Rp. 81.8 Triliun Anggaran Militer 2013 Indonesia

JAKARTA-(IDB) : Pemerintah menyediakan anggaran bidang pertahanan sebesar Rp 81,8 triliun tahun depan. Apa alat persenjataan yang bakal dibeli pemerintah tahun depan lewat anggaran tersebut?

Berdasarkan data yang dikutip dari Kementerian Keuangan, Selasa (18/12/2012), anggaran bidang pertahanan Indonesia di 2013 naik 3 kali lipat dari Rp 30,7 triliun di 2007 menjadi Rp 81,8 triliun tahun depan.

Berikut daftar alat pertahanan yang bakal dibeli pemerintah:

• Pengadaan kendaraan taktis (Rantis) 2,5 ton 4x4 dan kendaraan angkut munisi 5 ton;
• Pengadaan 6 pesawat Sukhoi 30 MK2, pesawat pengganti MK-53 dan dukungannya, pesawat CN-295 (pengganti F27), helikopter full combat SAR mission, dan dukungannya;
• Pengadaan helikopter angkut, helikopter serang beserta persenjataan & munisi, helikopter serbu beserta persenjataan dan munisi, ranpur Main Battle Tank (MBT), ME Armed 155 MM Howitzer, Rudal MLRS, Rudal Arhanud;
• Pengadaan MLM KRI kelas korvet tahap I, kapal bantu hydro-oceanografi, kapal latih (pengganti KRI DWR), CN-235 MPA, helikopter AKS + Sucad, Panser Amphibi BTR 80 A, Tank Amphibi BMP 3F dan Sucad, Multi Launch Rocket System (MLRS) Kal 122 m.

Sumber : Detik

PT. DI Alokasikan USD 16 Juta Kembangkan N219

BANDUNG-(IDB) : PT Dirgantara Indonesia akan menginvestasikan USD 16 juta selama 4 tahun mengembangkan pesawat N219. Pesawat berpenumpang 19 orang ini nantinya akan menambah produk unggulan dari PT DI.

"Andalan PT DI saat ini di antaranya CN 235, CN 295. Kami ingin menambah produk unggulan untuk memperluas pasar," ujar Kepala Tim Komunikasi PT DI, Sonny Saleh Ibrahim dalam acara Press Coffe Morning di Kantor PT DI Jalan Pajajaran, Selasa (18/12/2012).

N-219 ini pertama kali digagas pada 2004 lalu namun kemudian terhenti. Berdasarkan analisa, pesawat N 219 yang tergolong pesawat kecil ini dinilai berpotensi digunakan untuk menjangkau berbagai daerah terpencil dengan kondisi geografis yang cukup sulit.

"Tahun 2013 kami akan investasi untuk pengembangan N 219 ini sendiri. Lama kalau ngandelin dari pemerintah," katanya.

Besarnya investasi yang ditanamkan yaitu USD 16 juta untuk 4 tahun. "Mulai kita jalankan pada 2013 lah. Masuk dari preliminary design (desain awal) sampai dengan pembuatan prototype," tutur Sonny. Namun untuk membuat sebuah prototype, PT DI menyatakan butuh dukungan dari pemerintah karena dibutuhkan dana sekitar USD 30-40 juta.

Dana investasi sebesar USD 16 juta yang disiapkan PT DI, disebut Sonny berasal dari keuntungan yang disisihkan serta tidak menutup kemungkinan akan menambah dari pinjaman ke bank.

Sonny mengatakan pasar untuk N 219 yaitu maskapai penerbangan yang akan membuka jalur-jalur baru ke daerah terpencil. "Pasarnya sudah ada. Bahkan kami sudah ada MoU dengan maskapai penerbangan," katanya.

Selesai pengembangan dan pembuatan prototype, produksi N 219 akan dilakukan paling cepat 2017. Produk unggulan ini akan dijual dengan kisaran USD 4 juta.

Penerimaan PT DI Selama 2012 Capai Rp 3,1 Triliun

Pada tahun 2012 ini, PT Dirgantara Indonesia (PT DI) mendapatkan penerimaan sebesar Rp 3,1 triliun. Sementara kontrak yang dicapai mencapai Rp 9,5 triliun. Penerimaan tersebut diperoleh dari kontrak-kontrak dari dalam dan luar negeri. Di mana dari dalam negeri termasuk kontrak dari Kementrian Pertahanan sebesar Rp 8,2 triliun.

"Tahun 2012 ini istimewa. Kami mendapatkan kontrak mencapai Rp 9,5 triliun. Dan penerimaan sebesar Rp 3,1 triliun. Ini pencapaian yang cukup besar apalagi setelah masa sulit yang pernah dialami PT DI beberapa tahun lalu. Biasanya paling maksimal kami dapat Rp 2 triliun, ini loncatan buat kami," ujar Kepala Komunikasi PT DI Sonny Ibrahim Saleh dalam Coffe Morning Break di Kantor PT DI Jalan Pajajaran, Selasa (18/12/2012).

Penerimaan sebesar Rp 3,1 triliun tersebut berasal dari pembayaran pesawat terbang terbang sebesar 2,65 triliun, pembuatan komponen pesawat Rp 200 miliar, perawatan pesawat sebesar Rp 170 miliar dan alutsista sebesar Rp 80 miiliar.

"Pesawat terbang yang kami kerjakan pada 2012 ini diantaranya CN 235, CN 295, CN 212 dan helikopter. Sementara alutsista yaitu torpedo dan roket," tuturnya.

Untuk tahun 2013 dan 2014 mendatang PT DI telah mencatat penerimaan minimal sebesar Rp 3 triliun yang diperoleh dari kontrak pada 2012.

"Jadi tahun depan kita minimal sudah punya Rp 3 triliun di Tahun depan kontrak 2012. Kami berharap kerjasama dengan Sukhoi juga bisa terlaksana pada 2013 nanti," tutur Sonny.

Sumber : Detik

Pulau-Pulau Indonesia Adalah " Kapal Induk "

JAKARTA-(IDB) : Pulau-pulau di Indonesia adalah "kapal induk" yang dapat menjadi pangkalan pesawat tempur TNI-AU.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) Chappy Hakim disela peluncuran bukunya "Quo Vadis Kedaulatan Udara Indonesia" di Jakarta, Senin (17/12/2012), menjelaskan, pulau-pulau yang tersebar di Nusantara berfungsi ibarat kapal induk.

"Indonesia tidak memiliki doktrin agresi menyerang keluar. Untuk itu tidak diperlukan kapal induk. Pulau-pulau kecil di bagian terdepan Nusantara dapat menjadi pangkalan pesawat tempur Indonesia," kata Chappy.

Pertahanan untuk menangkal itu, dikombinasikan dengan kapal-kapal perang TNI-AL yang berada di pangkalan aju di pulau-pulau terluar.

Namun Chappy menyayangkan, hingga kini belum ada koordinasi yang padu dalam membangun sinergi antarinstansi untuk menjaga kedaulatan dari ancaman asing, serta praktik kegiatan ilegal seperti penyelundupan kekayaan sumber daya alam serta perikanan Indonesia.

Anggota Komisi I DPR, Mahfudz Sidik, dalam kesempatan sama menjelaskan, setiap tahun Rp 20 triliun kerugian negara disebabkann pencurian, penyelundupan, dan rangkaian kegiatan ilegal yang lolos dari pemantauan terpadu dari udara dan laut di lautan Indonesia. 

Kedaulatan Udara RI Masih Lemah

Kedaulatan udara Republik Indonesia masih lemah. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal (Purn) Chappy Hakim disela peluncuran bukunya "Quo Vadis Kedaulatan Udara Indonesia" di Jakarta, Senin (17/12/2012) mengatakan, insiden penerbangan gelap lima jet tempur F-18 Hornet US Navy tanggal 2 Juli 2003 di sekitar Pulau Bawean menjadi pelajaran berharga.

"Ketika itu pilot sipil salah satunya dari maskapai Bouraq mengaku ada pesawat jet terbang jungkir balik dan berguling-guling mengganggu keselamatan penerbangan. Yang dituduh tentu saja penerbang jet tempur TNI AU dari Pangkalan Madiun. Setelah dicek dengan mengirim sepasan F-16 Falcon ternyata ada 5 F-18 Hornet dengan senjata lengkap sedang mengawal kapal induk dari Armada VII AS yang berpangkalan di Pasifik," kata Chappy.

Indonesia harus memberi peringatan dan sebaliknya pihak AS merasa berhak melintas. Padahal, setiap hari ada 1.000 penerbangan sipil domestik dan puluhan penerbangan internasional di ruang udara Indonesia.

Meski mengalami pelajaran berharga tersebut, Chappy menyayangkan sampai kini kemampuan radar Indonesia belum maksimal. Bahkan, kemarin puluhan penerbangan ke Bandara Soekarno-Hatta dibatalkan karena listrik padam yang mengakibatkan radar tidak berfungsi. Selain itu, penerbangan gelap (intruder) juga masih terjadi berulangkali di ruang udara Indonesia. 

 

Kedaulatan Udara adalah Sumber Uang

 

Kedaulatan udara akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dingkapkan Marsekal TNI Purnawirawan Chappy Hakim dalam acara peluncuran buku ketiganya berjudul "Quo Vadis Kedaulatan Udara Indonesia?", Senin (17/12/2012) di Jakarta.

Buku tersebut seperti judulnya menguraikan pentingnya pertahanan udara. Chappy mengambil contoh dari pertempuran Laut Aru tahun 1962 yang menggambarkan kurangnya pertahanan udara dan peristiwa Bawean tahun 2003 dimana pesawat F-18 milik AS melakukan manuver membahayakan bagi Indonesia.

Kepada Kompas.com, Chappy mengungkapkan bahwa di tengah zaman dimana perang dianggap usang, upaya pertahanan terhadap wilayah Indonesia tetap penting. Kedaulatan udara akan mendukung pembangunan menuju kemakmuran.

"Kita memang sudah bukan berada di zaman perang. Tetapi, kedaulatan udara kita merupakan sumber uang. Wilayahb udara kita ini adalah market kita. Apakah kita mau orang lain yang memanfaatkan market kita," papar Chappy.

Kedaulatan udara sama pentingnya seperti kedaulatan lautan. Kurangnya kedaulatan di laut mengakibatkan praktik perikanan ilegal dan pencurian sumber daya alam yang nilai kerugiannya bisa sampai triliunan rupiah per tahun.

"Di udara kerugiannya juga banyak. Orang akan bebas terbang di wilayah kita, mengangkut barang atau orang seenaknya," kata Chappy yang tepat pada peluncuran buku juga merayakan ulang tahun yang ke 65.

Chappy menggarisbawahi bahwa wilayah udara seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri. Salah satu yang membuat Singapura sejahtera adalah kepandaian untuk mengelola wilayah udaranya. Air security will bring prosperity.

Sumber : Kompas

Tim PBB Periksa Alutsista Indobatt

ADSHIT AL QUSAYR-(IDB) : Untuk mengecek kesiapan operasional satuan yang tergabung dalam misi UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon), pihak PBB mengadakan inspeksi terhadap alat utama sistem senjata (alutsista) dan alat perlengkapan yang digunakan pasukan TNI yang tergabung dalam Kontingen Garuda XXIII-G/UNIFIL atau Indobatt (Indonesian battalion) di Lebanon Selatan.

Pemeriksaan yang dikenal dengan COE (Contingent Owned Equipment) ini dilakukan setiap tiga bulan sekali, dan bagi Satgas Yonif Mekanis TNI Konga XXIII-G/UNIFIL (Indobatt), kali ini merupakan pemeriksaan pertama.

Kedatangan 13 orang tim dari COE yang diketuai oleh Sergiy Mazurov untuk memeriksa peralatan Satgas Indobatt diterima langsung oleh Dansatgas Konga XXIII-G/UNIFIL Mayor Inf Lucky Avianto beserta para perwira staf terkait, di ruang rapat Markas Indobatt, Adshit al Qusayr, Lebanon Selatan, Senin (17/12/2012).

Satgas Konga XXIII-G/UNIFIL yang berada di Kompi D, Kompi Ban, Kompi C, Kompi A dan Kompi B, menggelar seluruh perlengkapan yang digunakan untuk dicek satu persatu, antara lain meliputi kendaraan tempur, kendaraan ringan, persenjataan, peralatan komunikasi, administrasi, perlengkapan pribadi, kebersihan dan perlengkapan kemarkasan yang lain.

Dalam kesempatan tersebut, Dansatgas Indobatt Mayor Inf Lucky Avianto menyampaikan bahwa kedatangan tim COE bukanlah untuk mencari-cari kesalahan atau kekurangan, namun apa yang dilakukannya dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan koreksi kedepan dalam pelaksanaan misi perdamaian selama penugasan 1 tahun kedepan. 

Dansatgas juga berpesan kepada para perwira dan staf, agar dapat memberikan data selengkap-lengkapnya tanpa ada yang harus ditutup-tutupi.

Bagi negara penyumbang pasukan di PBB atau TCC (Troops Contributing Countries) yang menggunakan sistem wet lease seperti Indonesia, COE merupakan kegiatan yang harus  dipersiapkan,  karena apabila ada salah satu peralatan yang dinyatakan tidak siap pakai maka akan berpengaruh terhadap reimbursement (pembayaran kembali). 

Disamping itu tim PBB akan memberikan penilaian apakah Satgas dinyatakan siap atau tidak untuk melaksanakan operasi penjaga perdamaian di Lebanon Selatan di bawah UNIFIL.

Standar kelayakan yang ditetapkan oleh PBB adalah 75 % alutsista dan material Satgas harus memenuhi syarat dan siap operasi. 

Jika dalam pemeriksaan tersebut kondisi alutsista dan material Satgas dibawah 75 %, maka dapat dinyatakan tidak siap operasi dan dapat direpatriasi atau dipulangkan ke negara asal.

Usai melakukan pemeriksaan terhadap alutsista Indobatt, Tim COE yang diwakili Sergiy Mazurov mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya, serta merasa puas terhadap penyiapan dan kesiapan Kontingen Garuda XXIII-G/UNIFIL atau Indobatt (Indonesian battalion) dalam rangka misi perdamaian PBB di Lebanon.

Sumber : Poskota

Sertijab Komandan Yonif - 5 Marinir

SURABAYA-(IDB) : Komandan Brigif-1 Marinir Kolonel Marinir Wurjanto secara resmi melantik Mayor Marinir Joni Sulistiawan sebagai Komandan Batalyon Infanteri-5 Marinir yang baru dalam upacara Serah Terima Jabatan Komandan Batalyon Infanteri-5 Marinir di lapangan apel Kesatrian Suroto II, Ujung, Surabaya, Selasa, (18/12).

Pria kelahiran Banyumas yang sebelumnya menjabat sebagai Ka Subdep Opsrat Seskoal tersebut dilantik sebagai Komandan Batalyon Infanteri-5 Marinir menggantikan pejabat lama Letkol Marinir Amir Kasman yang akan menempati jabatan baru sebagai Paban Rengar Sops Pasmar-1.

Dalam amanatnya, Komandan Brigif-1 Marinir mengatakan, Serah Terima Jabatan ini merupakan proses alamiah pada rotasi jabatan suatu organisasi dan merupakan bagian penting dari kesinambungan kepemimpinan, dengan tujuan mendinamisasikan organisasi agar senantiasa responsif dan antipatif terhadap perkembangan tugas mendatang.

Batalyon Infanteri-5 Marinir, lanjutnya, merupakan satuan pelaksana Brigif-1 Marinir yang mempunyai tugas pokok sebagai Batalyon Tim Pendarat Amphibi yang memiliki tugas yang berat dan mengandung resiko yang cukup tinggi, sehingga dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, inovasi serta dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan berbagai latihan agar mampu menuntaskan setiap tugas yang dibebankan.

“Kita patut bersyukur, walaupun dihadapkan dengan berbagai keterbatasan sumber daya yang ada, Batalyon Infanteri-5 Marinir telah mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan tuntutan yang berkembang dan mampu menggelar kekuatan sesuai dengan keinginan pimpinan,” tegas orang nomor satu di Brigif-1 Marinir itu.

Lebih lanjut Dan Brigif-1 Mar mengatakan, dalam menghadapi masa depan yang sarat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang modern, maka setiap prajurit Batalyon Infanteri-5 Marinir dituntut lebih mawas diri dan antisipatif dengan cara meningkatkan profesionalisme dan kesiapan tempurnya sehingga mampu melaksanakan tugas yang dibebankan.

Dalam kesempatan itu, Komandan Brigif-1 Marinir mengucapkan terima kasih kepada Letkol Mar Amir Kasman yang telah melaksanakan tugas dengan baik selama menjabat sebagai Komandan Batalyon Infanteri-5 Marinir, serta ucapan selamat bertugas sebagai Komandan Batalyon Infanteri-5 Marinir kepada Mayor Mar Joni Sulistiawan.

Selain itu, Komandan Brigif-1 Marinir juga berharap kepada seluruh anggota dan keluarga besar Batalyon Infanteri-5 Marinir agar tetap memberikan dukungan sepenuhnya terhadap pelaksanaan tugas pejabat yang baru.

Hadir dalam kesempatan itu, Wadan Brigif-1 Marinir Letkol Mar Suliono, Kapolres Tanjung Perak AKBP Anom Wibowo, para Perwira Staf Brigif-1 Marinir, para Komandan Satlak di jajaran Pasmar-1 dan pejabat TNI/Polri di wilayah Surabaya.

Sumber : Kormar

BAE System Segera Upgrade F-16 AB TNI AU

ARC-(IDB) : Biarpun sudah akan memperoleh sejumlah F-16 Block 30 hasil refurbish, TNI-AU rupanya tidak melupakan 10 unit F-16A/B Block 15 OCU yang pelan-pelan dihidupkan dan dipercanggih kembali. Setelah terakhir melakukan perawatan struktur di Turki, memang belum terdengar lagi adanya rencana major upgrade terhadap armada pesawat tempur yang didatangkan melalui program Peace Bima Sena tersebut.

 

Namun pagi ini British Aerospace System mengumumkan kontrak senilai US$ 63 Juta untuk melakukan perawatan dan upgrade untuk Indonesia dan Irak. Untuk Indonesia jelas upgrade ditujukan kepada F-16A/B Block 15 TNI-AU, serta pengadaan sistem radar pengindera jarak jauh. Sebuah langkah yang unik, mengingat sejatinya F-16 yang akan kita terima dari AS proses refurbishmentnya dilakukan oleh Lockheed Martin. Apalagi Lockheed Martin dalam rilis persnya sudah menyatakan siap menggandeng PT Dirgantara Indonesia sebagai partner lokal untuk proses integrasi sistem dan upgrade F-16 tersebut. Apakah ini ada hubungannya dengan kunjungan Presiden SBY ke Inggris beberapa waktu yang lalu? Terlalu jauh untuk dapat menyimpulkan.

Yang jelas, British Aerospace adalah perusahaan profesional yang memang menyediakan komponen upgrade F-16 secara OEM (Original Equipment Manufacturer). Mereka memenangkan kontrak upgrade F-16 di berbagai Negara, termasuk baru-baru ini Korea Selatan dan Turki, dan F-16 milik ANG (Air National Guard). Komponen yang menjadi andalan salah satunya adalah CFCC (Commercial Fire Control Computer) menggantikan sistem bawaan MMC (Multi Mission Computer) buatan Raytheon. CFCC menawarkan kemampuan proses data yang lebih cepat berkat prosesor yang lebih kuat dan bandwith transfer data yang lebih lebar berkat dukungan Ethernet.

CFCC juga mampu mendukung penggunaan sistem radar AESA (Active Electronic Scanned Array) yang membutuhkan pasokan data dalam jumlah besar. Selain itu BAe juga menyediakan sistem IFF transponder, databus, dan Link 16 communication systems. Walaupun masih belum jelas seberapa komprehensif cakupan dari upgrade yang dilakukan oleh British Aerospace, kabar ini merupakan berita baik bagi armada F-16A/B TNI-AU yang membutuhkan penyegaran dalam hal avionik. Tunggu berita dan perkembangan selanjutnya

Sumber : ARC

Ancaman Kedaulatan Terbesar Adalah Perpecahan Indonesia

JAKARTA-(IDB) : Ancaman terbesar terhadap kedaulatan Indonesia saat ini adalah perpecahan bangsa. Marsekal Muda (Purn) Prayitno Ramelan yang lama berkecimpung di dunia intelijen TNI dalam peluncuran buku Chappy Hakim berjudul Quo Vadis Kedaulatan Udara Indonesia di Jakarta, Senin (17/12/2012), menegaskan, ancaman non-tradisional lebih membahayakan keutuhan Indonesia.

"Ketidakmampuan memahami demokrasi dan HAM, isu lingkungan hidup dan perdagangan bebas bisa menghancurkan Indonesia," ujar Prayitno.

Dia mengingatkan, kesalahan mengartikan demokrasi yang diisi dengan tindakan menekan kelompok yang berbeda pandangan atau keyakinan serta memelintir isu HAM akan menghancurkan Indonesia.

Keberadaan kelompok-kelompok pelaku kekerasan yang terus dibiarkan akan memicu perpecahan karena kelompok yang dianiaya merasa dilupakan dan ditinggalkan negara. Bahkan, kelompok yang ditindas semakin merasa tidak ada lagi kehadiran negara. 

Sumber : Kompas

Menjawab Tantangan Kesetaraan Kekuatan Maritim

SOLOPOS-(IDB) : Perkembangan situasi di tingkat kawasan yaitu Asia Tenggara kini makin dinamis, yang diwarnai pula situasi yang memanas terkait sengketa wilayah kaya sumber daya alam di Laut China Selatan antara China dengan sejumlah negara Asia Tenggara.

Memang Indonesia tidak termasuk negara yang bersengketa dengan China, namun kita justru harus memanfaatkan situasi ini sebagai rujukan kesiapan segenap sumber daya maritim untuk mengantisipasi kemungkinan konflik. Kita lihat saat ini China sangat menggenjot kekuatan maritimnya, yang terakhir dengan peluncuran kapal induk Liaoning yang bakal dilengkapi pesawat tempur J-15, yang merupakan kopian dari pesawat tempur Rusia versi kapal induk, Sukhoi Su-33. Meski sejumlah pengamat seperti misalnya Rodger Baker dan Zhang Zhixing dalam ulasan berjudul The Paradox of China’s Naval Strategy di situs kajian strategis stratfor.com (http://www.stratfor.com/weekly/paradox-chinas-naval-strategy) menilai China masih dalam proses transisi untuk memproyeksikan kekuatan maritimnya keluar demi kepentingannya, segenap perkembangan ini harus diikuti dengan cermat demi kepentingan nasional kita.

Kondisi di tingkat kawasan itu layak menjadi rujukan dalam pengembangan TNI AL ke depan, khususnya terkait dengan visi mewujudkan TNI AL yang andal dan disegani. Visi ini sangat penting dan tepat karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luas wilayah laut 93.000 km persegi dan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 6.159.032 km persegi. Kondisi geografis Indonesia ini semakin spesial dengan posisi yang terletak di antara dua benua dan dua samudera besar sehingga membuat wilayah ini dari abad ke abad senantiasa menjadi jalur perlintasan perniagaan yang sangat penting dan vital.

Oleh karenanya, kebutuhan adanya angkatan laut yang kuat dengan perlengkapan yang sesuai zaman dan kebutuhan dengan ditunjang sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme dan kompetensi tinggi sudah menjadi keniscayaan. Akan tetapi kekuatan TNI AL yang andal dan disegani itu pun takkan bisa terwujud jika visi maritim yang kuat dan integral belum terbangun di negeri ini.

Masih banyak tafsir mengenai visi maritim ini, seperti misalnya yang dikemukakan peneliti pertahanan Connie Rahakundini Bakrie dalam tulisan di situs indomaritimeinstitute.org berjudul Negara Visi Maritim. Connie menyebut bahwa visi maritim akan dipengaruhi kemajuan yang sudah dicapai di daratan dan tidak akan efektif jika tidak didasarkan pada konsepsi mengenai pertahanan negara yang menyeluruh. Menurut dia, pembangunan kekuatan maritim adalah tahap lebih lanjut setelah dipenuhinya kualitas yang unggul atas pertahanan matra darat. Ditambahkannya, dalam perkuatan armada laut, sebuah negara harus sudah memiliki pertahanan darat, sistem intelijen, pemerintahan dan perekonomian yang kuat dengan dasar strategi ekonomi politik yang tangguh untuk menjaga kedaulatan negaranya.

Tak jauh beda dengan yang dikemukakan mendiang Laksamana Purn Soedomo seperti dikutip dalam majalah Jalasena terbitan Mei 2011. Dirinya menyatakan visi maritim bisa dibangun dengan merujuk pada visi Kerajaan Majapahit yang memproyeksikan kekuatan melalui samudera untuk mempersatukan berbagai wilayah, serta merujuk pada misi Laksamana Zheng He atau Cheng Ho yang memanfaatkan kekuatan maritim untuk perdagangan dan promosi kebudayaan.

Meninjau kondisi aktual di tingkat kawasan, misi TNI AL yang saat ini masih sejalan dengan TNI secara umum yaitu membangun kekuatan dengan ukuran minimum essential force atau kekuatan pokok minimal perlu secara dinamis terus dikaji dan disesuaikan dengan perkembangan tingkat kawasan. Konsep pertahanan dan alat utama sistem senjata (Alutsista) penunjangnya semestinya sudah makin diarahkan menuju prinsip kesetaraan, meski mungkin kesetaraan minimal. Artinya, Alutsista dan segala kemampuan sumber daya penunjangnya harus memiliki kualitas setara dengan kekuatan termaju di kawasan, walaupun dari segi kuantitas mungkin belum menyamai. Yang tak kalah penting, ketersediaan Alutsista dan kelengkapannya juga sesuai dengan tren potensi ancaman.

Misalkan saja dalam rangka pengamanan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) yang menjadi jalur pelayaran internasional. Jangan dilupakan “Insiden Bawean” yang terjadi 3 Juli 2003 silam, saat pesawat-pesawat tempur F/A-18 Hornet dari kapal induk USS Carl Vinson bermanuver di wilayah perairan Laut Jawa sehingga terpaksa dicegat oleh pesawat F-16 dari Lanud Iswahjudi Madiun dan saat itu nyaris terjadi dog fight. Meski insiden ini sudah lama terjadi, namun hal ini membuktikan bahwa kekuatan TNI khususnya TNI AL perlu lebih banyak memproyeksikan diri sebagai pengaman jalur perlintasan internasional itu, sekaligus menunjukkan kemampuannya sebagai deterrent atau kekuatan penangkal yang membuat negara lain tak berani sembarangan berulah di dalam teritorial Indonesia.

Menyikapi kondisi terakhir di kawasan Laut China Selatan, Indonesia dengan TNI AL-nya tetap perlu berperan sebagai kekuatan penengah di antara potensi-potensi konflik yang ada. Hal ini bisa dicapai, selain melalui jalur diplomasi aktif, juga melalui perkuatan-perkuatan unsur-unsur TNI AL. Penambahan Alutsista seperti kepemilikan rudal-rudal antikapal permukaan dan antiserangan udara dari jenis terbaru mutlak diperlukan untuk menjaga kemampuan pertahanan dan deterrent TNI AL. Selain itu penambahan kekuatan lain seperti pesawat-pesawat antikapal selam, baik sayap tetap maupun helikopter, patroli maritim serta kapal selam harus dijaga kesinambungan pengadaaannya agar sesuai dengan realitas kebutuhan dan mewujudkan prinsip kesetaraan dengan kekuatan lain di kawasan ini.

Jangan dilupakan pula aspek pembinaan personel untuk menjaga kualitas dan profesionalisme. TNI AL sudah punya pengalaman operasi laut di luar negeri seperti saat menangani pembajakan kapal dagang MV Sinar Kudus oleh perompak Somalia beberapa waktu lalu serta operasi maritim PBB di perairan Lebanon, yang membuktikan kualitas para pelautnya. Keterlibatan dalam operasi-operasi internasional ini perlu terus dipelihara untuk meningkatkan wawasan dan pengalaman segenap personel. Program pengamanan pulau terluar yang selama ini sudah dilaksanakan terutama oleh unsur Korps Marinir perlu diperkuat baik dari segi jumlah personel maupun kelengkapan persenjataan dan sarana pendukung seperti komunikasi dan fasilitas lainnya.

Dengan terpeliharanya seluruh kemampuan dan terus terlaksananya proses perkuatan-perkuatan itu, niscaya TNI AL akan mampu mewujudkan visinya sebagai kekuatan yang andal dan disegani. “Jalesveva Jayamahe, di laut kita jaya!”

Sumber : Solopos

Indonesia Di Flight Global World Air Forces 2013

ARC-(IDB) : Media penerbangan Internasional, Flight Global kembali mempublikasi hasil laporan khusus mereka, yaitu berupa Kekuatan Udara Militer seluruh dunia yang dirangkum dalam World Airforces 2013. 

Dalam publikasinya, Fligh International mencatat bahwa selama 2012 ini banyak konflik yang melibatkan peran kekuatan udara secara masif. Diantaranya konflik Libya, Afganistan, Israel hingga Suriah.

Menarik juga diperhatikan adalah data armada aktif di seluruh dunia. Tercatat kawasan asia pasifik merupakan wilayah paling banyak armada udara militer. 

Tak heran sesungguhnya. Di kawasan ini bercokol China dengan armada udara ribuan unit, serta banyaknya potensi konflik membuat banyak negara mempersenjatai diri.

Disisi lain, Amerika Serikat mengukuhkan diri sebagai penjual alutsista udara paling laris. Ini setidaknya ditunjukan dalam tabel pesawat paling aktif di seluruh dunia. 

F-16 masih menguasai udara dunia dengan lebih dari 2000 unit aktif, sementara di kelas pesawat angkut dan helikopter dirajai oleh Hercules serta Blackhawk.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia?. Sayangnya data dari Flight Global boleh dibilang kurang update dan akurat. Dalam inventori TNI-AU misalnya, masih dicantumkan OV-10 Bronco. 

 

 Padahal pesawat jenis ini sudah pensiun sejak 2007 lalu. Demikian pula dengan Fokker-27 serta Twinpack. Namun demikian, beberapa data pesanan atau pun sekedar "tertarik" sudah tercantum. 

 

 

Diantaranya pesanan pesawat latih T-50, Grob G-120TP hingga heli Apache. Meski tidak tepat benar, tapi lumayanlah untuk menambah referensi. Publikasi ini juga bisa anda dapatkan secara gratis di situs Fligh Global. Dan untuk lengkapnya simak data berikut ini.

Sumber : ARC

MINUSTAH Inspeksi Peralatan Satgas Zeni TNI di Haiti

HAITI-(IDB) : Peralatan Satgas Kompi Zeni TNI Kontingen Garuda (Konga) XXXII-B/MINUSTAH di inspeksi oleh Tim COE (Contingent Owned Equipment) MINUSTAH (Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti) yang dipimpin Mr. Paramjhit Singh dari India.

Sebelum menginspeksi peralatan Satgas TNI di lapangan, rombongan Tim COE MINUSTAH yang berjumlah dua orang dengan tugas sesuai bidangnya masing-masing, diterima Komandan Satgas (Dansatgas) Konga XXXII-B Letkol Czi Arief Novianto beserta seluruh perwira staf terkait, di Bumi Garuda Camp, Gonaives, Haiti, dilanjutkan menerima paparan tentang kondisi nyata perlengkapan dan peralatan yang ada oleh Lettu Czi Ridwan SH selaku Perwira Seksi Logistik Satgas.

Inspeksi yang dilakukan Tim COE MINUSTAH, antara lain meliputi major equipment, personel dan self sustainment.  Major equipmnet, antara lain meliputi heavy equipmnet, vehicle (commercial and military pattern), generator, container, hospital level 1 dan trailer. Untuk Personel, antara lain soldier kits sedangkan self sustainment diantaranya minor engineering equipment, office, catering, communication, electrical, tentage, accommodation, welfare, kitchen, laundry, cleaning, fire fighting, medical basic, observation, dan miscellaneous. 

Pemeriksaan berkala yang dilaksanakan oleh MINUSTAH tiap tiga bulan sekali bertujuan untuk melakukan uji kelayakan serta memastikan kesiapan seluruh alat peralatan, sarana prasarana dan material dalam mendukung kegiatan/kemampuan operasional satuan, selain itu juga berkaitan dengan pemberian reimbursment.

“Inspeksi ini bertujuan untuk melaksanakan pengecekan terhadap kondisi nyata alat  peralatan dan kelengkapan yang ada berdasarkan daftar/list yang sudah dibawa dari Indonesia dan dicocokkan data yang dimilki oleh Tim COE MINUSTAH”, ujar Dansatgas Konga XXXII-B. 

Oleh karena itu, kata Dansatgas, data yang ada harus sama dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, dalam kondisi baik dan terawat dengan baik. 

Semua alat peralatan dan kelengkapan yang ada akan dilakukan semacam pembayaran sewa/reimburse oleh PBB kepada negara Indonesia selaku penyedia semua alat peralatan Konga XXXII-B/MINUSTAH.

“PBB tidak akan melakukan reimburse, apabila terdapat ketidaksesuaian antara daftar yang ada, kondisi alat yang tidak siap operasional serta tidak terawat dengan baik”, tambah Dansatgas.

Pada akhir inspeksi, Tim COE MINUSTAH menunjukkan rasa puas terhadap penyiapan dan kesiapan Kontingen Indonesia, sehingga diharapkan Satgas Kompi Zeni TNI Kontingen Garuda XXXII-B siap untuk melaksankan pekerjaan yang diberikan oleh MINUSTAH.

Sumber : Poskota

Operasi Prajurit Kopassus di Bumi Etam

KALTIM-(IDB) :  Seminggu sudah dua kompi Komando Pasukan Khusus (Kopassus) berada di Bumi Etam. Berbagai hal unik dari pasukan Baret Merah mendampingi setiap aksi di hutan Kalimantan yang dikenal ekstrem.

 

Mulai pukul 05.00, tentara Parako (para-komando) atau pasukan khusus TNI AD itu sudah harus move on (bergerak) dari satu tempat ke tempat lain. Namun uniknya dalam setiap pergerakan, mereka selalu ditemani satu-dua prajurit tak bersenjata, tapi mengenakan ban di lengan kiri bertuliskan "wasit". 

 

Belakangan diketahui prajurit tersebut merupakan “wasit” atau para pengawas yang sengaja ditugaskan komandan satuan untuk mengintai gerak-gerik satuan Parako ini.

“Dalam medan perang pun begitu, Tujuannya agar mereka tidak keluar dari jalur operasi,” jelas Deputi Strategi Mayor Infanteri Suwondo.

Menurut Suwondo, berdasarkan fungsinya, Kopassus terbagi atas tiga fungsi. Yakni, satuan Pemukul Parako, lalu Sandi Yudha (Intelijen), dan Penanggulangan Teror (Gultor). “Sementara, wasit ini selalu ada di dalam operasi Kopassus, entah operasi militer atau non-militer (Gultor)," tambah pria berpangkat melati satu ini.

Memang, ini terdengar baru bagi orang awam. Umumnya wasit hanya ditemui di setiap pertandingan olahraga ataupun segala yang berkaitan dengan hal-hal di luar operasi militer. Namun wasit tersebut juga berasal dari satuan Kopassus yang sengaja ditugaskan secara khusus untuk mengawasi pergerakan Parako.

Jumlahnya lebih sedikit dari jumlah tentara sendiri. Menurut Suwondo hal itu dilakukan agar memudahkan prajurit untuk dapat fleksibel berpindah dari satu tempat ke tempat lain.

Walau jumlahnya hanya satu-dua orang, layaknya pengadil di lapangan hijau, satu kompi Parako (setara 30 orang) dapat “tunduk” jika secara kasat mata gerak-gerik mereka dianggap tidak sesuai prosedur. "Memang sistem di Kopassus ketat sekali, semua harus berjalan sesuai sistem. Wasit sengaja kami instruksikan seperti itu," tambahnya.

Dengan semboyan "Kami Bukan Hebat, Tapi Kami Terlatih" dalam setiap menjalankan skenario operasi militer mereka juga diharamkan untuk move on pada siang hari atau dapat terlihat oleh warga sipil.

Tak terkecuali dalam latihan puncak geladi lapangan “Tribuana Cakti XVIII 2012”. Diketahui, mereka diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kesuma Jakarta menggunakan pesawat Hercules. Misinya, melakukan infiltrasi udara dari ketinggian 1.200 kaki dan mendarat di area dropped zone yang sudah ditentukan pasukan Satya Yudha (intelijen) di Kilometer 38 yang menjadi basis separatis bersenjata.

Berbicara skill kemampuan, dari pantauan media ini, sejak berhasil "menggebuk" sekitar 90 separatis di basis dan tempat persembunyian, mereka tidak sekalipun tampak --terkecuali pada malam hari. Kemudian, tentara elite ini terus bergerak menuju Kampung Karya Merdeka di Kilometer 30 dan Kampung Tani Bhakti, Kilometer 28. Suwondo mengungkapkan, mereka menggunakan alat teropong malam (night vision), sambil memikul Senapan Serbu (SS) V-1 buatan PT Pindad dan ransel berisi ransum.

“Hanya itu yang mereka bawa, selain alat komunikasi. Tapi bukan handphone lho ya,” tandas pria yang sehari-hari menjabat Danyon 13 Grup-1 Kopassus ini.

Hal itu dilakukan mengingat, pasukan elite yang dimiliki TNI ini, tercatat dalam tiga besar pasukan khusus terbaik dunia setelah Inggris (SAS) dan Israel (Mossad) dalam versi Discovery Channel Military. Termasuk di dalamnya kemampuan bela diri, bertahan hidup, kamuflase, strategi, daya tahan, gerilya, membuat perangkap, dan lain-lain. Kemampuan yang tidak terlalu mengandalkan teknologi canggih, tapi menuntut skill di atas rata-rata.

Saat ini, diketahui satu kompi Kopassus itu tengah bersiap diri mengejar sisa-sisa pemberontak yang diduga bersembunyi di dalam seputaran hutan Samboja, Kutai Kartanegara, dalam Penyergapan Sasaran Pertempuran Hutan Kompi Parako pada Kamis (13/12) pukul 05.00 Wita. Beranjak dari sana mereka dijadwalkan melakukan Operasi Raid Pembebasan Tawanan Kompi Parako di Gedung Biru Kaltim Post Group (KPG) pukul 24.00 Wita.

Sesuai jadwal, latihan sandi yudha ini akan ditutup Operasi Khusus Gabungan Detasemen Penanggulangan Teror (Gulto) dan Parako, yang diawali infiltrasi laut dan mobilisasi udara dengan pelaksanaan latihan di sekitar terminal peti kemas Kariangau.

Informasi tambahan, sebagian dari Gultor dan Tim Detasemen Pasukan Katak Detasemen Penanggulangan Teror yang akan unjuk gigi merupakan prajurit yang terlibat dalam operasi pembebasan Kapal Sinar Kudus oleh perompak Somalia pada Mei 2011 lalu.

“Ya, benar mereka (Paska dan Gultor Grup 1 dan 2) ini terlibat dalam pembebasan kapal Sinar Kudus. Untuk latihan akan ditutup pada tanggal 16 (Desember), dan pada penutupan nanti rencananya dihadiri Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo,” pungkas Suwondo.

Sumber : Kaltimpost

Ekspor Senjata Rusia Meningkat Tajam

MOSCOW-(IDB) : Ekspor senjata Rusia tahun ini menjadi yang terbesar lantaran meraup 14 miliar dollar AS ketimbang pencapaian sebelumnya. Presiden Rusia Vladimir Putin mengemukakan hal itu di depan komisi kerja sama teknik militer Rusia sebagaimana warta Itar-TASS pada Senin (17/12/2012). "Kontrak yang sudah ditandatangani bisa mencapai 15 miliar dollar AS," katanya.

Putin mengatakan kerja sama industri militer Rusia berhasil memangkas biaya-biaya produksi. Namun, kerja sama ini sukses menembus pasar-pasar baru.

Rusia kata Putin juga meraih hasil terbaik pada pasar perbaikan dan modernisasi peralatan militer. "Rusia berhasil memodernisasi peralatan militer yang dibuat pada masa Uni Soviet," imbuh Putin.

Kendati tidak memerinci jenis peralatan militer Rusia yang paling laku di pasaran, Vladimir Putin malah menekankan perlunya kerja sama proaktif semua lini produksi peralatan militer. Menurut, hal tak kalah penting pula adalah penggunaan potensi riset. "Rusia juga harus makin melakukan banyak promosi untuk bisa mencapai target lebih baik," demikian Vladimir Putin.

Sumber : Kompas

BUMN Navigasi Resmi Beroperasi Tahun Depan

JAKARTA-(IDB) : Pemerintah telah membentuk sebuah BUMN baru berstatus Perusahaan Umum (Perum) yang akan mengatur sistem lalu lintas udara (Air Traffic Control/ATC) secara lebih terintegrasi. Nantinya BUMN ini akan mengontrol lalu lintas udara di seluruh Indonesia.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, mengatakan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atauPerum Navigasi, siap beroperasi tahun depan.

"Sudah dibentuk sekarang lagi dalam proses penguatan institusinya secara bertahap," ujarnya saat ditemui di kantor KementerianKoordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (17/12).

Lembaga baru ini akan berada di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun Kementerian Perhubungan juga turut mensupervisi.Saat ini pemerintah tengah menyiapkan pemilihan dewan direksi dan secara bertahap diteruskan sampai ke tingkat bawah.

"Dari kemenhub dan AP (Angkasa Pura), nanti diserahkan direksinya. Gedungnya ada, alatnya ada baru bedol desanya terjadi," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan menjelaskan, selama ini ATC di Indonesia dikelola oleh dua BUMN, yaitu Angkasa Pura I untuk wilayah Indonesia timur dan Angkasa Pura II untuk wilayah Indonesia Barat.

Padahal Indonesia harus menganut single air trafic provider. Untuk itu perlu dibuat BUMN baru yang khusus untuk mengatur sistem lalu lintas udara (ATC) secara lebih terintegrasi guna meningkatkan keselamatan dan kenyamanan penumpang penerbangan.

"Indonesia harus menganut single air traffic provider, sekarang masih double dan belum terintegrasi. Untuk itu, perlu dibuat perusahaan baru yang khusus mengatur ATS," kata Dahlan beberapa waktu lalu.

Dahlan menjelaskan, BUMN baru tersebut nantinya akan berstatus perusahaan umum (Perum) yang nantinya akan berdaulat penuh terhadap udara Indonesia.

AP I dan II nantinya harus merelakan seluruhaset, sumber daya manusia, peralatan, hingga pendapatannya untuk BUMN baru ini. Menurut dia, ketua dewan pengawas terbentuknya BUMN tersebut berasal dari Dirjen Perhubungan Udara.

Sedangkan anggota pengawas terdiri dari anggota dewan direksi AP I dan II. Sedangkan dewan direksi BUMN tersebut akan diusul oleh dewan pengawas.

"Tugas pokoknya adalah menyelesaikan kekhawatiran para ahli dan bagaimana agar pemerintah Indonesia dapat berdaulat penuh di udara. Karena, saat ini Indonesia belum berdaulat di udaranya sendiri,"tegasnya.

Dengan terbentuknya BUMN baru ini diharapkan Indonesia akan siap mengambil alih seluruh pengelolaan sistem layanan penerbangan terintegrasi di Indonesia dalam 1-2 tahun mendatang.

Selama ini kontrol udara ada di pengawasan Singapura. Hal ini disebabkanpemerintah masa lalu yang menyerahkan kontrol udara kepada negara lain karena Indonesia belum mampu mengontrolnya sendiri.

"Kontrol udara yang diserahkan itu ada di Batam, Palembang, Bangka Belitung, Pontianak yang diserahkan ke Singapura," paparnya.

Saat ini, AP I bahkan sudah mengekspor ATC buatannya ke Malaysia. Hal ini meyakinkan bahwa Indonesia mampu mengawasi seluruh kontrol udaranya.

"Tetapi apakah nanti di seluruh Indonesia, ATC-nya nanti akan menggunakan produk AP I, kita serahkan ke manajemen Perum nanti.

Dengan terbentuknya Perum ini, maka pergerakan udara sekitar 2.400 dari saat ini 1.200 pergerakan per hari di Cengkareng," tambah Dahlan.

Sumber : Merdeka