Australia Ambil Untung Dari Inteligen Inggris Dan Amerika

SYDNEY-(IDB) : Perdana Menteri Australia, Kevin Rudd, dikabarkan memanfaatkan laporan intelijen Pemerintah Inggris dan Amerika Serikat (AS), tentang sejumlah pemimpin negara Asia, termasuk Presiden SBY, dalam pertemuan puncak G20 di London, Inggris pada 2009.

Menurut pemberitaan The Age, laporan itu kemudian digunakan Kevin untuk mendukung tujuan diplomatik Australia termasuk kampanye untuk memenangkan kursi di Dewan Keamanan PBB.

''[Perdana Menteri] Rudd sangat tertarik dengan laporan intelijen para pemimpin Asia-Pasifik, diantaranya Yudhoyono, [Perdana Menteri India] Manmoham Singh, dan [mantan presiden Cina] Hu Jintao," ujar seorang sumber di intelijen Australia, yang minta dirahasiakan namanya, Minggu (28/7/2013).

"Tanpa dukungan intelijen yang disediakan oleh AS, kami tidak akan dapat memenangkan kursi," ujar pihak Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia dalam kondisi rahasia. 

Dokumen intelijen yang sifatnya sangat rahasia itu, pertama kali dikirim ke Fairfax Media di bawah undang-undang kebebasan informasi, dan sempat juga disinggung oleh whistleblower intelijen AS Edward Snowden.

Snowden mengatakan, bahwa saat itu intelijen Inggris dan Amerika mentargetkan para pemimpin asing dan pejabat yang menghadiri pertemuan G20 2009 di London.

Mantan Perdana Menteri Australia, Julia Gillard juga telah diinformasikan mengenai informasi tersebut. 

Kepala Divisi Pertahanan, Intelijen dan Berbagi Informasi Australia, Richard Sadleir pada 17 Juni 2013, bertemu dengan Gillard untuk melaporkan bahwa dokumen yang dibocorkan oleh Snowden merupakan bukti bahwa Markas Komunikasi Pemerintah Inggris (GCHQ), mengoperasikan Pemecah kemampuan intelijen untuk mencegat komunikasi.

Kemampuan pengumpulan intelijen GCHQ di pertemuan G-20 itu di antaranya dapat menembus sistem keamanan smartphone BlackBerry delegasi untuk memantau email dan panggilan telepon.

Selain itu mendirikan warung internet yang memiliki program intersepsi email dan program mata-mata pasword akses dunia maya para delegasi.

Sumber : Tribunnews

Menhan Laporkan Perkembangan Pembangunan Kekuatan TNI Kepada Presiden

JAKARTA-(IDB) : Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro didampingi Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan dan Wamenhan serta pejabat di jajaran Kemhan dan TNI lainnya menghadiri Sidang Kabinet Terbatas Pimpinan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (15/5) di kantor Presiden, Jakarta.

Dalam sidang kabinet terbatas tersebut, Menhan melaporkan terkait perkembangan pembangunan kekuatan TNI antara lain modernisasi Alutsista, sarana dan prasarana, peningkatan Sumber Daya Manusia dan juga kelembagaan.

Menhan mengatakan, pembangunan kekuatan TNI disesuai dengan dinamika perkembangan global, regional dan nasional. Selain itu juga dengan melihat dari berbagai aspek, baik aspek politik, pertahanan, sejarah, yuridis, aspek reformasi, birokrasi, sosiologis, doktrin dan keterpaduan.

“Ini baru tahap awal, tahap penjelasan dari kami, kemudian sebulan nanti akan ada lagi pembahasan dalam sidang kabinet untuk menentukan bagaimana sebaiknya struktur pertahanan negara dan bagaimana kelembagaan dari pertahanan kita”, jelas Menhan.

Lebih lanjut Menhan menjelaskan bahwa saat ini pemerintah belum akan melakukan perubahan di tubuh TNI. Menurutnya, pemerintah masih melihat berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan di dalam pembangunan kekuatan pertahanan ke depan.

“Panglima TNI juga menyikapi sebaiknya ada langkah-langkah yang dilakukan, tapi tetep berpegang kepada konsep kebijakan zero growth policy, kita tidak menambah lagi kekuatan baru personel terutama, karena personel kita cukup besar”, jelas Menhan.

Sumber : DMC

Menhan RI : Anggaran Untuk Penyiapan Komcad Relatif Murah

JAKARTA-(IDB) : Menhan RI mengatakan penyediaan anggaran untuk mendukung penyiapan Komponen cadangan relatif murah dan alokasi anggarannya tidak mengambil dari struktur anggaran baru.

Demikian dikatakan Menhan, Purnomo Yusgiantoro pada forum Rapat Dengar Pendapat dengan anggota komisi I DPR RI untuk membahas RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara (KCPN), Senin (20/5) di Gedung DPR, Senayan jakarta.

Lebih lanjut Menhan menjelaskan alokasi anggaran yang disediakan untuk proyek pembangunan Komponen cadangan berasal dari kebijakan pemerintah masa KIB ke 2 untuk menerapkan Zero Grwoth Policy kepada Kemhan dan TNI.

Sehubungan dengan adanya kebijakan tersebut maka, menurut Menhan perhitungan untuk anggaran pertahanan khususnya untuk belanja pegawai akan menurun dan secara otomatis terjadi penghematan anggaran pertahanan.

Oleh karena itu Menhan juga berpendapat, penghematan anggaran yang ada tersebut selain dapat dialihkan untuk peningkatan kesejahteraan prajurit, modernisasi alutsista dan peningkatan profesionalisme prajurit juga bisa dialokasikan untuk kebutuhan pembayaran komponen cadangan.

“Pada Pemerintahan KIB ke 2 ini kita bisa banyak mendapatkan Saving karena Zero Growth Policy, kita bisa mengurangi persentase belanja pegawai dan kita bisa gunakan untuk pembelian alutsista, profesionalisme dan kesejahteraan dari prajurit kita serta membayar komponen cadangan,”. Ungkap Menhan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Menhan menuturkan dengan adanya Undang-Undang Komcad maka cukup jelas cost dari pertahanan akan turun dan postur pertahanan negara yang kecil namun efektif dan efisien juga bisa dilakukan.

Selain terkait anggaran, mengenai pentingnya pembahasan RUU KCPN juga didasarkan pada jajak pendapat yang pernah dilakukan Kemhan pada 14-15 November 2007 lalu. ” Kita lakukan jajak pendapat terhadap beberapa komponen bangsa. Hasilnya dari PNS dan BUMN, 70 persen setuju RUU ini dibahas. Dari karyawan swasta, wiraswasta dan pengusaha, 69,8 persen setuju dibahas. Dari kalangan TNI dan Polri, 85,7 persen setuju, pelajar dan mahasiswa 66,4 persen setuju, pensiunan 63,8 persen setuju, ibu rumah tangga 70,4 persen setuju, dan yang tidak bekerja 60 persen setuju. Sehingga bisa disimpulkan, mayoritas setuju RUU ini dibahas,” jelas Menhan.

Untuk itu Menhan mengatakan, RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara yang menjadi inisiatif pemerintah sudah jelas sangat penting dan perlu segera dibahas bersama Komisi I DPR RI dalam masa persidangan saat ini.

Forum Rapat Dengar Pendapat kali ini yang juga diikuti Sekjen Kemhan Letjen TNI Budiman, dan Dirjen Potensi Pertahanan Kemhan, Pos. M Hutabarat merupakan hanya forum pembahasan umum tentang RUU KCPN dan belum mengarah kepada pembahasan substansi.

Komponen Cadangan Bukan Wajib Militer

Komponen Cadangan (Komcad) meski dilatih secara militer, bukanlah wajib militer tetapi lebih merupakan latihan dasar kemiliteran kepada masyarakat yang terpilih, dengan status tetap warga sipil, untuk selanjutnya diorganisir dalam rangka menjaga kesiapsiagaan bila sewaktu-waktu dibutuhkan bagi kepentingan pertahanan negara Indonesia.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Dirjen Pothan Kemhan) Dr. Ir.Pos M. Hutabarat, Sabtu (15/6) di Kantor Walikota Bogor saat menjadi nara sumber dalam Diskusi Publik “Komponen Cadangan” yang diselenggarakan oleh Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) cabang Bogor. 

Turut hadir pada Diskusi Publik tersebut antara lain Dekan Fakultas Ekologi Manusia (Fema) Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Arif Satria dan  Direktur Komponen Cadangan (Dirkomcad) Ditjen Pothan Kemhan Brigjen TNI Budi Rachmat, S.E.Dihadapan peserta yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar Bogor. 

Dirjen Pothan menjelaskan, sistem pertahanan Indonesia menganut sistem pertahanan semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya yang berada dan dimilik oleh bangsa Indonesia, yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

Sesuai dengan postur pertahanan semesta komponen pertahanan terdiri dari Komponen Utama, Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung, lebih lanjut Dirjen Pothan mengatakan saat ini RUU Komponen Cadanganan sudah berada di  DPR dan masuk dalam Proglegnas tahun 2013. Dalam RUU Komponen Cadangan ini disusun untuk mengatur bagaimana Komponen Cadangan direkrut, bagaimana kompensasinya, dan bagaimana statusnya, sehingga memberikan kejelasan bahwa Komponen Cadangan ini adalah bukan wajib militer.

Dirjen Pothan menjelaskan, proses pembentukan Komponen Cadangan melalui beberapa tahapan diantaranya tahapan pertama pengumuman pendaftaran calon anggota komponen cadangan pertahanan negara di instansi pemerintah, swasta dan media massa, tahapan ke dua pendaftaran yaitu calon anggota dapat secara suka rela mendaftarkan diri bagi komponen cadangan dan tahapan ke tiga seleksi bagi calon anggota yang memenuhi persyaratan umum dan kompetensi dilatih dasar kemiliteran.

Sumber : DMC 

KSAD Jenderal TNI Moeldoko Berpeluang Besar Jadi Panglima TNI

JAKARTA-(IDB) : Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Moeldoko kemungkinan besar akan menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana TNI Agus Suhartono yang akan memasuki masa pensiun pada 25 Agustus mendatang.

"DPR RI sudah menerima surat dari Presiden soal nama calon pengganti Panglima TNI. Saya sudah mendapat informasi dari Sekretariat Komisi I," kata Anggota Komisi I DPR RI, Fayakhun Andriadi, di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, dalam surat tersebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya menyampaikan satu nama yakni KSAD Jenderal TNI Moeldoko, tidak ada nama lainnya.

Komisi I DPR RI, kata dia, siap memproses Moeldoko yakni melakukan uji kelayakan dan kepatutan untuk disetujui DPR RI sebagai calon Panglima TNI. "Karena saat ini masih reses, maka Komisi I baru akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan pada masa sidang berikutnya," katanya.

Fayakhun menambahkan, karena masa persidangan berikutnya mulai pekan ketiga Agustus, maka uji kelayakan dan kepatutan terhadap Jenderal TNI Moeldoko sebagai calon Panglima TNI kemungkinan baru akan dilaksanakan pada pekan keempat Agustus 2013. "Kita harapkan paling lambat pada September sudah ada penggantian Panglima TNI," katanya.

Menurut dia, Moeldoko adalah figur yang tepat untuk menggantikan Panglima TNI saat ini. "Kalau pengganti Panglima TNI dari unsur TNI AD, AL, atau AU, hal itu adalah hak prerogatif Presiden. Kami tidak akan mempersoalkan," katanya. 

Sumber : Investor

KRI Imam Bonjol-383 Lakukan Bekal Ulang Di Aceh

ACEH-(IDB) : KRI Imam Bonjol - 383 salah satu unsur dibawah kendali operasi Gugus Tempur Laut Komando Armada RI Kawasan Barat (Guspurla Koarmabar) melakukan bekal ulang (Bekul) di Dermaga pelabuhan Krueng Geukueh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, Jumat (26/7).

Kedatangan kapal perang tersebut disambut oleh Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Lhokseumawe Letkol Laut (P) Sumartono, S.E. dan Palaksa Lanal  Lhokseumawe, beserta seluruh Perwira Staf Lanal Lhokseumawe.

KRI Imam Bonjol-383 yang dikomandani Letkol Laut (P)  Tomi Erizal merupakan Kapal jenis Korvet kelas Parchim dibawah Satuan Kapal Eskorta (Satkor) Komando Armada Barat (Koarmabar) yang saat ini tergabung dalam kegiatan Operasi Malaka Jaya 2013 atau Malaka Strait Sea Patrol (MSSP).

Dalam operasi tersebut, KRI Imam Bonjol - 383 melaksanakan operasi penegakkan kedaulatan dan operasi keamanan laut di perairan  yuridiksi nasional Indonesia dengan daerah operasi di perairan Selat Malaka dengan skala prioritas di kawasan perairan yang memiliki kerawanan tindak pelanggaran hukum di laut.

Gelar Operasi Malaka Jaya tersebut untuk  pengamanan laut yuridiksi di perairan wilayah Barat  khususnya sepanjang perairan selat Malaka dan  meningkatkan kesiap-siagaan unsur-unsur gelar KRI dalam rangka mendukung tugas yang emban dari Komando Atas.

Selain itu, selama berada di sektor operasi,  tetap mendukung dan melaksanakan bantuan SAR  di laut apabila terjadi kecelakaan di perairan wilayah Barat sesuai dengan perintah dari Komando Atas.

Selama sandar di Dermaga pelabuhan Krueng Geukueh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, KRI Imam Bonjol-383 melaksanakan kegiatan bekal ulang (Bekul) antara lain pengisian bahan bakar, pengisian air tawar dan pembekalan bahan basah guna mendukung kegiatan operasi selanjutnya.

Sumber :Koarmabar

Berita Foto : F-35A Unit Ke-100 Memasuki Tahap Akhir Perakitan

TEXAS-(IDB) : Unit ke 100 F-35 Lightning II yang akan ditempatkan di pangkalan udara Amerika Serikat (AFB) Luke di Glendale, Arizona, telah memasuki tahap terakhir proses perakitan. 

Pesawat ke 100 yang memiliki kode produksi AF-41 ini merupakan F-35 versi lepas landas dan mendarat konvensional (CTOL), dan dijadwalkan tiba di Luke AFB pada tahun depan. Proses perakitan tahap akhir ini meiputi pemasangan sistem kelistrikan dan hidrolik pada struktur pesawat, sekaligus melakukan pengujian sistem-sistem tersebut sebagai persiapan untuk pengujian mesin dan sistem bahan bakar.

Tahap akhir meliputi serangkaian penerbangan uji untuk memastikan kelayakan pesawat, harus dilakukan sebelum suatu unit F-35 diterima oleh Angkatan Udara Amerika Serikat (USAF) dan memulai dinas aktif. AF-41 merupakan salah satu dari 126 unit F-35 yang saat ini sedang diproduksi di seluruh dunia.

 

 

 

Pada bulan Juni, USAF mengeluarkan keputusan untuk meningkatkan jumlah skuadron F-35 di Luke AFB menjadi enam skuadron dengan jumlah total 144 unit pesawat, keputusan tersebut akan membuat Luke AFB menjadi pangkalan udara yang mengoperasikan F-35 dengan jumlah terbesar di dunia.

Selain sebagai tempat pelatihan calon pilot F-35A USAF, Luke AFB juga akan menjadi tempat pelatihan Internasional bagi calon pilot dari negara-negara lain pengguna F-35A.   

Saat ini, keberadaan Luke AFB memberikan kontribusi pemasukan ekonomi sebesar $ 2,17 Miliar kepada negara bagian Arizona. Selain itu, sebanyak 14 perusahaan pemasok komponen F-35 juga berlokasi di negara bagian tersebut, memberikan tambahan pemasukan sebesar $ 98 juta.

Berkantor pusat di Bethesda, Maryland, Lockheed Martin adalah perusahaan kedirgantaraan dan pertahanan global yang saat ini mempekerjakan sekitar 116.000 pegawai di seluruh dunia, bergerak dalam bidang penelitian, desain, pengembangan, manufaktur, integrasi dan pemeliharaan berbagai produk dan jasa serta berbagai sistem teknologi canggih. Hasil penjualan bersih perusahaan pada tahun 2012 adalah sebesar $ 47.200.000.000. 

Sumber : Kaskus

ADS Senapan Serbu Amfibi Terbaru Produk Rusia

MOSCOW-(IDB) : ADS adalah senapan serbu pertama di dunia yang mampu ditembakkan dengan baik di udara dan di dalam air. Senapan serbu ini terbilang memiliki kemampuan yang sama baiknya dengan senapan Kalashnikov model terbaru, namun ukurannya sedikit lebih kecil.

Pada tahun 2007, pabrik senjata yang berbasis di Tula, Rusia, membuat senapan serbu amfibi, hasil dari penelitian dan pengembangan selama hampir 6 dekade. Proses pembuatan senapan amfibi ini telah memakan waktu yang lama.

Kembal dulu ke sejarah senapan amfibi, upaya untuk menciptakan senapan bagi personel tempur di dalam air sebenarnya sudah dimulai ketika angkatan-angkatan laut di dunia kala itu mulai menyebarkan personel saboteurs (penyabot) dalam air. Dengan kata lain ini terjadi saat dan selama Perang Dunia II. Namun hanya Uni Soviet yang berhasil menciptakan senapan otomatis dan pistol yang mampu ditembakkan dari dalam air.

Setelah setengah abad kemudian, muncullah pistol SPP-1 4,5mm dan senapan serbu APS 5,6 mm dan mulai digunakan oleh pasukan pengintai khusus Angkatan Laut Uni Soviet. Senjata tersebut cukup efektif di bawah air, meskipun tidak untuk di darat. Tentu saja dengan kehadiran senjata ini tentara Uni Soviet menjadi mudah untuk memukul mundur personel musuh di dalam air, meskipun efektif hanya pada jarak dekat.

Kelemahannya, senjata-senjata ini tidak akurat untuk jarak 164 meter atau lebih, dan daya tahan senjata-senjata ini pun cepat sekali menurun. Bayangkan, usia pakai senapan ini hanya 180 kali tembakan saja (ditembakkan di udara).

Untuk melakukan misinya, setiap penyelam tempur Rusia harus membawa 4 senjata sekaligus, dua senjata bahwa air APS dan SPP-1 dan dua senjata konvensional yaitu senapan serbu Kalashnikov dan pistol Makarov. Untuk saat ini, entah apakah karena memang belum mampu atau tidak mau, belum ada negara di dunia ini yang berhasil mereplika/membangun kembali teknologi senjata otomatis bawah air Rusia tersebut.

Senapan amfibi semacam ini jelas akan memberikan banyak keuntungan, namun rasanya akan sulit, karena sangat sulit untuk menciptakan senjata yang bisa menembak sama baiknya di dua alam yang berbeda. Namun, Pabrik senjata di Tula, Rusia, ini telah berhasil mencapai tujuan yang dianggap mustahil ini.

Ide dan desain awalnya dirancang oleh desainer senjata kecil terkemuka, Vasily Gryazev. Kemudian, senapan serbu ini dikembangkan lagi oleh rekan-rekan dan mahasiswanya yang bekerja di Pusat Desain dan Biro Penelitian Senjata Olahraga dan Berburu Rusia. Biro ini merupakan bagian dari Biro Desain Instrumen KBP, yang terkenal dengan peluru kendali dan senjata rapid-fire-nya.

ADS memiliki cartridge air yang unik, berukuran sama dengan amunisi standar senapan serbu. Tujuan pengembangannya tentu saja agar senapan ini mampu beroperasi di dua lingkungan. Amunisinya menggunakan 5,45 mm, dikenal dengan singkatan ADS ((Avtomat Dual-medium Special), dan diselesaikan pengembangannya di Tula pada tahun 2007. Sengaja senapan ini tidak dinamai dengan nama desainer individu seperti halnya Kalashnikov dan Makarov, karena senjata baru ini merupakan hasil pengembangan bersama.

Di bawah air, ADS akan menembakkan amunisi 5,45x39mm, dan di udara (luar air) akan menggunakan cartridge biasa dari kaliber yang sama. ADS juga dilengkapi dengan peluncur granat di bawah laras yang melontarkan granat VOG-25 dan VOG-25P 40mm. Senapan ini juga bisa dilengkapi dengan berbagai peredam taktis dan sight (teleskop).

Senapan serbu ini memiliki fitur yang lazim digunakan di persenjataan Rusia. Pengembang ADS juga berhasil mengurangi ukurannya secara substansial, disamping tetap mempertahakan panjang larasnya. ADS tidak menggunakan popor konvensional, melainkan popor sandar pada bahu dengan bagian yang disebut backplate.

ADS sebagian besar dibuat dengan menggunakan material komposit, sehingga akan menguragi beratnya sekaligus untuk meningkatkan daya tahan terhadap korosi. Regulator gas juga ditambahkan ke dalama sistem gas, untuk memudahkan peralihan dari mode tembak di dalam air ke mode biasa atau sebaliknya.

Senapan serbu ADS ini dianggap sebagai desain revolusioner. ADS memang dikembangkan untuk personel tempur bawah air, namun dengan desainnya yang unik, menjadikan senapan ini bisa digunakan secara universal artinya tidak hanya untuk pasukan bawah air saja tetapi juga bisa digunakan oleh pasukan khusus, marinir dan angkatan darat.

Senapan serbu ADS ini telah diuji coba penuh dan banyak menerima reaksi positif dari berbagai kalangan. Kita tunggu saja apakah senapan ini nantinya bisa masuk ke Angkatan Bersenjata Rusia atau tidak.

Sumber : Artileri

TNI Harus Prepare Bila Malaysia Jadi Akuisisi Brahmos

Modifikasi khusus Su-30MKI membawa rudal supersonik BrahMos anti-kapal, dan dua subsonik Kh-59.

JKGR-(IDB) : Malaysia menunjukkan minatnya untuk membeli rudal Brahmos yang akan diluncurkan dari jet tempur SU-30MKM Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM). Hasrat ini disampaikan Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Ahman saat berkunjung ke Rusia, awal Juli 2013. Rudal BrahMos dianggapakan menjadi senjata yang mematikan jika dipasang di 18 jet tempur SU-30MKM Malaysia yang dibeli dari Rusia tahun 2003.

Selain itu, Malaysia juga mencari tender untuk pengadaan 18 pesawat tempur yang akan menggantikan armada MiG-29N TUDM (14 pesawat aktif) yang dipensiunkan pada tahun 2015 nanti. Rusia meyakinkan pihak Malaysia bahwa Su-30MKM TUDM bisa dimodifikasi untuk meluncurkan rudal BrahMos, seperti halnya Sukhoi Su-30MKI India yang telah dimodifikasi untuk meluncurkan rudal BrahMos pada awal 2014 nanti.

Flanker Su-30MKM Malaysia mirip dengan Su-30MKI India dan merupakan kemajuan substansial untuk versi ekspor dari Su-30K standar. Produsen pertahanan India, HAL, telah memasang canard, stabilisator dan sirip untuk Sukhoi Malaysia. Instruktur dan teknisi IAF (Angkatan Udara India) juga telah melatih pilot-pilot Angkatan Udara Malaysia.

Rudal BrahMos adalah varian dari rudal Yakhont Rusia, hasil pengembangan India dan Rusia. Rudal Brahmos memiliki varian yang bisa ditembakkan dari udara, darat maupun dari kapal selam.

Brahmos versi udara ke darat memiliki jarak tembak mencapai 280-290 km, diangkut oleh jet tempur Sukhoi. Jika Malaysia berhasil mengakusisi Brahmos dan bisa dipasang di SU-30MKM, maka militer Malaysia akan melakukan lompatan cukup jauh dalam kemampuan pemukul udara. Namun permasalahannya, militer India sedang memesan dan membutuhkan banyak rudal Brahmos, untuk Angkatan Udara dan Angkatan Laut mereka terkait war wastage reserves India. Konsekuensinya, Pemerintah India tidak akan mengijinkan ekspor rudal Brahmos, hingga kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Dengan demikian keinginan Malaysia ini akan membutuhkan waktu. Selain itu harga Brahmos juga super mahal yakni Rp 30 miliar untuk satu rudal.

BrahMos dan tabung peluncur di di International Maritime Defence Show, IMDS-2007, St Petersburg, Rusia

Bila Malaysia memiliki rudal BrahMos untuk SU-30MKM mereka, hal ini akan menjadi nighmare bagi negara-negara yang berurusan dengan negara Jiran itu. Untuk Kapal Induk atau aircraft carrier, rudal Brahmos mungkin tidak efektif karena kapal itu dilindungi peringatan dini jarak jauh lebih 250 km. Namun untuk kapal perang korvet atau frigate, rudal BrahMos akan menjadi senjata yang mematikan. Ditembak tanpa mampu melawan, karena korvet dan frigate rata-rata memiliki air defence system jarak pendek-menengah, 3 hingga 12 km. Bisa dibayangkan akan seperti apa jika 5-6 rudal Brahmos ditembakkan oleh SU-30MKM Malaysia. Rudal ini terbang dalam kecepatan supersonic saat telah dekat dengan sasaran (30 km dari target) dan pada kecepatan seperti ini, rudal tersebut sulit ditangkis.

Lebih dari itu rudal (cruise missile) jarak jauh-menengah seperti BrahMos bisa mengubah arah terbang sehingga trajectory sulit dilacak, berbeda dengan roket atau ballistic missiles. Dua kombinasi yang sulit ditangkis: kecepatan supersonic disertai kemampuan mengubah lintasan/perjalanan rudal.

Kelemahannya adalah ketika rudal terbang dalam kecepatan subsonic di lintasan intermediate, namun hal ini membutuhkan penangkis udara jarak jauh. Keampuhan serangan rudal oleh pesawat tempur telah dibuktikan pada Perang Malvinas, antara Inggris dan Argentina di tahun 1982. Meski armada laut Inggris dilengkapi dengan sistem pertahanan udara modern, mereka tetap tidak mampu menahan serangan rudal dari pesawat tempur Argentina.

Keberadaan rudal Brahmos bagi SU-30MKM Malaysia (kalau jadi memiliki)  bisa dikatakan menjadi ancaman bagi  Frigate Van Speijk Class Indonesia yang membawa rudal yakhont.

Rudal anti-kapal Yakhont di Frigate Indonesia, saat ini menjadi ancaman nyata bagi kapal perang permukaan Malaysia, karena sulit menangkalnya, seperti halnya Brahmos.  Selain terbang dengan kecepatan supersonic saat dekat dengan target, yakhont juga terbang  rendah dan menyerang sasaran dengan sudut serang yang rumit.

Namun, persoalannya, frigate Indonesia hanya memiliki pertahanan udara jarak pendek dan menegah, maksimal belasan kilometer. Sementara SU30 MKM dengan rudal Brahmos Malaysia bisa menyerang frigate tersebut dari jarak 280-290 km. Kondisi ini memaksa frigate Van Speijk Class beroperasi di wilayah terbatas, karena membutuhkan perlindungan peringatan dini jarak jauh.

Sumber : JKGR 

AAU Terapkan System Pendidikan Berbasis Internet

YOGYAKARTA-(IDB) : Akademi Angkatan Udara (AAU) tahun ini akan menerapkan sistem pendidikan berbasis elektronik (e-learning), yaitu learning management system (LMS) saat proses kegiatan belajar mengajar (KBM) karbol.

Gubernur AAU Marsekal Muda (Marsda) TNI Tabri Santoso mengatakan, penerapan LMS ini bukan tanpa alasan. Selain untuk mengikuti perkembangan teknologi, juga meningkatkan kualitas hasil didik, sekaligus mengenalkan teknologi, baik kepada para karbol maupun tenaga pendidikan.

“Pengusaan teknologi ini penting, sebab nantinya tugas-tugas mereka akan bersinggungan dengan teknologi, sehingga jangan sampai gagap teknologi,” kata Tabri Santoso usai upacara militer HUT AAU ke 48 di lapangan Dirgantara, AAU, Yogyakarta, Jumat (26/7/2013).

Selain itu, penerapan LMS tersebut juga akan memudahkan dalam proses pembelajaran dan   pengawasan kepada karbol. Dengan LMS, tenaga pendidik saat menyampaikan materi maupun memberi tugas, tidak harus berada di kelas namun cukup melalui layanan interaktif LMS tersebut. “Meski begitu, untuk tatap muka di kelas tetap akan dilakukan,” ucapnya.

Menurut Tabri untuk mengakses program tersebut, berbagai fasilitas telah disediakan AAU, seperti jaringan Wifi dan semua karbol dari tingkat II, III dan IV mendapatkan laptop.
Sehingga tidak ada alasan, karbol tidak dapat mengakses layanan LMS itu. Apalagi diktat dan hal teknis pendidikan lainnya ada disini. “LMS ini juga untuk mendukung penilaian akreditasi AAU dari BAN PT. Kami mentargetkan dapat nilai A,” paparnya.

Tabri menambahkan langkah ini juga untuk menguatkan peran AAU dalam menyiapkan calon-calon kader perwira TNI AU, yang memiliki integritas, mampu beradaptasi dengan cepat. Kemudian siap mengantisipasi tantangan yang ada dan mahir dalam pengambilan keputusan guna menghadapi beraneka tantangan tugas sebagaimana yang diamanatkan KSAU.

Sumber : Sindo