Indonesia Pakistan Tingkatkan Kerjasama Penanggulangan Terrorisme

ISLAMABAD-(IDB) : Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Sanaullah, mengatakan pemerintahnya terus bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk memberantas tindak terorisme. Kedua negara sepakat saling memberikan informasi untuk melacak keberadaan penebar teror, baik yang saat ini berada di Pakistan maupun di Indonesia.

Demikian ungkap Sanaullah, yang ditemui usai memimpin upacara hari Kemerdekaan ke-66 Pakistan pada Rabu 14 Agustus 2013 di gedung Kedutaan yang berlokasi di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Menurut Sanaullah, kerjasama di sektor itu penting untuk perbaiki citra Pakistan yang kerap dianggap sarang para teroris.

"Kami ingin Pakistan kembali seperti dulu, terbebas dari para teroris dan aksi teror,  bebas dari elemen radikal, dan ekstremisme," kata Sanaullah kepada media.

Keseriusan ini bahkan diutarakan secara jelas ketika mantan Menteri Luar Negeri Pakistan, Makhdoom Shah Mahmood Qureshi menyambangi Indonesia tahun 2010 silam. Kerjasama ini dapat memberikan contoh nyata kepada para pelaku teror bahwa Pakistan juga ingin kedamaian disebar di negara-negara Muslim.

"Semoga kerjasama ini dapat terus berlanjut dan menjadi contoh toleransi yang baik," ujar Sanaullah.

Pasukan Khusus

Dalam menumpas aksi terorisme di Pakistan, Menteri Dalam Negeri Chaudhry Nisar Ali Khan dalam jumpa wartawan yang digelar hari ini mengatakan bahwa pemerintah akan membentuk sebuah tentara khusus untuk memberantas para teroris di negaranya. Dilansir laman Zee News India, pengajuan kebijakan  pembentukan tentara khusus itu akan diajukan ke Perdana Menteri, Nawaz Sharif.

Selain itu Chaudry juga berencana menghidupkan kembali Pejabat Berwenang Penanganan Terorisme Nasional (NACTA) sebagai titik penting pengamanan internal. Kemdag akan membentuk sekretariat bersama untuk mewakili semua badan inelijen yang beroperasi di Pakistan.

Dia mengatakan untuk pembentukan kekuatan awal, sekitar 500 tentara aktif atau yang telah pensiun akan dilatih secara khusus. Ke depannya jumlah tentara itu akan ditingkatkan menjadi dua ribu orang.

Chaudry berencana tentara khusus ini akan ada di tingkat provinsi di tahap selanjutnya.

Sumber : Vivanews

2014 Skuadron Udara 11 Lengkap Satu Skuadron Full Persenjataan

JAKARTA-(IDB) : Tahun depan, Skuadron Udara 11 TNI AU akan lengkap terdiri dari 16 pesawat tempur Sukhoi Su-27 Flankers series, termasuk sistem kesenjataan dan avionika tercanggih yang sedang dalam pemesanan.

"Insya Allah, tahun depan lengkap. Kami sangat mendukung perkuatan dari saat ini yang 40 persen dari kekuatan esensial minimum. Saya baru merasakan berada dalam kokpit pesawat tempur ini selama 30 menit di udara," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida Alisyahbana, di Jakarta, Kamis.

Bersama koleganya, Menteri Pendidikan Nasional, M Nuh, Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Marsetio, dan Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Moeldoko, dia diberi wing kehormatan penerbang tempur TNI AU. Adalah Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI IB Putu Dunia, yang menyematkan wing kehormatan penerbang tempur itu di flight suit masing-masing, disaksikan Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono, dan segenap pimpinan TNI.

Dengan begitu, Alisyahbana menjadi perempuan pertama Indonesia yang ikut terbang dalam kokpit pesawat tempur generasi empat buatan Rusia itu, sekaligus perempuan pertama Indonesia yang berhak memakai wing kehormatan penerbang tempur TNI AU. 

Menurut Alisyahbana, kelengkapan persenjataan Sukhoi Su-27 Flankers series (termasuk versi kursi ganda, Sukhoi Su-30MKI), merupakan satu paket program penguatan kekuatan militer di udara. Indonesia membeli Sukhoi Su-27 dari varian SKM untuk versi kursi tunggal, dan Su-30 Mk2 pada versi kursi ganda. 

Dari sisi kesenjataan, Sukhoi Su-27 Flanker bisa dimuati peluru kendali berpemandu terdiri dari R-73, R-27ER, R-27ET, dan RVV-AEI. Sedangkan peluru kendali tak berpemandu yang bisa digotong adalah FAB-500M62/RBK-500/ZB-500, FAB-250M54, FAB-250M62, OFAB-100-120, B-8MI, dan B-13L.

Sukhoi Su-27 Flanker dengan manuver Pugachev-nya yang sangat menakutkan itu juga bisa membawa peluru kendali udara ke darat, yaitu Kh-29T, Kh-31P(A), Kh-59M, KAB-500Kr, KAB-1500Kr, selain 1.500 butir peluru munisi panas GSh-301 dari kanon 30 milimeter S-25.

Skuadron Udara 11 ada di bawah Wing 5 TNI AU yang berkedudukan di Pangkalan Udara Utama TNI AU Hasanuddin, Makassar. Pada akhir Februari lalu (22/2) dua jet tempur Sukhoi Su-30Mk2 Flanker tiba, mendarat di landasan pangkalan udara di Makassar itu.

Saat tiba, kedua Su-30 Mk2 itu dalam keadaan dilepas sayap-sayap, dan radome radarnya agar muat di dalam ruang kargo An-124-100 itu. Setelah lengkap diturunkan semuanya, kedua pesawat tempur dengan riwayat penerbangan masih 0 jam terbang, baik untuk mesin ataupun struktur pesawat terbangnya, dirakit.

Kedua pesawat tempur TNI AU itu bagian dari enam tambahan Sukhoi Su-30 dan Su-27 yang dipesan lagi oleh Indonesia dari Rusia. Indonesia memesan varian Su-27 SKM dan Su-30 Mk2, karena Rusia menyesuaikan keperluan pembeli.

Sejak awal pada Maret 2003, Indonesia membeli seluruh penempur TNI AU itu dari pabriknya, KNAAPO (Komsomolsk-na Amure Aircraft Production Association) di Rusia. 

Saat itu dua Su-27 SKM dan satu Su-30 Mk2 mendarat di Pangkalan Udara Utama TNI AU Iswahyudi, Maospati, Jawa Timur. Kedatangan kali kedua seri Sukhoi yang memiliki kemampuan di atas F-15 Eagle atau pesawat tempur generasi 4 ini adalah pada 2009 dan 2010.

Menurut sumber, berlainan dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat pada umumnya, Rusia menjual produk-produk persenjataannya --terutama pesawat tempur-- dalam modul-modul terpisah, yang mengharuskan pembeli jeli dan cermat. 

Masing-masing modul --termasuk sistem kesenjataan dan avionika-- itu dibeli secara terpisah dengan pelatihan terpisah pula. Persenjataan Sukhoi itu, sebagai misal, melalui proses yang berbeda dengan proses pembelian pesawat tempurnya. 

Ini yang menyebabkan selama beberapa tahun, Su-27 SKM dan Su-30 Mk2 TNI AU terbang tanpa dilengkapi peluru kendali dan persenjataan lain.

Sumber : Antara

Panglima TNI Tandatangani MoU Bersama Antara TNI Dan Pelni

JAKARTA-(IDB) : Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E., didampingi Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio, M.M. dan Direktur Utama PT. Pelni Syahril Japarin secara resmi menandatangani Nota Kesepakatan Bersama antara TNI dan PT. Pelni, di Auditorium PT. Pelni Jakarta, Kamis (15/8/2013).

Nota Kesepakatan tersebut menyangkut tentang bantuan pengamanan pelayaran. Disamping itu, disepakati pula tentang penggunaan personel dan peralatan/perlengkapan TNI serta sarana dan prasarana pendukung.

Dalam amanatnya Panglima TNI menyampaikan bahwa Nota Kesepakatan ini menjadi wujud pengabdian TNI dan PT. Pelni dalam rangka mendorong percepatan pembangunan nasional.  Transportasi memiliki fungsi strategis sebagai katalisator dalam menunjang dan menggerakkan dinamika pembangunan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Pada sisi lain, tranportasi juga merupakan perekat integritas wilayah NKRI.

Sinergitas yang perlu dibangun antara TNI dan PT. Pelni yang memiliki efek domino bagi kepentingan sosial politik dan ekonomi ditinjau dari aspek pelayanan publik, sekaligus turut serta dalam mendukung pelaksanaan tugas TNI, baik sisi mobilitas sarana transportasi bagi kepentingan pertahanan negara maupun dalam mendukung upaya deteksi dini terhadap terjadinya pelanggaran keamanan dan kedaulatan wilayah laut.

Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan bahwa Nota Kesepakatan ini akan memperbesar momentum pengabdian TNI dan PT. Pelni dalam turut mewujudkan Indonesia menjadi negeri Maritim yang sejahtera, aman dan berdaulat. 

Namun demikian tentunya sangat tergantung kepada kapasitas komunikasi dua arah, yang dapat diimplementasikan secara efektif, efisien, dan transparan, guna mendukung setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Untuk itu, pengaturan kerja sama teknis sebagai Standard Operating Procedure (SOP), dengan mempertimbangkan tugas pokok, kemampuan dan batas kemampuan masing-masing, baik dalam konteks bantuan pengamanan pelayaran, maupun dalam konteks penggunaan personel, peralatan dan perlengkapan, sehingga apapun yang kita lakukan baik dalam skala kecil maupun skala besar berada pada tata aturan yang berlaku dan secara efektif dapat bermanfaat bagi kepentingan dan keamanan nasional.

Turut hadir pada acara tersebut, Kasum TNI Marsdya TNI Boy Syahril Qamar, S.E., Irjen TNI Letjen TNI Geerhan Lantara dan para Asisten Panglima TNI serta Kapuspen TNI Laksda TNI Iskandar Sitompul, S.E.

Sumber : Poskota

Dirut Pindad Segera Diganti

JAKARTA-(IDB) : Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan akan mengganti Direktur Utama PT Pindad (Persero) Adik Avianto Soedarsono. Adik diganti
karena masa jabatan satu periode telah habis.

"Pindad dirutnya akan diganti karena memang sudah habis," ucap Dahlan saat ditemui di kantor pusat Pelindo II Jakarta Utara, Kamis
(15/8/2013).

Menurutnya pengganti Adik akan bersumber dari internal Pindad. Ditargetkan dalam kurun 1 minggu nama Dirut baru Pindad telah diumumkan.

"Masih dicari tapi dari orang dalam," tambahnya.

Seperti diketahui Adik Avianto Soedarsono menjabat sebagai Dirut Pindad pada 2007, sebelumnya ia menjabat Direktur Operasional di BUMN pembuat alat utama sistem persenjataan (Alutsista) seperti senjata dan panser.

Sumber : Detik

Mayjen Imam Edy Mulyono Ditunjuk Menjadi Force Commander PBB Di Sahara

NEW YORK-(IDB) : Mantan Komandan Pusat Misi Pemelihara Perdamaian (PMPP) Indonesia, Mayor Jenderal Imam Edy Mulyono, ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon sebagai komandan pasukan PBB di Sahara Barat.

Hal itu diungkapkan Wakil Tetap RI untuk PBB, Duta Besar Desra Percaya, usai menerima salinan surat Sekjen PBB kepada Presiden Dewan Keamanan PBB, Dubes Maria Cristina Perceval dari Argentina, demikian menurut keterangan yang diperoleh Antara dari Perutusan Tetap RI untuk PBB di New York, Rabu.

Secara resmi, Mayjen Imam Edy Mulyono ditetapkan Ban Ki-moon sebagai Force Commander (FC) pada misi PBB di Sahara Barat, yaitu United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO).

Imam Mulyono akan menggantikan Mayjen Abdul Hafiz (Bangladesh) dan memimpin sekitar 236 personil PBB yang terdiri atas komponen militer dan polisi yang berasal dari setidaknya 33 negara selama tiga tahun.

"Penunjukan Mayjen Imam Edy Mulyono ini didukung penuh dan disambut baik oleh seluruh anggota Dewan Keamanan PBB, dan Pemerintah Maroko selaku host country MINURSO," kata Dubes Desra.

"Ini merefleksikan kepercayaan tinggi PBB atas peran dan kontribusi penting Indonesia sebagai salah satu Negara Penyumbang Pasukan utama pada berbagai misi Perdamaian PBB."

"Peran, kontribusi dan kinerja pasukan Indonesia, Kontingen Garuda, di tujuh misi PKO PBB, yaitu UNIFIL, MINUSTAH, UNAMID, UNMISS, UNMIL, MONUSCO, dan UNISFA, sangat dihargai oleh dunia internasional, pemerintah dan masyarakat setempat," tambahnya.

MINURSO merupakan misi Pasukan Perdamaian PBB yang dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB 690 tahun 1991.

Pembentukan misi di Sahara Barat itu sejalan dengan kesepakatan antara Pemerintah Maroko dan kelompok Frente Popular para la Liberacion de Saguia el-Hamra y de Rio de Oro (Frente POLISARIO), yang dicapai pada tanggal 30 Agustus 1988.

MINURSO dimandatkan untuk menjalankan sejumlah tugas, di antaranya mengawasi gencatan senjata, memeriksa penurunan jumlah pasukan Maroko di wilayah Sahara Barat serta melakukan dan memastikan terselenggaranya referendum yang bebas dan adil dalam penentuan nasib rakyat di wilayah itu.

Mayjen Imam Edi Mulyono merupakan Pejabat Tinggi TNI ketiga dari Indonesia yang mendapatkan kepercayaan menduduki jabatan strategis pada pasukan penjaga permdaian PBB.

Pada tahun 1976-1978, Mayjen Rais Abin menduduki posisi `Force Commander` pada UN Emergency Force (UNEF), Mesir, dan Brigjen Susilo Bambang Yudhono, yang sekarang merupakan Presiden RI, menjabat sebagai Chief Military Observer pada misi United Nations Transitional Authority in Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium (UNTAES), Kroasia (1995-1996).

Mayjen Mulyono sebelumnya menjabat Komandan Pusat Misi Pemelihara Perdamaian (PMPP) TNI (2011-2013) dan juga terlibat dalam sejumlah operasi Misi Perdamaian PBB, diantaranya sebagai Observer Militer pada Misi PBB UNOMIG (United Nations Observer Mission in Georgia).

Mayjen Mulyono memperoleh gelar Master dari Nanyang Technological School di Singapura dan merupakan alumni United Nations Senior Mission Leader Course di Mako PMPP TNI, Sentul, Jawa Barat. 

Sumber : Antara