BANDUNG-(IDB) : Kementerian Pertahanan (Kemhan) sudah memiliki solusi untuk skema
pembiayaan industri pertahanan nasional dalam modernisasi Alat Utama
Sistem Kesenjataan (Alutsista) TNI. Sebelumnya Kemenham selalu
dihadapkan dengan beberapa hambatanseperti kontrak, pembiayaan,
produksi, dan pengawasan.
"Sekarang kita sudah punya solusinya untuk melakukan terobosan,
mengakselerasi proses pencapaian target," kata Wakil Menteri Pertahanan
(Wamenhan) Letnan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, disela-sela
kunjungan pesanan pesawat di PT Dirgantara Indonesia (DI), Bandung,
Kamis (29/11).
Salah satunya kata Purnawirawan TNI itu adalah Bappenas akan
mengumpulkan Kementerian Keuangan dan Dirjen Perencanaan Kementerian
Pertahanan untuk membicarakan skema pembiayaan proyek Alutsista dengan
cara tahun jamak atau multiyears.
Pembiayaan tahun jamak menurut dia dinilai tepat. Cara seperti ini
juga memungkinkan produsen dari BUMN seperti PT DI dan Pindad tidak akan
terkena sanksi. Sebab pembuatan pesawat atau senjata tidak bisa
dilakukan satu atau dua bulan.
"Misal kontrak bulan November membuat Helikopter harus selesai bulan Desember. Itu kan tidak mungkin," katanya.
Lainnya soal penyempurnaan dari sisi produksi, dan pengawasan yang
harus bisa mengakar hingga alur birokrasi. Langkah ini harus dilakukan
untuk mencapai target.
"Dari segi pengawasan, skema pengawasan BPKP segera membuat laporan
proyek mana yang sanggup dan tidak sanggup yang bisa mengakibatkan
kerugian negara," katanya.
Diharapkannya, target modernisasi 2014 bisa tercapai. Melalui Tugas
high levelcomitte yang berisi Kementerian Keuangan, Kementerian
Pertahanan, BPKP dan TNI ini juga bisa menjadikan terobosan tapi tidak
melanggar aturan.
Sumber : Merdeka