Russian Offers Antey-2500 Advance Anti Ballistik Missile For Iran Military

MOSCOW-(IDB) : Russian President Vladimir Putin may visit Tehran next month, according to a newspaper report. Among other things he is to discuss with Iran’s new president is a possible deal to supply advanced antiballistic missiles Antey-2500 (S-300VM) to the Islamic Republic of Iran.

Putin is expected to fly to Iran on August 12 to meet in person the country’s newly-elected President Hassan Rouhani, reports the Russian business daily Kommersant citing anonymous sources. Iran's Mehr news agency said Putin would arrive on August 16, without citing a source.

The trip would probably be the first visit of a foreign head of state to the country after Rouhani is sworn in on August 4 and replaces Mahmoud Ahmadinejad as the head of Iranian government.

The two leaders are likely to discuss a number of pressing political and economic issues from Iran’s controversial nuclear program to Russia’s participation in the expansion of Iran’s Bushehr nuclear power plant, the report says. Among them is a possible arms deal, which is certain to draw objections from some countries.

Russia is offering Iran to purchase S-300VM Antey-2500 air defense systems, according to defense industry sources.

Military experts believe that the Antey-2500 deal would be more attractive to Tehran. The system was tailored to intercept tactical ballistic missiles. A possible Israeli attack on Iran is expected to start with a massive missile attack on Iran’s key air defense sites and military air bases before follow-up airstrikes at its fortified nuclear enrichment facilities. S-300VMs are well-suited to counter this threat, Kommersant said.

The S-300VM "Antey-2500" (NATO reporting name SA-23 Gladiator\Giant) is a Russian-made anti-ballistic missile system designed and manufactured by the Company Almaz-Antey. The S-300VM has a maximum target detection range of up to 250 km, with aerodynamic target engagement envelope of up to 200 km (range) and altitude from 250 m. to 30 km. It can engage simultaneously up to 24 targets and up to 48 guided missiles.

Source : Army

N219 Potensi Penghubung Antar Pulau Indonesia

JAKARTA-(IDB) : Lapan saat ini sedang mengembangkan pesawat terbang N219. Program pengembangan pesawat ini menjadi salah satu dari berbagai program prioritas Lapan tahun depan. Hal ini dipaparkan oleh Sekretaris Utama Lapan, Sri Kaloka Prabotosari, dalam Forum Sekretaris Utama LPNK Kementerian Riset dan Teknologi di kantor pusat Lapan, Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (8/7).

 

Sekretaris Utama Lapan menjelaskan bahwa N219 merupakan pesawat berpenumpang 19 orang. Pesawat yang tidak berukuran besar ini memiliki potensi yang besar untuk digunakan di wilayah kepulauan Indonesia.

Hal ini disebabkan, pesawat ini dapat menggunakan landasan udara yang kecil dengan demikian dapat menjadi alat transportasi yang sesuai bagi daerah-daerah yang tidak memiliki bandar udara.

Pengembangan N219 dilatarbelakangi oleh tugas Lapan dalam bidang penelitian, pengembangan, dan perekayasaan penerbangan serta pemanfaatannya. Sri Kaloka mengatakan, selain itu pesawat ini dibangun terkait dengan Lampiran Perpres 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional dalam kelompok industri kedirgantaraan. Dalam naskah tersebut, Lapan bertugas sebagai pusat research and development produk kedirgantaraan.

Kebijakan jangka menengah industri kedirgantaraan dalam lampiran perpres tersebut juga mencakup pengembangan pesawat berpenumpang 30 orang. Pesawat ini berpotensi sebagai alat pemersatu bangsa karena selain menjadi alat transportasi juga akan menghubungkan ribuan pulau-pulau kecil di Indonesia.

Program pengembangan pesawat N219 juga terkait dengan strategi utama Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI). Sri Kaloka mengatakan, program tersebut akan mengembangkan potensi ekonomi melalui koridor ekonomi. Selain itu, N219 juga terkait dengan upaya penguatan konektivitas nasional serta penguatan kemampuan SDM dan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.

"Keberadaan pesawat perintis akan sangat membantu percepatan pembangunan khususnya di bidang ekonomi masyarakat pedalaman yang sama sekali belum terjangkau oleh transportasi darat ataupun laut," ujarnya.

Forum Sekretaris Utama tersebut dihadiri antara lain oleh Sekretaris Menristek dan para Sekretaris Utama dari LPNK Kementerian Riset dan Teknologi .

Sumber : Lapan

Vietnam Tantang Klaim China Di LCS

SAIGON-(IDB) : Presiden Vietnam Truong Tang Sang akhirnya bersuara tentang masalah klaim China terhadap Laut China Selatan. Truong dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak menyetujui klaim dari Negeri Tirai Bambu tersebut.
 
Akan tetapi, Truong menolak untuk mendukung upaya Filipina membawa kasus ini ke pengadilan internasional PBB. Filipina berulangkali memang mengeluarkan ancaman tegas kepada China yang dinilainya terlalu arogan melihat masalah Laut China Selatan.

Klaim China yang menyebutkan bahwa secara virtual mereka yang berhak atas seluruh bagian strategis Laut China Selatan termasuk juga pulau-pulaunya, langsung tegas ditolak Truong.

“Kita tidak menemukan ada dasar resmi China mengklaim Laut China Selatan. Itulah sebabnya Vietnam menentang sembilan garis Laut China Selatan oleh China,” jelas Presiden Truong, seperti dikutip Associated Press, Jumat (26/7/2013).

Truong juga menyikapi rencana Filipina yang meminta dukungan Vietnam untuk membawa kasus ini ke pengadilan internasional PBB. “Sebagai anggota dari PBB adalah hak legal dari Filipina untuk membawa proses ini ke pengadilan,” jelasnya.

Pernyataan diatas seperti menandakan bahwa Truong tidak ingin ikut campur dengan apa yang akan dilakukan filipna.

Pemerintah Vietnam dan Filipina sebenarnya adalah dua pemerintahan yang kritis dan vokal menentang adanya klaim Laut China Selatan oleh China. Bahkan tensi hubungan Filipina dengan China memanas dengan direbutnya  Dangkalab Scarborough yang pernah diklaim oleh Filipina setelah dua bulan pada tahun lalu angkatan laut Filipina bersandar disana.

Tidak seperti Filipina friksi yang terjadi antara Vietnam dan dan China sedikit mereda dengan kujungan Truoang ke Beijing. Kunjungan itu dilakukan dalam rangka persetujuan pembuatan sistem keamanan yang bisa mencegah terjadinya kecelakaan di Laut China Selatan. 

Sumber : Okezone

Dahlan Ingin Garuda Beli Pesawat CN-295

JAKARTA-(IDB) : Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mendorong PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) menggunakan pesawat terbang tipe CN 295. Pesawat yang dirakit dan diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia (Persero) di Bandung, Jawa Barat ini menurut Dahlan bisa menjadi alternatif rencana pembelian pesawat baling-baling buatan prancis ATR 72-600.

"Siapa tahu beli CN295 bisa mendorong manfaat dalam negeri. Itu bagus karena bisa menghemat devisa," kata Dahlan di Kantornya, Jumat (26/7/2013).

Sebelumnya Dahlan mengaku Garuda Indonesia menunda rencana investasi atau belanja modal untuk pengadaan pesawat ATR senilai Rp 1,2 triliun di 2013. Direktur Keuangan Garuda Indonesia Hendrito Hardjono menjelaskan belanja modal untuk pengadaan dihilangkan namun diubah dari sewa pembiayaan menjadi sewa operasi.

"Capex hilang karena financing diubah dari finance menjadi operating lease (sewa operasi). tapi pesawat tetap didatangkan hanya cara pembayaran yang dirubah. mengenai jumlah masih kita finasilisasi dengan pesawat," kata Hendrito kepada detikFinance.

Sementara itu, anak usaha Garuda Indonesia yakni Citilink tengah menjajaki pembelian pesawat buatan dalam negeri. Citilink diajak terlibat dalam di dalam pengembangan pesawat Regio Prop 80 (R80) produksi perusahaan milik mantan Presiden Indonesia BJ Habibie yakni PT Regio Aviasi Industri (RAI). Namun rencana penggunaan dan pembelian pesawat ATR tetap berjalan.

"Kita diajak memberikan masukan. Sudah masukan ke PT RAI, waktu Citilink memberikan masukan dalam aviation working group R80 turboptorp di Bandung minggui lalu. Citilink ada di situ. PT DI juga masuk," terang Direktur Utama Citilink, Arif Wibowo.

Sumber : Detik

Corsar, Sistem Rudal Anti Tank Baru Ukraina

KIEV-(IDB) : Ukraina telah berhasil menguji coba sistem rudal ringan anti-tank portabel baru "Corsar" di lapangan tembak dekat Kiev, 25 Juli 2013. Rencananya pengembangan Corsar akan rampung pada akhir 2013 ini, pengembang sistem rudal mengatakan.

Sistem rudal anti tank Corsar.

Menurut pengembang Corsar, Biro Desain Negara Luch Ukraina, Corsar memiliki jangkauan tembak hingga 2.500 meter - hampir dua kali lipat jauhnya dari sistem rudal ringan anti-tank portabel yang ada saat ini. Corsar dapat dioperasikan pada temperatur minus 40 derajat dan plus 60 derajat celcius, ujar perusahaan tersebut.
"Kami akan memasarkan sistem ini dan segera mengadakan kontrak pada 2014 jika pengembangan selesai pada akhir tahun ini," kata seorang juru bicara Luch kepada RIA Novosti.

Peluncur dan rudal anti tank Corsar.

Corsar ditujukan untuk menghancurkan target kendaraan lapis baja modern yang statis maupun bergerak, kendaraaan lapis baja monolitik termasuk (yang menggunakan) lapis baja reaktif (ERA), helikopter dan kendaraan udara tak berawak, dan benda-benda lainnya.

Spesifikasi
Jangkauan	2500 meter
Waktu terbang (kecepatan maksimum)	10 detik
Hulu ledak	Tandem hollow-charge
Kaliber	105 mm
Panjang peluncur	1,16 meter
Diameter	0,112 meter
Bobot	18 kg
Temperatur pengoperasian	Minus 40 - Plus 60 derajat celcius

Sistem rudal anti-tank ini akan dibanderol dengan harga sekitar US$ 130 ribu - yang menurut pengembang harga ini tiga kali lebih murah dari sistem anti-tank buatan barat yang ada saat ini.

Sumber : Artileri

Indonesia Perlu Intensif Bicarakan Batas Negara Dengan Malaysia

Hal ini guna menghindari munculnya gesekan dan konflik di lapangan terkait dengan pengelolaan dan penguasaan hal-hal yang terkandung dan terdapat di wilayah perbatasan. Begitu kata anggota Komisi I DPR Helmi Fauzy.

JAKARTA-(IDB) : Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan, hingga kini setidaknya masih ada 10 titik daerah rawan konflik di wilayah perbatasan Pulau Kalimantan. Konflik biasanya dipicu batas wilayah negara yang belum disepakati. Menanggapi hal itu, anggota Komisi I DPR RI Helmi Fauzy mengatakan, pemerintah perlu terus mengintensifkan pembicaraan dengan Malaysia, untuk menyelesaikan tapal batas darat dan laut.

"Hal ini guna menghindari munculnya gesekan dan konflik di lapangan terkait dengan pengelolaan dan penguasaan hal-hal yang terkandung dan terdapat di wilayah perbatasan," ujar Helmi Fauzy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/7).

Terlebih, kata Helmi, saat Komisi I melakukan kunker ke wilayah perbatasan, beberapa patok perbatasan negara mulai ada yang rusak, dan terindikasi mulai bergeser ke dalam. Hal itu akibat kegiatan illegal logging di perbatasan dan menggeser patok batas negara yang ada. "Kami katakan kami sangat khawatir dalam persoalan patok batas negara dengan Malaysia itu. Ada yang tidak jelas dan rusak. Dan kami tengarai hal itu akibat kegiatan illegal logging di perbatasan Kalimantan. Karena, kalau hutannya sudah ditebang, maka patok-patok negara akan mudah digeser juga," jelasnya.

Menurut Helmi, pembahasan batas negara dengan Malaysia, selama ini yang cukup alot dan rumit, ketika sudah menyangkut batas wilayah laut. "Hal ini karena juga terkait dengan batas wilayah perairan dengan Singapura. Sehingga pembicaraan perundingan dilakukan secara hati-hati," ujarnya.

Namun , sikap kehati-hatian dalam pembahasan batas negara itu, kata Helmi, jangan sampai membuat pembahasannya berlarut-larut. Karena, semakin berlarut-larut pembatasan tapal batas negara dengan Malaysia, berpotensi merugikan Indonesia. "Ini mengacu realita di lapangan, adanya patok negara yang hilang, tidak jelas posisinya , sehingga posisinya menjadi bergeser dari titik patok awal."

Menurut Helmi, memang sebaiknya Pemerintah RI membuat perencaanaan dan jadwal waktu penyelesaian batas negara dengan Malaysia. Jika tidak, potensi konflik di perbatasan, akan semakin terbuka lebar. "Tentu kita tidak ingin itu terjadi. Karenanya, Komisi I DPR sejak awal sudah ingatkan pada pemerintah, perlu pembicaraan intensif dengan Malaysia guna selesaikan masalah perbatasan negara ini," tegasnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan, hingga kini setidaknya masih ada 10 titik daerah rawan konflik di wilayah perbatasan Pulau Kalimantan. Konflik biasanya dipicu batas wilayah negara yang belum disepakati. "Di Kalimantan ada 10 daerah perbatasan. Artinya, di daerah itu masih rawan konflik," ujar Agus usai pembukaan Rapat Kerja ke-5 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kamis (18/7) di Jakarta.

Sumber : Jurnamen