Saingi Twin Otter, Pesawat N219 Made In Bandung Rampung 2015

JAKARTA-(IDB) : Pesawat terbang ringan, N219 produksi PT Dirgantara Indonesia (PTDI) siap diperkenalkan ke publik awal tahun 2015. Pesawat yang dibuat dan dirancang di Bandung, Jawa Barat ini nantinya akan menjadi pesaing Twin Otter buatan Kanada.

"N219 awal 2015 sudah mulai terbang," ucap Direktur Utama Direktur Utama PTDI Budi Santoso di acara diaspora di JCC Senayan Jakarta, Senin (19/8/2013).

Disebutkan Budi, konsep pesawat berpenumpang 19 orang ini merupakan armada yang diperlukan untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil serta memiliki landasan pacu pendek.

"Yang need dunia saat ini 19 seater, pesaingnya Twin Otter itu dibuat tahun 64/65," jelasnya.

Untuk mengembangkan N219 siap produksi, PTDI membelanjakan dana pengembangan hingga US$ 50 juta atau setara Rp 500 miliar.

"Program N219, cost development US$ 50 juta sama dengan yang saya spend untuk engineering," tambahnya.

PT. DI Bangga Bisa Produksi N219 Sampai Jet Tempur

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) produsen pesawat terbang PT Dirgatara Indonesia (PTDI) mengaku sanggup membangun dan memproduksi mulai pesawat versi paling sederhana hingga pesawat super canggih sekelas jet tempur.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama PTDI Budi Santoso di acara Kongres Diaspora Ke-2 di JCC Senayan Jakarta, Senin (19/8/2013).

"Kita bikin N219 sampai kita mengerjakan program bersama KFX/IFX (jet tempur sekelas F22). Ini dari teknologi paling sederhana sampai paling canggih," ucap Budi.

Ia mengatakan, pengembangan pesawat penumpang ringan N219 masih dalam tahap penyelesaian akhir. Pesawat yang diproduksi dan dikembangkan di Bandung Jawa Barat ini diprediksi bisa rampung dan ditampilkan ke publik pada 2015 nanti.

"N219 awal 2015 sudah mulai terbang," jelasnya.

Sementara untuk pesawat tercanggih jenis jet tempur, PTDI menggandeng Korea Selatan. Budi mengakui dalam proses perancangan pesawat tidak menghadapi tantangan sulit karena PTDI memiliki kemampuan engineering.

"Kalau dulu bangun fighter dimarahi pak Habibie. Mau bikin fighter atau nggak, engineer sama, aero dynamic sama juga. Jadi mayoritas dari engineer sama. Yang beda leader-nya," jelasnya.

Sumber : Detik

Lion Air Ingin Teruskan Visi Habibie

JAKARTA-(IDB) : Pendiri sekaligus CEO Maskapai Lion Air Rusdi Kirana menjelaskan alasan membeli pesawat komersial berbadan ringan N219 produksi PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Rusdi mengaku pembelian pesawat made in Bandung ini dilakukan untuk memberdayakan industri dalam negeri.

Selain itu, pihaknya ingin meneruskan visi mantan Presiden RI BJ Habibie yakni menghubungkan pulau atau daerah terpencil dengan pesawat asli produksi Indonesia.

"N219 itu diharapkan dalam 2-3 tahun sudah beroperasi di Indonesia. Kita ingin melanjutkan pak Habibie punya visi," ucap Rusdi dalam acara Diaspora di JCC Senayan Jakarta, Senin (19/8/2013).

Diakuinya dengan mengoperasikan armada N219, Lion Air bisa melayani daerah terpencil seperti Papua. Pada kesempatan itu, Rusdi menegaskan Lion Air juga akan membantu pendanaan PTDI untuk pengembangan dan produksi N219.

"Kita nggak beli saja, tapi group kita KSO (Kerjasama Operasi) produk 219. Untuk pendanaan. Kita dapat dana bank swasta dan bank negara lain," jelasnya.

Sumber : Detik

Ex Karyawan PT. DI Sayangkan Proyek N2130 Berhenti

JAKARTA-(IDB) : BUMN produsen pesawat terbang, PT Dirgantara Indonesia (PTDI) (Persero) sempat merancang dan mengembangkan pesawat penumpang bermesin jet, N2130. Pesawat ini dirancang dengan 3 varian dan siap menjadi pesaing dari pesawat sejenis Airbus 320 dan Boeing 737. Namun project ini terpaksa dihentikan setelah krisis ekonomi 1998.

Mantan karyawan PTDI pun menyayangkan project pengembangan pesawat komersial buatan asli Indonesia ini harus diberhentikan. Hal ini diungkapkan mantan anggota project N2130 dan juga ex karyawan PTDI, Gemini C. Bangun Putra  di sela acara Diaspora, JCC Senayan Jakarta, seperti dikutip Selasa (20/8/2013).

"Saya bilang ke mas Ilham (anak BJ Habibie) kenapa nggak diterusin project seperti itu karena kebetulan kita masih ada. BJ Habibie masih ada, Ilham masih ada. Kalau itu berhenti. Berhenti semua. Kalau mulai lagi susah," ucap Gemini.

Diakuinya andaikata saat itu pengembangan N2130 dilanjutkan, pesawat komersial ini telah terbang dan digunakan oleh maskapai di dalam dan luar negeri sejak tahun 2005.

"Dulu waktunya tepat kalau kita nggak terkendala ekonomi," jelasnya.

Ia pun mengapresiasi rencana PTDI mengembangkan pesawat berbadan ringan N219. Menurutnya project ini harus dilanjutkan agar kemampuan putra-putri Indonesia dalam merancang dan membangun pesawat tetap ada.

"Sekarang kan ada pasar. Kalau kita berhenti sekarang generasi berikutnya nggak ada (kemampuan mengembangkan pesawat)," jelasnya.

Sumber : Detik 

Berita Foto : Peresmian Pembentukan 3 Batalion Raider

CIMAHI-(IDB) : Peresmian Pembentukan 3 Batalion Raider Mabes TNI AD akan membentuk 3 bataliyon Raider baru untuk ditempatkan di Kalimantan, rencananya sekaligus akan dibentuknya Divisi Mekanis, Divisi Mobud. 

Acara peresmian dipusatkan Cibeber Padasuka Kota Cimahi Hari Rabu / Kamis Agustus 2013 dengan menampilkan demo Mobud Raider dan Penerbad .

Sumber : Kaskus

Aksi Kopassus Meriahkan HUT Ke-68 RI Di Sebatik Nunukan

NUNUKAN-(IDB) : Tim Persatuan Terjun Payung Angkatan Darat (PTPAD) Kopassus turut memeriahkan HUT Ke-68 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Bola Tembaring, Desa Balangsiku, Kecamatan Sebatik Barat -Kabupaten Nunukan Kaltim, Sabtu (17/8).

Tim PTPAD Kopassus yang berjumlah 12 orang dengan pimpinan Kapten Inf Rommy Aditya Darmawi yang menjabat sebagai Dantim Free Fall Sat-81 Kopassus. 

Tujuan kegiatan ini disamping untuk menyambut dan memeriahkan HUT Kemerdekaan RI juga untuk sarana menumbuhkan dan membangkitkan semangat jiwa nasionalisme dan rasa persatuan dan kesatuan bangsa yaitu Bangsa Indonesia.

 Sumber : Kopassus

Pengamat : Modernisasi Alutsista Harus Terus Ditingkatkan

MALANG-(IDB) : Pengamat militer Universitas Muhammadiyah Malang Dr Muhadjir Effendi mengemukakan pemerintah harus terus berupaya melakukan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) agar tidak tertinggal dengan negara lain.

"Sudah ada perkembangan positif dalam skema pembenahan dunia militer di Tanah Air, meski dilakukan secara bertahap. Kita harus terus semakin memperkuat kemampuan sendiri dalam pengadaan persenjataan utama maupun pendukung," tegas Muhadjir Effendi di Malang, Sabtu.

Hal itu disampaikan Muhadjir ketika menanggapi meningkatnya anggaran militer dalam RAPBN 2014 yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Kenegaraan menjelang peringatan HUT ke-68 Kemerdekaan RI di gedung DPR RI (Jumat, 16/8).

Dalam pidatonya Presiden SBY menyampaikan anggaran militer yang diplot dalam pos Kementerian Pertahanan pada RAPBN 2014 sebesar Rp83,4 triliun dan anggaran kepolisian mencapai Rp41,5 triliun.

Hingga tahun 2024, target anggaran untuk alutsista mencapai Rp170 triliun atau sekitar 1,5 persen dari total APBN. Sementara Singapura dan Malaysia sudah menganggarkan antara 2-3 persen dari APBN-nya.

Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu mengapresiasi upaya pemerintah untuk memodernisasi alutsista, namun anggaran sebesar Rp83,4 triliun tersebut masih perlu rincian lebih lanjut terkait distribusi dan alokasi penggunaannya, termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan parjurit.

Ia mengakui saat ini Indonesia dalam kondisi dilematis, sebab kondisi alutsista membutuhkan anggaran yang cukup besar sebagai alat pertahanan negara dan kesejahteraan prajurit juga harus menjadi perhatian, sebab tingkat kesejahteraan prajurit sekarang ini masih rendah.

"Walaupun dana yang dianggarkan untuk modernisasi alutsista ini masih belum sebesar negara tetangga, pemerintah sudah melakukan yang terbaik dan secara bertahap sistem persenjataan militer kita juga tidak akan kalah dengan negara lain," tegas Muhadjir.

Belum lama ini Muhadjir mengemukakan kerja sama produksi ("joint product") dengan beberapa negara untuk memodernisasi alutsista jauh lebih menguntungkan daripada membeli dari negara maju.

Menurut dia, untuk meningkatkan kualitas alutsista kita akan lebih baik kalau melakukan joint product dengan negara tetangga yang kualitas teknologinya tidak terlalu jauh dengan Indonesia, seperti Korea Selatan (Korsel) dan China. Sedangkan untuk teknologi rudal bisa menggandeng Iran.

"Kesempatan dan peluang untuk melakukan kerja sama produksi tersebut cukup terbuka, apalagi kerja sama tersebut juga bisa mengurangi biaya. Namun, yang lebih penting lagi adalah mengurangi tingkat ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan peralatan militer dari negara maju," tandasnya.

Sumber : Antara

DPR Tawarkan Amerika Turut Berpartisipasi Kembangkan Industri Pertahanan Nasional

Menurut Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, ke depan kerja sama dan hubungan Indonesia dengan AS ini tidak hanya harus semakin meningkat, tetapi juga harus semakin berimbang.

JAKARTA-(IDB) : Kunjungan anggota Kongres Amerika Serikat Edward Royce dan David Cicilline ke Komisi I DPR RI diharapkan dapat meningkatkan hubungan bilateral kedua negara, tidak hanya di bidang pertahanan tetapi juga bidang ekonomi.

Menurut Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq, dalam pertemuan dengan anggota Kongres AS tersebut banyak hal yang dibicarakan. Misalnya,  sejumlah hal yang menjadi kendala peningkatan hubungan kerja sama dengan Indonesia dengan AS selama ini.

"Kami di Komisi I selama ini mendorong kerja sama di bidang militer antara Indonesia dan AS tapi juga harus diikuti peningkatan kerja sama  di bidang ekonomi di mana kami menawarkan AS juga ikut berpartisipasi mengembangkan industri pertahanan nasional yang ada 10 industri pertahanan," jelas legislator PKS ini seusai pertemuan dengan anggota Kongres AS di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/8).

Sebab, menurut Mahfudz, ke depan kerja sama dan hubungan Indonesia dengan AS ini tidak hanya harus semakin meningkat, tetapi juga harus semakin berimbang.

Sementara itu, menurut Anggota Kongres AS Edward Royce, Indonesia merupakan negara berkembang yang pertumbuhan ekonominya cukup stabil dibanding negara-negara lainnya. Apalagi, pertumbuhan tersebut paling besar ditopang oleh konsumsi domestik. Karenanya, menurut Edward Royce, peluang investasi oleh perusahaan AS di Indonesia semakin besar apalagi dengan situasi krisis yang belum pulih sepenuhnya.

Sumber : Jurnamen

DPR Akan Tindak Lanjuti Tawaran 10 Kapal Selam Rusia

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan, tawaran 10 unit kapal selam dari Pemerintah Rusia kepada Pemerintah Indonesia, merupakan hal menarik. Karenanya,  tawaran itu perlu dikaji lebih lanjut.

JAKARTA-(IDB) : Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan, tawaran 10 unit kapal selam dari Pemerintah Rusia kepada Pemerintah Indonesia, merupakan hal menarik. Karenanya, tawaran itu perlu dikaji lebih lanjut.

"Saya kira, tawaran dari Rusia, 10 kapal selam itu menarik untuk dikaji lebih mendalam dan ditindaklanjutinya," ujar Mahfudz Siddiq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/8).

Namun, menurut Mahfudz, jika nantinya disetujui, pengadaan kapal selam dari Rusia itu baru bisa direalisasikan pada pengadaan tahap kedua atau setelah 2014 mendatang. "Sebab, saat ini sudah ada keputusan untuk pengadaan tiga kapal selam dari Korea Selatan," ujarnya.

Tambah Mahfudz, dalam proses perjalanannya saat ini pengadaan tiga kapal selam dari Korsel berjalan lambat. Ini setelah pihak Jerman, pemilik teknologi kapal selam yang diproduksi Korsel yang akan dijual ke RI, mempermasalahkannya. "Karena, Jerman mengaku menjual hak paten teknologi kapal selam yang dimaksud hanya ke Turki," katanya.

Mahfudz menambahkan, Komisi I akan mendukung pengadaan kapal selam dari Rusia itu. Sebab, sesungguhnya sebelumnya sudah pernah dilakukan penjajakan pembelian kapal selam dari Rusia. Namun karena saat itu yang ditawarkan pihak Rusia adalah kapal selam dengan spesifikasi yang besar, sementara kebutuhan kapal selam RI saat ini untuk kelas dan ukuran yang sedang.

"Secara prinsip, Komisi I pasti akan dukung upaya penjajakan kerja sama dalam pengadaan kapal selam dari Rusia tersebut, sejauh syaratnya juga dipenuhi oleh Rusia yaitu ada proses transfer teknologi pada Indonesia. Sebagian pengerjaannya juga harus dilakukan di dalam negeri Indonesia," jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Menurut Mahfudz, tawaran Rusia sangat potensial ditindaklanjuti secara serius. "Karena dalam pengadaan tiga kapal selam dari Korsel saat ini, realitanya berjalan lambat. Sementara kebutuhan akan kapal selam bagi Indonesia saat ini sangatlah besar. Sehingga sejauh spesifikasinya sesuai kebutuhan RI, harganya terjangkau, dan mau melakukan alih teknologi, DPR pasti akan mendukungnya," tegasnya.

Sabtu (17/8), Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan, Pemerintah RI mendapat tawaran untuk dapat membeli sekitar 10 unit kapal selam dari Rusia. Jumlah ini di luar rencana pembelian tiga unit kapal selam dari Korea Selatan yang akan datang pada 2014.




Sumber : Jurnamen

Anggaran TNI Dan POLRI Tidak Berimbang

JAKARTA-(IDB) : Alokasi anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp 83,4 Triliun yang disebutkan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya dihadapan Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (16/7) dinilai tidak berimbang, dibandingkan dengan anggaran Kepolisian sebesar Rp 41,5 Triliun. 

Pasalnya anggaran Kementerian Pertahanan Rp 83,7 Triliun tersebut untuk lima unit organisasi yaitu Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

Penilaian tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq usai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2013-2014 dan Pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2014 di Gedung DPR RI, Jumat (16/7).

"Di pengantar nota keuangan ini memang Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran terbesar. Tetapi yang harus dipahami, anggaran Rp 83,7 Triliun itu untuk lima unit organisasi yaitu Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU," papar Mahfudz. 

"Semuanya itu bukan untuk Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista). Itu untuk Alut Sista, Modernisasi, Belanja Rutin termasuk Gaji personil," tambahnya.

Yang dibutuhkan sekarang adalah Tunjangan Khusus untuk prajurit yang ditugaskan di daerah-daerah terpencil atau tugas-tugas khusus, karena memang kebutuhan mereka itu jauh melampaui tunjangan minimal yang mereka dapatkan. Jadi ini yang masih harus dieksplorasi lagi. 

"Sebenarnya melihat anggaran Kepolisian sebesar Rp 41,5 Triliun itu hanya untuk satu unit Polri, ya memang tidak berimbang, tetap Polisi jauh lebih tinggi proporsinya dibandingkan TNI," kata politisi PKS ini. Mestinya anggaran ini berimbang, modernisasi alut sista berjalan tapi kesejahteraan prajurit tertinggal ini terjadi demoralisasi juga. 

Sumber : SuaraKarya