebab, kondisi ini memang harus terus dilakukan seiring dengan peningkatan profesionalisme prajurit dan pengembangan modernisasi alutsista TNI.


Disamping pekerjaan rumah TNI yang terus dilakukan seperti menuntaskn reformasi birokrasi TNI dan mengembangkan Trimatra Terpadu serta menuntaskn masalah penghapusan bisnis TNI.


Kemudian, transparansi rekruitmen personil dan Pimpinan TNI serta memberdayakn insdustri pertahanan dann persenjataan dalam negri demi memperkuat postur TNI khususnya diperbatasan.


"Program berkesinmbungn panglima TNI dan renstra jangka pendek,menengah, panjang Kementerian Pertahanan harus terproses bertahap berkesinambungan dan pasti," imbuhnya.




Sumber : Tribunnews

Rentra Pertahanan Ibukota

JAKARTA-(IDB) : Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Budiman dan Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin beberapa waktu lalu bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Mereka menyampaikan rencana TNI tentang strategi pertahanan yang tepat untuk Jakarta. 

Dalam pandangan TNI, sistem pertahanan nasional bukan hanya di daerah-daerah perbatasan dan daerah-daerah hutan tetapi daerah pada penduduk seperti DKI Jakarta juga harus dijaga ketat. Alasannya, Jakarta merupakan pusat pemerintahan dan pusat perekonomian nasional.

TNI AD telah melakukan kerja sama dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait tata ruang wilayah pertahanan di Jakarta. Selain itu, TNI AD juga akan menempatkan alat pertahanan di kota-kota besar sesuai dengan demografis wilayahnya. Berikut 5 rencana TNI untuk menjadikan Jakarta aman dari sisi pertahanan seperti dirangkum merdeka.com, Sabtu (2/11).

1. Penangkis serangan udara di gedung tinggi

TNI AD berencana memasang sejumlah alat utama sistem persenjataan (Alutsista) atau senjata penangkis serangan udara di atas gedung-gedung tinggi di Jakarta.

"Pada gedung tinggi bisa digunakan. Gedung yang ditentukan tempatnya bisa buat rata, sehingga bisa ditempatkan senjata penangkis udara," ujar KSAD Jenderal Budiman dalam acara operasi katarak dan bibir sumbing gratis memperingati hari Juang Kartika di Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (01/11).

2. Gedung tinggi zona pendaratan helikopter

TNI berharap di gedung-gedung tertentu di Jakarta dapat juga digunakan sebagai zona pendaratan helikopter logistik yang membawa alat berat seperti radar dan sebagainya.

"Sehingga gedung tinggi ini harus dibuat kokoh, bisa dilandasi helikopter radar dan penembakan penangkis serangan udara," kata KSAD Jenderal Budiman.

Menurut dia, perang masa depan tidak seperti dulu, di hutan atau ditentukan di suatu daerah. Oleh sebab itu, Jakarta sebagai pusat pemerintahan perlu dijaga.

3. Pangkalan tank di bawah Monas

TNI berencana membangun pangkalan tank di bawah Monas. Diperkirakan luas pangkalan militer plus parkir bawah tanah dan pusat souvenir di bawah Monas sekitar 160 hektar. Namun detail bangunan seperti apa belum bisa disampaikan. 

"Pembangunan dimulai 2014 nanti. Di bawah monas nanti ada underpass strategi pertahanan saat kondisi darurat, yang saling berhubungan," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan (Kemhan) Sjafrie Sjamsoeddin menemui Jokowi. Keduanya membicarakan singkronisasi antara strategi penataan ibu kota dengan strategi pertahanan negara. 

Apalagi, September dan Oktober lalu, militer Indonesia bakal menerima ratusan tank berat. Tank itu bakal masuk Jakarta, lalu disebarkan di satuan operasional. Selain itu, militer juga bakal menerima roket jarak jauh untuk mengamankan ibu kota, serta sejumlah pesawat tempur dan puluhan tank amfibi.

4. Kemayoran untuk pendaratan pesawat tempur

Gubernur Jokowi akan menindaklanjuti koordinasi dengan Kementerian Pertahanan sehubungan penyediaan ruang bagi masuknya peralatan militer. Salah satu perubahan yang akan dilakukan adalah jalan di kawasan Kemayoran bisa dimanfaatkan untuk pendaratan pesawat tempur dengan sedikit mengubah tata ruangnya.

"Di Kemayoran bisa untuk pendaratan pesawat. Karena ada fly over nya itu nanti dipindah menjadi underpass sehingga nanti untuk pendaratan bisa dipakai darurat," kata Jokowi.

5. Marunda untuk jalur peralatan tempur TNI AL

Kawasan Marunda juga dibidik untuk membantu pertahanan melalui laut. Menurut Jokowi, ada lahan seluas 200 hektar di kawasan Marunda yang bisa digunakan untuk peluncuran amfibi. "Di Marunda itu luasnya lebih dari 200 hektar, sebagian wilayah pantainya itu juga nanti bisa digunakan untuk meluncurnya amfibi ke laut. Memang, hal-hal tersebut harusnya sudah kita rancang," kata Jokowi.





Sumber : Merdeka