Pages

Jumat, Juni 14, 2013

Bedah Pesawat CN-295 Made In Bandung Seharga Rp 384 Miliar

BANDUNG-(IDB) : PT Dirgantara Indonesia (PTDI ) bersama Airbus Military (AM) bekerjasama mengembangkan pesawat generasi terbaru dari CN235 yakni CN295. 

Pesawat yang masih diproduksi di markas AM Spanyol ini nantinya akan diproduksi dan dipasarkan oleh PTDI di Bandung, Jawa Barat.

Bahkan untuk pasar Asia Pasifik akan ditangani oleh perusahaan plat merah tersebut. 

Mau tahu penampakan dan isi dari pesawat yang mulai dilepas seharga US$39 juta atau setara Rp 384,38 miliar ini.

Model Penerbangan Kursi Sipil

Pesawat CN 295 mampu dimodifikasi untuk keperluan penerbangan sipil dan militer. Untuk penerbangan sipil, pesawat ini mampu menampung hingga 32 penumpang. Kursi pun bisa disusun cukup nyaman layaknya pesawat komersial.

Model Penerbangan Militer

Pesawat CN295 mampu mengangkut hingga 71 tentara dengan konsep tempat duduk berhadap-hadapan. Bahkan pesawat ini, yang bisa dirancang keperluan penerjunan udara mampu mengangkut hingga 49 tentara penerjun atau penerjun profesional.

Tampak Dari Samping

Pesawat baling-baling ini, menggunakan mesin turboprop. Tampak baling-baling pesawat menambah kegarangan pesawat. Pesawat ini, memiliki tinggi 8,6 meter dari jarak roda terbawah hingga ujung ekor. Sementara panjang dari moncong pesawat terdepan hingga ekor pesawat mencapai 24,5 meter.

Tampak Dari Depan

Dari depan, pesawat ini tampak garang yakni hidung seperti peluru kendali. Dari depan tampak sayap pesawat dengan panjang 25,8 meter menambah keperkasaan pesawat karya Dirgantara Indonesia dan AM ini.






Sumber : Detik

PT. DI Buka 700 Lowongan Kerja Baru

BANDUNG-(IDB) : PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dapat banyak pesanan atau order pesawat, helikopter dan komponen pesawat hingga 2013. Demi mendukung pemenuhan terget pesanan, perusahaan plat merah ini berencana membuka 700 lowongan kerja baru di 2013.

Hal ini disampaikan oleh Direktur umum dan SDM PTDI Sukatwikanto usai melangsungkan Rapat Dengar Pendapat di Komisi VI DPR Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2013).

"Oh luar biasa jauh (perkembangan perusahaan). Sarjana itu hampir 300 tahun ini, 400 orang STM (SMK). Kita sedang regenerasi SDM besar-besaran," ucap Sukatwikanto.

Sukatwikanto menuturkan, total order dari pesawat, helikopter dan komponen lain yang telah diterima Dirgantara Indonesia saat ini mencapai Rp 9 triliun. Bahkan ada penambahan pesanan setelah menggelar ASEAN Roadshow yakni menawarkan pesawat ke-6 negara ASEAN.

"Penjualan pesawat yang membeli paling existed itu Filipina dengan Malaysia (CN 235). Tapi dengan Thailand dengan Vietnam mereka sudah ada mengirim dokumen sebelum terjadi kontrak itu biasanya verifikasi dokumen teknik," tambahnya.






Sumber : Detik

Iran Melepas Kapal Perusak Bayondor Ke Laut

TEHRAN-(IDB) : Republik islam Iran meresmikan kapal perusak Bayondor pagi hari ini (Selasa, 11/6) dengan disaksikan oleh Athaollah Salehi dan Habibullah Sayyari.
 

FNA (11/6) melaporkan, Bayondor selesai direparasi dan mengalami overhaul, dan dilepas ke laut di pelabuhan Bandar Abbas, Iran selatan. Acara peresmiannya dihadiri oleh Athaollah Salehi, Panglima Angkatan Bersenjata Iran dan Habibollah Sayyari, Panglima Angkatan Laut Iran.

 

Penggabungan kapal tempur baru ini ke dalam jajaran armada Angkatan Laut Iran semakin meningkatkan kemampuan Iran dalam menjaga perairannya, keamanan regional dan perairan internasional.

 

Meski menghadapi berbagai keterbatasan akibat sanksi dan embargo, para ahli dalam negeri telah menghabiskan 528 jam dalam 20 bulan dan berhasil mereparasi kapal tersebut.

 
Dalam proses reparasinya, sebanyak 8.000 bagian penting dalam kapal tersebut telah diproduksi di dalam negeri, 3.200 bagian direparasi, 2.500 komponen diganti, 170 sistemnya diperbaiki, dan lebih dari 98 sistem di-upgrade serta 60.000 ton lempengan baja diganti.







Sumber : Irib

Malaysia Indonesia Berpacu Membuat Pesawat Tempur

Perancis tawarkan pembuatan pabrik jet tempur rafale di Malaysia (photo by Dassault Aviation)
Perancis tawarkan pembuatan pabrik jet tempur rafale di Malaysia

JKGR-(IDB) : Perancis menawarkan pembuatan pesawat tempur Rafale di Malaysia, jika negara Jiran itu mau memilih Rafale sebagai pesawat tempur baru mereka. “Kami mempertimbangkan jalur perakitan di Malaysia”, ujar pimpinan eksekutif Dassault Aviation , Eric Trappier, saat diwawancarai lewat telepon dalam ajang Langkawi Air Show, Malaysia.

Saat ini Malaysia sedang mencari 18 pesawat tempur untuk menggantikan Mig 29 Rusia, dengan tiga alternatif:  Eurofighter, F-18  dan  Gripen,  produksi Saab Swedia.

Malaysia memiliki beberapa perusahaan terkait industri dirgantara. Antara lain CTRM, Composites Technology Research Malaysia. CTRM merupakan suplier beberapa komponen untuk sayap pesawat Airbus A320 Series. Sekitar 20 persen wing surface dari Airbus A320 merupakan produksi CTRM. Produk mereka untuk A320 antara lain: Moveable fairing, over wing panels, a320 spoilers, under wing, a320 fix fairing dan beberapa lainnya. CTRM juga penyuplai beberapa composites aero structures untuk pesawat Airbus A380, serta Airbus A400M Militer.

Malaysia juga memiliki industri dirgantara SME Aerospace, yang membuat sejumlah komponen kecil untuk pesawat: Airbus A330/A340, Airbus A320, Boeing B777, Eurocopter EADS, Avro RJ/RJX dan BAE Hawk. Untuk urusan Maintenance, Repair & Overhaul (MRO), Malaysia memiliki AIROD yang telah menggarap berbagai jenis pesawat dan helikopter.

Tawaran Perancis yang akan membuat perakitan pesawat tempur Rafale di Malaysia, untuk mendorong Malaysia mampu menciptakan industri penerbangan sendiri dikemudian hari.

Langkah Dassault Aviation ini membuat pemerintah Malaysia tertarik dengan pesawat tempur Rafale.  ”Malaysia tertarik mendorong industri dalam negeri mereka, untuk terlibat dalam pembuatan pesawat”, ujar pimpinan eksekutif Dassault Aviation, Eric Trappier. Menurut Erick, mereka sangat mendukung keinginan Malaysia, jika pesawat Rafale dipilih Malaysia sebagai pesawat baru mereka. Dan saat ini, Dassault telah menandatangani kontrak dengan perusahaan CTRM, Zetro Aerospace dan SaputraMalaysia, untuk kerjasama pembuatan komponen pesawat.

Dari tiga jenis pesawat yang hendak dibeli Malaysia, kandidat terkuat tinggal dua yakni: Eurofighter Typhoon dan Dassault Rafale. Namun,dalam ujicoba yang dilakukan Malaysia, Eurofighter Typhoon dianggap lemah dalam operasi serangan darat dan kemampuan radar, meski memiliki daya tahan yang tinggi. Tampaknya Malaysia akan memiih Rafale, sekaligus untuk menghidupkan keinginan Malaysia membuat pesawat tempur.

Pesawat tempur multi-role Rafale bergabung dengan militer Perancis tahun 2001 dan mampu menjalankan misi: serangan darat, serangan laut, intai tempur, misi serangan nuklir dan intersepsi udara. Saat ini Perancis sedang berjuang menemukan pembeli asing pertama yang mau membeli pesawat tempur mereka, yang dibangun dengan biaya puluhan miliar euro.

Menurut Dassault Aviation, India telah memilih Rafale untuk pengadaan (sebagian besar) 126 pesawat tempur baru dan Perancis bersedia membangun pesawat itu di India, jika kontrak final jadi ditandatangani tahun ini.

Jet Tempur Rafale Perancis (photo by Andrew Dro)
Jet Tempur Rafale Perancis
Bagaimana dengan Indonesia ?

Wakil Menteri Pertahanan, Letnan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsuddien, Kamis 13 Juni 2013, menyatakan program pesawat tempur IFX/KFX yang sudah berjalan 18 bulan dan melibatkan seluruh komponen bangsa, harus terus berjalan secara berkelanjutan.

Pemerintah dan Komisi I DPR melakukan Rapat Dengar Pendapat di kantor PT DI, Bandung, khusus membahas kelanjutan proyek pesawat tempur Indonesia-Korea Selatan. Kementerian Pertahanan akan menggandeng Defense Industry Cooperation Committe (DICC) dalam pembuatan jet tempur Indonesia.

Menurut Sjafrie, program pesawat tempur PT DI bekerjasama dengan pemerintah Korea Selatan, harus selesai pada tahun 2020, sehingga siapapun yang menjadi presiden akan datang, harus memiliki komitmen melanjutkan program ini. Saat ini, PT DI sedang mempersiapkan diri masuk dalam tahap kedua, yaitu Engineering Manufacturing Development, pengembangan pesawat tempur IFX/KFX. Dari 72 teknologi, masih ada 30 item yang harus disiapkan oleh PT DI.

“Program pesawat tempur IFX/KFX adalah program nasional demi kepentingan bangsa dan Negara. Oleh karena itu kita harus mewujudkannya demi kemandian bangsa dalam membangun kekuatan pertahanannya,” tutur Sjafrie Sjamsuddien,

Ketua Komisi I DPR, TB Hasanudin, menyatakan DPR sejalan dengan pemerintah untuk melanjutkan program ini, siapapun kekuatan politik di masa depan yang memimpin negara Indonesia.

Disain Jet Tempur KFX / IFX, Korea Selatan - Indonesia
Disain KF / IF-X, Korea Selatan – Indonesia
KKIP

Dalam kesempatan dan waktu terpisah, Sidang Kesembilan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) juga membahas agenda perkembangan alih teknologi kapal selam dan perkembangan program pesawat jet tempur KF-X/IF-X.

KKIP sedang menyusun agenda pembangunan infrastruktur pembuatan kapal selam di Surabaya melalui PT PAL dan pesawat jet tempur di Bandung melalui PT DI.  Ditargetkan, paling lambat dalam dua hingga tahun ke depan, Indonesia telah memiliki infrastruktur industri pembuatan kapal selam dan pesawat jet tempur berteknologi canggih, di atas pesawat tempur sekelas Sukhoi dan F-16.

Menurut Menteri Pertahanan sekaligus Ketua KKIP, Purnomo Yusgiantoro, pembangunan infrastruktur kapal selam dan jet tempur akan dijadikan sebagai program nasional. Payung hukumnya sedang dipersiapkan, agar tidak menemui hambatan.
“Butuh dukungan parlemen, karena program ini pasti akan melalui lintas parlemen. Dibutuhkan payung hukum agar menjadi proyek nasional,” ujar Purnomo.
Pembangun infrastruktur pembuatan kapal selam, akan bekerja sama secara khusus dengan Korea Selatan dan dimulai dari kesepakatan lisensi,engineering manufacturing development, hingga prototipe.

Model Kapal Selam Changbogo
Model Kapal Selam Changbogo
Saat ini kedua pihak telah sampai pada tahap teknologi desain. Dua tahun ke depan ditargetkan akan mencapai tahap engineering manufacturing development dan prototipe. 

“Dari sisi teknis, kita juga sudah kirim 52 ahli untuk belajar teknologi design,” lanjut Purnomo Yusgiantoro, usai Sidang Kesembilan KKIP bertajuk “Membangun Sinergitas Menuju Kemandirian Industri Pertahanan”, Selasa (11/6).

Sidang Kesembilan KKIP ini dipimpin langsung Menhan Purnomo Yusgiantoro selaku Ketua Harian KKIP, didampingi Wamenhan Sjafrie Syamsoeddin sebagai Sekretaris. Pembahasan juga dihadiri Ses Menristek, Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kemperin, Deputi II Kementerian BUMN, serta Kasum TNI dan Asrena Kapolri.

Kita tunggu saja, pesawat tempur siapa yang akan mengudara duluan.







Sumber : JKGR

Wamenhan : KF/IF-X Project Diproyeksikan Selesai Tahun 2020

JAKARTA-(IDB) : Wakil Menteri Pertahanan, Letnan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsuddien, Kamis 13 Juni 2013, menyatakan program pesawat tempur IFX/KFX yang sudah berjalan 18 bulan dan melibatkan seluruh komponen bangsa harus terus berjalan secara berkelanjutan.

Pemerintah dan Komisi I DPR hari ini melakukan Rapat Dengar Pendapat di kantor PTDI di Bandung. Dalam rapat tersebut, dibahas kelanjutan proyek pesawat tempur Indonesia-Korea Selatan. Kemenhan menggandeng Defense Industry Cooperation Committe (DICC) dalam membangun jet tempur.

Menurut Sjafrie, program pesawat tempur PTDI yang bekerjasama dengan pemerintah Korea Selatan ini harus selesai pada tahun 2020, sehingga siapapun yang akan menjadi presiden yang akan datang harus memiliki komitmen melanjutkan program ini.

Saat ini, PTDI sedang mempersiapkan diri masuk dalam tahap kedua, yaitu Engineering Manufacturing Development, pengembangan pesawat tempur IFX/KFX. Dari 72 teknologi, masih ada 30 item yang harus disiapkan oleh PTDI.

“Program pesawat tempur IFX/KFX adalah program nasional demi kepentingan bangsa dan Negara. Oleh karena itu kita harus mewujudkannya demi kemandian bangsa ini dalam membangun kekuatan pertahanannya,” katanya dalam keterangan tertulis.

Ketua Komisi I DPR, TB Hasanudin, menyatakan DPR sejalan dengan pemerintah untuk melanjutkan program ini. "Siapapun kekuatan politik di masa depan tetap harus mendukung program ini berjalan," katanya. 






Sumber : Vivanews

PMN Untuk PT. DI Akan Digunakan Untuk Modal Dan Investasi

JAKARTA-(IDB) : PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menolak usulan DPR yang meminta dana penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp1 triliun untuk membayar utang. PTDI membutuhkan suntikan dana untuk menopang operasional perusahaan.

Direktur Umum dan Sumber Daya Mineral PTDI, Sukatwikanto, Kamis 13 Juni 2013, menyatakan kucuran dana PMN akan digunakan untuk modal dan investasi. "Kalau dipakai untuk membayar utang, masa depan PTDI akan terganggu," katanya seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR-RI, di Jakarta.

Ia menjelaskan, dana PMN akan digunakan untuk investasi modernisasi mesin-mesin Rp700 miliar dan Rp300 miliar akan digunakan sebagai modal kerja. Dengan begitu, maka keuangan BUMN strategis tersebut dapat kembali sehat.

"Kalau perusahaannya sehat maka bisnis akan bangkit. Tetapi kalau dipakai untuk membayar utang maka PTDI akan seperti dulu dan tutup. Kalau PTDI tutup, maka teknologi yang dikuasai PTDI saat ini akan sia-sia," katanya.

Dalam RDP dengan komisi VI, anggota DPR meminta PTDI membayar utang terhadap 3.500 mantan karyawan sebesar Rp200 miliar yang dicicil selama periode 2007-2027 seperti diatur dalam Pakta Perdamaian.

Dalam perjanjian tersebut, PTDI berjanji membayar utang dengan cara dicicil sebesar Rp50 miliar uang muka dan Rp7,5 miliar per tahun selama 20 tahun. Namun, hingga saat ini PTDI baru bisa membayar utang sebesar Rp33 miliar kepada mantan karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Forum Komunikasi Karyawan PT Dirgantara Indonesia (SPFKK-PTDI).

"Komisi VI DPR-RI meminta PTDI melaksanakan pembayaran utang karyawan sebesar Rp54 miliar selambat-lambatnya 31 Desember 2013 seusai kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian antara PTDI dengan SPFKK pada 23 November 2007," kata Wakil Komisi VI DPR, Erik Satrya Wardhana.







Sumber : Vivanews

Forkom Litbang Pertahanan Ke-24 Diadakan Di PT. PAL

SURABAYA-(IDB) : Kamis tanggal 13 Juni 2013  PT PAL Indonesia (Persero) sebagai tuan rumah penyelengaraan  Forum Komunikasi  Litbang Pertahanan ke-24 yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan RI bekerjasama dengan PT PAL Indonesia (Persero) dalam rangka menyatukan Visi dan Persepsi pelaksanaan Litbang Pertahanan untuk mendukung pertahanan Negara, dengan mengangkat tema yang cukup strategis ‘MENDORONG PERCEPATAN ALIH TEKNOLOGI MARITIM UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN ALUTSISTA MENUJU KEMANDIRIAN PERTAHANAN NEGARA’.
 
Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Pertahanan (Forkom Litbang Han) adalah suatu forum untuk menghimpun institusi litbang yang terkait dengan bidang pertahanan, baik dari kalangan pemerintah, perguruan tinggi maupun industri. Sehingga even Forkom ini mempunyai kedudukan strategis bagi Negara, bagi  PT PAL Indonesia (Persero) dan khususnya industri pertahanan di tanah air..


Dalam sebuah kesempatan Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio pernah menyampaikan bahwa, salah satu peran pemerintah secara tidak langsung dalam mendorong pembangunan industri perkapalan nasional diantaranya adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan.  “Semua kebijakan tersebut intinya mengarah kepada peningkatan kerja sama antara Kementerian Pertahanan dengan industri strategis pertahanan Nasional, dalam hal pemenuhan kebutuhan alutsista TNI, khususnya TNI Angkatan Laut, yaitu  berupa pembangunan kapal perang, yang  dalam prosesnya akan terjadi transfer of technology, yang diharapkan turut membantu pengembangan teknologi perkapalan Nasional,” .


PT PAL Indonesia (Persero) selaku Lead Integrator pembangunan alutista bidang kemaritiman, terus berkomitmen untuk ikut berperan aktif dalam kemandirian pertahanan negara melalui pembangunan alutsista bidang perkapalan. Sesuai roadmap penguasaan teknologi yang telah ditetapkan, PT PAL Indonesia (Persero) telah memiliki landasan berupa penguasaan pembangunan kapal-kapal patroli maupun combatant sampai dengan ukuran 60 M dan penguasaan overhaul kapal selam milik TNI-AL. Namun kedepan, PT PAL tetap membutuhkan proses alih teknologi / transfer of technology (TOT) untuk pembangunan produk-produk yang belum sepenuhnya dikuasai teknologinya baik berupa penyiapan infrastruktur pembangunan maupun proses alih teknologi untuk sumber daya manusianya.


Sebagai impelementasi dari Undang-Undang No 16, saat ini PT PAL tengah menyiapkan kegiatan transfer of technology dalam rangka untuk pembangunan kapal Perusak Kawal Rudal 105 M (PKR) yang merupakan kapal pertama dan kapal selam type DSME 209 yang merupakan kapal ke 3.

Sejalan hal tersebut PT PAL Indonesia (Persero) mengirimkan 13 personil dan tengah mengikuti kegiatan TOT sejak awal April 2013 di galangan Damen Schelde, Belanda untuk proyek kapal PKR.


Dengan berlangsungnya Forkom Litbang Han ke-24 ini,  PT PAL Indonesia (Persero) berharap adanya sinergitas yang lebih solid dalam pembangunan alutsista Negara, dan dapat merumuskan kebijakan dimana hasil-hasil penelitian yang telah ditelorkan dapat diimplementasikan secara langsung oleh Industri untuk pemenuhan kebutuhan pertahanan, Sehingga akan lebih mendorong percepatan pembangunan alutsista, dan pada akhirnya akan semakin memperkokoh pertahanan negara. Karena mampu mandiri dalam pengadaan alutsista bangsa, menuju bangsa yang lebih bermartabat dan disegani dalam percaturan dunia.







Sumber : BUMN

KSAD Akan Modernisasi Persenjataan Kopassus

JAKARTA-(IDB) : Persenjataan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) akan dibenahi guna meningkatkan profesionalisme prajurit. Sebab, pengabdian Kopassus selama ini telah sampai kancah internasional.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Moeldoko mengatakan, pihaknya sudah mendiskusikan mengenai kemungkinan dilakukannya pembenahan persenjataan khusus bagi Kopassus.

“Ada beberapa senjata yang akan dibenahi," ucapnya usai menerima brevet kehormatan di Markas Kopassus (Makopassus), di Cijantung, Jakarta Timur, Selasa (11/6/2013).

Untuk diketahui, selama ini Kopassus memang menggunakan berbagai jenis senjata khusus. Banyak dari senjata itu tidak dipakai oleh satuan lain di luar pasukan elit TNI.

Selain aspek alat utama sistem senjata (alutsista), KSAD juga menekankan pentingnya peningkatan jiwa profesionalisme para prajurit. Seluruh anggota Korps Baret Merah diminta untuk membangun korps agar semakin membanggakan.

“Sejarah yang pernah diukir dari waktu ke waktu Kopassus harus semakin profesional. Sebagai seorang prajurit, profesionalisme tetap harus dijunjung tinggi,” urainya.

Terkait senjata khusus, Agustus tahun lalu Kopassus juga menerima tambahan 315 senapan baru berupa senjata laras pendek HK MP5 buatan Heckler dan Koch (HK) Jerman. Ini melengkapi 104 senjata sejenis yang sebelumnya telah dimiliki. Penyerahan dilakukan oleh Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin.

Senjata itu hasil pengadaan Kemhan 2010 yang terdiri dari 220 pucuk HK MP5 A4, 48 pucuk HK MP5 A5, 38 pucuk HK MP5 K.PWW, dan 9 pucuk HK SD5. Senjata itu berstandar internasional dan banyak dipakai pasukan khusus angkatan bersenjata dari berbagai negara. Untuk senjata pasukan khusus, pengadaan dilaksanakan secara langsung ke produsen agar terjamin kualitas dan akuntabilitas dari peralatan itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Rukman Akhmad menambahkan, sejauh ini rencana pembenahan persenjataan khusus Kopassus belum sampai ada taraf jenisnya. “Masih akan dibicarakan di tingkat staf,” ungkapnya.

Namun dia mengakui bahwa untuk pasukan elit memang membutuhkan persenjataan yang khusus. Senjata-senjata itu harus memiliki standar internasional.

Adapun Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan Brigjen TNI Sisriadi menambahkan, pengadaan senjata khusus bagi Kopassus ditangani oleh angkatan. “Kemhan lebih pada alutsista yang massif dan membutuhkan biaya besar,” imbuhnya.






Sumber : Sindo