Fitra : Tanpa Perencanaan, Anggaran Besar Pertahanan Hanya Pemborosan

JAKARTA-(IDB) : Tingginya anggaran pertahanan, atau sebesar Rp 77 triliun, pada tahun anggaran 2013 dinilai hanya sebuah pemborosan dan bahkan potensi penggelapan baru karena Kementerian Pertahanan dinilai takkan melaksanakan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) yang terencana baik.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menduga uang sebesar itu paling banyak akan digunakan untuk membeli alutsista rongsokan saja.

Uchok Sky Khadafi, dari Fitra, menyatakan contoh tindakan itu adalah seperti yang terjadi pada tahun 2012, di mana di sektor pertahanan, yang terjadi adalah bukan modernisasi atau memperbaruhi alusista TNI tetapi Kementerian Pertahanan lebih membeli alusista bekas.

Padahal selain alutsista bekas akan membahayakan nyawa prajurit TNI, dan hal itu tidak sesuai dengan prinsip bahwa peningkatan anggatan TNI untuk memodernisasi alusista.

"Sistem pertahanan yang mau dikembangkan oleh TNI seperti apa, sampai sekarang tidak jelas. Hal ini akan berkaitan dengan belanja priritas  alusista sendiri," kata Uchok, di Jakarta, hari ini.

Karena tak jelasnya konsep pertahanan seperti apa yang akan diterapkan, yang terjadi kemudian adalah Kementerian Pertahanan hanya mengejar belanja alusista yang bekas dan dianggap murah.

Sebagai contoh adalah sejumlah pesawat F-16 bekas dari AS yang sudah diretrofit. Atau terbaru, rencana membeli pesawat Hercules bekas dari  Australia.

"Jadi belanja alusista hanya pemborosan anggaran karena tidak disesuaikan dengan konsep pertahananan, yang lucunya sampai sekarang  juga tidak jelas," tandas Uchok.

Seperti diketahui, Presiden sudah menyatakan Pemerintah memproyeksikan anggaran pertahanan untuk 2013 sebesar Rp 77 triliun, meningkat secara  signifikan dibanding tahun 2012 yang mencapai Rp 72,54 triliun. Presiden meminta Kementerian Pertahanan untuk membicarakan anggaran ini dengan  DPR, termasuk anggaran 2012 yang masih diberi tanda bintang oleh DPR.

Pada tahun 2004, anggaran pertahanan berjumlah Rp 21,7 triliun, pada  tahun 2009 meningkat menjadi Rp 33,67 triliun. Tahun 2012 mencapai Rp  72,54 triliun dan tahun depan diproyeksikan sekitar Rp 77 triliun.

Sumber : BeritaSatu

DPR Setujui Pembelian 100 Tank Leopard Langsung Dari Negara Produsen

JAKARTA-(IDB) :  Disetujui pengadaan Leopard langsung dari Jerman sebagai negara produsen yang memegang lisensi produksi, bukan dari Belanda sebagai pihak ketiga.

Sejalan dengan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal kenaikan anggaran pertahanan menjadi Rp 77 triliun di 2013, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membidangi pertahanan dan luar negeri dikabarkan sudah menyepakati rencana pembelian 100 unit tank leopard.

Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddik, mengklaim rapat Komisi beberapa hari lalu menyepakati persetujuan pengadaan Main Battle Tank (MBT) merek Leopard setelah dilakukan sejumlah renegosiasi.

Menurut Mahfudz, rapat tersebut menyetujui pengadaan Leopard langsung dari Jerman sebagai negara produsen yang memegang lisensi produksi. Kontrak jual beli harus dilakukan secara langsung tanpa ada pihak ketiga.

Selanjutnya, produsen Jerman harus menyiapkan produksi baru dalam paket lengkap dengan variasi bobot 40 sampai dengan 60 ton dengan berbagai spesifikasi dan fungsi. Sebelumnya, MBT Leopard diketahui hanya berbobot berat rata-rata 60 ton saja.

Poin lainnya adalah jual beli dilaksanakan dengan harga yang jauh lebih murah yaitu antara US$800.000 sampai dengan US$1,5 juta perunit. Harga itu turun jauh dibanding rencana pembelian Leopard bekas dari Belanda yang harganya mencapai US$2,5 juta perunit.

"Terakhir, kesiapan Transfer of Technology dengan PT Pindad. Ini semoga jadi hasil terbaik setelah terdebatan panjang antara Komisi I DPR dengan Kemenhan. TNI AD kabarnya sangat setuju dengan opsi terakhir ini," kata Mahfudz, di Jakarta, hari ini.

Untuk menduktng transfer of technology dimaksud, lanjut Mahfudz, Komisi I DPR akan mendorong pembahasan segera RUU Industri Pertahanan dan dijadwalkan selesai pada masa sidang depan. "Ini akan jadi payung bagi revitalisasi industri pertahanan nasional yang mengikat pemerintah," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, belum bisa  menjawab sedetil Mahfudz Siddik. Menurutnya, belum jelas apakah poin-poin itu sudah merupakan keputusan komisi.

"Soal leopard katanya TNI akan membeli yang kelas menengah atau seberat  40 ton. Kalau kelas ini memang relatif ringan dibandingkan kelas 60 ton. Tapi akan kita bahas nanti," tandas politikus PDIP itu.

Sumber : BeritaSatu