Perang Di Damaskus Usai, Militer Suriah Menang Heroik

DAMASKUS-(IDB) : Media informasi rezim Zionis Israel, DebkaFile menulis, perang di Damaskus, ibukota Suriah sudah berakhir, dan pasukan pemerintah Suriah berhasil merebut kembali seluruh wilayah kota ini dengan sebuah kemenangan heroik.

 

Seperti dikutip Fars News (4/6), DebkaFile melaporkan, Moshe Yaalon, Menteri Peperangan Israel di pertemuan Knesset, pada 3 Juni lalu mengklaim bahwa pemberontak Suriah mengontrol empat wilayah di Damaskus. Akan tetapi kenyataannya, perang di Damaskus telah usai dan militer Suriah berhasil merebut kembali seluruh wilayah kota itu.

 

Sisa-sisa pasukan pemberontak di kota Damaskus sudah tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak mampu menyerang pusat-pusat strategis atau bandara Damaskus.

 

Lebih lanjut Debka menjelaskan, "Sejak saat ini bantuan-bantuan Iran dan Rusia dapat dengan mudah masuk ke Suriah dari bandara Damaskus. Operasi militer di wilayah-wilayah Timur Damaskus dilakukan oleh brigade ketiga dan keempat pasukan pemerintah Suriah, juga oleh unit komando yang dijuluki Fuji. Sebagian besar pemberontak telah lari dari Damaskus."

 

Sumber militer yang ditemui Debka mengatakan, "Seluruh akses jalan yang menghubungkan ibukota Suriah telah dikuasai pasukan pemerintah sejak 4 Juni, dan begitu juga wilayah-wilayah Barat."

 

Di sisi lain pasukan loyalis Bashar Assad, Presiden Suriah di bagian Utara Al Qusayr telah mempersempit kepungan dan di Hama, militer Suriah telah memperkuat kontrolnya.

 

Di bagian lain laporannya, Debka mengabarkan, serangan tanggal  5 Mei yang dilakukan Angkatan Udara Israel ke Suriah bukan saja tidak menggoyahkan Suriah, sebaliknya menguntungkan militer negara itu dan Assad bukannya melemah, justru semakin kuat.

Sumber : Irib

Berita Foto : Formasi Foto CARAT 2013

JAKARTA-(IDB) - Akhir mei lalu, TNI-AL serta US Navy sukses melakukan latihan bersama tahunan dalam Cooperation Afloat Readiness and Training  (CARAT ) 2013.  Dalam Latma Carat yang merupakan Latma ke-19 kali ini, TNI Angkatan Laut menerjunkan 2 Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) yaitu KRI Sultan Iskandar Muda-367 dan KRI Oswald Siahaan-354. Selain itu juga dilibatkan pesawat Cassa 212, berbagai jenis heli, pasukan marinir hingga Satkopaska Koarmabar. Sedangkan dari U.S Navy menurunkan USS Tortuga LSD-46, USNS Safeguard  T-ARS 50 dan USS Charles Momsen DDG-932, serta personel United States Marine Corps (USMC).

Latihan CARAT sendiri melibatkan banyak aspek selain tempur. Kegiatan juga biasanya dibarengi dengan kerja sosial, malam keakraban, serta lainnya. Nah, berikut ini adalah parade foto formasi kapal perang yang terlibat dalam CARAT 2013 di Indonesia. Selamat menikmati.

 

Sumber : ARC

Menanti Indonesia Air Force One

Boeing Business Jet 2

JKGR-(IDB) : Presiden SBY akan mendapatkan kado istimewa di bulan Agustus 2013, berupa Indonesia Air Force One BBJ2 yang siap mengantar Presiden untuk kunjungan ke dalam maupun luar negeri. Keberadaan pesawat kepresidenan ini diharapkan membantu kinerja presiden, khususnya ketika melakukan lawatan ke tempat yang jauh. 

Terbang ke luar negeri selama belasan jam, bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Apalagi ketika masuk jam tidur, tidak bisa merebahkan secara sempurna.

Pesawat kepresidenan nanti, dilengkapi dengan kamar tidur utama, kamar mandi dengan shower, ruang konferensi/ruang makan, dan kamar tamu. Badan pesawat terdiri dari dua lantai dan memiliki tempat duduk hingga 70 penumpang dengan konfigurasi mewah. Presiden akan merasa berada di rumah atau di ruang kerja, membuat energinya tidak habis terserap dengan kepenatan penerbangan yang panjang. Boeing 737-8U3(BBJ2) juga akan dilengkapi dengan alat komunikasi yang canggih serta sistem keamanan modern.

“Ya, Indonesia telah melakukan order khusus untuk Boeing Business Jet,” ujar Media Relations Boeing Commercial Airplanes AS, Doug Alder kepada wartawan.

Dari hitung-hitungan biaya, Pesawat kepresidenan ini bisa digunakan selama 35 tahun, sehingga Presiden berikutnya masih bisa menggunakan pesawat Boeing 737-8U3, setelah masa jabatan Presiden SBY habis tahun 2014. Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan kalkulasi pada tahun 2009, bahwa pembelian pesawat kepresidenan akan lebih efektif untuk jangka panjang dibandingkan menyewa pesawat.

Pesawat Boeing 737-8U3(BBJ2) Indonesian Air Force dibeli Indonesia seharga US$ 91,2 juta atau sekitar Rp 820 miliar, dengan rincian: US$ 58,6 juta untuk badan pesawat, US$27 juta untuk interior kabin, US$ 4,5 juta untuk sistem keamanan, dan US$1,1 juta untuk biaya administrasi.

Pesawat ini dibeli dengan cara dicicil tiga kali sejak tahun 2010. Beberapa fitur tambahan dari Boeing Business Jet 2 antara lain: Enam tangki bahan bakar di badan pesawat agar bisa terbang nonstop selama 10-12 jam, sistem keamanan serta interior cabin.

Interior BBJ2

Kamar Tidur  BBJ2

Kamar Mandi Shower

Dapur BBJ2

Boeing Business Jet 2

Kriteria dan spesifikasi pesawat kepresidenan adalah: mampu terbang selama 10-12 jam, mampu mendarat di bandara kecil, memiliki kapasitas sesuai rombongan presiden ( 70 orang), memiliki peralatan navigasi, komunikasi, cabin insulation dan inflight entertainment khusus.

Boeing BBJ2 memiliki panjang sekitar 39,5 meter, panjang sayap 35,8 meter, tinggi ekor 12,5 meter dan memiliki diameter 3,73 meter. Untuk interiornya, BBJ2 memiliki panjang 29,97 meter, dengan tinggi 2,16 meter dan lebar 3,53 meter.

BBJ 2 dibeli pemerintah sebagai upaya efisiensi. Pertimbangannya bila menyewa pesawat Garuda, ongkosnya lebih mahal. “Untuk kepentingan efisien, jangka menengah dan panjang, agar digunakan setiap saat tanpa mengganggu jadwal Garuda, maka diadakan pesawat sendiri,” ujar Presiden SBY awal tahun 2012.

Selama ini, Presiden SBY menyewa pesawat jenis 787-800 NG untuk penerbangan domestik dan Airbus jenis A330 untuk penerbangan jarak jauh atau internasional.

Di 68 tahun kemerdekaannya nanti, Indonesia akhirnya mampu membeli Pesawat Kepresidenan super canggih Air Force One Indonesia. 

Sumber : JKGR

Dahlan Iskan Minta CN-295 Juga Diproduksi Versi Komersial

JAKARTA-(IDB) : Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan tak sabar ingin merasakan terbang dengan pesawat CN295 produksi PT Dirgantara Indonesia (Persero). Dahlan ingin pesawat yang diproduksi di Bandung, Jawa Barat ini bisa digunakan untuk keperluan komersial di luar militer, sehingga bisa dipakai maskapai penerbangan.

Dahlan telah meminta izin kepada PT Dirgantara Indonesia agar menyediakan pesawat CN295 versi penerbangan komersial. Hal ini dilakukan untuk mendukung promosi pesawat hasil kerjasama dengan Airbus Military ini. Rencananya jika bisa dipakai untuk pesawat komersial, CN295 bisa digunakan untuk perjalanan dinasnya di dalam negeri.

"Saya bilang ke mereka perjalanan (dinas) dalam negeri menggunakan CN295. Supaya ada support yang lebih cepat ke PTDI, boleh nggak?," ucap Dahlan di Kementerian BUMN Jakarta, Slasa (4/6/2013).

Pesawat yang dibandrol seharga US$ 39 juta dan bisa mengangkut 72 penumpang ini, masih diproduksi untuk keperluan militer. Namun pesawat ini, bisa dikembangkan untuk penerbangan sipil atau komersial.

Pada kesempatan itu, Dahlan mengucapkan rasa terimakasih kepada Wakil Menteri Pertahanan Letjen (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin. Ia mengaku bangga karena Wamenhan telah menggunakan pesawat CN295 untuk promosi keliling ke-6 negara di ASEAN.

"Kemarin saya mengucapkan terimakasih ke Wamenhan karena Wamenhan naik pesawat itu. Dari Jakarta ke Makassar-Manado terus langsung ke Manila. Dari Manila ke Brunai, Ho Chi Minh City terus Hanoi. Kemudian ke Myanmar, Bangkok, Kuala Lumpur. Terus itu kembali ke Jakarta dengan menggunakan CN295," ujarnya

Sumber : Detik

Netherlands To Deliver Weapons To Indonesia After All

NETHERLANDS-(IDB) : The Netherlands intend to sell naval ship equipment and technology to Indonesia in an arms deal that could be worth €345 million, the government announced on Tuesday.

Last year, the Netherlands canceled a €200 million tanks sale to its former colony after lawmakers had expressed worried about human rights abuses there. Among them was the Labor Party’s Frans Timmermans who is now foreign minister.

The latest deal will not involve the Dutch Government. Rather a Dutch company has applied to sell technology for frigates that are supposed to be build in Romania as well as Indonesia itself. Timmerman’s department insists that the delivery meets all legal requirements for weapons exports.

Opposition parties were taken aback nevertheless. Both the liberal Democrats and far left Socialists accused Labor of changing his position, something Désirée Bonis, its foreign policy spokeswoman, denied. “Indonesia is a friendly nation and a democracy,” she said. “So there’s nothing wrong with this.”

The previous coalition, which included the conservatives besides Prime Minister Mark Rutte’s liberals, who are still in power, similarly argued last year, however, that human rights in the island nation had “marked improved,” even if there were still “internal tensions” in the Maluku and Papua islands, majority christian provinces that once aspired to autonomy or independence. 

It wanted to sell up to one hundred German made Leopard tanks to the country—which could hardly have been deployed to the Moluccas or Papua given the mountainous terrain and dense forestation there—but the anti-immigration Freedom Party, which otherwise supported Rutte’s minority government, objected because Indonesia is the world’s largest Muslim country.

Indonesia later bought the tanks from Germany.

Source : Atlantic

Helikopter Penerbad Siap Beraksi Di Sudan

SEMARANG-(IDB) : Untuk pertama kalinya, Mabes TNI akan mengirimkan tiga helikopter ke dalam misi perdamaian PBB yang bertugas di Darfur, Sudan. Ketiga heli yang terpilih, Mil Mi-17V5 Hip merupakan aset Skadron 31 Serbu Pusat Penerbangan TNI AD (Puspenerbad) yang berpangkalan di Lanumad Ahmad Yani, Semarang. 

Dengan misi berlabel internasional di daerah konflik, ketiga heli harus memenuhi standar tinggi yang ditetapkan PBB. Seperti apa peralatan baru yang dicangkokkan ke heli buatan Rusia ini dan apa untungnya bagi Indonesia memenuhi permintaan PBB, ikuti penelusuran Beny Adrian berikut ini. Angkasa mencari informasi langsung ke sarangnya di Skadron 31, Semarang dan berkesempatan pula mewawancarai Danpuspenerbad, Brigjen TNI Moch. Afifudin.

Terang saja Puspenerbad girang tak kepalang menerima kepercayaan dari Pemerintah RI untuk menjalankan misi mulia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Sudan. Di bawah payung United Nations Mission in Darfur (UNAMID) di Sudan, Afrika Utara, ketiga heli akan bertugas selama satu tahun. Menjadi tantangan sekaligus kesempatan untuk berbuat yang terbaik, karena penugasan ini adalah yang pertama bagi TNI mengirimkan kontingen dengan kekuatan utama pesawat terbang (helikopter) guna mendukung misi PBB. “Rencananya heli beserta kelengkapan dan personel akan diberangkatkan pada bulan Juli,” ujar Komandan Puspenerbad Brigjen TNI Moch Afifuddin.
 

Kisah di balik pengiriman heli Penerbad ini berawal dari kunjungan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Ban Ki Moon ke Indonesia pada 20 Maret 2012, berbarengan pelaksanaan Jakarta International Defense Dialogue (21-23 Maret). Kehadiran Ban Ki Moon tak lepas dari tugasnya sebagai pembicara dalam forum dialog dilanjutkan kunjungan ke Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia (PMPP) di Sentul. Kegiatan Ban Ki Moon lainnya adalah melakukan pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, di poin ketiga inilah kisah bermula.
 

Dalam pertemuannya dengan Presiden SBY, salah satu persoalan yang dikemukan Ban Ki Moon adalah bahwa PBB masih kekurangan alat angkut helikopter di wilayah konflik yang ditangani. Saat itu juga Sekjen menawarkan kepada SBY, apakah ada peluang Indonesia membantu PBB dengan mengirimkan helikopternya. Dengan keyakinan penuh, SBY pun memberikan jawaban positif bahwa Indonesia akan mengirimkan heli yang diminta. Pernyataan SBY ini lah yang kemudian dikemukakan Ban Ki Moon saat berbicara di forum dialog langsung mendapat aplaus dari hadirin. Setelah itu, perintah pun mengalir secara hirarki dari Panglima TNI hingga ke satuan pembina yaitu Puspenerbad.
 

Awalnya permintaan ini adalah untuk memperkuat satgas penerbangan PBB di Kongo. Karena itu namanya pun semula adalah Kontingen Garuda (Konga) XXXV-A/MONUSCO. Belakangan PBB merevisi permintaannya dengan mengubah negara tujuan menjadi Sudan. Dengan demikian nama kontingen menjadi Konga XXXV-A/UNAMID dengan main operational base di El Fasher, Darfur.
 

Mengutip dari website PMPP, hingga Juli 2012, Indonesia menduduki peringkat 16 dari 117 negara kontributor Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB dengan 1.902 personel (data PBB per 31 Juni 2012). Kontribusi tersebut terdiri dari 161 polisi, 25 military observers, dan 1.698 personel militer di delapan misi yaitu UNIFIL (Lebanon 1.354), UNMISS (Sudan Selatan, 14), UNISFA (Abyei Sudan, 1), UNAMID (Darfur, 151), MONUSCO (DRC, 192), UNMIL (Liberia, 1), MINUSTAH (Haiti, 178), dan UNSMIS (Suriah, 11). Perkembangan positifnya adalah, kontribusi Indonesia tidak hanya sebatas personel semata, tapi juga telah mengirimkan alutsista berupa kapal perang jenis korvet ke dalam Maritime Task Force (MTF) UNIFIL selama empat kali. Bersama KRI juga selalu diikutkan sebuah helikopter NBO-105 milik Penerbal.

Guna memenuhi permintaan ini, Puspenerbad pun menyiapkan tiga helikopter Mi-17V5 terbaik dari 12 unit heli sejenis yang dimiliki. Pilihan jatuh kepada HA-5156, HA-5157, dan HA-5159. Ketiga heli ini adalah hasil pengadaan terakhir tahun 2011 sehingga kondisinya masih sangat baik. 

Kalau melihat rekam jejaknya, HA-5156 baru mengantongi 115 jam terbang, HA-5157 mengantongi 102 jam terbang, dan HA-5159 mengumpulkan 237 jam terbang. Kondisinya masih sangat baru, dan ini, menurut Brigjen Afifuddin, memberikan kepercayaan diri tersendiri kepada Indonesia.

“Mi-17 kita satu-satunya yang terbaru, sementara heli negara lain sudah ribuan jam terbang sehingga PBB pun surprise dengan heli kita,” beber Afifudin.
 

Tidak sedikit perombakan dan penambahan dilakukan terhadap ketiga Mi-17 ini guna memenuhi persyaratan yang diminta PBB. Secara umum ketiga heli dituntut mampu terbang instrument, karena tidak tertutup kemungkinan beroperasi di malam hari dan di cuaca yang berubah-ubah, membawa kargo di eksternal, mengirim-mengambil pasukan dengan teknik fastrope serta kemampuan beladiri.
 

Tidak hanya menyangkut sistem navigasi dan komunikasi, syarat ketat pun dititahkan sampai ke urusan penerbang. Dalam LOA (Letter of Assist) yang disampaikan PBB, disebutkan bahwa untuk mengawaki ketiga heli, Indonesia harus menyiapkan empat set kru yang terdiri dari empat pilot (PiC) dan empat kopilot. Untuk PiC harus memiliki minimal 1.500 jam terbang dengan 750 jam di antaranya in command dan 400 jam pada tipe dimaksud. Sebagai tambahan, PiC juga harus memiliki minimal 30 jam terbang instrument dan 50 jam terbang malam dengan NVG. Sementara kopilot harus mengantongi minimal 100 jam terbang di tipe dimaksud. 

Demi alasan keamanan terbang, oleh Pemerintah Indonesia akhirnya disetujui setiap heli akan diawaki oleh dua set kru. Sehingga dengan tiga heli, disediakan enam pilot serta enam juga kopilot. Semua PiC (Penerbang I) berpangkat mayor sedangkan untuk kopilot (Penerbang II) berpangkat lettu dan seorang letda. “Dua orang di antaranya (kopilot) sudah kandidat pilot, namun belum sempat disupervisi karena keburu persiapan ke PBB,” kata Letkol CPN Eko Priyanto yang ditunjuk sebagai Komandan Satgas/ Komandan Detasemen Penerbad di Sudan nantinya.  

Bagaimana soal heli?
 

Jujur saja saat bertandang ke Skadron 31 di Lanumad Ahmad Yani, Semarang, Angkasa yang sudah mendapatkan penjelasan dari Dansatgas dan Danpuspenerbad, melihat sendiri kondisi ketiga Mi-17 pasca upgrade. 

Secara kasat mata warnanya pun sudah berganti putih sesuai standar PBB. Di kedua sisi badan heli persis di bawah exhaust terpampang dua huruf besar UN (United Nations), sementara di kedua sisi tailboom tertulis United Nations dan bendera Indonesia di vertical tail.
 

Bagi mata yang jeli, beberapa penambahan sudah terlihat di bagian luar heli. Kita mulai dari depan, di kedua jendela pilot ditambahkan pelat baja (armor plate) Level III untuk menetralisir proyektil kaliber 7,62mm. Pelat ini melengkapi perisai terdahulu di jendela bawah yang sudah menjadi bawaan Mi-17 versi militer. Di bawah daerah kokpit ini juga nongol antena baru VHF versi militer ARC 210 berwarna hitam, melengkapi antena VHF buatan Rusia yang sudah terpasang sebelumnya. Dengan spesifikasi baru ini, ketiga heli memang berlimpah radio.

Setiap heli saat ini dilengkapi empat radio VHF dan satu HF untuk komunikasi air to ground.

Lebih lanjut tentang daftar menarik “kemewahan” lain yang dicangkokkan pada ketiga, juga problem apa yang mewarnai perkawinan peralatan Barat ke heli buatan Rusia ini, simak Fokus di Majalah Angkasa edisi Mei 2013.

"Posisi Tawar Indonesia Meningkat"

Kepada Angkasa, Kapuspenerbad Brigjen Moch Afifudin mengakui bahwa pihaknya tidak ingin mengekspos rencana keberangkatan Mi-17 ini. “Ada media lokal di Semarang memberitakan, tapi itu bukan dari kami,” ujarnya. Namun kepada Angkasa, jenderal berbintang satu yang ramah ini memberikan kesempatan untuk mengupasnya secara detail.
 

Menurut Afifudin, untuk penugasan ini PBB mensyaratkan heli dengan kapasitas minimal 20 penumpang. Di lingkungan TNI memang hanya TNI AD yang mempunyai heli dengan kapasitas tersebut. Sehingga perintah itupun turun ke Puspenerbad. Kapuspenerbad yang sampai sekarang masih aktif menerbangkan NBell-412EP ini mengaku bangga, karena pihaknya bisa menyiapkan heli sesuai keinginan PBB. “Sehingga saat diinspeksi PBB beberapa waktu lalu, ketiga heli dinyatakan lulus cek. Baik alutsista, personel, dan alat pendukungnya,” aku Afifudin. Pemeriksaan dilakukan tim khusus PBB pada 13 Maret lalu di Semarang.
 

Dengan diberikannya kepercayaan kepada Indonesia untuk mengirimkan tiga heli ke misi PBB, ternyata berimbas kepada posisi tawar Indonesia di dunia internasional. Hal ini didengar sendiri oleh Afifudin dari Letkol CHB Iroth Soni yang bertugas di markas PBB di New York. “Komandan, saya salut, ikut senang dan membuat saya merinding. Dengan kita siap mendukung PBB tidak hanya meningkatkan citra tapi juga bargaining Indonesia di dunia,” beber Afifudin menirukan penjelasan Letkol Iroth Soni saat ditemuinya di New York.

TNI dalam Operasi Perdamaian
 

Mengutip dari situs PMPP, tercatat bahwa sampai saat ini TNI sudah mengirim personelnya sebanyak 563 kali dengan kontingen terakhir sebanyak 175 prajurit tergabung dalam Satgas Kompi Zeni (Kizi) Kontingen Garuda (Konga) XX-J/MONUSCO. 

Mereka diterbangkan dari Lanud Halim Perdanakusuma ke Republik Demokratik Kongo pada 7 Januari lalu. Tahun 1956, ketika Majelis Umum PBB memutuskan menarik mundur pasukan Inggris, Perancis, dan Israel dari wilayah Mesir, Indonesia mendukung keputusan itu dan untuk pertama kalinya mengirim Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB ke Mesir yang dinamakan dengan Kontingen Garuda I. Kontingen ini bertugas di Sinai, Mesir pada misi UNEF-1 (United Nation Emergency Force) pada 8 Januari 1957 dengan komandan Letkol Hartoyo.

 

Sumber : Angkasa

MPR Dan TNI Sepakat Evaluasi Pelaksanaan Pancasila

JAKARTA-(IDB) : MPR dan TNI sepakat untuk merevitalisasi dan mengevaluasi pelaksanaan Pancasila. Sebab, pasca-Reformasi ini Pancasila sebagai ideologi yang baik dan besar bagi sebuah negara, malah dicederai dengan praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, ketidakadilan, dan ketidakamanan negara dengan berbagai tindakan anarkisme oleh sekelompok orang, yang tak bertanggung jawab. Elit politik pun tak lagi menjadi teladan bagi rakyat. 

"Elite politik sudah tak lagi menjadi teladan bagi rakyat. Ini karena para elite tak menjalankan prinsip-prinsip dan nilai- nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Rakyat malah malah disuguhi dengan tontonan korupsi, asusila, dan 70 persen berita media adalah korupsi," tandas Wakil Ketua MPR A Farhan Hamid yang tampil bersama mantan Panglima TNI Djoko Santoso dan Ketua Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan MPR, Jafar Hafsah dalam dialog tantangan aktualisasi Pancasila di Gedung MPR/DPR Jakarta, Senin kemarin.

Menurut Farhan, seharusnya Pancasila menjadi sumber dari semua hukum yang ada. Di mana Ketuhanan Yang Maha Esa itu menjadi insipirasi bagi semua penyelenggara negara, dan produk serta kerja-kerja politiknya untuk bangsa dan negara. 

"Tapi, kalau masih banyak korupsi, dan penyimpangan lain, maka kita perlu mengevaluasi pelaksnaaan Pancasila selama 15 tahun reformasi ini. Alhamdulillah Pancasila dikembalikan ke dalam Kurikulum Pendidikan 2013 oleh Kemendikbud," ujarnya.

Djoko Santoso mengusulkan perlunya konsolidasi nasional sekaligus evaluasi pelaksanaan Pancasila selama ini. "Kalau sosial politik tak memenuhi harapan kesejahteraan dan keadilan rakyat, maka harus melakukan revitalisasi, keteladanan, menjadikan satu-satunya sumber hukum, pendidikan, dan disiplin. Sebab, ketidakadilan itu akan mengusik keamanan dan kesejahteraan rakyat," tutur Djoko.

Khusus bagi TNI lanjut Djoko, TNI pasti akan memenuhi janji sejarah, karena masih berhutang pada pendiri bangsa ini, selama masih ada korupsi dan ketidakadilan. Karena itu kesepakatan-kesepakatan sejarah dan Pancasila itu harus membumi, dan yang akan mengantarkan ke bangsa ke depan.

"Jadi, perlu konsolidasi nasional untuk menginventarisasi, mengevaluasi secara sungguh-sungguh, dan reorientasi untuk masa depan bangsa ini. Dengan komitmen pada konstitusi, saya yakin pada 2045 Indonesia akan mampu menjadi negara yang maju dan mandiri, adil, dan sejahtera," pungkasnya. 

Sementara itu Ja'far Hafsah berharap semua pihak komitmen dengan kesepakatan-kesepakatan sejarah kemerdekaan bangsa ini, di mana Pancasila sebagai filosofi bangsa harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dan bertanggung jawab. Maka harus terus disosialisasikan, dan karenanya MPR RI sedang mengakji terkait sosialisasi 4 Pilar bangsa ini, termasuk dengan media," katanya.

Sumber : SuaraKarya

Indonesia Ajak Negara Asia Pasifik Lebih Transparan

KUALA LUMPUR-(IDB) : Indonesia mengajak negara-negara di Asia-Pasifik untuk menghapus rasa saling curiga dan mengubahnya menjadi kerja sama membangun kawasan.

“Sudah tiba waktunya bagi negara-negara di kawasan Asia-Pasifik, bahkan di kawasan Indo-Pasifik, untuk memikirkan suatu kerangka kerja sama yang menyangkut bagaimana meningkatkan saling percaya, menyelesaikan konflik secara damai, dan mengelola perubahan yang terjadi di kawasan,” kata Marty di hadapan ratusan peserta Asia-Pacific Roundtable, di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa, 4 Juni 2013.

Menurut Marty, peningkatan peran suatu negara di kawasan bukan berarti menjadi ancaman bagi negara lain. Prasangka berlebihan atau timbulnya kesalahpahaman di kawasan harus disikapi dengan dialog terbuka agar tidak meluas menjadi konflik terbuka. Keterbukaan itu juga dilakukan untuk memahami cara pandang negara lain.

“Perlu ada dialog terbuka, bagaimana bisa mengetahui cara pandang negara lain. Agar insiden di lapangan--di laut, misalnya--tidak berkobar menjadi insiden yang lebih serius,” ujarnya.

Sebelumnya, Marty juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Malaysia, Anifah Aman. Dalam kesempatan tersebut, kedua menteri sepakat untuk meningkatkan hubungan.

“Hubungan Indonesia dan Malaysia ini penuh dinamika, makanya kami berpandangan bahwa dinamika yang ada perlu dikelola dengan baik. Jika mungkin ada masalah yang timbul, harus dibicarakan dengan baik dan terbuka, bukan dengan pendekatan yang malah menciptakan krisis,” kata Marty seusai pertemuan.

Sumber : Tempo

Dirlat Cek Pasukan Peserta Latgabma Malindo

MEDAN-(IDB) : Direktur Latihan (Dirlat) Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) Malaysia-Indonesia (Malindo) Darat Samudera Angkasa (Darsasa)-8AB/2013, Brigjen TNI (Mar) Buyung Lalana, mengecek kesiapan pasukan pelaku Latgabma Malindo di Hanggar Lanud Soewondo, Medan, Selasa (4/6/2013). 

Dalam arahannya, Dirlat Latgabma Brigjen TNI (Mar) Buyung Lalana mengatakan bahwa masalah teroris identik dengan masalah kemiskinan, kesenjangan dan radikalisme, oleh sebab itu TNI (Tentara Nasional Indonesia)dan ATM (Angkatan Tentara Malaysia) akan menyentuh mereka (masyarakat) untuk tidak terpengaruh dengan ajakan teroris.

Kepada para pelaku latihan, Dirlat Latgabma menegaskan agar tetap semangat dan melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan benar serta tunjukkan profesionalisme, karena kalian adalah prajurit-prajurit yang terpilih untuk melakukan latihan gabungan dengan ATM.

Direktur Latihan juga mengatakan, bahwa keberhasilan latihan tidak terlepas dari peran Pengawas Pengendali Latihan (Wasdal) Malindo dan Bulsit.Kepada Tim Privol TNI agar berkordinasi dengan Tim Privol ATM untuk melakukan latihan bersama yang sudah dijadwalkan,  sehingga tidak ada miss komunikasi dalam latihan.

Selain melakukan Latihan Gabungan Malindo Darsasa-8AB/2013, juga akan digelar pengobatan gratis kepada masyarakat Medan, tempat diselenggarakannya latihan.

Pengobatan akan di bagi di dua tempat, yaitu Lapangan Benteng Medan dan Gaperta Medan, dengan rincian 5000 orang untuk pengobatan umum, 200 orang pengobatan gigi, 200 orang untuk pembagian kaca mata, 200 orang untuk KB serta 200 orang pembagian tangan dan kaki palsu. 

Pelaksanaannya akan dilaksanakan pada hari Jumat 12 Juni 2013, dengan melibatkan 26 Dokter Umum dan 8 Dokter Gigi dari Dokter TNI, ATM dan Dokter dari Provinsi Medan. (Luthfi/Puspen/WDA)

Sumber : RRI

Bos Perusahaan Induk Airbus Temui Menteri BUMN

JAKARTA-(IDB) : Hari ini Presiden Direktur/CEO Aeronautic Defence and Space Company (EADS) Thomas Enders selaku induk produsen Airbus, Eurocopter, dan Eurofighter menemui Menteri BUMN Dahlan Iskan. Ada apa?

Usai pertemuan, Dahlan yang didampingi oleh Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Budi Santoso mengatakan, pihak EADS ingin meningkatkan kerjasamanya dengan PTDI selaku BUMN pembuat pesawat.

EADS ingin meningkatkan kerjasamanya dengan PTDI untuk mengembangkan bisnis dan produksi helikopter serta pesawat terbang di Indonesia.

"Airbus akan meningkatkan kerjasama. Seperti helikopter akan berkembang ke sana," ucap Dahlan usai pertemuan di kantor Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (4/6/2013).

Sementara itu, Direktur Utama PTDI Budi Santoso menjelaskan, Indonesia ke depannya akan menjadi mitra serius bagi EADS dalam pengembangan industri dan bisnis dirgantara. Saat ini, PTDI telah menjalin hubungan dengan anak usaha EADS seperti Airbus Military dan Eurocopter.

"Dia datang ke sini untuk mengatakan bahwa Indonesia penting bukan sebagai charity tetapi secara mitra bisnis yang penting. Indonesia partner yang baik untuk mereka, salah satunya PTDI. Itu intinya," tambahnya.

Bos Induk Airbus Kaget Jumlah Helikopter Sipil RI Cuma 200 Unit

CEO European Aeronautic Defence and Space Company (EADS) Thomas Enders kaget melihat sedikitnya jumlah kepemilikan helikopter sipil di Indonesia yang hanya mencapai 200 unit. Jumlah tersebut sangat sedikit dibandingkan dengan populasi helikopter di Brasil.

CEO dari induk pabrik pesawat Airbus, Eurocopter, Eurofighter GmbH dan ATR ini menggambarkan bila membandingkan Indonesia dengan negara yang berukuran relatif sama, seperti Brasil, terdapat perbedaan jumlah kepemilikan yang cukup signifikan.

Menurut Thomas jumlah helikopter sipil di Negeri Samba tersebut mencapai ribuan unit, sementara Indonesia hanya ratusan saja.

"Di Brasil ada 2000 helikopter di Indonesia hanya 200 helikopter. Padahal pasar helikopter, besar di Indonesia," kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan usai bertemu Thomas di Kementerian BUMN Jalan Merdeka Selatan Jakarta Pusat hari ini.

Pertemuan Dahlan dengan Thomas terkait rencana BUMN PT Dirgantara Indonesia bersama EADS, akan menggenjot pengembangan helikopter. Hal ini sejalan dengan pangsa pasar yang besar. Saat ini, Dirgantara Indonesia telah memproduksi 2 jenis helikopter yakni tipe Superpuma dan Bell 412EP.

Sumber : Detik