Latihan Bersama TLDM dan TLDB

LUMUT-(IDB) : Latihan bilateral antara Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) dan Tentera Laut Diraja Brunei (TLDB) Eksesais HORNBILL 22/2012 yang telah berlangsung mulai 3 Dis telah melabuhkan tirainya pada hari ini. Latihan bilateral tahunan di antara TLDM dan TLDB yang berlangsung selama lima hari ini telah berjaya mencapai objektif yang telah disasarkan.

HORNBILL 22/2012 kali ini telah dirasmikan pembukaannya oleh Pegawai Memerintah Pusat Taktik dan Maritim (PUSTAKMAR) Laksmana Pertama Chin Yoon Chin di Auditorium Zain di sini. Latihan kali ini dilaksanakan secara Pos Pemerintahan atau Command Post Excersice (CPX)  tidak melibatkan latihan sebenar di lapangan atau Field Training Excersice (FTX) berlangsung di PUSTAKMAR dan sekitar Pangkalan TLDM Lumut. HORNBILL kali ini merangkumi perbincangan peringkat operasi bagi menghasilkan sebuah Perintah Operasi.  Perintah Operasi ini kemudiannya diterjemahkan kepada latihan praktikal olah perang atau wargame dengan menggunakan kemudahan Simulasi Olah Perang di PUSTAKMAR.

Latihan selama 5 hari ini telah berlangsung dengan melibatkan sebanyak 3 buah Tim Pemerintah kapal daripada TLDM iaitu Kapal Diraja (KD) LEKIR, KD KASTURI dan KD LAKSAMANA TAN PUSMAH serta 2 buah Tim Pemerintah daripada TLDB iaitu Kapal Diraja Brunei (KDB) DARUSSALAM dan KDB IJTIHAD. Latihan ini telah menngaplikasikan penggunaan Action Speed Tactical Trainer (ASTT) simulator dalam melaksanakan latihan 2 hala bagi melatih kedua-dua Angkatan Tentera Laut dalam Latihan Olah Perang dan Naval Warfare Operations.

Latihan Kali ini telah diketui oleh Pemerintah atau Ketua Gugus Tugas Komander Ahmad Shafirudin bin Abu Bakar TLDM, Pegawai Memerintah KD LEKIR dan Timbalan Ketua Gugus Tugas ialah Leftenan Kolonel (L) Pg Omaralli bin Pg Jaya Indera Pg Hj Mokhtar Puteh, Pegawai Memerintah KDB DARUSSALAM.

HORNBILL merupakan antara platform kerjasama serantau Malaysia-Brunei khusus dalam aspek ketenteraan bagi meningkatkan profesionalisme angkatan laut masing-masing. Upacara Perasmian Penutup pagi berlangsung di Auditorium Zain, PUSTAKMAR dan  telah disempurnakan oleh Timbalan Pemerintah Tentera Laut Diraja Brunei, Kolonel Pg Norazmi bin Pg Muhammad. Turut hadir ialah Ketua Staf Markas Armada, Laksmana Pertama Dato' Pahlawan Hj Mohamad Adib bin Abdul Samad, pegawai-pegawai memerintah, pegawai-pegawai kanan serta pegawai-pegawai dan anggota-anggota kapal terlibat dari TLDM dan TLDB

Sumber : Malaysianavy 

Ancaman Keamanan Udara Indonesia Oleh Asing

GLOBAL-(IDB) : Seringkali kita selalu berbicara tentang ancaman keamanan nasional, maka mainstream pembicaraan mengarah kepada jenis-jenis ancaman yang bersifat politik, ideologi, ekonomi dan hankam, sementara di sisi yang lain kita kurang menyadari bahkan mungkin beberapa petinggi di negara ini atau pengambil kebijakan di negara ini juga kurang mengerti sebenarnya ada ancaman sangat besar yang bisa menerkam Indonesia ke depan yaitu ancaman “pengkaplingan udara” Indonesia oleh asing.

 

Dalam konsep ATFM (Air Traffic Flow Management), wilayah udara dunia akan dibagi menjadi 4 pusat pengendalian penerbangan (ATFM Centre) : Eurocontrol, mengendalikan seluruh penerbangan di Eropa. Berpusat di Brussels dan mulai dibuka tahun 1996. ATCCC, mengendalikan seluruh penerbangan di Amerika. Berpusat di Warrenton, VA. Dibuka mulai 2002 sebagai pemgembangan TRACON. ATNS, menjadi pusat pengendalian penerbangan di seluruh wilayah udara Afrika. Dibuka sejak 2010 dan berpusat di Johannesburg. Sedangkan untuk Asia Pasifik, saat ini ada 3 negara sedang bersaing untuk memperebutkan sebagai ATFM Centre, yaitu : Indonesia, Thailand dan Australia, seperti yang tergambar dalam ATC world map dibawah ini :        

 

Ancaman Serius

 

Persoalan keamanan udara Indonesia ini tidak dapat dipandang sebelah mata, karena dapat menimbulkan ancaman serius. Salah satu bentuk ancaman tersebut adalah apabila asing (Thailand atau Australia) berhasil menjadi ATFM Centre di Asia Pasifik, maka seluruh penerbangan di wilayah ini akan dikendalikan dari sana, termasuk Indonesia. Dengan kata lain, apabila pesawat Garuda akan terbang dari Jakarta ke Makassar, maka dia harus ijin dulu ke Thailand atau Australia. Begitu pula apabila pesawat TNI-AU akan berpatroli, maka harus ijin kepada Thailand atau Australia.

 

Dalam pembuatan skenario dan foresight terkait dengan ancaman ini menggunakan metode pendekatan Lockwood Analytical Method for Prediction (LAMP) dengan 12 langkah, maka dapat ditarik kesimpulan yang besar bahwa kekalahan Indonesia dalam memperebutkan dominasi ATFM akan membuat wilayah udara Indonesia “diambil-alih” oleh negara lain. Situasi ini serupa dengan diambilnya wilayah udara Batam oleh Singapura, namun dalam skala yang jauh lebih luas karena menyangkut seluruh wilayah udara Nusantara.

 

Bahaya lainnya jika wilayah Indonesia “dikapling asing” karena Indonesia gagal menjadi ATFM Center adalah akan banyak maskapai penerbangan swasta dan nasional milik Indonesia yang akan bangkrut, sebab maskapai penerbangan Indonesia diwajibkan untuk terbang dengan dibawah upper air space yang akan berdampak pesawat terbang tersebut akan boros dengan bahan bakar, sebab semakin rendah sebuah pesawat terbang maka memerlukan bahan bakar/avtur yang besar dibandingkan dengan pesawat yang mengudara diatas upper air space. 

 

Dengan begitu dapat dibayangkan multiplier effect yang dihasilkan yaitu maskapai penerbangan swasta dan nasional di Indonesia kurang kompetitif dibandingkan maskapai penerbangan asing, yang pada akhirnya mengakibatkan kebangkrutan dan PHK besar-besaran. Kondisi ekonomi dan sosial ini jelas rawan dipolitisasi oleh kekuatan asing ataupun komprador asing di dalam negeri untuk “mengais keuntungan di air yang keruh”

 

Bagaimana mencegahnya ?

 

Salah satu tugas utama dari badan intelijen di negara manapun juga adalah memberikan “warning” atau peringatan atas kemungkinan adanya ancaman dan pendadakan strategis yang datang dari pihak manapun juga. “Warning” itu sendiri dibagi dalam strategic warning atau peringatan strategis dan tactical warning atau peringatan taktis. Strategic warning itu sendiri dibagi dalam strategic warning sebelum dikeluarkannya keputusan/kebijakan dan strategic warning setelah dilakukan aksi atas kebijakan yang telah dikeluarkannya. “Warning” diperlukan oleh pembuatan kebijakan atau keputusan secepat dan seakurat mungkin. Sementara itu, “tactical warning” terkait erat dengan operasional intelijen, namun bukan merupakan bagian fungsi dari intelijen.  Terkait dengan waktu dikeluarkannya “warning”, maka warning dibagi dalam imminent (dekat), immediate future (masa langsung), near future (waktu dekat), soon (segera) dan foreseeable future (masa depan).

 

Agar badan intelijen tidak salah dalam memberikan “warning/peringatan”, maka Cynthia Grabo sebagai penulis buku “Handbook of Warning Intelligence (2010)” yang juga pernah direkrut Army Intelligence US tahun 1942 ini, menulis bahwa “warning” bukan merupakan komoditi (karena warning adalah tidak terukur, abstrak, sebuah teori, sebuah persepsi dan sebuah beliefs), warning juga bukan current intelligence, warning juga bukan kompilasi dari berbagai fakta, dan warning juga bukan konsensus mayoritas. Namun warning adalah sebuah upaya penelitian yang lengkap, warning adalah penilaian atas berbagai probabilitas, warning adalah penilaian dari pembuat kebijakan, dan warning adalah keyakinan yang menghasilkan tindakan. 

 

Untuk membuat sebuah “warning” yang baik, maka sumber-sumber informasi yang terkait dengan warning tersebut haruslah berasal dari sumber-sumber tertutup, memiliki nilai akses langsung atau hasil observasi, sangat detail dan spesifik, dan timeliness.

 

Persoalan ancaman keamanan udara diatas, adalah tugas yang harus diselesaikan oleh aparat intelijen dibantu dengan stake holder di bidang keamanan udara seperti Angkasa Pura, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, TNI khususnya TNI Angkatan Udara untuk saling bantu membantu memenangkan posisi sebagai ATFM Center dapat dimenangkan oleh Indonesia, tentunya dengan upaya diplomatik yang benar, penggalangan yang benar serta pendekatan-pendekatan hukum lainnya.

 

 

 

 

 

Sumber : Global

AS & Belanda Tempatkan 400 Pasukan Dii Perbatasan Suriah

DAMASKUS-(IDB) :  Sekira 400 pasukan Amerika Serikat (AS) dan Belanda yang tergabung dalam North Atlantic Treaty Organization (NATO) sudah berada di perbatasan Turki dan Suriah. Mereka mulai mempersiapkan diri untuk menempatkan Misil Patriot.

Para pasukan itu mulai memenuhi perbatasan usai NATO menyetujui pengerahan Misil Patriot MIM-104 ke Turki. Misil itu merupakan senjata yang diminta Turki yang mulai terancam dengan aktivitas militer Suriah.

"Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan rezim itu (Suriah) dan inilah yang membuat kami melakukan hal ini," ujar Menteri Luar Negeri Jerman Guido Westerwelle, seperti dikutip UPI, Jumat (7/12/2012).

Selain mempersiapkan diri untuk pengerahan misil itu, para pasukan juga mulai khawatir dengan senjata kimia Suriah. Sejauh ini, Suriah diklaim sebagai negara yang memiliki banyak senjata kimia seperti halnya gas mustard, gas syaraf, dan sianida.

Suriah langsung mengecam sikap NATO, AS dan pernyataan dari Westerwelle. Suriah menegaskan kembali bahwa mereka tidak akan pernah menggunakan senjata kimia untuk warganya sendiri.

"Suriah menegaskan sekali lagi untuk yang ke-10 dan 100 kalinya, bila kami memiliki senjata itu, kami tidak akan menggunakannya kepada warga kami. Kami tidak akan mencoba untuk bunuh diri," ujar Deputi Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Miqdad.

Miqdad mengklaim, AS dan oposisi Suriah melakukan konspirasi dengan menciptakan opini bahwa Presiden Bashar al-Assad menggunakan senjata kimia. Konspirasi itu ditujukan agar intervensi militer ke Suriah disetujui.

Sumber : Okezone

Tahun 2013 TNI AD Bentuk Kodim Di Papua

PAPUA-(IDB) : Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, Papua, mendukung pembentukan Komando Distrik Militer (Kodim) yang dijadwalkan pada awal 2013.
Bupati Puncak Jaya Hanock Ibo di Mulia, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya, Sabtu (8/12), mengatakan pihaknya mendukung pembentukan Kodim dengan membantu membangun kantor dan perumahan untuk anggota TNI.
"Bantuan yang diberikan Pemkab itu sama halnya yang diberikan saat pembentukan Polres," kata Bupati Ibo.
Saat ini, pihaknya senantiasa melakukan komunikasi dan pendekatan dengan kelompok bersenjata yang beberapa waktu lalu sering kali mengganggu ketentraman masyarakat.
Menurutnya, dengan adanya komunikasi itu diharapkan tidak lagi terjadi gangguan yang meresahkan masyarakat.
Pangdam XVII Cenderawasih Mayor Jenderal Christian Zebua secara terpisah mengakui adanya rencana pembentukan Kodim Puncak Jaya yang selama ini berada di wilayah Kodim 1705 Paniai di Nabire.
"Belum dipastikan kapan rencana peresmiannya," kata Pangdam Mayjen TNI Zebua

Sumber : Metrotvnews