Bakorkamla Gandeng Kobangdikal Matangkan Pembentukan "DRCL"

SURABAYA-(IDB) : Badan Koordinasi Keamanan Laut mematangkan rencana pembentukan Detasemen Reaksi Cepat Laut (DRCL) yang akan menjadi unit andalan untuk mengatasi berbagai tindak pidana di wilayah perairan Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari rencana itu, Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla Laksamana Madya TNI Didik Heru Purnomo menemui Komandan Komando Pengembangan dan Pendidikan Angkatan Laut (Kobangdikal) Laksda TNI Sadiman di Bumimoro, Surabaya, Rabu.

"Selain bersilaturahmi, pertemuan ini juga untuk menindaklanjuti tim Bakorkamla yang lebih dulu berkunjung pada 11 April lalu, guna mematangkan rencana merealisasikan Detasemen Reaksi Cepat Laut," katanya.

Menurut ia, DRCL bisa menjadi unit andalan dalam upaya mengatasi berbagai tindak pidana yang selama ini sering terjadi di wilayah perairan Indonesia.

Namun, tugas, fungsi dan kewenangan unit ini tunduk pada undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku, serta tetap bekerja sama dengan instansi lain yang memiliki tugas dan kewenangan sama.

"Instansi lain itu seperti TNI AL, kepolisian, Bea dan Cukai, imigrasi, Departemen Kelautan dan Perikanan. Bahkan, anggota detasemen nantinya diambil dari instansi-instansi yang tergabung dalam Bakorkamla itu," ujar mantan Kasum TNI itu.

Terkait peran Kobangdikal, Laksdya Didik Heru menambahkan lembaga pendidikan ini bisa menyiapkan sumber daya manusia untuk personel DRCL, yang posturnya nanti tidak jauh berbeda dengan prajurit TNI AL.

Komandan Kobangdikal Laksda TNI Sadiman menyambut baik pembentukan DRCL dan lembaganya siap bekerja sama merealisasikan rencana tersebut.

"Pada dasarnya kami siap untuk membantu, terutama dalam penyiapan personel yang akan dididik untuk menjadi anggota DRCL, tetapi tentu setelah ada perintah lebih lanjut dari pimpinan TNI AL untuk," katanya.

Para prinsipnya, lanjut Sadiman, penyiapan personel DRCL tidak jauh beda dengan penyiapan personel TNI AL yang akan ditempatkan di kapal-kapal perang. 

Sumber : Antara

Penolakan PPI Kunjungan Komisi I DPR Di Jerman

BERLIN-(IDB) : Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) menolak kedatangan Komisi I DPR RI yang datang ke Jerman. Mereka mempertanyakan urgensi kunjungan Komisi I yang disertai rombongan keluarga dengan biaya studi banding sebesar Rp3,1 miliar.

Lontaran pedas pun dilemparkan oleh salah satu mahasiswa dari PPI saat pertemuan dengan 10 anggota Komisi I DPR di Kedutaan Besar RI di Berlin, baru-baru ini. Dalam video yang diunggah PPI di YouTube itu, mahasiswa memerotes keras kedatangan 10 anggota Komisi I DPR dengan dalih studi banding.

Mereka mempertanyakan urgensi kunjungan yang menelan biaya Rp3,1 miliar itu, dan disertai rombongan keluarga. Apalagi, menurut mahasiswa, studi banding terkait alutsista tidak perlu berbondong-bondong karena telah ada mekanisme yang jelas.

Namun jika kunjungan anggota DPR dipandang perlu, mahasiswa menuntut pertanggungjawaban terkait tranparansi biaya dan hasil studi banding yang dipublikasikan melalui media. Dengan demikian, masyarakat mengetahui manfaat dari kunjungan ke luar negri yang selama ini menelan biaya tak sedikit dari rakyat.

Sumber : Metrotvnews

Amerika Serikat dan Sistem Keamanan Israel

WASHINGTON-(IDB) : AmerikaSerikat akan mengeluarkan dana tambahan 680 juta dolar sampai tahun 2015 untuk memperkuat sistem anti-rudal Israel, Iron Dome. Partai Republik yang menguasai Komite Angkatan Bersenjata Kongres berencana memberikan jutaan dolar untuk sistem pencegat roket jarak pendek dan mortir. Mereka mengkritik Presiden Barack Obama karena kurangnya dukungan untuk program kerja sama pertahanan penting.

 

Iron Dome diklaim telah memainkan peran penting dalam keamanan Israel. Tel Aviv sejauh ini telah mengoperasikan tiga unit dari sistem itu dan membutuhkan total 13 atau 14 unit untuk melindungi berbagai wilayah perkotaan. Washington telah memberikan 205 juta dolar untuk mendukung pengoperasian Iron Dome. Sistem ini menggunakan radar kecil pemandu rudal untuk meledakkan roket dan mortir musuh di udara.

 

Selain transfer uang tahunan dan perlengkapan perangkat keras, AS juga membangun gudang amunisi di Israel dan ini bukan bagian dari perjanjian bantuan militer. Meskipun amunisi itu dimaksudkan untuk kepentingan militer AS, tapi dalam situasi darurat, Israel dapat menggunakannya. Biaya keseluruhan dari perlengkapan militer AS yang tersimpan di Israel diperkirakan sekitar 1 miliar dolar pada tahun 2012.

 

AS adalah sekutu paling penting dan pelindung utama Israel dalam berbagai bidang. Semua partai politik dan presiden AS baik dari kubu Republik atau Demokrat, membangun komitmen tak tergoyahkan dengan Israel dalam kerangka hubungan khusus antara kedua belah pihak. Pemerintahan Obama dan pendahulunya, menganggap Israel sebagai penjaga perdamaian di Timur Tengah, dimana kekuatan dan keunggulan Zionis sangat penting untuk stabilitas regional.

 

"Israel adalah sekutu jangka panjang demokratis dan kita berbagi ikatan khusus," kata Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Bidang Politik Militer, Andrew J. Shapiro. Dia juga menegaskan komitmen AS untuk melestarikan superioritas militer Israel. Dikatakannya, "Kami tidak hanya mendukung Israel karena ikatan tradisional, tapi kami mendukung Israel karena kepentingan nasional AS menuntut itu."

 

Ada banyak faktor mendasar yang telah memperkuat hubungan antara Washington dan Tel Aviv seperti, peran kelompok lobi Zionis di AS, kepentingan kolektif kedua pihak, dan kesamaan pandangan pada tingkat internasional.

 

AS senantiasa menganggap Israel sebagai investasi strategisnya dan mengucurkan dana besar-besaran untuk melindungi Zionis sekaligus mengamankan kepentingannya di Timur Tengah. Kubu konservatif dan Republik sedang berusaha meningkatkan bantuan militer kepada Israel untuk mempertahankan superioritas militer Zionis di kawasan.

 

Setelah menelan kekelahan memalukan dalam menghadapi Hizbullah Lebanon, rezim Zionis secara serius mulai memikirkan penguatan sistem pertahanan rudalnya. Sebelumnya, Israel mengembangkan sistem anti-rudal Arrow dan David Sling, namun pasca perang Lebanon, mereka memutuskan untuk memulai proyek raksasa guna merancang dan memproduksi sistem Iron Dome.

 

Pandangan strategis AS selama beberapa dekade lalu terhadap Israel telah mendorong negara itu untuk mengeluarkan dana fantastis sebagai bantuan militer tahunan. Sepanjang tahun fiskal 2009 hingga 2012, pemerintah AS telah memberikan 9 miliar dolar bantuan militer selain program-program terpisah yang diratifikasi oleh Kongres.

 

Selain bantuan militer, AS juga memberikan dukungan politik kepada Israel pada tingkat global. Washington senantiasa membela kebijakan ekspansionis dan rasis Zionis di tanah Palestina di forum-forum dunia, terutama PBB. Pada akhirnya, Israel berubah menjadi sebuah rezim yang tak tersentuh oleh hukum internasional dan kerap menjustifikasi brutalitasnya sebagai langkah membela diri. 

Sumber : Irib

Iran "Memobilisasi" Perang Cyber Lawan Barat Pascaserangan Stuxnet

TEHRAN-(IDB) : Iran sibuk memperoleh pengetahuan teknis untuk melancarkan serangan cyber yang secara potensial melumpuhkan terhadap Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, kata para pakar dalam dengar pendapat kongres Kamis, mendesak AS untuk meningkatkan langkah-langkah pertahanannya.

"Lebih dari tiga tahun belakangan, rezim Iran telah menginvestasikan dalam jumlah besar baik dalam kemampuan pertahanan maupun penyerangan di ruang cyber," kata Ilan Berman, wakil presiden Dewan Kebijakan Luar Negeri Amerika.

"Sama signifikannya, para pemimpinnya kini nampaknya semakin memandang perang cyber sebagai kesempatan beraksi yang potensial melawan Amerika Serikat," katanya kepada subkomite Keamanan Dalam Negeri DPR.

Patrick Meehan, ketua komite Republikan, juga menyatakan kewaspadaan menyangkut ancaman keamanan cyber yang ditimbulkan Iran terhadap negara-negara barat.

"Saat program nuklir terlarang Iran terus membakar ketegangan antara Tehran dan Barat, saya terkesima dengan kemunculan kemungkinan kesempatan serangan lain berasal dari Iran -- kemungkinan bahwa Iran bisa melakukan serangan cyber terhadap dalam negeri AS," katanya. 

Legislator Republikan itu mengatakan Tehran dilaporkan telah menginvestasikan 1 miliar dolar guna meningkatkan kemampuan cyber, dan diyakini oleh sejumlah analis menjadi pelaku kejahatan serangan-serangan belakangan ini terhadap organisasi-organisasi baru.

"Iran secara sangat terang-terangan menguji kemampuan cybernya di kawasan itu dan, pada waktunya, akan memperluas jangkuannya," kata Meehan memperingatkan.

Dia menambahkan bahwa dia telah menyimpulkan sesudah konsultasi dengan para mitra AS-nya di Timur Tengah bahwa "Iran adalah aktor yang paling merusak dan ganas di kawasan itu dan akan terus menimbulkan rasa benci Amerika Serikat dan sekutu-sekutu kami -- terutama negara Israel."

Meehan mengingat kembali testimoni Senat awal tahun ini dari Direktur Intelijen Nasional James Clapper yang bersaksi bahwa operasi intelijen Iran terhadap Amerika Serikat termasuk kemampuan cyber, "telah meningkat secara dramatis tahun-tahun belakangan ini baik kedalaman maupun kompleksitasnya."

Para pakar panelis itu mengatakan keinginan Iran untuk membidik Amerika Serikat kemungkinan didorong keinginan untuk membalas dendam sesudah serangan worm Stuxnet 2010 yang melumpuhkan sentrifugal Iran yang digunakan untuk memperkaya uranium, menimbulkan kemunduran besar bagi program nuklir Iran.

Tak seorang pun telah mengaku bertanggung jawab atas serangan ini meskipun spekulasi telah mengarah pada Israel dan Amerika Serikat.

Stuxnet dan serangan-serangan cyber serupa yang diduga dilancarkan terhadap Iran oleh Barat kemungkinan telah memperkeras keputusannya untuk melancarkan serangan cyber versinya sendiri, kata para pakar.

"Bagi rezim Iran kesimpulannya jelas. Perang dengan Barat, paling tidak di medan cyber, telah dimasuki, dan rezim Iran sedang memobilisasi balasannya," kata Berman. 

 

Sumber : Antara