175 Prajurit TNI Tiba Di Republik Demokratik Kongo

 

KONGO-(IDB) : Setelah menempuh perjalanan route Jakarta-Republik Demokratik Kongo dengan Pesawat Airbus A 340 milik Jordania Air, 175 prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Kompi Zeni TNI Kontingen Garuda (Konga) XX-J/MONUSCO (Mission de I’Organisation de Republic des Nation Unies Pour la Stabilisation en Republique Democratique du Congo) dengan Komandan Satgas (Dansatgas) Letkol Czi Irfan Siddiq, beberapa waktu lalu telah tiba dengan selamat di Republik Demokratik Kongo.

 

Selama penerbangan dari Jakarta menuju Bandara Internasional Entebe, Kampala, Uganda, Pesawat Airbus A 340 melaksanakan transit di Bandara Internasional Srilanka, Colombo, untuk melakukan pengisian bahan bakar.

Setibanya di Bandara Internasional Entebe, Kampala, Uganda, Dansatgas Konga XX-J Letkol Czi Irfan Siddiq melaksanakan timbang terima dengan Dansatgas Konga XX-I Letkol Czi Sapto Widhi Nugoro yang telah selesai melaksanakan tugasnya selama 1 tahun di Kongo. Dalam timbang terima tersebut dibahas mengenai kondisi keamanan terakhir serta hal-hal yang dihadapi oleh Satgas sebelumnya.

Di Bandara Entebe, personel Konga XX-J/MONUSCO dibagi menjadi dua kloter penerbangan mengingat terbatasnya daya tampung Pesawat Hercules yang akan mengangkut pasukan dan perlengkapan ke Dungu.  Pesawat Hercules digunakan, mengingat Bandara Dungu merupakan bandara perintis dengan landasan tanah yang diperkeras dengan panjang landasan pacu terbatas, yang digunakan sebagai log base PBB di DRC (Democratic Republic of Congo).

Pasukan Kontingen Garuda kloter pertama dipimpin oleh Dansatgas Letkol Czi Irfan Siddiq, sementara kloter kedua dipimpin oleh Wadansatgas Kapten Czi Adi Ilham Zamani. Setibanya di Bandara Dungu, seluruh personel langsung menuju Camp Bumi Nusantara, Dungu-Kongo.

Satgas Kompi Zeni TNI Konga XX-J yang berjumlah 175 personel,  terdiri dari 151 TNI AD, 19 TNI AL, dan 5 TNI AU dipimpin oleh Letkol Czi Irfan Siddiq selaku Dansatgas merupakan abituren Akademi Militer tahun 1995 dan kesehariannya menjabat sebagai Komandan Batalyon Zipur 9/1 Kostrad.  Satgas Kompi Zeni TNI Konga XX-J/MONUSCO bertugas menggantikan Konga XX-I/MONUSCO.

Sumber : Poskota

Korea Selatan Akan Luncurkan Roket Baru

SEOUL-(IDB) : Korea Selatan akan kembali meluncurkan roket ke ruang angkasa akhir bulan ini, setelah sukses melakukan percobaan untuk memastikan semua sistem bekerja dengan baik, kata satu sumber pemerintah seperti dikutip kantor berita Yonhap, Minggu.

"Komite peluncuran Naro akan menetapkan tanggal peluncuran pekan ini, kecuali ada kejadian tak terduga seperti cuaca yang tidak sesuai kemungkinan peluncuran dilakukan tanggal 25 Januari," kata dia.

Pejabat pemerintah itu menyebutkan, peneliti Korea Selatan dan Rusia telah bekerja sama memperbaiki roket yang telah dibuat tahun lalu dan menyempurnakannya menjadi roket Naro-1.

Dia menambahkan, Seoul telah berhasil melakukan uji pembakaran pada motor pendorong roket buatan lokal itu sehingga peluncuran bisa segera dilakukan.

Korea Selatan dan Rusia bekerja sama membangun roket yang juga dikenal dengan Korea Space Launch Vehicle-1 (KSLV-1) itu.

Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi Korsel, yang menangani program antariksa negara, menyatakan perbaikan sudah dilakukan setelah gangguan tak terduga yang menyebabkan peluncuran tertunda sampai tanggal 29 November.

Sejak tahun 2002, Korea Selatan mengeluarkan dana lebih dari 475,3 juta dolar AS untuk membiayai proyek roket.

Tahun lalu untuk ketiga kalinya Korea Selatan mencoba meluncurkan roket ke ruang angkasa.

Roket pertama yang diluncurkan tahun 2009 gagal karena rakitan di ujung roket tak berfungsi dan roket kedua yang diluncurkan pada 2010 meledak saat naik ke udara.

Sumber : Antara

TNI Terjunkan Satgas Helikopter Di Kongo

JAKARTA-(IDB) : Tahun 2013 ini TNI akan menerjunkan satuan tugas (satgas) helikopter untuk misi perdamaian dunia Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di Kongo. Pengiriman satgas helikopter akan diikuti pengiriman 120 prajurit ke Kongo, melanjutkan Mission de l'organisation des Nations Unies en Republique Democratique du Congo (MONUC).

"Kami akan kirim tiga helikopter angkut jenis MI-17," kata Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono seusai menyambut kedatangan Kontingen Garuda XX-I dari Kongo dan KRI Sultan Hasanuddin-366, di Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (11/1).

Panglima mengatakan pengiriman tiga unit helikopter tersebut untuk menindaklanjuti permintaan Sekjen PBB Ban Ki-moon pada Maret 2012. Helikopter Mi-17 adalah helikopter angkut kelas menengah rancangan Rusia. Saat ini helikopter diproduksi di dua pabrik, yaitu di Kazan dan Ulan-Ude. Helikopter ini adalah pengembangan dari helikopter jenis Mi-8 yang menjadi andalan Pakta Warsawa semasa Perang Dingin. Indonesia memiliki beberapa helikopter ini yang dioperasikan TNI-AD.

Menyambut kedatangan prajurit Satgas TNI Kontingen Garuda MTF XXVIII-D/Unifil Lebanon dan Kompi Zeni XX-I/Monusco, Panglima menyatakan pencapaian prajurit di sana telah mengukuhkan kepercayaan dan pengakuan dunia terhadap kemampuan TNI dan komitmen negara dalam peran aktif mewujudkan perdamaian dunia.

"Berbagai prestasi yang telah ditorehkan dalam setiap penugasan Satgas TNI kontingen Garuda pada misi perdamaian PBB harus terus kita jaga dan kita tingkatkan di masa yang akan datang, melalui pembinaan yang terencana dan terukur dengan baik," jelas Agus.

Tantangan
Penugasan berikutnya, kata Panglima, merupakan tantangan yang harus dijawab dengan pemikiran yang cerdas dan langkah yang tepat dalam menjaga kesiapan satuan. "Mengingat PBB meningkatkan atensinya terhadap 14 negara yang masih dilanda konflik, termasuk rekomendasi Dewan Keamanan PBB untuk meningkatkan deployment misi perdamaian PBB di Lebanon pada tahun 2013 hingga 15.000 personel, dan di Kongo yang saat ini telah berjumlah 16.819 personel," jelasnya.

Panglima TNI berharap Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) sebagai wadah penyiapan personel misi perdamaian dunia, untuk terus berupaya meningkatkan kesiapan, kapasitas dan kapabilitas Satgas. PMPP harus memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan assessment yang terus menerus terhadap perkembangan situasi yang berlaku.

Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana Madya Marsetio menambahkan, KRI Sultan Hasanuddin yang ditugaskan di bawah bendera PBB sejak Juni 2012 itu sukses membantu Maritime Task Force/United Nations Interim Force in Lebanon (MTF/Unifil). "Kapal kita telah berhasil melaksanakan hailing sebanyak 686 kontak kapal permukaan dan melaksanakan monitor military air activity sebanyak 135 kontak pesawat militer," kata Marsetio.

KRI Sultan Hasanuddin juga sukses bertindak sebagai MIO Commander sebanyak 13 kali, sebagai Anti Air Warfare Coordinator sebanyak 21 kali dan sebagai Hello Element Control sebanyak 18 kali. "Atas prestasinya, KRI Sultan Hasanuddin beserta awaknya telah menerima banya penghargaan, termasuk penghargaan Lebanesse Armed Force Navy dari Pemerintah Lebanon," katanya.

Penghargaan itu didapat karan KRI Sultan Hasanuddin telah memberikan kontribusi nyata dalam menjaga perdamaian dan stabilitas maritim di Lebanon.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul mengatakan, TNI AL akan mengganti KRI Sultan Hasanuddin dengan KRI Diponegoro. KRI yang diawaki sekitar 100 prajurit itu juga akan bergabung dengan Maritime Task Force/United Nations Interim Force in Lebanon.

Sumber : KoranJakarta

DPR Minta Kemhan Revisi Daftar Belanja Alutsista

JAKARTA-(IDB) : Kalau memang alat-alat pertahanan dan senjata itu tidak menjadi prioritas, sebaiknya jangan diprogramkan untuk dibeli.
Pemerintah tampaknya sedang dilanda kepanikan terkait aksi sejumlah anggota kabinet yang belakangan menjadi masalah dan menuai aksi politik tandingan.
Salah satunya terjadi dalam kasus Seskab Dipo Alam yang dianggap mengintervensi keputusan DPR dan pemerintah mencairkan anggaran Rp678 miliar di APBN-P 2012 untuk pembelian sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Setelah awal minggu ini DPR melayangkan surat permohonan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memperingatkan Dipo Alam atas kasus itu, "pembelaan halus" datang dari rekannya di kabinet, yakni Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro, yang sebenarnya sempat "terpojok" akibat aksi Dipo dalam masalah itu.
Seperti diungkap oleh Ketua Komisi Pertahanan DPR, Tubagus Hasanuddin, Sabtu (12/1), Menhan Purnomo diketahuinya belakangan menyatakan bahwa tak dicairkannya anggaran Rp678 miliar itu takkan jadi masalah buat Kemhan dan TNI.
Bagi Hasanuddin sendiri, pernyataan yang diungkapkan oleh Menhan itu membingungkan dan dinilai agak aneh.
Pasalnya, dalam rapat-rapat di Komisi Pertahanan DPR saat anggaran Rp678 miliar itu diajukan Kemhan, selalu dinyatakan bahwa alutsista yang direncanakan akan dibeli dengan anggaran itu sangat dibutuhkan. Kebutuhan itu dalam konteks pemenuhan kekuatan minimal pertahanan (minimum essential force/MEF).
Hasanuddin tak menolak bila pernyataan Menhan itu seakan "menjilat" lagi pernyataan-pernyataan Kemhan, yang sebelum aksi Dipo mengintervensi anggaran, selalu berusaha meyakinkan kebutuhan akan alutsista.
"Bagi kami sih, tak ada masalah bila demikian. DPR dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Tapi ke depan, kalau memang alat-alat itu tidak menjadi prioritas, sebaiknya jangan diprogramkan untuk dibeli," tegas Hasanuddin, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (12/1).
Dia hanya menekankan bahwa Menhan segera merevisi ulang Rencana Strategis (Renstra) pengadaan alutsista, demi sejujurnya menginformasikan kebutuhan alutsista TNI.
"Sesungguhnya mana yang menjadi kebutuhan pokok dan mana yang tidak menjadi prioritas? Agar setiap rupiah uang rakyat dapat digunakan dengan transparan, efektif dan efisien," tandas politikus PDI Perjuangan itu.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Dipo Alam melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal dugaan kongkalikong anggaran dana optimalisasi kementerian di Kemhan sebesar sekitar Rp600-an miliar.
Dipo diduga mencurigai dana yang akan digunakan untuk pengadaan sejumlah alat enkripsi serta peralatan selam itu, dipaksakan dan tidak sesuai Renstra pertahanan.
Tidak hanya itu, Seskab juga menduga ada penggelembungan (mark-up) dan korupsi dalam anggaran proyek itu, sehingga pantas dilaporkan ke KPK.
Selain itu, Dipo diketahui berada di balik pemblokiran anggaran yang belakangan diputuskan Kemkeu alias mengabaikan keputusan DPR yang sudah sepakat menyetujui proposal Kemhan untuk penggunaan anggaran itu.
Belakangan, DPR mengetahui bahwa surat Dipo diduga merupakan "permainan" antar pengusaha pengadaan senjata, bahkan lebih jauh, karena keberatan salah satu angkatan terhadap keputusan negara mencairkan dana untuk pengadaan yang diperuntukkan untuk TNI AL itu.
Ini yang kemudian mendorong DPR mengivestigasinya, hingga berujung pada surat kepada Presiden SBY.

Sumber : BeritaSatu