JAKARTA-(IDB) : Untuk mendukung pengembangan industri perkapalan nasional membutuhkan sumber
daya manusia yang handal, sarana prasarana yang memadai dan adanya
kemampuan investor lokal serta memiliki pangsa pasar. Apabila semua itu
dikelola dengan baik melalui suatu kebijakan yang berbasis maritim,
niscaya industri perkapalan nasional akan mampu mandiri dan berdaya
saing tinggi.
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Dr. Marsetio menyampaikan hal itu dalam sambutan tertulis dibacakan oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Untung Suropati pada Seminar Nasional dengan tema “Teknologi Perkapalan sebagai bagian dari Peradaban Maritim Indonesia” di Aula Terapung, Universitas Indonesia, Depok, Rabu (10/4).
Seminar tersebut diselenggarakan oleh Universitas Indonesia bekerja sama dengan Indonesia Maritime Institute (IMI) dengan nama IMI Goes to Campus.
Dalam seminar ini juga menampilkan beberapa pembicara yaitu Kadispenal Laksamana Pertama TNI Untung Suropati, Prof. Dr. Hasjim Djalal, Prof. Dr. Ir. Indra Jaya, M. Sc., Dr. Ir. Sunaryo, M.Sc., Dr. Ali Akbar., Dr. Hadi Tresno, serta Direktur Eksekutif IMI Dr. Y. Paonganan.
Laksamana TNI Marsetio seperti dilansir dalam siaran pers Dispenal, menyampaikan pemerintah sudah mendorong pembangunan industri perkapalan nasional. Diantaranya dengan diterbitkannya UU RI Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan.
“Semua kebijakan tersebut intinya mengarah kepada peningkatan kerja sama antara Kementerian Pertahanan dengan industri strategis pertahanan nasional, dalam hal pemenuhan kebutuhan alutsista TNI, khususnya TNI Angkatan Laut, yaitu berupa pembangunan kapal perang, yang dalam prosesnya akan terjadi transfer of technology, yang diharapkan turut membantu pengembangan teknologi perkapalan nasional,” katanya.
Lebih lanjut, KSAL mengatakan, di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen, industri perkapalan juga mengalami kemajuan, walaupun belum signifikan.
“Kemajuan tersebut berkat peran pemerintah yang telah menyiapkan road map pembangunan industri perkapalan di Indonesia tahun 2012-2025, sehingga di tahun 2013, industri ini naik menjadi 30 persen. Harapannya industri ini bisa memproduksi dan mereparasi semua jenis kapal dari yang berukuran kecil hingga besar,” katanya.
Hasjim Djalal menyatakan saat ini Indonesia bukan saja bercita-cita menjadi negara maritim, tetapi sudah menuju negara maritim. “Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diketahui yaitu mengetahui batas maritim negara Indonesia, kenali kekayaan alam Indonesia, tingkatkan Iptek dan kemampuan Sumber Daya Manusia, serta meningkatkan pola koordinasi antara instansi kemararitiman,” katanya.
Seminar yang dilaksanakan guna mewujudkan kejayaan maritim Indonesia ini, diikuti oleh 125 peserta dari berbagai instansi dan perguruan tinggi, antara lain perwakilan mahasiswa UI, IISIP Jakarta, UPN, Prof. Dr. Moestopo, Paramadina, serta perwakilan Perwira Siswa Pendidikan Reguler Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal).
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Dr. Marsetio menyampaikan hal itu dalam sambutan tertulis dibacakan oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Untung Suropati pada Seminar Nasional dengan tema “Teknologi Perkapalan sebagai bagian dari Peradaban Maritim Indonesia” di Aula Terapung, Universitas Indonesia, Depok, Rabu (10/4).
Seminar tersebut diselenggarakan oleh Universitas Indonesia bekerja sama dengan Indonesia Maritime Institute (IMI) dengan nama IMI Goes to Campus.
Dalam seminar ini juga menampilkan beberapa pembicara yaitu Kadispenal Laksamana Pertama TNI Untung Suropati, Prof. Dr. Hasjim Djalal, Prof. Dr. Ir. Indra Jaya, M. Sc., Dr. Ir. Sunaryo, M.Sc., Dr. Ali Akbar., Dr. Hadi Tresno, serta Direktur Eksekutif IMI Dr. Y. Paonganan.
Laksamana TNI Marsetio seperti dilansir dalam siaran pers Dispenal, menyampaikan pemerintah sudah mendorong pembangunan industri perkapalan nasional. Diantaranya dengan diterbitkannya UU RI Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan.
“Semua kebijakan tersebut intinya mengarah kepada peningkatan kerja sama antara Kementerian Pertahanan dengan industri strategis pertahanan nasional, dalam hal pemenuhan kebutuhan alutsista TNI, khususnya TNI Angkatan Laut, yaitu berupa pembangunan kapal perang, yang dalam prosesnya akan terjadi transfer of technology, yang diharapkan turut membantu pengembangan teknologi perkapalan nasional,” katanya.
Lebih lanjut, KSAL mengatakan, di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen, industri perkapalan juga mengalami kemajuan, walaupun belum signifikan.
“Kemajuan tersebut berkat peran pemerintah yang telah menyiapkan road map pembangunan industri perkapalan di Indonesia tahun 2012-2025, sehingga di tahun 2013, industri ini naik menjadi 30 persen. Harapannya industri ini bisa memproduksi dan mereparasi semua jenis kapal dari yang berukuran kecil hingga besar,” katanya.
Hasjim Djalal menyatakan saat ini Indonesia bukan saja bercita-cita menjadi negara maritim, tetapi sudah menuju negara maritim. “Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diketahui yaitu mengetahui batas maritim negara Indonesia, kenali kekayaan alam Indonesia, tingkatkan Iptek dan kemampuan Sumber Daya Manusia, serta meningkatkan pola koordinasi antara instansi kemararitiman,” katanya.
Seminar yang dilaksanakan guna mewujudkan kejayaan maritim Indonesia ini, diikuti oleh 125 peserta dari berbagai instansi dan perguruan tinggi, antara lain perwakilan mahasiswa UI, IISIP Jakarta, UPN, Prof. Dr. Moestopo, Paramadina, serta perwakilan Perwira Siswa Pendidikan Reguler Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal).
Sumber : Jurnas
