Panglima TNI : Tidak Ada Anak Emas

JAKARTA-(IDB) : Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono membantah bahwa dana optimalisasi non-pendidikan sebesar Rp678 miliar hanya diberikan kepada Angkatan Laut (AL) saja. Menurut Agus, anggaran itu dialokasikan untuk unit operasi (UO) yang jadi prioritas.

Agus menjelaskan, anggaran untuk TNI sangat terbatas sehingga segala sesuatu harus berdasarkan skala prioritas. Mabes TNI menilai UO yang paling membutuhkan optimalisasi adalah TNI AL dan AU.

Ditemui wartawan di Gedung DPR, Kamis 6 Desember 2012, Agus menjelaskan, anggaran itu digunakan untuk mengamankan sistem pemberitaan dan komunikasi yang berkaitan dengan kapal, pesawat, dan sistem kendali senjata. "Otomatis Mabes TNI (memberikan) ke pangkalan Lanud armada seperti itu. Itu memang menjadi titik berat pembenahan tentang pengamanan berita itu," kata dia.

Agus juga tak menampik bahwa Angkatan Darat bersama UO lainnya juga mengusulkan anggaran, namun Mabes TNI tetap menggunakan skala prioritas. "Jadi tidak ada itu angkatan laut dulu, udara dulu. Tidak ada anak emas," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin mengatakan adanya protes dari salah satu UO di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terkait pencairan anggaran optimalisasi nonpendidikan sebesar Rp678 miliar.

Protes salah satu UO itu yang dijadikan alasan Menteri Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam, melaporkan pencairan anggaran tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ternyata Rp600-an miliar anggaran itu dikomplain oleh salah satu angkatan di TNI. Mereka bilang 'kami kok ga dapat? Kok cuma TNI AL?' Akhirnya Dipo minta anggaran itu dibintangi. Lalu tersiar mark up dan lain-lain," kata Tubagus beberapa waktu lalu.

Anggaran optimalisasi nonpendidikan di Kemenhan oleh Komisi I DPR akhirnya disetujui untuk digunakan Mabes TNI dan TNI AL. Sementara itu, tiga UO lain yakni Kemenhan, TNI AD dan TNI AU tidak mendapatkan jatah dari total anggaran optimalisasi sebesar US$68 juta tersebut. Belakangan anggaran tersebut diblokir oleh Kementerian Keuangan. 

Cegah Kongkalikong

Meski dana itu tak jadi cair karena permintaan Dipo Alam, Agus mengatakan, Mabes TNI menghargai apapun langkah yang diambil pemerintah. "Karena ini suatu proses yang mengarah pada akuntabilitas."

Jika anggaran tersebut dibintangi, imbuhnya, yang paling penting adalah tidak terjadi markup dan kongkalikong anggaran. Tapi, dia menjamin Mabes TNI akan berbenah jika memang ada langkah yang salah terkait pencairan anggaran tersebut.

Dia juga berharap, anggaran yang sudah dialokasikan pemerintah tersebut bisa digunakan. "Yang rugi pemerintah sendiri sebenarnya jika penyerapan anggarannya tidak terealisir. Pertumbuhan ekonomi akan terganggu," kata dia.

Lalu apakah pembintangan itu dianggap menghambat? "Saya tidak bilang menghambat, tapi ini karena demi proses akuntabilitas." 

Sumber : Vivanews

Komisi I Panggil Menhan dan Menkeu

JAKARTA-(IDB) : Kasus pembintangan anggaran optimalisasi di Kementerian Pertahanan (Kemhan) tahun 2012 sebesar Rp 678 miliar oleh Menkeu, menjadi keprihatinan dan perhatian serius Komisi I. Sebab, belakangan ini Komisi I baru mengetahui bahwa kebijakan membintangi dana optimalisasi di Kemhan itu dilakukan Menkeu akibat surat yang dilayangkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam.

"Oleh karena itu, Komisi I memandang perlu segera meminta penjelasan pemerintah soal masalah ini. Sehingga Kamis (6/12) siang nanti, sekitar pukul 14.00 WIB, Komisi I memanggil Menhan dan Menkeu untuk meminta penjelasan masalah ini," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin kepada jurnalparlemen.com, Rabu (5/12).

Hasanuddin mengatakan, Komisi I juga memandang perlu meminta penjelasan terkait dugaan kongkalikong pembahasan anggaran Kemhan di Komisi I. Selama ini, kata Hasanuddin, pembahasan anggaran Kemhan dan seluruh mitra di Komisi berjalan transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan tidak ada deal-deal apa pun dengan siapa pun juga.

"Oleh karenanya, kami berharap dalam rapat nanti dengan mengundang Menhan dan Menkeu, Seskab juga bisa hadir menjelaskan atas tuduhannya yang tidak berdasar," kata Hasanuddin.

Lebih lanjut politisi PDIP ini mengatakan, Komisi I telah mendorong agar setiap pengadaan alutsista dari luar negeri harus dilakukan secara langsung G to G atau tidak lewat rekanan lagi. Hal ini guna mencegah pembengkakan nilai barang yang di beli. "Dan itu telah berhasil dilakukan seperti dalam pembelian tank Leopard dari negara asalnya langsung, Jerman. Sehingga kami tidak tahu kenapa disebut ada kongkalikong, di mana hal itu terjadinya."

Sumber : Jurnamen

Indonesia Jajaki Kerja Sama Jangka Panjang Dengan Airbus Military

LONDON-(IDB) : Pemerintah Indonesia menjajaki kerja sama jangka panjang dengan Airbus Military, khususnya dengan PT Dirgantara Indonesia setelah keduanya menjalin kerja sama kembali dengan penandatanganan Team Agreement Contract pada April tahun ini.

Hal itu terungkap dalam kunjungan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Salsiah Alisjahbana ke pabrik pesawat udara Airbus Military di Sevilla, Spanyol, demikian disampaikan Counsellor KBRI Madrid Theodorus Satrio Nugroho kepada ANTARA London, Rabu.

Dikatakannya, MenteriPPN/Kepala Bappenas berkunjung ke Spanyol pada 3 Desember dan mengunjungi pabrik pesawat udara Airbus Military di Sevilla, Spanyol untuk menjajaki kerja sama jangka panjang antara Airbus Military dengan Pemerintah Indonesia, khususnya dengan PT Dirgantara Indonesia.

Hal itu dilakukan setelah keduanya menjalin kerja sama kembali dengan penandatangan Team Agreement Contract pada April tahun ini, ujar Theodorus Satrio Nugroho

Kerja sama jangka panjang ini diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai "production hub" untuk memasok pesawat ke seluruh dunia. Untuk menjadikan PT Dirgantara Indonesia sebagai perusahaan global, diperlukan investasi besar serta dukungan dari Pemerintah Indonesia.

Pihak Airbus Military menilai bahwa PT Dirgantara Indonesia memiliki kemampuan untuk menjadi perusahaan penerbangan kelas dunia. Diharapkan kerja sama tersebut akan meningkatkan kemampuan PT DI.

Dubes Indonesia untuk Spanyol Adiyatwidi Adiwoso Asmady berharap kunjungan Menteri PPN/Kepala Bappenas tersebut dapat meningkatkan akses Indonesia di bidang teknologi dan kapasitas produksi pesawat terbang. Disamping itu kerja sama tersebut diharapkan dapat meningkatkan penetrasi Indonesia atas pasar global pesawat udara.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana melanjutkan kunjungan kerjanya ke Inggris untuk memimpin pertemuan Steering Committee Global Partnership for Efective Development Cooperation dan menghadiri High Level Meeting of Development Assistance Committee OECD yang berlangsung selama dua hari tanggal 4--5 Desember 2012.

Armida Alisjahbana adalah salah satu Co-Chairs Global Partnership yang memimpin pertemuan Steering Comittee bersama Menteri Keuangan Nigeria Ngozi Iweala dan UK Secretary of State for International Development Juntin Greening. 

Sumber : Antara

Connie : Armada Pati Unus & Hari Armada 2012

SINDO-(IDB) : Pertahanan negara seringkali diartikan sebagai segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara,keutuhan wilayah,dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Dalam bahasa resmi negara dan undang-undang,dicantumkan bahwa pertahanan negara dijalankan dalam sebuah sistem yang bersifat semesta: melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional, dipersiapkan secara dini, diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah. Jelas pula, seharusnya termasuk menjaga seluruh kekayaan negara demi kepentingan warga negaranya.

Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat besar. Jika Jerman menetapkan diri sebagai “Jantung Tanah Eropa”, Indonesia dapat mengklaim sebagai “Jantung Maritim Asia Tenggara”. Dengan lebar dari sisi Timur ke Barat yang mencakup 13 persen dunia, memiliki 12 lautan: laut Natuna,Jawa,Sulawesi,Flores, Banda,Aru,Arafuru, Maluku, Seram, Halmahera,Timor dan Sawu berikut lengkap dengan sea lanes of communications (SLOC) yang demikian strategis, telah menempatkan negeri ini dalam posisi geopolitik yang sangat menawan dan suprastrategis.

Dalam perspektif geopolitik dan geostrategi, media laut menjadi sangat vital untuk gelar kekuatan, pembangunan pangkalan militer, jalur kapal selam, dan kapal perang serta arena perebutan pengaruh kepentingan politik, pertahanan maupun ekonomi. Utamanya pada 8 tahun dan 30 tahun ke depan (tahun 2020 dan 2050) dampak menawannya posisi geopolitik ini akan menempatkan kita pada posisi ancaman geostrategi yang lebih krusial dibanding saat para pengelana kolonial memasuki perairan wilayah kita demi rempah-rempah dulu kala—dengan berpacunya negara super power (AS) dan negara negara kawasan menyikapi Two Ocean Policy dari China.

Nun jauh sebelum NKRI berdiri, para pemimpin Kerajaan Sriwijaya di abad ke-7 hingga ke-13 serta Kerajaan Majapahit di ujung abad ke-12 hingga ke-15 telah membuktikan kemampuannya dalam menggunakan wilayah strategis perairan Indonesia dari sisi geopolitik dan geostrategi. ”Kesultanan” kecil seperti Kudus dapat begitu tegasnya memerintahkan ”juru bayarnya” (Kementerian Keuangan dalam konteks Indonesia hari ini) untuk membangun armada laut sangat besar dengan 375 kapal kapal perang raksasa kelas “Jung Jawa”dalam kurun waktu 1 tahun saja, mempersenjatai dan mengerahkan armada kesultanannya (1.000 personel setiap kapalnya).

Seorang Tom Pires bahkan menuliskan dalam Summa Oriental, 1515, bahwa Anunciada (kapal Portugis terbesar di Malaka tahun 1511) sama sekali tidak menyerupai kapal bila disandingkan dengan Jung Jawa! Kesemua ini dilakukan hanya karena mendengar masukan intelijen bahwa bangsa Portugis memasuki Selat Malaka.

*** Ini merupakan bukti bahwa kita pernah memiliki pemimpin- pemimpin yang mampu melihat ”kepentingan warganya” dengan mampu menghitung secara cermat akan untung rugi biaya bagi pembangunan kekuatan pertahanan untuk melakukan fungsi kemaritiman dari armada laut yang harus dibangunnya ver-sus biaya yang akan berdampak pada kesultanan dan masyarakatnya jika ia tidak membangun armada laut yang mumpuni untuk melakukan fungsi kemaritiman dan ekonomi yang harus dijaga nun jauh hingga ke Selat Malaka.

Ratu Kalinyamat pada 1550 mengirim 4.000 tentara Jepara dalam 40 buah kapal, memenuhi permintaan Sultan Johor untuk membebaskan Malaka dari bangsa Eropa.Armada Jepara ini kemudian bergabung dengan armada pasukan Persekutuan Melayu hingga mencapai 200 kapal perang.Pasukan gabungan tersebut menyerang dari utara dan berhasil merebut sebagian Malaka.

Cerita tentang Ratu Kalinyamat memang tidak berakhir dengan digelari duchesse atau lord dari Kerajaan Inggris Raya, tetapi namanya ditulis dalam sejarah Portugis dengan julukan yang menggetarkan hati: Rainha de Jepara,Senora Pade Rosa se Rica” (Ratu Jepara yang penuh kekuatan dan kekuasaan). Hari ini kemampuan armada laut kita sangat jauh dari apa yang seharusnya kita miliki.

Jika kita lihat Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan dan dibandingk a n apple to apple dengan Kudus atau Jepara masa itu.Mungkin dengan memiliki pemimpin sekaliber Pati Unus atau Ratu Kalinyamat yang memiliki visi geopolitik dan geostrategi yang mumpuni,di hari armada 2012 ini kita seharusnya sudah mampu mengadakan kekuatan armada laut hingga mencapai kekuatan ideal ala Pati Unus, yaitu sebanyak 149.260 kapal (375 kapal x 398 kabupaten/ kota sesuai otonomi daerah) dengan kekuatan AL sebesar 149.260.000 personel.

Artinya, dengan jumlah personel AL sebesar itu tanpa UU Kamnas sekalipun terbukti hampir setengah dari bangsa Indonesia akan otomatis berwawasan dan berkelakuan peduli bahari. Atau setidaknya, jika kita memiliki pemimpin yang berpandangan akan terbentuknya kerja sama pertahanan laut dengan negara kawasan dan cukup mampu berfikir seperti seorang Ratu Kalinyamat (minimum essential forces era abad ke-15), maka kita hanya memerlukan 15.000 kapal berikut 15.000.000 personel AL-nya.

Samuel Huntington dengan jelas menyatakan bahwa negara yang dapat menyeimbangkan kekuatan China di kawasan hanyalah Indonesia dan Vietnam.Menurutnya, identitas kultural Indonesia yang pernah berdiri sebagai sebuah independent maritime empire dan kultur budaya Vietnam yang telah terbukti selama 5000 tahun unggul dari China, menjadikan kedua negara ini bersama India da Jepang dapat memainkan peran penting dalam keseimbangan regional.

Di Hari Armada 5 Desember 2012 ini,selayaknya kita semua merenungkan apakah kita sudah sepakat untuk menetapkan kekuatan armada AL kita sesuai komitmen yang diperintahkan negara kepada para Laksamana,perwira dan personelnya, di mana sebagai professional navy mereka harus memiliki kemampuan dari sea denial of local waterske kemampuan sea control of a distant seas. Tugas utama dari pro-fes-sional navysesungguhnya adalah tugas pertahanan di samping tugas bantuannya dalam menanggulangi non traditional threats bangsanya.

Untuk membangunnya sebagai professional navy,maka negara harus memenuhi ketersediaan dan kesiapan alutsista dan teknologi peperangan, pendidikan dan rekrutmen prajurit, peningkatan jumlah dan modernisasi peralatan alutsista, kesiapan operasional,peningkatan fasilitas pangkalan militer, perawatan dan perbaikan, serta terwujudnya susunan kekuatan yang mampu melaksanakan proyeksi kekuatan bersifat tempur yang bukan saja mencakup ke mana dan untuk apa kekuatan armada maritim tersebut digelar, tetapi juga mencakup berapa lama gelar tersebut dapat dilaksanakan.

Hari ini kemampuan armada kita di laut hanya 5–10 hari dalam setiap 30 hari/bulan.Artinya ada sekitar 20 sampai 25 hari armada kekuatan maritim kita hanya sandar di pelabuhhan dikarenakan masalah pengadaan bahan bakar yang tidak mencukupi (dipenuhi hanya sekitar 35 hingga 40% dari yang diajukan) untuk mereka dapat melakukan tugasnya baik di gugus tugas Armada Barat maupun di Armada Timur.

*** Maka pertanyaannya,di era high-tech komunikasi dan banyaknya para pemimpin bergelar beragam doktor saat ini,lalu apa yang berjalan salah dari cara kita mengelola critical mass (wilayah,sumber daya dan penduduk) negeri ini? Sehingga posisi geopolitik dan kekayaan sumber daya yang kita miliki tidak mampu membangkitkan kita menjadi negara yang berkemampuan untuk menggelar armada armada laut yang diperlukannya,

untuk kemudian menjadikan negeri ini negeri berkekuatan supra-raksasa seperti era Sriwijaya dan Majapahit atau berkemampuan maritim seperti Kesultanan Kudus dan Jepara sekalipun? Apakah itu terletak pada kesalahan kita sebagai warga negara yang begitu permisif pada kelalaian para pemimpin tingkat pusat dan lokal dalam konsep pandangan dunia dan perspektif geostrategi yang merupakan cara pandang dan memahami dunia dan perubahannya?

Pada pemahaman tentang ancaman dan bagaimana kita mengonseptualisasikan isu pertahanan & keamanan itu sendiri? Atau pada strategi keamanan nasional (kamnas) dengan kemampuan mengidentifikasi perubahan untuk merumuskan struktur kekinian akan armada laut dan dirgantara yang seharusnya terbentuk untuk menjaga 3,2 juta km2 wilayah maritim dan 5.7 jta km2 dirgantara kita?

Dianugerahi letak suprastrategis seperti ini, pepatah latin mengatakan Animis Opibusque Parati – persiapkan segenap pikiran,upaya dan sumber daya untuk menghadapi kemungkinan apa pun.Semoga jawaban pertanyaan di atas tidak terletak pada kedua belas lautan yang kita miliki dan hanya kita banggakan,tanpa kesadaran dan berkemampuan untuk melindungi, menjaga dan memanfaatkannya, sebagaimana nenek moyang kita di abadabad silam melakukannya.

Sumber : Sindo

Keamanan Selat Malaka Dapat Perhatian Serius TNI AL

SURABAYA-(IDB) : Pentingnya Selat Malaka sebagai lalu lintas perdagangan dunia, menjadi perhatian serius TNI Angkatan Laut. Sebab, di kawasan Selat Malaka rentan terjadi kejahatan, baik perampokan, teroris dan aksh kejahatan lainnya.

Saat gelar upacara peringatan HUT ke 67 Armada RI di Pangkalan Komando Armada Timur, Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan, sampai saat ini, pihaknya fokus menjaga Selat Malaka dari berbagai gangguan yang mengancam kedaulatan RI.

"Selat Malaka itu atensi pengamanan bagi para prajurit, khususnya TNI AL. Hal ini karena Selat Malaka adalah kawasan penting sebagai jalur lalu lintas dunia," kata Agus dalam pidatonya di depan 2400 prajurit, Rabu (5/11).

Menurut dia, tiap tahunnya, ada sekitar 64 ribu lebih kapal pengangkut komoditi yang melintasi Selat Malaka. Selain itu, ada sepertiga perdagangan dunia juga melewati perairan yang menghubungkan beberapa negara, di antaranya Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand.

"Untuk itu, di tahun 2013 mendatang, TNI akan menyiapkan pengembangan dan peremajaan alutsista (alat utama sistem senjata), guna membangun kapasitas dan kapabilitas secara nasional dan menjaga konsistensi kekuatan pertahanan bangsa."

Selanjutnya, usai menegaskan pentingnya pengamanan di Selat Malaka, pada acara yang dihadiri Pangarmatim Laksamana Muda TNI Agung Pramono, Pangarmabar Laksamana TNI Sadiman, para Pangkotama TNI AL, sejumlah mantan Panglima Armada RI, mantan KSAL, Kapolda Jatim Irjen Pol Hadiatmoko, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Murdjito, serta Sekdaprov Jawa Timur Rasiyo itu, juga menghadirkan pertunjukan kolosal Pendaratan Pasukan-M guna mendukung perjuangan I Gusti Ngurah Rai di Bali dalam melaksanakan Puputan Margarana.

Selain itu, sekitar 2.400 personel mengikuti upacara dan melakukan defile, disertai pameran alat perang TNI. Dan sebelum puncak upacara digelar, juga dilakukan berbagai kegiatan sosial, seperti pembersihan Sungai Kalimas dengan melibatkan semua unsur dari Prajurit TNI.

Ada juga kegiatan bedah beberapa rumah kumuh, pameran Alutsista, parade kesenian, pemecahan Rekor MURI Indonesia berupa memasak nasi goreng melibatkan 1.762 juru masak awak KRI dan Prajurit TNI AL.

Sumber : Merdeka

Dubes AS : Darwin Bukan Pangkalan Militer Amerika Serikat

JAKARTA-(IDB) : Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Scot Marciel, menegaskan, Darwin (Australia) bukan pangkalan militer karena Indonesia merupakan negara sahabat dan Amerika Serikat ingin membangun hubungan yang lebih bersifat kemitraan dengan Indonesia.

"Kami tidak ada niat atau keinginan mendirikan pangkalan militer di dekat Indonesia, karena bukan hubungan itu (militeristik) yang kami inginkan, melainkan kemitraan," katanya, dalam diskusi dengan kalangan pers di Kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat, di Surabaya, Rabu.

Didampingi Konsul Jenderal Amerika Serikat di Surabaya, Joaquin F Monserrate, diplomat senior itu menjelaskan, pihaknya hanya melakukan rotasi prajurit Marinir Amerika Serikat yang selama ini ada di Okinawa dengan jumlah sekitar 2.500-an orang.

"Itu bagian dari rencana pemindahan (rotasi) Marinir dari Okinawa, tapi di sana (Darwin) sudah ada 250 prajurit dan sekarang nol (tidak ada rotasi). Tujuan rotasi itu juga untuk memperlancar latihan gabungan dan perbantuan bencana alam di sekitarnya," katanya.

Tujuan itu, katanya, membuktikan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki kekhawatiran apapun terhadap Indonesia. Karena itu pihaknya tidak berkeinginan membangun pangkalan militer, kecuali membangun kemitraan yang lebih komprehensif.

Sumber : Antara