Militer AS Tentukan Jadwal Pengoperasian F-35

WASHINGTON-(IDB) : Militer Amerika Serikat mengajukan dokumen resmi terbarunya kepada Kongres, mengumumkan pengoperasian jet tempur F-35 sebagai armada tempur udara militer negara ini. Dalam dokumen itu disebutkan jadwal pengerahan F-35 sebagai armada operasional Angkatan Udara Amerika Serikat.

 

FNA mengutip Reuters menyebutkan, berdasarkan dokumen yang diserahkan Jumat (31/5) itu, menurut rencana jet tempur F-35 akan resmi digunakan dalam jajaran marinir Amerika Serikat, pada bulan Desember 2015 dan akan dioperasikan pada angkatan udara negara ini pada Desember 2016 dan untuk Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun 2019.

 

Reuters mencatat, tanggal-tanggal yang telah diumumkan itu berkaitan dengan pencapaian perencanaan produksi pesawat biatan perusahaan Lockheed Martin itu sampai dapat digunakan di masing-masing angkatan.

Sumber : Irib

Militer AS Perkuat Kehadiran di Asia-Pasifik

SINGAPURA-(IDB) : Menteri Pertahanan AS Chuck Hagel mengatakan, militer AS akan menempatkan lebih banyak kekuatan udara, pasukan darat dan persenjataan berteknologi tinggi di kawasan Asia-Pasifik dengan tujuan menciptakan keseimbangan strategis.

 

Dalam pidatonya pada hari Sabtu (1/6), Hagel juga menuduh Cina melakukan cyber serangan. ISNA melaporkan.

 

Hagel meyakinkan sekutu dan mitra AS dalam Dialog Keamanan Shangri-La di Singapura. Ia mengatakan, AS sepenuhnya mampu melanjutkan poros strategis di kawasan Asia-Pasifik meskipun keterbatasan anggaran militer.

 

"Washington menyatakan khawatir terhadap meningkatnya ancaman cyber, di mana sebagian kasus berhubungan dengan pemerintah dan militer Cina," jelasnya. Hagel menggarisbawahi bahwa menyelesaikan banyak masalah keamanan regional akan membutuhkan kerjasama yang lebih erat antara Washington dan Beijing.

 

Ia juga menekankan upaya AS untuk memperdalam hubungan dengan sekutu dan mitra di kawasan melalui keterlibatan baik bilateral maupun multilateral.

 

Pada kesempatan itu, Hagel mengundang para menteri pertahanan dari negara-negara ASEAN untuk bertemu di Hawaii tahun depan. 

Sumber : Irib

Pemerintah Akan Tambah Anggaran Pertahanan

SINGAPURA-(IDB) : Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro mengatakan Pemerintah dan DPR sepakat untuk menaikkan anggaran pertahanan guna mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang itu.

"Kami yakin anggaran (pertahanan--red) akan tetap bahkan mungkin dinaikkan pada tahun-tahun depan," kata Purnomo dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Keamanan ke-12 atau Shangri-La Dialogue di Singapura, Sabtu.

Anggaran militer Indonesia mendapat prioritas rendah dengan alokasi rata-rata di bawah 1 persen dari PDB hingga 10 tahun setelah Indonesia mengalami krisis ekonomi bahkan pada 2001 tercatat pengeluaran untuk militer 0,60 persen dari APBN, katanya.

"Akibatnya terjadi gap untuk memenuhi keperluan pokok pasukan dan ini merupakan tantangan bagi kami," kata dia.

Menhan Purnomo berbicara dalam sesi ketiga The Shangri-La Dialogue bertema "Modernisasi Militer dan Transparansi Strategik" bersama dengan Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith dan Menteri Negara untuk Pertahanan Inggris Philip Hammond.

Dalam pertemuan yang berlangsung sejak 31 Mei hingga 2 Juni, dia menjelaskan modernisasi militer dalam konteks reformasi nasional, modernisasi militer sebagai bagian dari pembangunan nasional, serta modernisasi militer dan transparansi strategik.

"Di Indonesia modernisasi militer merupakan unsur kunci reformasi militer, yang jadi bagian reformasi nasional mulai 1998," katanya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak krisis finansial Asia pada 1997-1998. Pemerintah saat itu memperketat anggaran dan memberikan prioritas pada pemulihan ekonomi. Pada pertengahan 2000-an Indonesia akhirnya dapat mengatasi krisis dan ekonomi mulai tumbuh. Prioritas anggaran saat itu diberikan pada pembangunan sosial terutama pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan.

Menurut Menhan, perundang-undangan yang direformasi sengat jelas menekan bahwa pertahanan nasional Indonesia berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan rakyat, lingkungan hidup, hukum nasional dan juga prinsip-prinsip serta norma-norma internasional. Ini menjadi acuan tingkah laku atau bahkan tata perilaku tentara Indonesia.

Sumber : Antara

Amerika Berjanji Mempererat Hubungan Militer Dengan Indonesia

SINGAPURA-(IDB) : Amerika Serikat ingin meningkatkan kerja sama militernya dengan Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Pertahanan Chuck Hagel di Singapura Jumat setelah bertemu dengan timpalannya Menhankam Purnomo Yusgiantoro.

"Kedua pemimpin menegaskan kembali pentingnya memperdalam hubungan (dan) meninjau kemajuan yang dibuat dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan latihan dan pelatihan, serta dialog kebijakan pertahanan reguler," kata juru bicara Pentagon George Little setelah pertemuan.

Kedua menteri pertahanan bertemu di sela-sela forum keamanan tahunan di Singapura, Dialog Shangri-La, yang diselenggarakan
Institut Internasional untuk Studi Strategis (IISS) yang berbasis di London.

Hagel mengingatkan pentingnya menghormati hak asasi manusia sebagai prasyarat untuk hubungan militer lebih dalam dan "membahas dukungan Amerika untuk modernisasi militer Indonesia, termasuk melalui penjualan peralatan militer luar negeri AS," kata Little.

AS berkepentingan dalam meningkatkan hubungan militer dengan Indonesia sejalan dengan "poros" strategis Presiden Barack Obama, atau pergeseran strategis, ke wilayah Pasifik. Kebijakan itu diumumkan pada Januari 2012 setelah satu dekade perang di Afghanistan dan Irak.

Obama, yang menghabiskan sebagian masa kecilnya di Indonesia, menempatkan prioritas dalam periode pemerintahannya untuk membangun hubungan dengan negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, yang dengan cepat memeluk demokrasi sejak tahun 1990-an.

Sementara beberapa ahli melihat hubungan menghangat lebih retoris daripada substantif. Amerika Serikat dinilai meningkatkan hubungan dengan militer, terutama dengan Indonesia didorong kekhawatiran sebelumnya terhadap catatan hak asasi manusia unit pasukan khusus.

Sumber : Republika

Menhan Jadi Pembicara Pertemuan Ke-12 Keamanan Asia Di Singapura

SINGAPURA-(IDB) : Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro tercatat menjadi salah satu pembicara dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Keamanan Asia ke-12 di Singapura, Jumat malam.

Institut Internasional bagi Studi Strategik (IISS) sebagai penyelenggara pertemuan tiga hari yang juga disebut Shangri-La Dialogue (SLD) itu menjadwalkan Menhan Purnomo berbicara dalam sesi pleno ketiga pada Sabtu (1/6).

Tahun lalu, IISS yang berkedudukan di London sempat mengundang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam forum Shangri-La Dialogue tahun lalu.

Dalam sesi ketiga pada pertemuan bertema "Modernisasi Militer dan Transparansi Strategik" itu, Menhan Purnomo akan berbicara bersama dengan Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith dan Menteri Negara untuk Pertahanan Inggris Philip Hammond.

IISS juga mengundang secara khusus Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung untuk memberikan pidato kunci pada acara jamuan makan malam di Singapura, Jumat (31/5).

IISS mencatat pembangunan politik dan ekonomi Vietnam menunjukkan posisi, peran dan kontribusi negara anggota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) itu untuk turut menjamin perdamaian, keamanan, kerja sama dan pembangunan regional dan internasional.

Dalam tulisannya di The Straits Times yang terbit di Singapura, Jumat, William Choong mengatakan dalam pidatonya, PM Dung diperkirakan akan memberi tekanan pada peran dan posisi Hanoi sebagai anggota bertanggung jawab komunitas global, pembangunan arsitektur regional dan mungkin akan merujuk pada perselisihan di Laut China Selatan.

Delegasi Vietnam dipimpin oleh Deputi Menteri Pertahanan Letnan Jenderal Nguyen Chi Minh, yang juga akan menjadi pembicara.

Menteri atau wakil menteri pertahanan dan keamanan dari 31 negara termasuk anggota ASEAN, Amerika Serikat, Australia akan berdialog di forum itu.

Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dan Keamanan Timor Leste Rala Xanana Gusmao, Menteri Pertahanan AS Chuck Hagel, Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera, termasuk di antara pembicara dalam forum itu.

Selain itu ada pula Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Catherine Ashton, Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen, dan Menteri Pertahanan Prancis Jean-Yves le Drian.

China yang kali ini tak mengirim menteri pertahanannya mengutus delegasi yang dipimpin Letnan Jenderal Qi Jianguo, wakil kepala Staf Umum Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).

Tahun lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam forum Shangri-La Dialogue saat itu menyampaikan pidato kunci dengan judul "An Architecture for Durable Peace in the Asia Pacific".

Dalam pidatonya, Presiden Yudhoyono menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun, forum ini telah menjadi alat yang menyatukan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam komunitas pertahanan.

"Dalam perannya itulah Shangri-La Dialogue telah memberikan kontribusi signifikan dalam menguatkan perdamaian dan kerja sama di kawasan," kata SBY.

Sumber : Antara

Lemah Hadapi Indonesia, AS Dikritik LSM

WASHINGTON-(IDB) : Pemerintah Amerika Serikat memperlihatkan kekhawatiran terhadap peningkatan serangan terhadap umat agama minoritas di Indonesia, namun kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh Washington mengecilkan persoalan itu karena ingin membina hubungan yang lebih kuat dengan Indonesia.

Laporan mengenai kekerasan dan diskriminasi terhadap umat Kristen dan sekte Islam Syiah dan Ahmadiyah meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Komisi Tom Lantos untuk Hak Asasi Manusia, komisi bipartisan pada Kongres AS yang bertugas memonitor hak asasi manusia, mengadakan sidang di gedung Kongres untuk mengevaluasi situasi di Indonesia.

264 SERANGAN 

Salah satu ketua komisi tersebut, James P. McGovern, mengutip angka-angka dari lembaga nirlaba Indonesia (LSM) yang memonitor kebebasan beragama, Setara Institute, yang menunjukkan bahwa ada 264 serangan dengan kekerasan terhadap kelompok minoritas agama pada 2012, naik dari 216 serangan pada 2010.

Jemaat dari gereja HKBP Filadelfia Bekasi dan GKI Yasmin Bogor menggelar kebaktian di depan Istana Merdeka pertengahan bulan lalu.

Pejabat senior Departemen Luar Negeri AS, Dan Baer, mengutarakan kekhawatiran akan serangan-serangan tersebut tanggapan pemerintah Indonesia yang tidak efektif, dengan mengatakan bahwa hal tersebut mengancam rusaknya reputasi Indonesia untuk toleransi beragama.

Ia juga mengacu pada “tren yang mengkhawatirkan” dalam penutupan gereja-gereja, termasuk 50 gereja pada 2012, dan masjid-masjid Ahmadiyah. Ia menyerukan tindakan polisi yang lebih tegas dan reformasi hukum untuk memperlihatkan perlindungan terhadap semua minoritas.

MILITAN

Namun lembaga hak asasi manusia Human Rights Watch mengkritik tanggapan AS, dengan mengatakan bahwa pemerintah AS telah menolak mengakui secara publik apa yang oleh para pejabatnya diakui secara tertutup, bahwa penyiksaan terkait agama memburuk di Indonesia.

“Militan Islam semakin sering menggerakkan massa untuk menyerang kelompok minoritas agama dengan kekebalan hukum hampir total,” ujar John Sifton, direktur advokasi kelompok itu untuk Asia.

Minggu lalu, Departemen Luar Negeri AS meluncurkan laporan tahunan yang menyatakan bahwa rasa hormat pemerintah Indonesia untuk kebebasan beragama tidak berubah secara signifikan selama 2012.

“Hubungan AS dengan Indonesia sangat kuat, namun hubungan terkait hak asasi manusia kehilangan arti,” ujar T. Kumar, direktur advokasi internasional untuk Amnesty International USA, Kamis (23/5) lalu.

70 TAPOL

Ia mendesak pemerintahan Obama untuk mengupayakan pembebasan lebih dari 70 tahanan politik dan penerbitan laporan pencarian fakta yang diperintahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk kematian aktivis Munir Said Thalib karena diracun arsenik pada 2004.

Aktivis-aktivis hak asasi manusia menduga pemerintah Indonesia ingin menyimpan laporan itu karena dapat melibatkan intelijen Indonesia.

Pemerintah Obama telah memberi tekanan yang lebih pada kepentingan diplomasi dan keamanan di wilayah Asia Pasifik dan mengatakan perlindungan kebebasan individual adalah kunci kebijakannya. Sebagai bagian dari langkah ini, AS telah mempererat ikatan dengan Indonesia, yang ingin memiliki peran lebih menonjol di panggung dunia.

Bagian dari ikatan ini adalah perluasan kerja sama di antara dua militer. Pada 2010, AS mengembalikan beberapa bantuan untuk Komando Pasukan Khusus (Kopassus), yang dibekukan selama satu dekade karena catatan hak asasi manusianya.

Dan Baer mengatakan pelanggaran-pelanggaran oleh militer Indonesia tidak lagi tersebar luas, namun permintaan tanggung jawab untuk kekerasan yang dilakukan terbatas.

Ia mengatakan AS dengan hati-hati mengamati bagaimana Indonesia menangani kasus-kasus 11 anggota Kopassus yang ditahan karena serangan di sebuah penjara pada Maret lalu, dimana empat narapidana tewas dibunuh.

Angkatan Darat Indonesia telah mengakui bahwa tentara ada di belakang pembunuhan yang dilakukan sebagai balas dendam atas pembunuhan seorang anggota Kopassus di sebuah kafe beberapa hari sebelumnya.

Pemerintah Indonesia menanggapi kritik mengenai catatan kebebasan beragamanya dengan mengatakan bahwa kerukunan beragama masih kuat, dan tidak adil untuk menggeneralisir semua serangan terhadap minoritas dihubungkan dengan intoleransi.

Sumber : Poskota