Filipina Beli 3 Helikopter AL Dari Italia

MANILA-(IDB) : Filipina, Kamis (27/12), mengatakan akan membeli tiga helikopter angkatan laut dari sebuah produsen Anglo-Italia. Pembelian itu merupakan bagian dari program modernisasi militer di tengah sengketa wilayah dengan China.

Tiga helikopter AW 109 "Power" dari AgustaWestland akan diperoleh harga 32,5 juta dollar AS berdasarkan program pengadaan darurat, kata Departemen Pertahanan negara itu dalam sebuah pernyataan.

"Akuisisi helikopter angkatan laut ini merupakan salah satu langkah konkret menuju pemenuhan tujuan kami untuk memodernisasi Angkatan Laut Filipina dan angkatan bersenjata kami pada umumnya," kata Menteri Pertahanan Voltaire Gazmin sebagaimana dikutip.

Dia mengatakan, melalui akuisisi tersebut dan rencana pembelian peralatan yang lain, angkatan bersenjata Filipina menunjukkan niatnya untuk "mengamankan kedaulatan negara dan integritas wilayah nasional".

Dalam beberapa bulan terakhir, militer Filipina yang punya peralatan yang kurang memadai telah berusaha untuk meningkatkan kemampuannya di tengah ketegangan dengan China terkait wilayah yang disengketakan di Laut China Selatan. Filipina itu telah memesan atau menjajagi sejumlah kapal patroli baru, jet tempur, pesawat angkut dan helikopter serang dan pada saat bersamaan berupaya untuk meningkatkan hubungan pertahanan dengan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat.

Berbagai upaya itu telah dipercepat sejak Filipina dan China mulai menghadapi ketegangan pada April terkait sengketa atas Scarborough Shoal, sekelompok pulau di Laut China Selatan. Filipina mengatakan beting itu berada dalam 200-mil laut zona ekonomi eksklusifnya. Sementar China mengklaim beting itu serta hampir semua Laut China Selatan, bahkan hingga ke perairan dekat pantai sejumlah negara tetangga.

Sumber : Kompas

Refleksi 2012 Dan Proyeksi 2013 Kemhan

JAKARTA-(IDB) : Mengakhiri Tahun 2012, Kementerian Pertahanan melaksanakan Refleksi terhadap seluruh program kegiatan di beberapa bidang yang telah dilaksanakan selama Tahun 2012 yang menjadi tahun ke tiga dari Renstra pertama dan proyeksi program kegiatan  Kementerian Pertahanan untuk tahun 2013. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Kamis (27/12) di Kantor Kemhan.

 

Menhan menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan Prajurit TNI dan PNS dilaksanakan secara bersinambungan sesuai kemampuan anggaran. Untuk meningkatkan Kesejahteraan Prajurit TNI dan PNS, Kemhan telah memberikan tunjangan cacat, pelayanan kesehatan, perumahan, dukungan Perlengkapan Perorangan Lapangan (Kaporlap), bantuan beasiswa dan tugas belajar serta tunjangan kinerja.

Seiring dengan hal itu, di bidang kesehatan, Kemhan juga ikut berpartisipasi aktif dalam penanggulangan penyakit yang berdampak nasional melalui pemenuhan Alkes Rumkit dan peningkatan kemampuan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi anggota TNI/PNS dan keluarganya serta masyarakat.

Demikian juga di bidang perumahan, dimana untuk tahun 2012 telah dibangun rumah bagi prajurit dan PNS baik berupa Rusunawa, Rusunami maupun kepemilikan rumah umum dan khusus. Untuk rencana tahun 2013 mendatang akan dilakukan penataan rumah negara dan penyelesaian permasalahan tanah dan bangunan, serta penambahan pembangunan Rusunawa, Rusunami dan kepemilikan rumah umum dan khusus.

Sementara itu, di dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) Kemhan / TNI tetap mengacu kepada pembangunan kekuatan pokok minimum (MEF) dengan melakukan Restrukturisasi berdasarkan kebijakan Zero Growth yaitu tidak ada penambahan personel secara signifikan, dimana antara rekrutmen personel dan yang pensiun seimbang (Pertumbuhan Nol) dan melakukan kebijakan Right Sizing yaitu dapat menentukan kebutuhan personel secara tepat guna dengan melaksanakan penataan organisasi, penghitungan beban kerja dan standar kompetensi.

Adapun program kegiatan yang telah dilaksanakan dari sisi sarana pertahanan selama tahun 2012 adalah program modernisasi alutsista (Alat Utama Sistem Senjata) TNI sesuai dengan Minimum Essential Forces (MEF) untuk kurun waktu 15 tahun. Tahun 2012 ini telah memasuki tahun ke tiga dari Renstra I dan diharapkan sampai dengan tahun 2014 pencapaian lebih dari 30 %. 

 

Untuk proyeksi Tahun 2013 program kerja sarana pertahanan akan tetap melanjutkan proses pengadaan dengan didukung pengembangan teknologi industri pertahanan, pemenuhan kelengkapan dokumen regulasi keuangan serta penyempurnaan Permenhan tentang pengadaan Alutsista. Disamping itu pengadaan alutsista juga mengutamakan produksi dalam rangka meningkatkan kemandirian industri pertahanan.

Pada tahun 2012 pelaksanaan kegiatan yang mengemuka berkaitan dengan analisis Strategi Pertahanan, konflik laut Cina Selatan, tata ruang wilayah pertahanan, pengawasan perbatasan dengan menggunakan Iptek, Implementasi Doktrin dan Implementasi Sishanta di Perbatasan.

Pengkajian terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertahanan yang dilakukan antara lain kajian model Warhead kaliber 200 mm, penyempurnaan PTTA (Pesawat Terbang Tanpa Awak), Model Kapal Selam Tanpa Awak, Pengembangan MEF (Minimum Essential Force) dan pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X. Disamping itu juga dilaksanakan analisis terhadap alat peralatan pertahanan, berupa pembuatan prototype Rantis 5 Ton 6x6 peluncur roket kaliber 122 mm, Prototipe Munisi kaliber 105 mm Exercise, Prototipe Combat Boat, Prototipe roket jarak 100 km ground to ground dan Prototipe Smart Bomb.

Untuk proyeksi 2013 Balitbang Kemhan akan melaksanakan program pengkajian Strategi pertahanan, salah satunya strategi pencegahan dan penanggulangan Dampak Konflik Laut Cina Selatan terhadap Kedaulatan NKRI (ditinjau dari aspek ekonomi dan sosial budaya) serta melaksanakan sosialisasi pengintegrasian komponen negara dan pemberdayaan wilayah pertahanan.

Di bidang legislasi, Kemhan menyusun dan membahas RUU yang menjadi prioritas prolegnas tahun 2012 antara lain RUU Komcad, RUU Kamnas, dan RUU Rahasia Negara. RUU yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang di Tahun 2012 adalah UU Nomor. 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI dan UU. Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.  Tahun 2013 target yang akan diselesaikan adalah RUU Rahasia Negara, RUU Kamnas, dan 38 Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) termasuk Naskah Akademik dan draft RUU Bela Negara.

Jakarta Internasional Defence Dialoque (JIDD) ke-2, 2012 dan Indo Defence ke-5, 2012 telah terlaksana dengan sukses. Kedua forum tersebut merupakan forum dialog dan pameran Alutsista pertahanan keamanan di kawasan Asia Pasifik yang saat ini telah diakui dan menjadi agenda dunia serta diselenggarakan setiap tahun. Untuk tahun 2013 forum tersebut akan lebih ditingkatkan secara kualitas. Selain itu juga di selenggarakan ASEAN Regional Forum Head of Defence Universities Colleges and institutions Meeting (ARF – HDUCIM) yang merupakan media pertukaran informasi dan pengalaman dalam pengembangan ilmu pertahanan.

Di bidang Potensi Pertahanan, Kemhan melanjutkan dan mengintensifkan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara dengan melibatkan Kementerian lainnya, LPNK dan elemen masyarakat dalam memantapkan upaya Nation Character Building sumber daya manusia untuk kepentingan pertahanan negara. Tahun 2012 ini juga telah dicanangkan bahwa tanggal 19 Desember sebagai hari Bela Negara yang akan diperingati secara nasional setiap tahun.

Pembangunan dan pemberdayaan wilayah perbatasan juga merupakan perhatian yang sangat besar bagi Kemhan di tahun 2012. Hal tersebut tidak hanya berupa pembangunan secara fisik, tetapi juga non fisik seperti peningkatan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan wawasan kebangsaan, termasuk juga peningkatan kesejahteraan bagi personel Kemhan/TNI yang bertugas di wilayah perbatasan seperti tunjangan khusus. Disamping itu dialog dan penyelesaian masalah wilayah perbatasan dengan negara-negara yang terkait juga terus dilaksanakan secara intensif. Di tahun 2013 kegiatan–kegiatan tersebut akan terus ditingkatkan.

Sumber : DMC

Indonesia Siap Uji Terbang Roket Berdaya Jangkau 100 - 900 Km

JAKARTA-(IDB) : Indonesia siap meluncurkan roket tiga digit atau roket berdaya jangkau 100 km-900 km pada 2013 untuk memperkuat sistem persenjataan negara.

"Tahun depan kita akan mulai menguji statis maupun uji dinamis roket berdaya jangkau tiga digit," kata Asisten Deputi Menteri Riset dan Teknologi bidang Produktivitas Riset Iptek Strategis Goenawan Wybiesana pada Evaluasi Akhir Tahun di Jakarta, Kamis.

Untuk tahap awal, ujarnya, lebih dulu dikembangkan roket balistik berdaya jangkau 100 km dengan kaliber 350 mm sebanyak 10-20 unit, kemudian dilanjutkan dengan roket balistik kaliber berikutnya, disusul roket kendali.

Kementerian Ristek sebagai bagian dari konsorsium roket, turut mendanai proyek tersebut sebesar Rp10-15 miliar pada 2013. Selain Kemristek, konsorsium roket beranggotakan PT Pindad, PT Dahana, PT Dirgantara Indonesia, Lapan, BPPT, LIPI, ITB UGM, ITS, dan lainnya.

Teknologi roket, ujarnya, dibangun dari empat kemampuan yakni teknologi material, teknologi sistem kontrol, teknologi eksplosif dan propulsi serta teknologi mekatronik yang seluruhnya sudah dikuasai.

Program roket nasional, ia menerangkan, telah dimulai sejak 2005 dengan mensinergikan berbagai lembaga terkait, dilanjutkan pembuatan desain awal dan uji prototipe serta pengembangan desain pada 2010.

Pada 2011, urainya, konsorsium roket ini meluncurkan freeze prototype 1 (prototipe jadi) yang setelah dibeli Kementerian Pertahanan dinamakan R Han 122 untuk dibuat menjadi massal melalui program 1.000 roket.

"R Han 122 ini memiliki kaliber 122 mm berdaya jangkau 15 km, lalu pada tahun yang sama, daya jangkaunya R Han 122 ditingkatkan menjadi 25 km dan pada 2012 R Han ditingkatkan lagi kalibernya menjadi 200 mm dengan daya jangkau 35 km," katanya.

Sebelum program roket untuk kepentingan pertahanan negara, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) telah lama menguasai teknologi roket untuk kepentingan riset peluncuran satelit. 

Sumber : Antara

Pemekaran TNI AL Menunggu Revisi Kepres

SURABAYA-(IDB) : Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono, mengatakan, rencana pemekaran tiga komando armada TNI AL masih harus menunggu selesainya revisi Peraturan Presiden Nomor 10/2010 tentang Organisasi TNI.

Saat ini ada dua komando armada TNI AL, yaitu Komando Armada Indonesia di Kawasan Barat dan Komando Armada Indonesia di Kawasan Timur. Rencananya, akan dimekarkan dengan tambahan satu lagi, yaitu Komando Armada Indonesia di Kawasan Tengah.

"Perpres 10 itu sedang dikaji kembali untuk direvisi dan Presiden juga sudah menyetujui," kata Suhartono kepada wartawan usai memimpin upacara serah terima jabatan Kepala Staf TNI AL, di dermaga Komando Armada Indonesia di Kawasan Timur, Surabaya, Kamis.

Laksamana TNI Marsetio menggantikan Laksamana TNI Soeparno sebagai pucuk pimpinan TNI AL. Marsetio sebelumnya adalah wakil kepala staf TNI AL dan pernah menjadi asisten operasi panglima Komando Armada Indonesia di Kawasan Timur. 

Menurut Suhartono, pemekaran komando armada itu merupakan bagian validasi organisasi dari program pembangunan TNI AL untuk menjadi lebih profesional, handal dan disegani.

"Nantinya akan ada seorang panglima bintang tiga yang membawahi tiga komando armada, yakni timur, tengah dan barat. Mereka akan bertanggung jawab terhadap wilayah armada laut Indonesia yang cukup besar," katanya.

Akan tetapi, Suhartono tidak merinci kapan revisi Perpres tentang organisasi TNI tersebut akan selesai. "Sekarang revisinya sedang digodok," tegasnya.

Terkait pembangunan alat utama sistem senjata (alutsista), ia menjelaskan bahwa Markas Besar TNI telah mencanangkan program pencapaian kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force/MEF), termasuk di TNI AL, bisa tercapai pada 2024.

"Saya harapkan pada 2014, program MEF di TNI-AL sudah mencapai sekitar 40 persen. Cetak biru pembangunan MEF sudah disusun dan pimpinan TNI-AL harus konsisten melaksanakan itu," tambahnya.

Saat menyampaikan amanat pada upacara sertijab, Laksamana Agus Suhartono menyatakan, dinamika penugasan TNI ke depan, khususnya TNI AL akan semakin berat dan komplek.

TNI AL akan dihadapkan pada tantangan tugas pembangunan kekuatan matra laut, pemberdayaan wilayah pertahanan laut, serta penegakan hukum dan pengamanan wilayah laut yurisdiksi nasional.

"Semua itu membutuhkan kesiapsiagaan seluruh jajaran prajurit TNI AL agar mampu menjawab setiap persoalan, tantangan dan ancaman terhadap kepentingan nasional yang berkembang," kata Suhartono. 

Sumber : Antara