Indonesia Segera Diperkuat 2 Sukhoi SU-30MK2 Baru

JAKARTA-(IDB) : Direktur Jendral Perusahaan “Rosoboronexport” Anatoly Isaikin menyatakan, "Kerja sama Indonesia-Rusia dibidang teknik militer berkembang sudah lama dan terus meningkat," kepada koresponden GATRAnews di Moskow, Svet Zakharov, saat jumpa pers di Kementerian Luar Negeri Rusia.
Isaikin menyatakan Indonesia-Rusia telah menandatangani kontrak untuk pasokan enam buah pesawat tempur jenis Sukhoi yaitu SU-30MK2. Pesawat tempur itu akan didatangkan ke Indonesia pada waktunya sesuai dengan kontrak. demikian pernyataan pers yang diterima Sabtu (16/2). Menurut informasi yang diperoleh oleh Gatranews dari Atase partahanan Indonesia di Moskow, Kolonel Andi Kustoro dua buah pesawat tempur Sukhoi akan diberangkatkan tanggal 21 Pebruari mendatang, dari pabrik pembuatannya ke Makasar dengan pesawat raksasa Antonov. "Di sana kemudian pesawat Sukhoinya akan dirakit," tutur Andi.
Lebih lanjut, Isaikin menyebutkan tak hanya Sukhoi, Indonesia-Rusia juga mengadakan kerja sama pasokan persenjataan lainnya. "Dengan Indonesia. seperti dengan negeri-negeri lainnya, kerjasama kita berkembang aktif dewasa ini pada dua jurusan: yaitu layanan setelah penjualan dan transfer teknologi tertentu," kata Isaikin.
Indonesia, lanjut Isaikin, sebagai kebayakan negeri yang ekonominya maju terus, sudah sewajarnya berkepentingan untuk mengembangkan industri sendiri, termasuk industri militer. "Maka saah satu syarat kerja sama kita adalah terjadinya transfer teknologi dibidang teknik militer. Dalam mempertimbangkan kontrak dan usulan dari pihak Indonesia kami pasti memperhitungkan dan mencantumkan dalam kontrak itu pekerjaan bersama dengan perusahaan-perusaaan industri militer Indonesia," tutur Isaikin.
Salah satu program kerja sama yang sekarang sedang digalakkan adalah program ”Rosoboronexort”. "Program ini mengirimkan delegasi-delegasi Rusia ke sejumlah perusahaan industri militer yang leading. Program ini juga termasuk di dalamnya produksi teknik, reparasi teknik angkatan udara, darat dan laut. Saya beranggapan, tegas Anatoly Isaikin, bahwa kerjasama teknik militer kami dengan Indonesia, berada pada tingkat yang sangat baik dan ada prospeknya kerjasama dengan perusahaan kompleks industri militernya adalah cerah.

Selama 2012 lalu, lanjut Isaikin, lewat program ”Rosoboronexport” Rusia telah bekerjasama dengan 60 negeri dan memasok produksi tujuan militer senilai US$ 12,9 milyar, yang melebihi tahun 2011 sebesar 20%. Bagian terbesarnya adalah teknik dirgantara. Sebanyak 43% pasokan militer berada di negara-negara kawasan Asia Pasifik, wilayah Timur (23%), Afrika Utara (23%) dan Amerika Latin (18%).

Sumber : Gatra

Demi Kedaulatan Negara, Indonesia Harus Ambil Alih FIR Dari Singapura

JAKARTA-(IDB) : Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, yang baru diresmikan bulan lalu, harus segera melakukan konsolidasi organisasi. Organisasi yang kuat akan memungkinkan LPPNPI bisa mengambil alih Flight Information Region (FIR) yang saat ini dikuasai oleh Singapura. 

Demikian kesimpulan yang didapat dari seminar ”Harapan dan Tantangan Navigasi Penerbangan Indonesia” yang digelar Masyarakat Transportasi Indonesia di Jakarta, Kamis (14/2/2013). 

”Wilayah kontrol udara di Indonesia saat ini dikuasai oleh Singapura. Mereka bisa mendapatkan hak untuk mengatur lalu lintas udara karena peralatan mereka lebih modern dan menggunakan satelit. Kini sudah saatnya Indonesia mengambil alih kontrol udara di atas wilayah Indonesia,” kata Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim. 

Menurut Chappy, Indonesia mempunyai peluang untuk memegang kendali atas lalu lintas udara tidak hanya di atas Indonesia, tetapi juga untuk kawasan Asia Tenggara. 

”Namun, hal itu baru bisa dicapai jika kemampuan dan fasilitas navigasi kita memungkinkan,” kata Chappy. 

Direktur Keselamatan dan Standar LPPNPI Wisnu Darjono mengakui, saat ini peralatan radar masih menggunakan radar darat yang jangkauannya tak terlalu luas. ”Kami akan mengganti fasilitas yang lebih modern setelah pengambilalihan ini selesai,” kata Wisnu. 

Risman Nurjadin, Ketua Persatuan Ahli Navigasi Penerbangan Indonesia, mengatakan, perlu dibuat rencana cadangan yang andal apabila ada gangguan pada sistem navigasi. ”Rencana ini penting untuk keselamatan,” kata Risman. 

Perum Navigasi Segera  Ambil Alih FIR Batam Dari Singapura

Kementerian Perhubungan menegaskan Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) tidak secara langsung dapat mengambil alih pengelolaan navigasi udara di wilayah flight information region (FIR) Batam dari Pemerintah Singapura.

Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bakti S Gumay mengemukakan pemerintah sedang merencanakan untuk pengalihan itu, tetapi Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah, seperti infrastruktur, prosedur, dan sumber daya manusia (SDM) yang harus ditingkatkan.

“Pembahasan rencana itu [pengambilalihan] ada di International Civil Aviation Organization. Kita harus menghitung 10 tahun ke depan. Pada tahun ini kan ada pembahasan jadwalnya. Makanya di undang-undang, itu kan diatur. Menghitung 10 tahun ini, Perum Navigasi ini saja baru berdiri, kita harus menunjukkan kemampuan kita dulu sebelum mengambilalih,” ujarnya di Kementerian BUMN hari ini, Rabu (16/1/2013).

Dalam pembentukan Perum Navigasi ini, tidak serta merta semuanya berubah. Namun, ada masa-masa pengalihan tugas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), di antaranya pengalihan pusat pelayanan navigasi penerbangan wilayah barat dan timur, pengalihan unit penyelenggara yang dikelola AP1 dan AP2, serta UPT Ditjen Perhubungan Udara.

“Nantinya pusat pelayanan navigasi penerbangan wilayah barat di Jakarta dan untuk wilayah timur di Makassar,” ujarnya.

Sumber : Kompas

Lemahnya Pengawasan, Kapal Perang Asing Sering Melintas Di Natuna

NATUNA-(IDB) : Kapal-kapal perang negara asing diduga sering melintas di Perairan Natuna, namun terkadang tidak terpantau. Untuk itu pemerintah pusat diminta memperketat pengawasan dan tidak menganggap sepele hal tersebut. Sebab, peristiwa ini semakin menunjukkan bahwa perairan Natuna memiliki nilai geopolitik yang tinggi.

Kepala Bakesbanglinmaspol Pemkab Anambas, Baharuddin Thalib, yang pernah bertugas di Pulau Subi, Natuna ini mengatakan hal itu kepada wartawan beberapa waktu lalu di Batam.

Kata Baharuddin perairan Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan ini selalu diincar oleh negara asing, atau banyak negara yang sangat berkepentingan dengan wilayah tersebut. Apalagi, lanjutnya, konflik kepemilikan Pulau Spratly yang diperebutkan Cina, Filipina, Vietnam dan Taiwan belum juga tuntas.

Meski demikian ia menambahkan, melintasnya kapal perang di perairan Natuna itu sekaligus menunjukkan upaya kekuatan negara asing di Laut Cina Selatan. Apalagi jalur laut ini memang jalur strategis.

Meski demikian di sisi lain, Baharuddin justru memuji TNI di lapangan yang setiap saat melakukan pencegahan bila kapal-kapal perang asing sudah masuk ke perairan Natuna.

Di tempat terpisah, Bupati Natuna Drs H Ilyas Sabli mengatakan, wilayah Natuna hingga saat ini masih aman dan terkendali. Belum ada gejolak ataupun tekanan dari negara asing.

"Saya pastikan Natuna ini masih sangat aman dan sangat terkendali, karena selama ini kan kita tahu bersama belum ada gejolak maupun tekanan yang berasal dari luar,” katanya tegas.

Meski demikian jika ada isu peraiaran Natuna rawan diklaim negara asing, Ilyas mengaku hingga saat ini belum ada tanda-tanda yang menunjukkan perairan Natuna sebagai daerah rebutan negara luar.

"Saya rasa kalau ada negara asing yang mengklaim peraiaran Natuna akan dikuasai mereka, itu hanya sekedar isu. Natuna ini masih sangat aman sekali. Belum ada tanda-tanda yang kita lihat yang berdampak pada konflik antar negara," ujarnya.

Namun demikian lanjut Ilyas, bagaimanapun juga informasi maupun isu konflik tersebut adalah untuk membangun semangat Kesatuan Republik Indonesia khususnya dikalangan masyarakat Natuna.

"Walaupun itu hanya sekedar isu, tapi kita semua mesti mengambil pelajaran seraya berbenah diri dengan cara membangun kekuatan baik ekonomi, pengetahuan, keterampilan dan lain sebagainya, sehingga kita benar-benar kuat untuk menghadapi gejolak yang datang dari luar,” paparnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Juni 2009 lalu, kapal induk USS Ronald Reagen, dua kapal destroyer, dua kapal frigate, satu tanker minyak memasuki kawasan alur laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Lokasi tepatnya di antara perairan Pulau Laut dan Pulau Subi, Natuna. Meski demikian kebaradaan enam kapal itu terlacak monitor Satuan Radar 212 TNI-AU di Batam.

TNI AU pun langsung berkoordinasi dengan TNI AL Ranai dengan menerbangkan pesawat cassa TNI-AL untuk mengintai keenam kapal perang AS tersebut. Hasilnya, keenam kapal dengan persenjataan lengkap dan serba otomatis itu memang berjalan beriringan di perairan Indonesia.

Tanpa melakukan tindakan apa pun, pesawat pengintai TNI AL terus memantau pergerakan iring-iringan kapal perang AS itu. Setelah tiga jam mengintai, tanpa disadari sebuah helikopter puma AS mendekati pesawat pengintai tersebut.

Sempat terjadi perdebatan. Namun, tidak berlangsung lama karena perlahan-lahan iring-iringan kapal perang AS itu menjauh dari perairan Indonesia.

Dari hasil pengintaian tersebut diperoleh data bahwa iring-iringan kapal perang AS terdiri atas kapal induk USS Ronald Reagen, dua kapal destroyer, dua kapal frigate, satu tanker minyak. Kapal induk USS Ronald Reagan itu mengangkut puluhan pesawat tempur.

Keberadaan enam kapal perang AS di Laut China Selatan itu sekaligus menunjukkan upaya AS untuk melakukan kontrol kekuatan Cina di Laut China Selatan. Sebab Cina sudah mengarah kepada kekuatan adi daya. Sehingga AS perlu melakukan perimbangan kekuatan di Laut Cina Selatan. Apalagi jalur laut ini memang jalur strategis.

Sumber : Inilah

Pemerintah Batam Dan TNI AD Kerjasama Bangin Batam

BATAM-(IDB) : Upaya menjaga kondisi Batam yang aman dan kondusif, Kodim 0316/Batam dan Yonif 1334/Tua Sakti terus bersinergi dengan Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Sinergi ini terlihat dari bantuan pengamanan hingga tanggap darurat. Salah satunya adalah Komandan Kodim 0316/Batam Letkol Czi Ahmad Rizal Ramdhani dan Danyonif 134/TS Mayor Persada Alam secara rutin melakukan pertemuan dengan sejumlah paguyuban yang ada di Batam.

Hal ini dilakukan guna meminimalisir terjadinya konflik antar suku di Batam. Kegiatan lain yakni melakukan latihan penanganan tanggap bencana. Hal ini sebagai wujud partisipasi TNI AD untuk penanggulangan bencana alam di Batam.

"Latihan ini sebagai bentuk persiapan untuk membantu Pemko jika sewaktu-waktu ada bencana," ujar Ahmad Rizal Ramdhani beberapa waktu lalu.

Selain tanggap darurat, baru-baru ini, TNI AD bersama dinas terkait melakukan latihan pembibitan tanaman buah dan sayur. Latihan ini sebagai wadah pembekalan untuk memberikan ilmu bagaimana melakukan pembibitan menuju Batam yang hijau.

"Yang sudah dapat pelatihan ini, akan terjun mendistribusikan ilmunya ke masyarakat bagaimana melakukan pembibitan," kata Ahmad Rizal ketika membuka pelatihan pembibitan di daerah Jembatan IV Barelang belum lama ini.

Untuk kegiatan pengamanan yang sifatnya insidentil, baik Kodim 0316 Batam dan Yonif 134 TS, setiap saat berupaya membantu polisi setempat ketika terjadi demonstrasi, seperti halnya ketika aksi demonstrasi para buruh terkait UMK.

"Kita sifatnya membantu, seluruh kekuatan kita siap turun membantu mengamankan jika terjadi anarkis," katanya di tengah-tengah meninjau langsung demonstrasi beberapa waktu lalu.

Semua rangkaian kegiatan ini dilakukan kata Dandim ini guna menciptakan kondisi Batam yang kondusif. Sehingga keberadaan Batam sebagai Kota industri dan kota MICE bisa terwujud.

KSAD Kunjungi Kepri

Dalam upaya menjaga kondisi Kepri yang aman dan kondusif, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo mengunjungi Kepri, khususnya Kabupaten Natuna, Kamis (14/2).

Informasi yang dihimpun, adik kandung Ani Yudhoyono (Isteri Presiden) ini akan mengunjungi langsung sejumlah pulau-pulau terluar di daerah perbatasan yang ada di Natuna dan juga dalam rangka pembentukan Yonif 135 Natuna, sebagai upaya menambah infrastruktur dan SDM pengamanan.

Salah seorang perwira TNI AD mengatakan ada dua hal yang menjadi penekanan dalam kunjungan KSAD ini. Pertama sebagai upaya memberikan perhatian kepada penduduk di pulau terluar. Kedua, upaya untuk membangun kekuatan guna menjaga Natuna dan secara umum Kepri dari berbagai gangguan keamanan luar.

Namun demikian, saat sejumlah awak media hendak menanyakan prihal kunjungan tersebut, Pramono Edhie tak sempat memberikan keterangan lantaran pesawat yang ditumpanginya sudah siap berangkat ke Natuna.

Namun dia berjanji untuk menjelaskan prihal kunjungannya setelah nanti kembali ke Batam dan melanjutkan perjalanan ke Jakarta.

"Maaf, pesawatnya mau berangkat, nanti setelah pulang saya jelaskan tujuan kunjungannya," ujar Pramono Edhie sambil bergegas menuju ke pesawat.

Sebelum bertolak ke Natuna, atau saat transit di ruang VIP Bandara Hang Nadim, Pramono Edhie disambut Danrem 033/WP Brigjen TNI Deny K Irawan, Kapolda Kepri Brigjen Pol Yotje Mende, Danlanal Batam Kolonel Laut (P) Nurhidayat dan Dandim 0316/Batam Letkol Czi Ahmad Rizal Ramdhani.

Sementara dari dijajaran pemerintah sipil, hadir perwakilan Gubernur Kepri, Walikota Batam Ahmad Dahlan, Ketua BP Batam Mustofa Widjaya, Kepala BC Batam Untung Basuki dan sejumlah Kepala Dinas Provinsi Kepri dan Batam.

Dalam kunjungan kali ini, selain didampingi sejumlah petinggi di TNI AD, KSAD juga didampingi langsung istrinya, Candra Kirana Kiki Edhie Wibowo. 

Sumber : Inilah

 

BBM Kegiatan Operasional TNI Membengkak, Itu Salah Pemerintah

JAKARTA-(IDB) : Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Fayakun Adriadi menyalahkan pemerintah dalam kasus pembengkakan penggunakan BBM bagi kegiatan operasional TNI. Itu karena Kementerian Keuangan tidak mendengarkan saran DPR.

Menurut Fakayun, alokasi kuota BBM untuk operasional TNI, itu semestinya menggunakan perhitungan kuantum, yaitu alokasi BBM berdasarkan kebutuhan operasional setiap kendaraan atau kapal perang TNI yang ada. Tidak dengan cara seperti yang dipakai saat ini, TNI mendapatkan jatah BBM untuk opersionalnya berdasarkan jumlah nominal saja. Sehingga saat harga minyak dunia harganya naik, itu akan mempengaruhi dan membuat susut jumlah kuota BBM. Karena BBM yang digunakan operasional TNI berdasarkan harga BBM normal.

"Alutsistanya nambah terus. Sementara BBM-nya dipatok berdasarkan Rupiah. Sementara BBM buat kapal perang itu harganya harga market. Jadi kalau harga minyak dunia lagi tinggi, otomatis jatah BBBM untuk TNI jumlah liternya menjadi sedikit karena dipatok rupiah. Jadi nggak bisa begitu dasar perhitungannya," tandas Fayakun Adriadi kepada JurnalParlemen Jumat (15/2).

Fayakun menanggapi laporan pihak TNI saat raker di Komisi I pada Selasa 5 Februari 2013 lalu bahwa telah terjadinya pembengkakan BBM untuk operasional sebesar Rp 7 triliun. Anggota Badan Anggaran ini mengatakan, seharusnya kebutuhan BBM untuk kapal perang itu menggunakan ukuran kuantum, dan Komisi I pun sudah minta agar penggunaan perhitungan BBM untuk TNI ini dengan motode kuantum. Namun hingga kini, Pemerintah dalam hal ini Kemenkeu, tidak juga memperhatikan saran dari Komisi I.

"Kita dari tahun-tahun kemarin, sudah  minta itu (motode kuantum) dilaksanakan sesegera mungkin. Persoalannya kan Kementerian Keuangannya yang tidak mau pakai cara perhitungan kuantum. Nilai sebuah kedaulatan negara, apa bisa diukur dengan uang. Ini kan Menteri Keuangan ngukurnya kan untung rugi. Kalau menyangkut kedaulatan negara itu tidak ada istilah untung rugi," tandasnya.

Pada tahun 2012 lalu, pihak TNI pernah melaporkan akan terjadinya pembengkakan BBM untuk operasional sekitar Rp 6 triliun. Namun soal itu, menurut Fayakun, sudah ada pemecahannya. Masalah ini telah dibahas di Banggar dengan Menkeu, dan DPR minta masalah tunggakan BBM ini diselesaiakan di internal Pemerintah.

"Yang tunggakan Rp 6 trilun tahun lalu sudah diselesaikan. Kalau di pemerintah kan ada 'kantong kanan-kantong kiri'. Jadi tidak serta merta dihapuskan. Tetapi dilihat bahwa kebutuhannya itu, rasionalisasinya menjadi berapa. Jadi yang dulu tunggakannya Rp 6 triliun itu sudah diselesaikan. Dan saat ini muncul lagi Rp 7 triliun, sebagaimana yang disampaikan saat Raker dengan Panglima TNI dan 3 Kepala Staf TNI pekan lalu itu," ujarnya.

Sumber : Jurnamen