Show Of Force Rudal Jarak Jauh Korea Selatan

SEOUL-(IDB) : Korea Selatan menampilkan rudal jarak jauh Hyunmu-3 dalam sebuah upacara militer besar ulang tahun Angkatan Darat di bandara militer selatan Seoul, 1 Oktober 2013. Rudal Hyunmu-3 merupakan rudal dengan jangkauan terjauh milik Korea Selatan, dan dapat menghantam seluruh kawasan Korea Utara.

Gelar kekuatan ini juga menampilkan berbagai alutsista lain untuk menunjukkan kepada Pyongyang bahwa provokasi apapun akan diganjar dengan balasan yang kuat. Itu merupakan upacara terbesar Angkatan Bersenjata Korea Selatan dalam satu dekade terakhir, dan menjadi upacara pertama sejak Korea Utara melakukan uji coba atom ketiga (underground) yang menimbulkan ancaman perang nuklir di awal tahun tadi.

Sekitar 11.000 tentara, 190 alutsista, 120 pesawat dan peralatan lainnya ditampilkan saat upacara. Yang paling mencolok tentu saja rudal jelajah jarak jauh Hyunmu-3 yang memiliki jangkauan 1.000 kilometer dan dikembangkan oleh Korea Selatan sejak beberapa tahun terakhir. Menurut Departemen Pertahanan Korea Selatan, ini adalah pertama kalinya rudal Hyunmu-3 ditampilkan dihadapan publik.

Presiden Korsel, Park Geun-hye, yang hadir dalam upacara tersebut mengatakan bahwa Korea Selatan harus mempertahankan aliansi yang kuat dengan AS dan membangun pertahanan rudal dan kemampuan serangan pre-emptive agar Korea Utara tahu bahwa obsesinya dengan rudal dan senjata nuklir tidak berguna.

"Kita harus membangun (sistem) pencegahan yang kuat terhadap Korea Utara sebelum program senjata nuklirnya matang dan menghadirkan perdamaian di Semenanjung Korea," katanya saat upacara. Menteri Pertahanan AS Chuck Hagel juga hadir dalam upacara tersebut.

Rudal Hyunmu-3 menggunakan mesin turbofan dan tidak jauh berbeda dengan rudal jelajah dari jenis lain. Sistem bimbingannya (pandu) terdiri dari Sistem Bimbingan Inertial dan Global Positioning System (GPS). Muatan maksimum hulu ledak rudal Hyunmu-3 adalah 500 kilogram bahan peledak konvensional (non-nuklir).

Alutsista baru lainya yang juga ditampilkan saat upacara adalah rudal Hyunmu-2 yang memiliki jangkauan 300 kilometer dan rudal Spike buatan Israel yang ditujukan untuk menetralkan kekuatan artileri pantai Korea Utara.



 

Sumber : Artileri

Kapal Selam Lada Di Design Untuk Berrtahan Dan Menang

Kapal selam Lada next generation "Amur-1650".

MOSCOW-(IDB) : Kapal selam diesel-listrik kelas Lada dirancang oleh Rusia untuk menghadapi kapal selam dan kapal permukaan, mempertahankan jalur dan pangkalan angkatan laut, serta untuk misi pengintaian.

Yury Dolgoruky, kapal selam pertama dari kelas Borey saat ini sudah dioperasikan Angkatan Laut Rusia, dan kapal-kapal selam dari kelas yang sama yaitu Alexander Nevsky dan Vladimir Monomakh dijadwalkan akan dikirimkan pada akhir tahun depan. Ketiga kapal selam tersebut bertenaga nuklir, mengapa Rusia masih membutuhkan kapal selam non-nuklir seperti kapal selam kelas Lada?

Dalam kerangka program persenjataan Rusia, ada rencana untuk membangun dua puluh kapal selam diesel-listrik pada tahun 2020. Empat belas diantaranya adalah modifikasi dari kapal selam kelas Lada sebelumnya dan sisanya merupakan proyek kapal selam diesel-listrik baru.

Lada terbaru adalah Lada generasi keempat yang dikembangkan oleh Biro Desain Rubin Rusia. Ini menjadi wujud pengalaman panjang yang diperoleh selama pengembangan dan perbaikan kapal selam Lada generasi kedua dan ketiga, yang notabene sudah menjadi kapal selam best-seller di pasar persenjataan laut global.

Desain dan kemampuan kapal selam non nuklir (diesel-listrik) menjadikannya baik untuk dioperasikan di perairan pantai dan lepas pantai Rusia, termasuk kawasan Baltik dan Laut Hitam. Kapal selam Lada tidak hanya mampu untuk mempertahankan pangkalan-pangkalan dan pantai, namun juga untuk mencari dan menghancurkan kapal selam dan kapal permukaan musuh.

Proyek kapal selam Lada pertama diluncurkan pada 1980-an. Proyek teknis pertama disetujui pada 1993, dan upgrade signifikan terjadi pada tahun 1997

Negara-negara asing sudah menunjukkan minat tingginya pada kapal selam hasil rancangan Rubin ini. Terutama saat pemeran LIMA 2013 di Malaysia, dimana disini banyak perwakilan negara-negara dari kawasan Asia Pasifik. Pada tahun 2030, wilayah ini (Asia pasifik) diperkirakan akan menjadi pasar lebih dari setengah kapal-kapal selam non-nuklir di dunia. Ini utamanya disebabkan oleh fakta bahwa kapal selam kelas Lada atau disebut juga Amur (versi ekspor) memiliki keunggulan signifikan atas kapal-kapal selam dari Eropa - mampu menyerang dengan rudal secara voli. Rudal dan torpedo otomatis dengan kekuatan mencolok telah diaplikasikan pada Lada, ini belum pernah ada untuk kapal selam yang berbobot sejenis.

Kapal selam lada adalah kapal selam single-hulled, dengan bobot minim menjadikan tingkat kebisingan terminimalisir sekaligus meningkatkan kekuatan propulsinya. Kelas ini menjadi penggunaan yang pertama kali Rusia sejak tahun 1940 untuk desain mono-hull.

Menurut kepala desainer Lada, Igor Molchanov, desain Lada ini telah mengurangi bobotnya, lebih sedikit membutuhkan bahan baku logam, biaya konstruksi rendah, namun kinerja akustiknya ditingkatkan dan membuatnya menjadi silent.

Molchanov mengatakan kapal selam Lada generasi keempat ini memiliki sejumlah perbedaan mendasar dari kapal selam Lada generasi ketiga. Lada yang baru atau Amur (versi ekspor) dilengkapi dengan rudal dan torpedo yang kuat. Sementara rudal jelajah untuk versi Lada sebelumnya hanya dapat ditembakkan dari dua tabung, maka rudal jelajah pada Lada generasi keempat dapat ditembakkan dari semua tabung (6 tabung). Selain itu Lada terbaru memiliki tingkat kebisingan intrinsik yang rendah. Akhirnya, dibandingkan dengan kelas Lada sebelumnya, Lada terbaru memiliki daya jelajah yang lebih jauh dan setidaknya memiliki umur pakai minimal 25 tahun.

Lada juga dilengkapi dengan Lira, sebuah perangkat sonar canggih dengan sistem antena, yang mana di area permukaan bisa disamakan dengan sonar yang digunakan kapal selam nuklir. Fungsi vital kapal selam ini dijalankan oleh sistem otomatis yang komperehensif guna mengendalikan peralatan teknis serta semua fungsi yang terkait dengan persenjataan.

Kapal selam kelas Lada juga berpotensi besar untuk bisa terus dikembangkan, khususnya untuk perangkat elektroniknya. Proyek ini sendiri berpeluang besar untuk mengupgrade sistem elektroniknya. Selain itu Biro Desain Rubin memenuhi keinginan pelanggan untuk membuat kapal selam atau fitur kapal selam yang mereka inginkan.

Kapal Selam Amur 1650 (Lada next generation)
Produsen	Biro Desain Rubin
Harga	US$ 100 juta ? (Wikipedia)
Panjang	66,8 m
Lebar	7,1 m
Bobot	1.765 ton?
Kecepatan	20 knot
Daya selam	300 m
Jangkauan	7.000 km (pada kecepatan 10 knot)
Daya tahan di laut	45 hari
Kru	35
Persenjataan	6 tabung 533 mm 18 torp 10 silo vertikal untuk rudal BrahMos

Sumber : Artileri

Hibah Kapal Selam Rusia, Bungkus Nggak Ya...????

MOSCOW-(IDB) : Sebelumnya Indonesia menerima tawaran 10 kapal selam dari Rusia. Belum jelas kapal selam dari kelas apa dan buatan tahun berapa yang ditawarkan Rusia itu. Untuk menindaklanjuti, pihak Kemenhan sudah mengirimkan tim ke Rusia guna menjajaki tawaran Rusia ini, sekaligus melihat langsung kondisi kapal selam di tempatnya bersandar.

Menurut Tempo, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Laksamana Muda Rachmad Lubis mengatakan bahwa kedua negara belum mencapai kesepakatan soal tawaran (disebut-sebut sebagai hibah) ini dan masih mengkaji langkah-langkah selanjutnya. Soal spesifikasi kapal-kapal selam tersebut, Rachmad juga belum mengungkapkannya.
 

Belum ada kesepakatan dengan tawaran Rusia ini. Dua hal penyebabnya, yaitu mungkin Indonesia belum bisa memenuhi apa yang diinginkan Rusia atau pihak Kemenhan sendiri-lah yang masih menimbang kemampuan kapal selam tersebut, biaya perawatan, perbaikan, dan kesiapan infrastruktur.

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Marsetio menegaskan bahwa kapal selam yang akan dibeli harus sesuai dengan kondisi perairan Indonesia, seperti kondisi geografis dan apakah kapal selam tersebut cocok di samudera atau di archipelago. "Idealnya kapal selam kita memiliki kekhususan dan kekhasan dengan melihat kedalaman dan kontur laut," ujar Marsetio beberapa waktu lalu.

Kelas Kilo

Kalau melihat list kapal selam Rusia yang masih aktif saat ini, kapal selam konvensial (non nuklir) tertua mereka adalah kapal selam kelas Kilo dari Project 877. Kapal-kapal selam dari kelas ini masuk ke layanan pada tahun 1980 -kapal selam pertama tidak aktif lagi, dan kapal selam kedua (1981) masih aktif- dan yang terakhir masuk ke layanan pada 1994.

Ada juga proyek pengembangan selanjutnya dari kelas Kilo yaitu Project 877 EKM, Project 877LPMB dan project 877V, semua kapal selam kelas tersebut juga masuk layanan antara tahun 1980-1990an, namun jumlah yang dibangun tidak sebanyak kapal selam Kilo dari Project 877 (khusus Rusia, dibangun sekitar 20 lebih dan masih aktif sekitar 14 unit). Total, seluruh kapal selam kelas Kilo dari semua Project adalah 57 unit dan masih aktif 47 unit dengan pengguna yaitu Rusia sendiri dan beberapa negara lain yaitu China, India, Iran, Polandia, Rumania, Aljazair dan terakhir tetangga kita Vietnam.

Jika melihat dari kuantitas kapal selam yang ditawarkan Rusia, tampaknya memang dari kelas Kilo atau bakal didominasi dari kelas Kilo Project 877 karena beberapa kapal selam dari Project 877 tok juga sudah ada yang tidak aktif lagi. Atau tidak menutup kemungkinan bahwa yang ditawarkan adalah kapal-kapal selam yang masih aktif, karena Rusia sendiri sudah berencana membangun 20 kapal selam konvensional (kelas Lada) hingga 2020.

Sumber : Artileri

Jupiter Aerobatic Team Meriahkan HUT Ke-68 TNI

JAKARTA-(IDB) : Delapan pesawat KT-01 Wong Bee dari Pangkalan Udara Adisutjipto Yogyakarta yang tergabung dalam Jupiter Aerobatic Team akan memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-68 Tentara Nasional Indonesia di Jakarta, 5 Oktober 2013.

"Dari delapan pesawat KT-01 Wong Bee yang tergabung dalam Jupiter Aerobatic Team (JAT) itu, yang akan tampil berakrobat dalam peringatan HUT TNI di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma Jakarta hanya enam pesawat," kata Kepala Penerangan dan Perpustakaan (Lanud) Adisutjipto Mayor Sus Hamdi Londng Allo di Yogyakarta, Senin.

Pada pelepasaan keberangkatan JAT, menurut dia, puncak peringatan HUT Ke-68 TNI akan dipusatkan di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta dengan Inspektur Upacara (Irup) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Penampilan JAT itu memasuki masa transisi menuju generasi ketiga keberadaan tim tersebut. Rencananya Komandan Skadik 102 Mayor Pnb Ferry Yunaldi akan bertindak sebagai `flight leader` dan akan unjuk kebolehan di Ibu Kota Jakarta," katanya.

Mayor Pnb Ferry Yunaldi mengatakan, saat tampil pada peringatan HUT ke-68 TNI di Jakarta pada 5 Oktober 2013, pilot JAT sudah dengan personel yang baru hasil regenesasi dari JAT yang tampil terakhir pada Langkawi Aerospace di Malaysia. Pada HUT TNI tersebut JAT akan menampilkan tarian udara sebanyak 10-15 tarian.

"Sejak beberapa waktu lalu untuk mempersiapkan diri dalam memeriahkan `event` hari jadi TNI tersebut JAT telah melaksanakan latihan rutin di Lanud Adisutjipto. Kami berharap semuanya berjalan aman dan lancar," katanya.

Menurut dia, keberangkatan JAT ke Lanud Halim Perdanakusuma terasa spesial karena dipimpin langsung oleh Komandan Lanud Adisutjipto Marsekal Pertama (Marsma) TNI Agus Munandar dan Komandan Wing Dik Terbang Kolonel Pnb Bob Panggabean.

Komandan Lanud Adisutjipto tandem bersama dengan Kapten Pnb Apri Arfianto yang menggunakan pesawat "number 0109", sedangkan Komandan Wing Dik Terbang bertandem dengan Mayor Pnb Marcell.

Ia mengatakan, generasi ketiga JAT adalah Mayor Pnb Ferry Yunaldi, Kapten Pnb Ripdho, Kapten Pnb Apri Arfianto, Mayor Pnb Ari Susiono, Mayor Pnb Sri Raharjo, dan Mayor Pnb Marcell.

"JAT berdiri pada 2001, kemudian pada 21 Mei 2008 menggunakan pesawat generasi baru dan sukses tampil pada Wingday Sekolah Penerbang pada 4 Juli 2008," katanya.

Sumber : Antara

Indonesia, US Deepen Defense Ties Amid Exercises And Arms Deals

JAKARTA-(IDB) : US and Indonesian military ties are growing as evidenced by US participation in the recent US-Indonesian joint-funded Coun­terterrorism Exercise (CTX) held Sept. 5-13 at Indonesia’s peacekeeping forces training center in Sentul, West Java.

Participants included all special operations forces of the 10 Association of Southeast Asian Nations member countries, plus eight counterpart states: the US, Australia, New Zealand, Japan, South Korea, China, India and Russia.

However, Indonesia’s best special operations force, the infamous Kopassus, was excluded from participating in the CTX due to past US complaints about human rights abuses by the unit during the 1999 East Timor crisis, in which civilians were murdered, kidnapped and tortured.

The Indonesian National Armed Forces (TNI) is implementing military modernization efforts, but excluding Kopassus remains a problem, experts say. The TNI suffered from the US arms embargo after the 1999 crisis. The Kopassus are the best trained and disciplined unit within TNI, and exclusion from training opportunities by the US will be difficult.

The US allowed the Kopassus to attend the CTX, but only as observers. The CTX was divided into several programs, including a tabletop exercise, practical exercise, discussions, information sharing and special simulation.

“Kopassus, just like US special operations, operates according to rule of law and under the direct control by civilian authorities,” said US Army Col. Mike Lwin, with Special Operations Command-Pacific, who led the US team to the CTX. “We know there are some problems in the past, and there are some processes that we are working through on both sides, but I think in general, we look forward to increase engagement over the future in accordance with our political direction with Kopassus. We see the need for increased relationships, and we are moving there. But we take guidance, of course, from our civilian leaders.”

Though planning for the CTX began in April 2012, a Kopassus source said the decision to exclude the elite unit from the tabletop exercise was made only days before the event officially kicked off. The tabletop exercise was fully funded by the US military.

In the wake of humanitarian assistance and disaster relief operations that followed the tsunami in Indonesia’s Aceh province in 2004, the US reviewed its restriction on arms sales and military cooperation with Indonesia. The US imposed the restriction after the Indonesian government failed to stop violence from taking place in East Timor amid the 1999 referendum for independence.

The revision was implemented in stages, first by lifting the embargo on US sales of non-lethal equipment. Contemporary threats — including terrorism and the rise in tension in the South China Sea — were part of the US motivation for change.

“Respecting the rule of law is a must, and countering terrorism should not be left alone to the hand of legal enforcers as it requires total response from all elements of the nation,” Indonesian Deputy Defense Minister Sjafrie Sjamsoeddin told Defense News. “We could achieve success in countering terrorism if we are able to deeply understand the philosophic and universal principle of terrorism, which has now been able to develop its modus operandi, ranging from the low-level to the high-level intensity.”

During his recent visit to Indonesia, US Defense Secretary Chuck Hagel announced the US plan to sell a fleet of AH-64E Apache attack helicopters to the Indonesian Army for $500 million. As part of the package, the US also will offer training to Indonesian pilots on tactics, techniques and procedures for operating the Apache. The TNI expects to receive the first two Apaches by 2014, with final delivery by 2019.

In 2011, the US agreed to sell 24 used F-16 Block 25 fighter aircraft for US $700 million. As part of the deal, the US will upgrade the fighter jets to Block 52, to include supplying 18 air-to-ground missiles and 36 captive air training missiles.

The two squadrons of F-16s will join 16 Russian-made Sukhoi fighters — eight Su-27s and eight Su-30s — for the Indonesian Air Force. Another squadron of South Korean-built T-50 Golden Eagle trainer jets is scheduled to arrive in 2014.

The Indonesian Navy is also undergoing modernization. Next year, the Indonesian Marine Corps will receive light patrol vessels, amphibious tanks and rockets. Two South Korean-made Chang Bongo-class submarines are slated to arrive next year, followed by a joint project with Indonesia’s state-owned PT Penataran Angkatan Laut (PT PAL) to produce a similar type of submarine as part of technology transfer agreement with South Korea.

The submarines’ technology is an upgrade from the German-designed HDW 209 and 214 types.

Indonesia requires more than just three submarines to safeguard its maritime coasts and exclusive economic zone. The Malacca Strait is one of the busiest waterways in the world. An ideal number of submarines for Indonesia would be 18 to 24 vessels.

On Sept. 24, the Indonesian Army began receiving German-made Leopard main battle tanks. The Indonesian Army has purchased 104 Leopard tanks and 50 Marder infantry fighting vehicles and other assorted vehicles from Germany.

The Indonesian government has decided to modernize its weaponry systems by allocating a budget of no less than 57 trillion rupiahs (US $5 billion) during the 2010-2014 fiscal period out of 156 trillion rupiahs allocated for the defense sector during the period.

Indonesia has pursued two mechanisms for procurement — imports and domestic development. Apart from PT PAL, Indonesia also has PT Pindad, a state-owned arms producer, and PT Dirgantara Indonesia (PT DI), which produces military aircraft. A number of aircraft for the Indonesian Air Force has come through the cooperation with PT DI, such as the Bell 412 helicopter, Bolcow 105 and Cassa 212.

For the Army, PT Pindad has supplied handguns and rifles.

The company also provides ammunition for small-caliber weapons as well as an armored vehicle, the six-wheel Panser APS.

Source : Defensenews

Berita Foto : Wamenhan Tinjau Kesiapan Tank Leopard Dan Marder

JAKARTA-(IDB) : Wakil Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, Senin (30/9) meninjau dua Unit Kendaraan Tempur Tank Leopard 2A4 dan dua 2 Unit Tank Marder 1A3, hasil produksi Jerman yang datang di Gudang Pusat Kendaraan (Gupusran) Direktorat Peralatan TNI AD, Cakung, Jakarta Timur. 

Turut mendampingi Wamenhan, Kabadan Ranahan Kemhan, Laksda TNI Ir. Rachmad Lubis Direktur Hankam Bapennas, Rizky, dan Dirpalad TNI AD Cakung, Brigjen TNI I Wayan. 

Sumber : DMC

Besok, Presiden SBY Menerima Presiden RRT Xi Jinping

JAKARTA-(IDB) : Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping, didampingi Ibu Peng Liyuan, akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 2-3 Oktober besok. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan menerima Presiden Jinping di Istana Merdeka pada Rabu (2/10) lusa, dilanjutkan melakukan pertemuan bilateral.

Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah menyampaikan hal ini dalam rilisnya, Senin (30/9) siang.

Dalam pertemuan bilateral RI-RRT tersebut, ujar Faizasyah, Presiden SBY dan Presiden Jinping bersama delegasi masing-masing akan membahas isu-isu yang menjadi prioritas bersama sesuai kerangka kemitraan strategis. Isu-isu tersebut, antara lain, meliputi kerja sama ekonomi dan pembangunan, pertahanan dan keamanan, maritim dan perikanan, serta hubungan antarmasyarakat.

"Selain itu, kedua pemimpin akan bertukar pandangan mengenai isu-isu regional dan global yang menjadi kepentingan bersama, termasuk kerja sama di forum East Asia Summit, APEC, dan PBB," ujar Faizasyah.

Presiden SBY dan Presiden Jinping juga diagendakan menyaksikan penandatanganan beberapa kesepakatan, termasuk perjanjian kerja sama pembangunan kawasan industri terpadu dan MoU kerja sama perikanan.

Selain bertemu dengan Presiden SBY, Presiden Jinping juga akan melakukan pertemuan dengan Ketua MPR, dan Ketua DPR, serta membuka pameran fotografi bertemakan hubungan bilateral RI-RRT. Presiden Jinping, bersama Presiden SBY, juga akan bersama-sama menghadiri Business Luncheon dengan para pelaku bisnis dari kedua negara.

"Kunjungan Presiden Xi Jinping akan dimanfaatkan oleh kedua negara untuk memperkuat kerja sama bilateral yang sejatinya telah berkembang dengan pesat sejak ditandatanganinya kemitraan strategis pada tahun 2005," Faizasyah menjelaskan.

Peningkatan kerja sama bilateral RI-RRT ini, Faizasyah menambahkan, untuk kemaslahatan rakyat kedua negara, utamanya bagi pemajuan ekonomi dan pembangunan.

Rencana kedatangan Presiden RRT dan isu-isu yang akan dibahas telah disampaikan oleh anggota Dewan Negara atau State Councilor RRT Yang Jiechi saat diterima Presiden SBY, 19 September 2013 lalu. Yang Jiechi telah mendiskusikan masalah ini dengan Menko Polhukam Djoko Suyanto. 

Sumber : PresidenRI

Presiden SBY : Isu Penyelundupan Manusia Diselesaikan Lewat Bali Process

JAKARTA-(IDB) : Indonesia dan Australia merupakan korban penyelundupan manusia atau people smuggling. Solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah dengan kerja sama bilateral yang efektif. Indonesia dan Australia telah memiliki komitmen untuk menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya.

"Akan lebih baik kalau ada kerja sama bilateral berdasarkan Bali Process untuk menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan pers bersama Perdana Menteri Australia Tony Abbott, seusai pertemuan bilateral, di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Senin (30/9) sore.

Selain membahas isu penyelundupan manusia, dalam pertemuan bilateral tadi kedua negara juga membahas masalah Papua. Presiden SBY menegaskan, kebijakan Indonesia sangat jelas, yakni untuk memajukan Papua melalui pendekatan kesejahteraan, keadilan, dan demokrasi. "Saat ini, biaya pembangunan per kapita paling tinggi di seluruh Indonesia adalah untuk Papua," ujar Presiden SBY.

Meskipun masih ada masalah-masalah lokal yang harus dikelola dengan baik di Papua, namun SBY menekankan bahwa pemerintah Indonesia sangat serius untuk memajukan Papua.

"Indonesia adalah negara demokrasi. Tentu masalah-masalah ekspresi yang ada di Papua itu bagian dari demokrasi. Tapi satu hal, Papua adalah bagian integral dari Negara Republik Indonesia. Kedaulatan Indonesia mencakup Papua, dan itulah keutuhan teritorial Indonesia," Presiden menegaskan.

Mengenai kerja sama RI-Australia, Presiden SBY menjelaskan hubungan berkembang dengan baik, baik di bidang ekonomi, politik, hukum, keamanan, maupun hubungan antarwarga. Khusus untuk investasi, SBY mengatakan bahwa Australia adalah investor terbesar kesembilan di Indonesia, dengan lonjakan mencapai 700 persen dari tahun 2011 hingga 2012. Total perdagangan juga akan ditingkatkan dari 10 miliar dolar menjadi 15 miliar dolar AS. Kesepakatan lain yang ingin ditingkatkan juga mencakup pendidikan, pariwisata, termasuk transportasi udara dan pembangunan wilayah timur Indonesia.

Presiden SBY mengajak PM Tony Abbott untuk terus meningkatkan kerja sama ekonomi karena Indonesia dan Australia adalah model kerja sama antara negara maju dan emerging market. "Dengan cara itu semua ekonomi di dunia bisa sembuh. Semangat ini kuat antara Indonesia dan Australia," SBY menjelaskan.

Kedua negara juga sepakat apa yang akan dibahas dalam KTT APEC di Bali nanti juga dapat diteruskan dalam pembahasan G20 yang akan digelar di Australia tahun depan. "Agar seluruh ekonomi dunia bisa berkolaborasi, sehingga tidak ada kebijakan dari negara manapun yang menimbulkan masalah pada negara-negara yang lain. Itulah semangat dari G20 dan APEC," Presiden SBY menandaskan.

Sementara itu, dalam keterangan persnya, PM Abbott mengatakan bahwa Indonesia telah melakukan pencapaian dalam banyak hal. Abbott setuju apa yang disampaikan Presiden SBY tentang cara mengatasi masalah perekonomian dunia. Akan dibuka Australia-Indonesia Studies Center di Universitas Monash untuk kerja sama kontak antarwarga.

Sumber : PresidenRI

Komjen Sutarman Calon Tunggal Kapolri

JAKARTA-(IDB) : Komisaris Jenderal Sutarman menjadi calon tunggal orang nomor satu di Kepolisian Republik Indonesia. Sutarman akan menduduki kursi Tribrata I menggantikan Jenderal Timur Pradopo yang memasuki masa pensiun pada Januari 2014 mendatang.

 

Kepastian itu didapat setelah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat RI menerima surat pengajuan Kepala Kepolisian RI baru yang dikirimkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Surat itu diterima DPR Jumat pagi, 27 September 2013 sekitar pukul 10.00 WIB.

"Presiden SBY hanya mengajukan satu nama, yaitu Komjen Pol. Sutarman," kata Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Sebenarnya, peluang Sutarman menjabat komandan tertinggi di korps baju cokelat itu sudah diperkirakan sebelumnya. Peluang itu terlihat saat Presiden SBY menunjuk Wakil Kepala Staf TNI AD Letnan Jenderal TNI Moeldoko sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 20 Mei 2013. Tak lama kemudian Moeldoko diangkat jadi Panglima TNI, pada 30 Agustus.

Sutarman merupakan satu-satunya anggota Polri seangkatan Moeldoko--lulusan tahun 1981 yang memiliki pangkat jenderal bintang tiga. Selain Moeldoko, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Marsetio dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Ida Bagus Putu, juga angkatan 1981. Itu artinya pucuk pimpinan TNI sudah dipegang angkatan '81.

Dan perwira tinggi angkatan '81 pun berada di atas angin di bursa pencalonan Kapolri.

Meski bukan lulusan terbaik Akademi Kepolisian angkatan 1981, setidaknya Sutarman yang kini menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, sudah menyingkirkan tiga jenderal bintang tiga yang namanya sempat digadang-gadang. Mereka adalah Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Anang Iskandar.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menilai penunjukan Sutarman tepat mengingat pria kelahiran 5 Oktober 1957 itu merupakan perwira senior sehingga bisa menutupi persoalan kompetisi antar angkatan. "Sutarman lebih senior dibandingkan kandidat-kandidat lainnya," kata dia.

Dalam waktu dekat Komisi Hukum DPR RI akan menggelar fit and proper test. Bila melihat rekam jejaknya, Priyo yakin perjalanan Sutarman akan mulus di DPR. Sejauh ini, kata Priyo, semua partai politik merasa nyaman dengan Sutarman. Kata dia, Sutarman tidak pernah dekat dengan partai politik manapun.

Jenderal 'Namratus'
 
Nama Sutarman memang tidak asing lagi di intitusi Polri. Sejumlah jabatan bergengsi pernah dia emban. Kariernya di kepolisian dimulai pada 1982 sebagai Kepala Staf Lalu Lintas Polres Bandung. Tak lama dia di situ, lalu naik jadi Kapolsek Dayeuh Polres Bandung.

Kariernya terus meningkat hingga perwira kelahiran Sukoharjo, Jawa Tengah, ini dipercaya jadi ajudan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada 2000 sampai 2004.

Dari situ sampai tahun 2010, jalur Sutarman cukup gemilang. Dia menduduki sejumlah pos strategis, mulai Kapolwiltabes Surabaya, Kapolda Kepulauan Riau, dan Kepala Sekolah Lanjutan Perwira - Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri.

Di tahun 2010, Sutarman diangkat menjadi Kapolda Jawa Barat. Setelah itu dia dilantik jadi Kapolda Metro Jaya menggantikan Timur Pradopo, sebelum akhirnya ditunjuk menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri pada 6 Juli 2011.

Bila proses menuju kursi Kapolri lancar, maka pria yang biasa disapa juru warta dengan sebutan 'Jenderal Namratus' itu--membaca nama Sutarman dari belakang--sudah dua kali menggantikan posisi Timur.

Meski demikian, perjalanan Sutarman di Polri bukan tanpa sandungan. Belum lama ini, Bareskrim jadi sorotan publik saat terjadi polemik penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator Surat Izin Mengemudi antara Kepolisian RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Polemik antara kedua institusi ini mencuat sejak penggeledahan yang dilakukan KPK di Gedung Korps Lalu Lintas Polri pada 30 Juli 2012. Polemik ini semakin bertambah saat keduanya menetapkan sejumlah tersangka yang sama.

KPK menetapkan mantan Kepala Korlantas Polri Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka dalam kasus tersebut, pada 27 Juli 2012, bersama Wakil Kepala Korlantas Brigadir Jenderal Didik Purnomo, Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi Budi Susanto, dan Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukoco S Bambang.

Sementara itu, Bareskrim pimpinan Sutarman juga menetapkan lima tersangka sejak Rabu 1 Agustus 2012, pada kasus yang sama. Mereka adalah Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Brigadir Jenderal Didik Purnomo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek simulator SIM, Ketua Pengadaan Simulator SIM AKBP Teddy Rusmawan, dan Bendahara Korlantas Polri seorang Komisaris berinisial LGM.

Dari pihak swasta, Sutarman menetapkan sejumlah nama, yakni Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) Budi Susanto, dan Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) Sukoco S. Bambang.

Alhasil, KPK dan Polri menetapkan tiga tersangka yang sama, yakni Didik Purnomo, Budi Susanto, dan Sukoco Bambang.

KPK yang merasa lebih dulu menangani kasus ini meminta Polri mundur dan hanya membantu proses penyidikan saja. Namun, Polri menolak. Mereka mengatakan KPK telah menerabas etika dalam penanganan kasus ini.

Dua lembaga penegak hukum ini pun bersitegang, sebelum akhirnya ditengahi Presiden SBY. 

Amankan 2014
 
Kepada calon penerusnya ini, Kapolri Jenderal Timur Pradopo rupanya sudah menitahkan amanat. Dia mewanti-wanti bahwa isu pengamanan Pemilu 2014 merupakan prioritas kerja bagi Kapolri selanjutnya.

Dia berharap penggantinya adalah jenderal yang siap menjaga keamanan Indonesia di tahun politik yang panas ini. "Pengamanan Pemilu nanti yang utama. Harus siap," kata jenderal berbintang empat itu.

Anggota Komisi III DPR RI, Eva Kusuma Sundari, berharap Kapolri baru bisa menjaga netralitas dan tidak berpihak pada partai penguasa. "Pada Pemilu 2009 lalu tidak netral, lebih condong ke Partai Demokrat dan Presiden," Eva mengritik.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional Eddy Hasibuan menyebut ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Sutarman. Kasus penembakan misterius terhadap sejumlah anggota kepolisian adalah salah satu yang utama.

Seharusnya, sebagai aparat penegak hukum dapat menjamin keamanan masyarakat. Kini yang terjadi sebaliknya. Polisi justru jadi sasaran teror. "Jika dibiarkan berlarut-larut dikhawatirkan memberi efek psikologis yang besar bagi masyarakat," kata Eddy.

Tugas lain yang tak kalah penting adalah memberantas kasus korupsi yang masih menggerogoti tubuh Polri. Dia menduga masih banyak pejabat Polri yang terlibat praktik haram ini. "Sutarman harus mengubah citra Polri dengan mengungkapnya."

Sumber : Vivanews

Leopard Akan Tampil Di HUT TNI

JAKARTA-(IDB) : Tank kelas berat baru milik TNI AD hingga kini masih disembunyikan. Main battle tank (MBT) yang diberi nama oleh pabrikannya Leopard tipe 2A4 itu dibeli dari Jerman untuk memperkuat TNI AD. Saat ini, baru dua buah MBT Leopard dan dua tank pengangkut personel Marder yang tiba di Jakarta.
  
"Sekarang masih dicat, istilahnya di camo (camuflase), disiapkan untuk defile hari ulang tahun TNI 5 Oktober nanti," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Rukman Ahmad di Jakarta kemarin (29/09). MBT Leopard adalah tank kelas berat pertama yang dimiliki Indonesia.
  
Menurut Rukman, pengelolaan tank seberat 62 ton itu diatur oleh Pusat Persenjataan Kavaleri (Pusenkav) Kodiklat TNI Angkatan Darat. "Pasti akan ditampilkan, nanti juga secara statis dipamerkan di Monas," ujarnya.
  
Pembelian Leopard 2A4 sudah menjadi perdebatan berbulan-bulan sebelumnya. Pihak yang tidak setuju berpendapat, tank Leopard tidak cocok dengan karakter medan peperangan Indonesia yang hutan tropis dan berbukit-bukit. Ditambah lagi, jalan dalam kota kota di Indonesia tidak cocok dengan beban berat tank itu.
  
Sebaliknya, mereka yang setuju optimistis tank leopard mampu memberi efek gentar bagi negara-negara tetangga. Tercatat, baru ada dua negara di ASEAN yang menggunakan MBT Leopard, yakni Singapura dan Indonesia. Negeri Singa memiliki 96 tank jenis ini.
  
Rukman menjelaskan, tank Leopard akan diperkenalkan secara total ke masyarakat. "Termasuk kemampuan-kemampuan manuvernya, " ujar alumni Naval War College Amerika Serikat itu.
    
Saat ini, awak tank atau personel crew Pusenkav Kodiklat TNI AD sedang berlatih di Bandung, Jawa Barat. "Masyarakat kami undang untuk nonton langsung secara terbuka dan gratis," katanya.

Sumber : JPNN