Kiat Pindad 'Go International'

BANDUNG-(IDB) : Pindad yakin dapat menjadi perusahaan kelas dunia dengan memanfaatkan momentum HUT Ke-29 pada 29 April 2012. "Pada usia Pindad yang genap 29 tahun, peluang semakin banyak dan optimis untuk menuju perusahaan kelas dunia," kata Direktur Utama PT Pindad (Persero) Adik Aviantono Sudarsono, Sabtu (28/4).

 

Selain telah mampu memperluas pasar produk alutsista ke ASEAN, Afrika dan Timur Tengah, Pindad juga telah mendapat kepercayaan dunia dengan pesanan 32 panser dari Malaysia yang saat ini sudah dalam proses penyelesaian administrasi di Negeri Jiran itu.

Langkah untuk mempercepat langkah menuju perusahaan kelas dunia, menurut Adik dilakukan melalui peningkatan kinerja perusahaan dengan dukungan karyawan yang lebih baik lagi dan mendorong suatu perubahan drastis yang dilandasi dengan etos kerja yang semakin meningkat. "Permasalahan dan kendala pasti ada, namun semuanya bisa teratasi dengan etos kerja tinggi hambatan akan teratasi," kata Adik.

Selain itu juga pihaknya terus membuat kaidah-kaidah kerja optimal akan terwujud, meningkatkan daya saing dan memuaskan pelanggan kita. "Dengan demikian akan menjadi suatu industri mandiri khususnya memenuhi alutsista," katanya.

Orang nomor satu di BUMN strategis itu menyebutkan, peningkatan peluang pasar produk alutsista di dalam dan di luar negeri semakin banyak yang menuntut Pindad untuk lebih siap dan berdaya saing.

Ia mengakui dalam empat tahun, selain peluang lebih banyak juga masih ada kendala, salah satunya terkait keterlambatan dalam penyelesaian produk masih harus dientaskan di samping terus meningkatkan kualitas. "Kerja keras jelas makin diperlukan ke depan, mengerahkan kemampuan terbaik dan kontribusi positif," katanya.

Salah satu optimisme PT Pindad adalah ekspor produk amunisi industri strategis itu merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. "Saat ini produk kita terbesar di ASEAN, meski dari sisi persaingan harga belum nomor satu. Kita akan berusaha terus menjadi semakin baik," kata Adik Aviantono.

PT Pindad (Persero) merupakan salah satu dari tiga BUMN strategis yang berkantor pusat di Bandung selain PTDI dan PT Len Industri.

Pindad merupakan industri persenjataan dengan produk andalan Senapan Serbu (SS), senjata genggam (pistol), panser, amunisi serta sejumlah komponen spare part panser, otomotif serta suku cadang alat berat.

Sumber : Republika

Bakorkamla Segera Miliki Kapal Patroli yang Memadai

BATAM-(IDB) : Badan Koordinasi Keamanan Laut tahun ini segera memiliki kapal patroli yang memadai, bukan lagi kapal-kapal kecil.

Saat ini pesanan kapal patroli milik Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) tengah dikerjakan di galangan kapal PT Pelindo Marine Shipyard di Tanjung Ucang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla Laksamana Madya Y Didik Heru Purnomo, Selasa (24/1/2012), melihat dari dekat proses pengerjaan kapal tersebut di galangannya. Kapal patroli tersebut berukuran 48 meter dengan kecepatan maksimal 22 knots per jam.

Dengan kecepatan itu, kapal ini mampu bergerak hingga batas 200 mil laut (sekitar 370 kilometer) dari lepas pantai sehingga efektif untuk pengamanan laut dan perairan Indonesia.

Didik mengakui, kapal-kapal patroli yang dioperasikan Bakorkamla selama ini masih berukuran kecil, maksimal 36 meter, sehingga jangkauannya terbatas. Kapal itu juga tak berani dilepas jika cuaca di perairan sedang tak baik. Terlalu berisiko jika harus berlayar.

”Kalau ukuran 48 meter jauh lebih berani dan aman menghadapi cuaca,” katanya. Kapal patroli baru senilai Rp 60 miliar itu diperkirakan bisa dioperasikan pada tahun ini. 

Sumber : Kompas

Indonesia Terancam Batal Beli Leopard Belanda

AMSTERDAM-(IDB) : Beberapa minggu yang lalu Kabinet Belanda telah menyetujui penjualan sekitar delapan puluh Tank Leopard ke Indonesia dengan nilai transaksi sekitar 200 juta Euro.

Namun demikian, harian de Telegraaf dalam berita utamanya hari ini (26/04) memberitakan bahwa perjanjian itu terancam batal menyusul jatuhnya kabinet Belanda akhir pekan lalu.

Menurut informasi yang didapatkan harian populer di Belanda ini, Menlu demisioner Rosenthal yang berwenang mengeluarkan ijin penjualan, tidak berani mempertahankan rencana penjualan tank di hadapan parlemen Belanda.  

HAM

Mayoritas anggota parlemen Belanda sebelumnya menolak penjualan tank ke Indonesia karena buruknya situasi HAM di Indonesia.

Sebelumnya, Partai PVV pimpinan Geert Wilders, yang mendukung koalisi pemerintahan minoritas Perdana Menteri Rutte, menyatakan akan mendukung penjualan tank itu. Namun, karena sekarang mereka keluar dari koalisi, dukungan baru harus dicari. Saat ini tengah dilakukan perundingan dengan Partai Buruh PvdA.  

Buru-buru

Indonesia sendiri ingin secepat mungkin membeli tank-tank baru itu. Kalau sampai pertengahan Mei belum ada kepastian dari pemerintah Belanda, bisa-bisa perjanjian akan batal.

Saat ini Jerman yang juga punya kelebihan armada tank pun berniat menjualnya ke Indonesia. Kalau sampai penjualan tank ke Indonesia ini gagal, Belanda akan rugi besar karena Departemen Pertahanan sangat membutuhkan dana untuk membeli alat-alat pertahanan baru, seperti pesawat tanpa awak. Demikian tulis de Telegraaf.

Sumber : RNW

Akhirnya, DPR Dukung Rencana TNI AD Beli Tank Leopard

JAKARTA-(IDB) : Komisi I DPR RI sepakat untuk mendukung rencana TNI AD membeli tank Leopard produksi Jerman. Sebelumnya banyak anggota Komisi Pertahanan yang menolak rencana pembelian tank bekas pakai Belanda ini. Mereka menolak karena perangkat perang ini tak sesuai dengan kondisi geografi Indonesia dan alih teknologinya sulit direalisasikan oleh produsen.

Komisi I akan mengiyakan secara resmi rencana TNI AD ini dengan catatan, sepanjang tidak ada upaya politisasi dari pihak mana pun. Selain itu, pembelian tank tersebut harus dilakukan langsung ke produsen di Jerman.

"Dengan demikian, memungkinkan adanya alih teknologi dan kerja sama pemeliharaan antara produsen dan PT Pindad," ujar Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq kepada Jurnalparlemen.com, Jumat (27/4).

Menurut Mahfudz, pembelian langsung ke produsen tank Leopard di Jerman akan memungkinkan modifikasi sesuai kebutuhan Indonesia dan lebih efisien harganya.

Meskipun hampir semua anggotanya menyatakan dukungan, hingga kini Komisi I DPR belum mengeluarkan keputusan resmi guna menyetujui rencana ini. Keputusan resmi akan dikeluarkan setelah anggaran untuk menggolkan rencana ini dianggap sesuai. "Ya, Komisi I memang belum memutuskan persetujuan anggaran untuk pengadaan tank tersebut," ujar Wasekjen DPP PKS ini.

Sumber : Jurnamen

Indonesia Jerman Tingkatkkan Persahabatan Menjadi Kemitraan

Tank Leopard 2A7

BERLIN-(IDB) : Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Jerman dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan DPR RI terhadap eksekutif serta menjajaki ke arah upaya pembentukan kemitraan antar Parlemen Indonesia dan Jerman.

Delegasi Komisi I DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi I, Hayono Isman dan 12 orang anggota delegasi yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ujar Sekretaris I KBRI Berlin, Juviano Ribeiro kepada ANTARA London, Sabtu.

Selama berada di Jerman, Delegasi Komisi I DPR RI mengunjungi perusahaan Krauss-Maffei-Wegmann GmbH & Co. KG (KMW), mengadakan pertemuan dengan Komisi Luar Negeri dan Komisi Pertahanan, Parlemen Jerman (Bundestag), dan dengan Kementerian Ekonomi dan Teknologi serta Kementerian Luar Negeri Jerman.

Selain melakukan pertemuan dengan mitra Jerman, Delegasi Komisi I DPR RI juga mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan seluruh Perwakilan RI di Jerman (KBRI Berlin, KJRI Frankfurt dan KJRI Hamburg), serta mengadakan pertemuan langsung dengan masyarakat Indonesia di Berlin dan sekitarnya.

Dubes RI di Berlin Dr. Eddy Pratomo mengatakan bahwa kunjungan Delegasi Komisi I DPR RI ke Jerman kali ini penting karena tahun ini adalah peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jerman. Kedua negara sepakat untuk membentuk suatu Kemitraan yang mencakup berbagai bidang kerja sama, termasuk kemitraan antar Parlemen kedua negara.

Menurut rencana dokumen Kemitraan ini akan diluncurkan saat kunjungan Kanselir Angela Merkel ke Indonesia, pertengahan tahun 2012.

Dikatakannya delegasi Komisi I DPR RI mendukung upaya peremajaan alutsista Indonesia melalui pertemuan dengan produsen tank Leopard dan memberikan penjelasan tentang perkembangan demokrasi di Indonesia dan reformasi TNI kepada parlemen dan kementerian Jerman yang berwenang mengeluarkan ijin ekspor alusista.

Selama ini pihak Jerman dinilai menerapkan kebijakan restriktif terhadap ekspor alutsista ke Indonesia. Salah satu isu yang sering menjadi ganjalan adalah isu perlindungan HAM di Indonesia.

"Penting bagi Indonesia untuk memberi penjelasan mengenai keberhasilan reformasi dan demokratisasi di Indonesia, serta kebutuhan Indonesia untuk menjaga keutuhan wilayahnya," ujarnya.

"Di pihak lain, selama ini telah terbukti bahwa Indonesia tidak memiliki ambisi menjadi regional superpower dan aktif dalam menjaga stabilitas kawasan baik melalui forum ASEAN maupun forum-forum regional lainnya," lanjut Dubes Eddy Pratomo. 

Delegasi Komisi I DPR RI berkesempatan mengadakan dialog dengan Frank Haun, Presiden dan CEO KMW. Pada kesempatan tersebut, Komisi I DPR RI membicarakan penjajakan pembelian tank Leopard dan perjanjian transfer of technology sebagai bagian dari kontrak pembelian tersebut.

Di Parlemen Jerman, Komisi I DPR RI mengadakan pertemuan dengan Juru Bicara Luar Negeri Fraksi CDU/CSU (koalisi partai berkuasa Jerman), Philipp Missfelder serta Ketua Komisi Pertahanan, Susanne Kastner.

Selain menjelaskan mengenai perkembangan politik di Indonesia, Komisi I DPR RI juga bertukar pikiran mengenai reformasi angkatan bersenjata yang saat ini tengah dilakukan oleh kedua negara. Delegasi Komisi I DPR RI juga menjajaki pembentukan Kemitraan antara kedua negara, melalui kerja sama yang lebih erat antara kedua Parlemen.

Komisi I DPR RI juga mengundang anggota Parlemen Jerman untuk berkunjung ke Indonesia dan melihat langsung reformasi di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Parlemen Jerman menyampaikan penghargaan atas upaya DPR RI untuk menjelaskan langsung perkembangan di Indonesia.

Parlemen Jerman juga menyampaikan kekagumannya atas proses reformasi di Indonesia yang dinilai sangat berhasil. Mereka menganggap bahwa reformasi di Indonesia dapat menjadi model transformasi yang saat ini terjadi di Timur Tengah.

Dalam pertemuan di Kementerian Perekonomian dan Teknologi, secara khusus Delegasi Komisi I DPR RI bertemu dengan Hans-Joachim Otto, Parliamentary State Secretary, untuk meminta penjelasan tentang prosedur pemberian ijin ekspor alutsista, yang menjadi wewenang Kementerian tersebut.

Menanggapi penjelasan Komisi I DPR RI, pihak Jerman menyampaikan Jerman tidak melihat adanya masalah ekspor alutsista ke Indonesia. Jerman bahkan akan meningkatkan kerja sama ekonomi dan industri strategis kedua negara, sebagai salah satu bentuk Kemitraan kedua negara.

Di Kementerian Luar Negeri, Delegasi Komisi I DPR RI mengadakan pertemuan dengan Cornelia Pieper, State Secretary Kemlu dan menyampaikan penghargaan atas kebijakan Jerman untuk mempermudah aplikasi visa bagi WNI yang akan berkunjung ke Jerman.

Hal ini memperlihatkan secara konkrit kedekatan hubungan antara kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas mengenai kemungkinan pembuatan perjanjian bebas visa untuk paspor diplomatik dan dinas antara kedua negara. 

 

Sumber : Antara

Legislator: Sesalkan Pemberitaan Kunker Di Jerman Berlebihan

JAKARTA-(IDB) : Anggota Komisi I DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, pemberitaan soal kunjungan kerja anggota Komisi I DPR RI ke Jerman Barat terlalu berlebihan.

"Saya sangat menyesalkan pemberitaan yang berlebihan mengenai kunker Komisi I DPR RI ke Jerman," kata Nurhayati kepada ANTARA News, Jakarta, Jumat.

Ia menyebutkan, kunjungan kerja itu atas undangan resmi oleh Duta Besar Indonesia untuk Jerman.

"Saya dan Vena Melinda diundang oleh Dubes dengan surat resmi KBRI Jerman ke Komisi I DPR RI sebagai pembicara dalam peringatan Hari Kartini yang diadakan KBRI Jerman," kata politisi Partai Demokrat itu.

Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu menambahkan, acara HUT Kartini tersebut juga dihadiri oleh Duta Besar Indonesia untuk Jerman, Eddy Pratomo, atase pertahanan serta jajaran staf Kedubes RI.

Tak hanya itu, acara tersebut juga dihadiri oleh masyarakat Indonesia yang ada di Jerman. Juga, kata Nurhayati, 10 orang mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan 4 orang mahasiswa dari Keluarga Mahasiswa Katolik Indonesia (KMKI).

"Di saat tanya jawab mahasiswa yang tergabung dalam PPI menyampaikan orasinya, kemudian walk out. Hal ini sangat mencengangkan," kata dia.

Sebagai WNI yang menjadi Presiden of Woman Coordinating Committee of IPU, dirinya sangat kecewa dengan komentar dan perilaku media di tanah air yang dinilai sudah melanggar HAM.

"Sudah saatnya Komnas HAM berbuat sesuatu bagi wakil rakyat yang dikebiri hak asasinya," kata Nurhayati. Ia juga meminta Komite Penyiaran Indonesia (KPI) untuk bertindak terhadap media yang "over" memberitakan aksi mahasiswa PPI dan KMKI sehingga menimbulkan citra negatif bagi DPR RI.

"KPI seharusnya mampu menghentikan pemberitaan yang tidak berimbang itu dan memberikan sanksi atas kebohongan yang ditayangkan. Gambar yang mereka tayangkan itu bukan sedang shopping melainkan baru mendarat di Berlin, jumlah ratusan mahasiswa sebagaimana yang diberitakan tidak benar, hanya 10 orang mahasiswa PPI," kata Nurhayati.

Ia juga menyesalkan pemberitaan di salah satu stasiun televisi swasta dalam sebuah programnya. "Berita itu telah memprovokasi masyarakat untuk menghujat anggota DPR RI sebagai hasil Pemilu yang sah 2009, yang demokratis," demikian Nurhayati.

Sumber : Antara

Update : TB, Soal Penolakan Kunjungan Komisi I Ke Jerman Oleh PPI

JAKARTA-(IDB) : Aksi Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Berlin dan Nahdlatul Ulama Cabang Istimewa Jerman menolak kunjungan kerja Komisi I DPR ke Jerman disoroti Tubagus Hasanuddin, wakil Ketua Komisi I DPR dari F-PDIP yang tidak ikut kunker tersebut.

Hasanuddin mengaku bersyukur karena kebijakan F-PDIP melarang anggotanya untuk kunker ke luar negeri.

"Ya terus terang saya malu dengan insiden tersebut lah. Apalagi ini pemberitaan begitu luas dan direspons masyarakat secara luas. Sebagai wakil Ketua Komisi I dan bagian dari anggota Komisi I saya terus terang tidak nyaman dengan kondisi ini. Jujur aja demikian," ujar Tubagus Hasanuddin di ruang kerjanya di lantai 8 Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/4).

Hasanuddin mengatakan bakal menyampaikan berbagai masukan dan respons dari masyarakat terkait kegiatan kunker Komisi I ke Jerman yang mendapat kritikan pedas dari PPI tersebut. "Sehingga mesti ada perbaikan oleh Komisi I dalam kegiatan seperti itu ke depannya agar tidak terulang. Tentu kami perlu merumuskan hal seperti apa yang terbaik agar kegiatan di Komisi I nantinya dapat diterima oleh masyarakat," ujarnya.

Terkait aksi penolakan kehadiran anggota Komisi I oleh PPI saat bertemu di KBRI di Berlin, Hasanuddin mengatakan bahwa itu hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasinya dalam konteks berdemokrasi.

"Itu sah-sah saja dan wajar-wajar saja. Karenanya atas kritik dan protes seperti itu tentu akan kita perhatikan aspirasi tersebut. Tentu akan dibahas dan dibicarakan dalam sebuah evaluasi di Komisi I," pungkasnya.

Sumber : Jurnamen 

AS Pindahkan 9.000 Marinir dari Jepang

TOKYO-(IDB) : Amerika Serikat akan memindahkan 9.000 Marinir dari Jepang. Washington berharap langkah itu  bisa  meredakan hubungan yang kadang-kadang tegang dengan sekutunya menyangkut kehadiran militer Amerika di negara itu.

Pemindahan pasukan ke Guam, Hawaii, dan Australia itu akan tetap dilakukan tanpa menghiraukan kemajuan dalam perundingan tentang pangkalan udara di Okinawa yang pada awalnya menjadi bagian penting dari kesepakatan dengan AS.

Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan di Washington dan Tokyo, Jumat (27/4/2012), kedua pihak mengatakan mereka tetap merelokasi pangkalan Futenma dari lokasinya sekarang di kota ke satu tempat di pinggir pantai-- satu tindakan yang ditentang keras di Okinawa.

Kedua pemerintah "mengonfirmasikan kembali pandangan mereka bahwa (ini) tetap satu-satunya solusi yang dapat dijalankan yang telah diidentifikasi sampai sekarang," kata pernyataan itu.

Tidak ada kerangka waktu pasti bagi pemindahan itu, dengan pernyataan itu hanya mengatakan "relokasi-relokasi itu akan selesai secepat mungkin sementara menjamin kemampuan operasional seluruh proses itu".

Menlu Jepang Koichiro Gemba mengatakan perjanjian itu perlu untuk mencerminjan realitas regional yang berkembang.

"Perubahan-perubahan dalam lingkungan keamanan tidak akan menunggu kita, Jepang dan AS sama-sama harus bertanggungjawab dan melaksanakan rencana itu secepat mungkin," katanya kepada wartawan di Tokyo, di tengah-tengah kekhawatiran yang meningkat kebangkitan militer China.

"Masalah pemindahan pangkalan itu harus dilaksanakan, Kita harus membuat kemajuan sedapat mungkin."

Perjanjian itu dicapai menjelang kunjungan Perdana Menteri Yoshihiro Noda ke Washington, di mana ia akan bertemu dengan Presiden Barack Obama, Senin (30/4/2012), untuk yang disebut kedua pihak harapkan aliansi itu kembali ke jalurnya.

Jepang dan AS lama terlibat pertikaian menyangkut pangkalan Okinawa, lokasi keteganan dengan pasukan AS. Sekitar separuh dari 47.000 tentara AS di Jepang berpangkalan di pulau yang letaknya strategis, lebih dekat dengan Taiwan ketimbang dengan Tokyo.

Dalam perjanjian pada 2006 yang tidak pernah dilaksanakan, AS setuju menggantikan pangkalan udaranya di Futenma-- yang lama menjadi sumber pertikaian karena letaknya di satu kota yang ramai--ke satu daerah pinggir pantai yang sepi, dengan 8.000 Marinir meninggalkan Okinawa menuju Guam.

Namun sejumlah aktivis di Okinawa mendesak pangkalan itu dikosongkan seluruhnya. Pertikaian itu membuat jatuhnya perdana menteri Jepang, Yukio Hatoyama yang gagal memenuhi janji-janji kampanyenya tahun 2009 untuk merundingkan kembali perjanjian itu.

Berbicara menjelang pengumuman resmi itu Kurt Campbell, Asisten Menlu AS untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik mengatakan perjanjian itu akan memajukan hubungan kedua negara.

"Kami kira perjanjian itu dapat memecahkan kebuntuan yang sangat lama yang melanda politik kami yang menghambat bagi sistem kami yang membuatnya sulit menghadapi masalah-masalah kritis dan penting yang dihadapi AS dan Jepang."

Pernyataan itu mengatakan jumlah biaya untuk relokasi ke Guam itu diperkirakan mencapai 8,6 miliar dolar AS, dengan para pejabat AS mengatakan lebih dari sepertiga akan dikeluarkan Tokyo.

Sekitar 5.000 personel dari pasukan yang akan meninggalkan Okinawa akan ke Guam dan sisanya akan ke Hawaii dan Australia tempat Washington "mengerahkan Korps Marinir yang bergilir," kata pernyataan itu.

Perjanjian itu adalah bagian dari strategi lebih luas Presiden Barack Obama yang mendorong pendekatan kembali dengan Asia dan penataan kembali kehadiran militer Amerika di wilayah itu ditengah-tengah kekhawatiran kebangkitan militer China yang cepat. 

Sumber : Kompas