Pages

Senin, April 02, 2012

Analisis : Mewaspadai Halaman Belakang Rumah Kita

ANALISIS-(IDB) : Dinamika kawasan kiri kanan rumah besar kita benar-benar berkembang menuju sebuah persiapan menyusun strategi pertahanan kualitas gajah.  Kalau sebelumnya kita merasa konflik bertetangga hanya sebatas pelecehan teritori, misalnya dengan Malaysia  dan itu ada di wilayah halaman dalam dan depan rumah kita.  Maka setelah Darwin yang dipersiapkan sebagai pangkalan militer angkatan laut AS dan kemudian pulau  Kokos (Keeling) milik Australia yang berada di barat daya Jawa juga dipersiapkan sebagai pangkalan militer AS, maka kita tidak lagi sekedar “bermain” di halaman dalam rumah kita.  Kita harus mewaspadai halaman belakang yang selama ini seperti kosong melompong tak berpenghuni.

AS memang sedang mempersiapkan kekuatan militernya di Asia Pasifik untuk menghadapi kekuatan militer Cina yang berkembang pesat.  Cina sudah mempunyai target bahwa tahun 2020 nanti merupakan tahun kecemerlangan militernya karena pada saat itu sudah tersedia kekuatan laut dan udara yang berkemampuan ekspansi dan terkuat di kawasan Asia Pasifik.  Lebih dari itu, Cina mempunyai ambisi untuk menguasai sumber energi fosil yang tersimpan di Laut Cina Selatan (LCS).  Maka klaimnya jelas dengan mempertunjukkan sejarah dinasti Cina yang katanya menguasai seluruh kawasan LCS sehingga itu menjadi hak Cina dengan mengumumkan peta lidah naga yang menjulur sampai perairan Natuna milik Indonesia.

Sebagai pemilik hegemoni kekuatan militer di Asia Pasifik, AS tak mau posisi pemimpin klasemen kekuatan militernya digeser oleh Cina.  Padahal AS sudah memiliki kekuatan Armada ke 7 yang hilir mudik mengarungi Samudera Pasifik dan lenggang kangkung melewati ALKI 1 dan 2 Indonesia.  Itulah paranoidnya AS, selalu merasa terancam secara militer padahal sejatinya tak ada ancaman terhadap teritorinya yang jauh dari kemungkinan serangan militer skala besar seperti cerita sejarah PD I dan PD II, AS berperang jauh dari teritorinya sendiri.  Demikian juga dengan prediksi kekuatan ekonomi Cina sudah memberikan peta jalan bahwa Cina akan menjadi kekuatan ekonomi nomor satu dunia setelah tahun 2020.  AS semakin cemas saja apalagi Cina tak bisa didikte dengan kerjasama ekonominya dengan Iran yang berjalan terus.  Sanksi ekonomi AS bagi Cina adalah sebuah fatamorgana.
KRI A Yani Class mengawal Kapal Induk AS di jalur ALKI 1
Boleh jadi pembangunan pangkalan militer AS di pulau Kokos juga untuk menghadapi kekuatan militer India yang menggeliat dan mulai mengaum di kawasan Samudra Hindia. Padahal AS sudah memiliki Diego Garcia yang juga di kawasan barat Samudra Hindia.  Tetapi begitulah, merasa masih kurang saja mata, telinga dan tangan  yang dipersiapkan untuk menjaga hegemoni tadi.  Sehingga yang terjadi adalah persiapan membangun kekuatan militernya di kawasan yang nota bene ada di halaman belakang NKRI.  Masih ada lagi satu pulau yang bisa dijadikan jalur suplai dan bekal ulang yaitu pulau Natal milik Australia.  Pulau Natal (Christmas) sebenarnya paling dekat dengan Jawa dan selalu menjadi tempat tujuan pengungsi perahu yang datang bergelombang dari tempat singgahnya Indonesia.  Darwin, Natal dan Kokos sangat dimungkinkan “bersekutu” untuk memukul Cina dari selatan jika konflik LCS pecah.  Dan jalan untuk memukul itu sudah pasti melewati dan mengacak-acak teritori RI.

RI tentu harus menyikapi suasana dinamis ini dengan mempersiapkan kekuatan militer dan diplomasi politik yang lebih intensif. Oleh sebab itu mulai renstra 2015-2019 sudah harus direncanakan pengadaan armada laut dengan kekuatan KRI berkualfikasi Destroyer dan memperbanyak KRI  kelas Fregat.  Jangan sampai terjadi yang berpatroli di halaman belakang adalah KRI berkualitas KCR.  Bisa-bisa nanti Ratu Kidul mentertawakan kita.  Kondisi saat ini adalah tidak ada pangkalan AL yang berkualifikasi Lantamal di sepanjang selatan pulai Jawa.  Di pantai barat Sumatera hanya tersedia 1 Lantamal yaitu Teluk Bayur.  Dengan pangkalan Darwin dan Kokos maka jalur ALKI 1 (Selat Sunda) dijamin bakal lebih sering dilalui armada kapal perang AS, itu artinya secara militer Jakarta sangat dekat dengan ancaman.  Langit Jakarta berada dalam pengawasan pesawat intai tanpa awak AS.

Kekuatan kapal selam kita perlu ditambah dengan minimal 4 kapal selam kelas Kilo atau yang setara dengannya disamping tetap memperbanyak kapal selam kelas Changbogo.  Kapal selam kelas Kilo atau yang setara dengannnya diperlukan untuk mengawal perairan pantai barat Sumatera, selatan Jawa sampai laut Arafuru.  Demikian juga dengan adanya KRI berkualifikasi Destroyer, ada kekuatan pagar untuk menjaga kawasan laut dalam Indonesia.  Kekuatan udara kita juga harus diperkuat misalnya dengan menempatkan 1 skuadron jet tempur Sukhoi SU35 di pangkalan Suryadharma Subang.  Pangkalan ini sangat strategis untuk mengawal ibukota.  Sudah saatnya pangkalan ini dijadikan pangkalan utama TNI AU seperti Iswahyudi Madiun.  Diantara semua pangkalan udara yang memiliki skuadron tempur di Indonesia hanya Madiun yang terbebas dari penerbangan komersial.  Sekali lagi Lanud Kalijati Subang sangat strategis untuk dijadikan pangkalan jet tempur TNI AU.

AS dan Cina sedang mempersiapkan kekuatan otot militernya, akan tetapi banyak pelanduk yang berada di tengah kedua  raksasa ini.  Walaupun para pelanduk ini berada dalam rumah ASEAN namun polarisasi keberpihakan terasa auranya.  Filipina jelas berkiblat ke AS, demikian juga dengan Thailand dan Singapura walau kadarnya berbeda.  Vietnam benci Cina tapi tidak juga dekat dengan AS, maka Rusia mengambil kesempatan.  Kamboja, Laos dan Myanmar lebih dekat dengan Cina.  Malaysia dan Brunai lebih akrab dengan Inggris. Sedangkan Indonesia dekat dengan AS dekat pula dengan Cina.  Dan dari semua wilayah teritori anggota ASEAN Indonesia adalah yang terbesar dan di pinggir kiri dan kanan teritori itu sedang dipersiapkan adu kekuatan.

Pulau Kokos tidak sekedar dipersiapkan sebagai pusat skuadron pesawat tanpa awak AS untuk memantau gerak militer Cina.  Kalau hanya sekedar ini, Filipina dan Armada ke 7 AS sanggup melaksanakannya.  Letak Filipina jauh lebih dekat dengan LCS, demikian juga dengan Armada ke 7 yang selalu bergerak mendekat LCS.  Prediksi kita Kokos dipersiapkan AS sebagai pangkalan militer AU dan AL setara Guam.  Oleh sebab itu lebih cepat lebih baik kita mempersiapkan kekuatan militer, meneruskan program MEF dalam renstra kedua (2015-2019) dengan menghadirkan kekuatan pukul yang menggentarkan seperti kapal selam kelas Kilo atau yang setara dengannya, KRI destroyer dan jet tempur Sukhoi SU35.  Dengan anggaran 150 trilyun rupiah pada MEF tahap I ini kita sudah, sedang dan akan menghadirkan banyak alutsista baru.  Maka dengan renstra MEF tahap II nanti dengan prediksi anggaran 200 trilyun diniscayakan kita bisa menghadirkan alutsista yang digadang-gadang itu.  Kita bisa kalau kita mau.......!!!!! *****
 
Sumber : Analisis

Dansatkopaska Koarmatim Pimpin Pasukannya CQC

GUAM-(IDB) : Komandan Satuan Komando Pasukan Katak (Dansatkopaska) Koarmatim, Kolonel Laut (P) Yeheskil Katiandagho memimpin pasukannya berlatih Pertempuran Diruang Tertutup Close Quarters Combat (CQC). Pertempuran tersebut merupakan rangakaian kegiatan Latihan Bersama (Latma) Flash Iron 12-01 di markas Navy Seal Guam Amerika Serikat, belum lama ini Kamis (29/03). 

Dalam latihan CQC itu, Dansatkopaska Koarmatim memimpin satu tim pasukannya dari Surabaya, bersama  Dansatkopaska Koarmabar Kolonel Laut (P) R. Eko Suyatno dan anak buahnya.

Latihan pertempuran diruang tertutup (CQC) merupakan salah satu materi yang dilaksanakan dalam kegiatan Latma Flash Iron 12-01. Kemampuan dalam pertempuran jarak dekat wajib dikuasi oleh personel Kopaska guna mendukung tugas dalam menjalankan operasi laut khusus Maritime Interdiction Operation (MIO) pembebsan sandera di dalam kapal dan pertempuran kota Urban Warfare ketika membebaskan sandera di dalam gedung.

Dalam latihan CQC itu Dansatkopaska Koarmatim membawa satu tim personelnya yang berjumlah kurang lebih 7 orang. Disimulasikan dalam gladi tempur itu Dansatkopaska Koarmtim beserta timnya melakukan pergerakan di dalam kapal Ship Movement, guna mencari dan melumpuhkan pembajak yang sedang menyandera tawanan di dalam kapal. Dalam operasinya, tim Kopaska dilengkapi rompi anti peluru, helm baja dan senjata laras panjang serta pistol. Satu tim Kopaska tersebut terdiri dari komandan tim, pengawas (obsever), pasukan dan penembak jitu atau sniper.


Akhir dari drama penyanderaan tersebut, yakni sandera dapat diselamattkan dan para pembajak dapat dilumpuhkan. Selanjutnya dalam sekenario itu tim Kopaska melakukan penanganan tawanan Personal Handling terhadap pembajak yang berhasil mereka lumpuhkan. Latma Flash Iron 12-01 diikuti oleh 2 tim pasukan katak yang terdiri dari 24 orang bersal dari Satkopaska Koarmatim dan Satkopaska Koarmabar serta personel Navy Seal yang berada di Naval Special Warfare Unit-1 (NSWU-1) Guam (AS).

Latihan ini dimulai sejak tanggal 24 Maret di Markas NSWU-1, Guam (AS). Rencananya latihan akan berlangsung selama 23 hari yaitu  sampai 16 April 2010. Materi Latma Flash Iron 12-01 secara umum meliputi beberapa hal diantaranya penerjunan udara (Military Free Fall), pertempuran diruang tertutup (Close quarters combat), peperangan laut menggunakan kedaraan air cepat (Maritime Craft Areal Delivery System), penyelam tempur (Combat Diving) dan manufer lapangan (Final Training Exercise).

Sumber : Koarmatim

Asops Koopsau I Survei Rute Demo Udara

PENTAK HALIM/"PRLM"

JAKARTA-(IDB) : Survei rute dilaksanakan menjelang pelaksanaan gladi terpusat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma oleh Asisten Operasi Panglima Koopsau I Kolonel Pnb Ismed dengan menggunakan pesawat Helikopter

EC-120 B Colibri HL-1205 dari Skadron Udara 7 Lanud Suryadarma, Kalijati, Subang dengan Captain-Pilot Lettu Pnb Antonius dan Co-Pilot Lettu Pnb Nodhi Bayu, Senin (2/4).
 
“Pesawat Heli Colibri memang memiliki kelebihan tersendiri, dengan bentuk dan keunikan ini para awak pesawat memiliki jangkauan pandangan yang lebih jauh dibandingkan dengan jenis pesawat lainnya,” ujar Captain-Pilot Lettu Pnb Antonius sebelum melaksanakan survei rute demo udara. 

Menurut dia, penerbangan kali ini selain untuk pengecekan rute namun juga untuk holding dan check point. Kegiatan pengecekan rute ini selain Asops Pangkoopsau I, ada Letkol Pnb Yani Amirullah selaku Staf coordinator Demo Udara pada peringatan HUT TNI AU ke-66 pada tanggal 09 April 2012 nantinya.

Sumber : PikiranRakyat

Mantan Menhan : Pengadaan Sukhoi Era Megawati Keluar Jalur

JAKARTA-(IDB) : Mantan Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono angkat bicara mengenai kabar bermasalahnya pengadaan tujuh pesawat Sukhoi pada era Presiden Megawati Sukarnoputri lalu.

Juwono mengakui, skema pengadaan dan pembelian jet tempur pada pemerintahan Presiden Megawati keluar dari prosedur yang biasa dilalui Kementerian Pertahanan (Kemhan). "Skema pembeliannya waktu itu (Sukhoi) dilaksanakan lewat Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Menteri Perindustrian. Sehingga keluar dari jalur Kemhan," ujar Juwono ditemui di sela Konferensi Keamanan Lingkungan Asia Tenggara di Jakarta, Senin (2/4).

Pernyataan itu, didasarkan atas keterangan yang ia terima saat ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan sejak dimulainya Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I pasca berakhirnya Kabinet Gotong Royong era Presiden Megawati tahun 2004 lalu.

"Waktu saya ambil alih Kemhan tahun 2004, memang ada sisa persoalan dari masa lampau termasuk soal Sukhoi," katanya.

Saat itu ungkap Juwono, ia menerima informasi TNI tidak mempunyai anggaran untuk membeli pesawat asal Rusia tersebut. Menyikapi situasi ini sambung Juwono, Menteri Pertahanan era Presiden Megawati, Matori Abdul Djalil lalu menyarankan pengadaan atau pembelian di luar jalur APBN.

"Pak Matori sudah menyarankan ada cara pembelian di luar jalur APBN, agar (bisa) dibiayai tiga pesawat Sukhoi," katanya. Mantan Gubernur Lemhanas ini melanjutkan, adapun pengadaan empat pesawat Sukhoi lainnya diupayakan melalui jalur state credit atau kredit negara.

Namun Juwono menyatakan lagi, pengadaan atau pembelian pesawat Sukhoi era Presiden Megawati sudah selesai. Pasalnya, saat menduduki kursi Menteri Pertahanan, Juwono pernah mendapat tagihan dari Bulog dan Pertamina untuk melakukan pembayaran.

"Yang dulu saya lihat sudah diselesaikan. Karena waktu itu saya dapat tagihan dari Bulog dan Pertamina untuk membayar (pengadaan pesawat) yang (sebelumnya) ditalangi Bulog dan Pertamina. Waktu itu anggaran Kemhan masih kecil yaitu Rp21 triliun," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pengadaan pesawat Sukhoi 30MK2 pada tahun 2003-2004 era Presiden Megawati Soekarnoputri diduga bermasalah. Pengadaan pesawat itu dilakukan dengan biaya di luar APBN.

Sumber : Jurnas

Definisikan Industri Pertahanan Bagi Panja DPR

JAKARTA-(IDB) : Sejumlah kemajuan telah tercapai dalam pembahasan RUU Industri Pertahanan antara Panja RUU Industri Pertahanan dengan Kemenhan dalam RDP yang berlangsung di ruang Komisi I DPR hari ini.

Dalam rapat ini, antara DPR dan pemerintah mencoba mendefinisikan apa yang dimaksudkan dengan industri pertahanan yang hendak diatur itu.

"Kita (DPR dan pemerintah) mencoba merumuskan mengenai visi substansi industri pertahanan yang hendak diatur itu," ujar anggota Panja RUU Industri Pertahanan Al Muzzammil Yusuf di DPR, Senin (2/4).

Menurut Al Muzzammil, dari rumusan itu setidaknya ada tiga poin kunci di dalamnya untuk dijabarkan. Pertama, industri pertahanan itu penjualnya adalah negara.

"Yang berpartisipasi di dalamnya, bisa perusahaan BUMN maupun swasta. Tetapi izin penjualan dari produksi alutsista yang dihasilkan itu harus oleh negara, lewat Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Jadi, kalau dia buat kapal cepat, oleh pihak swasta misalnya, kemudian perlu dipasang senjata, saat akan dijual kepihak lain harus mendapat izin dari negara lewat KKIP," ujarnya.

Kedua, kata politisi PKS ini, menyangkut lembaga swasta yang direkomendasikan berpartisipasi dalam pengembangan industri pertahanan, harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu.

"Siapa lembaga swasta yang akan kita izinkan terlibat dalam industri pertahanan, maka KKIP yang kan memberi dan mengeluarkan rekomendasinya," ujarnya.

Ketiga, menyangkut integrasi produk, antara BUMN dengan swasta yang bermacam-macam harus dilakukan integrasi.

"Yang melakukan tugas dan fungsi integrasi produk swasta dan BUMN ini adalah pihak BUMN. Misalnya, ada perusahaan memproduksi buat mur, baut, untuk senjata. Nah, yang melakukan integrasi dari produk senjata yang dibuat itu misalnya, maka pengintegrasi itu perusahaan negara," ujarnya.

Keempat, menyangkut struktur modal. "Struktur modal, seberapa besar swasta itu ikut terlibat. Nah, poin keempat ini yang belum kita sepakati dalam RDP ini, karena di situ ada industri utama, industri penunjang, dan ada penyupalai bahan baku. Struktur kepemilikan modal swasta atau BUMN ini belum kita sepakati. Jadi, industri pertahanan itu nantinya ada yang swasta dan negara. Kemudian dinaungi dalam satu atap namanya KKIP. KKIP ini disebut sebagai Industri Pertahanan Nasional. Karena modal negara yang terbatas, maka tidak semuanya dapat dikerjakan BUMN dan mesti melibatkan swasta," ujarnya.

Sumber : Jurnamen

Ekspedisi Khatulistiwa 2012 Demi Tetap Tegaknya Kedaulatan Negara

BANDUNG-(IDB) : Ekspedisi penjelajahan perbatasan di wilayah perbatasan NKRI mempunyai nilai strategis demi tetap tegaknya kedaulatan Negara, hal tersebut dikatakan oleh Wakil AsistenTeritorial Kepala Staf Angkatan Darat (Waaster Kasad ) BrigadirJenderal TNI Iskandar MS pada pembekalan peserta Ekspedisi Khatulistiwa 2012 bertempat di Aula Ricky Samuel,  SituLembang, Bandung, Jawa  Barat, (30/3).

Nilai strategis dari pelaksanaan Ekpedisi Khatulistiwa 2012 karena kegiatan tersebut dapat dijadikan sebagai diplomasi  territorial diperbatasan dan untuk menggugah serta menggairahkan semangat bela Negara.  Ada tiga butir pokok perihal bela Negara yaitu bela Negara merupakan hak, merupakan kewajiban dan sebagai tanggung jawab serta kehormatan bagi setiap warga Negara . Ekspedisi Khatulistiwa ini juga dapat untuk menanamkan jiwa patriotism, rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan guna menciptakan kondisi juang yang tangguh demi tetap tegaknya NKRI. Kegiatan ini juga dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan Negara, keamanan di wilayah perbatasan NKRI sehingga tercapai stabilitas keamanan disepanjang perbatasan RI dan Negara lain.

Waaster Kasad mengharapkan kegiatan ini dapat mengoptimalkan pencapaian sasaran yang diinginkan. Ketahui permasalahan yang ada diperbatasan, antara lain kesenjangan ekonomi, pergeseran batas wilayah Negara, segala bentuk penyelundupan, sarana dan prasarana serta sumber daya alam yang ada di wilayah Kalimantan.

Ekspedisi Khatulistiwa 2012 Terima Pembekalan Dirjen PHKA  

Untuk menambah wawasan dan bekal pengetahuan tentang pengelolaan kawasan konservasi ekoregion di wilayah hutan Kalimantan  peserta Ekspedisi Khatulistiwa 2012 menerima pembekalan dari Ir.Sonny Partono MM Direktur Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung Direktorat Jenderal  PHKA  Kemenhut RI bertempat di Aula Ricky Samuel,  Situ Lembang, Bandung, Jawa  Barat,Kamis (30/3).

Fungsi pokok kawasan hutan merupakan konservasi mempertahan keaneragaman hayati, tumbuhan satwa dan ekosistemnya . Hal ini untuk melindungi pengaturan hidrologi / tata air, kontrolerosi dan sebagai hutan produksi yang menghasilkan kekayaan hutan yang ada di dalamnya. Sebagai fungsi kawasan konservasi antara lain cagar alam, cagar alam laut, suaka margasatwa, suaka marga satwa laut, taman nasional, taman nasional laut,taman wisata, taman wisata laut, taman buru dan taman hutan raya. Dari segi potensi ekoregioanal Kalimantan adalah keragaman hayati, sedang dari segi ekologi adalah keanekaragaman hayati dan budaya Kalimantan.

Mengakhiri pembekalannya Ir Sonny menyampaikan selamat bertugas dan berharap peserta ekspedisi yang akan melakukan penjelajahan di Pulau Kalimantan mengerti dan tahu terhadap kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam yang dapat memberikan andil bagi terjaganya kawasan hutan di Kalimantan.

Sumber : Kopassus  

TNI AD Tambah 1 Batalyon Dan 15 Pos Pengawasan Di Perbatasan Malaysia

BALIKPAPAN-(IDB) : TNI Angkatan Darat (AD) akan menambah 1 Batalyon dan membangun 15 pos pengaman baru di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan. Penambahan ini melengkapi 1 batalyon dan 29 pos penjagaan yang ada saat ini.

"Dalam waktu dekat ini akan ditambah 1 batalyon lagi dan membangun 15 pos baru. Ini sudah disepakati oleh Panglima TNI. Ini upaya kita untuk mengamankan kawasan perbatasan yang panjangnya 1.038 kilometer," kata Pangdam VI Mulawarman Majen Subekti Minggu (1/4) saat melepas 650 personel TNI Kostrad untuk pengamanan perbatasan di Pelabuhan Semayang Balikpapan.


Ia mengatakan dengan adanya penambahan pos dan 1 batalyon tesebut, maka jumlah pos perbatasan akan mencapai 44 dengan jumlah personel 1.300 personel. Dua pos diantaranya telah terkoordinasi dengan tentara Diraja Malaysia yakni di Simenggaris (Bulungan), dan Seliko (Malaysia) yang dijaga 48 personel di tiap pos tersebut.


Penambahan pos pengaman itu akan ditempatkan di sisi barat Kalimantan Timur yakni di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) yang saat ini hanya memiliki 3 pos. "Dari 29 pos pengamanan yang ada saat ini, dua diantaranya terkoordinasi dengan tentara Diraja Malaysia. Sedangkan 15 pembangunan pos baru ini akan ditempatkan di Kutai Barat yang saat ini baru ada 3 pos pengamanan," ungkapnya.

Kostrad jaga perbatasan Indonesia-Malaysia

Tugas mengamankan perbatasan langsung Indonesia-Malaysia diserahterimakan dari Batalyon Infanteri 621 Manuntung (Yonif 621/Mtg) kepada Batalyon 413 Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat (Yonif 413 Kostrad), Minggu (1/4).

Serah terima tersebut dilakukan dalam upacara militer di Pelabuhan Semayang, Minggu.

"Tugas mereka mencegah dan memberantas semua yang ilegal. Ya illegal logging, illegal mining," tegas Panglima Kodam VI Mulawarman Mayor Jenderal TNI Subekti.

Yonif 621/Mtg telah bertugas selama setahun di perbatasan. Mereka berpatroli di sepanjang batas Indonesia-Malaysia mulai dari Pulau Sebatik, di pegunungan Muller hingga ke Krayan. Mereka mengamankan batas antara Indonesia dengan Sabah, Malaysia.

Di sisi barat, batalyon infanteri yang bermarkas di Kandangan, Kalimantan Selatan itu berjaga di sepanjang Kutai Barat dengan Sabah dan sebagian Sarawak.

Panjang perbatasan Indonesia-Malaysia pada bagian Kalimantan Timur adalah 1.038 kilometer. Pada jarak itu, yang hampir seluruhnya berada di punggungan pegunungan Muller yang berhutan lebat, TNI membangun 79 pos pengamanan.

Sebagian pos tersebut dekat dengan pemukiman penduduk, sebagian lagi terpencil namun strategis.  

Sumber : MediaIndonesia

India Segera Operasikan Dua Kapal Selam Nuklir

NEW DELHI-(IDB) : India dalam waktu dekat akan mengoperasikan dua kapal selam bertenaga nuklir setelah INS Arihant, kapal selam nuklir buatan asli India, resmi dioperasikan. Demikian ditegaskan Kepala Organisasi Riset dan Pengembangan Pertahanan India (DRDO) VK Saraswat, Sabtu (31/3/2012).

"INS Arihant sudah memasuki tahap lanjut. Kapal selam ini akan siap dioperasikan dalam beberapa bulan mendatang," tutur Saraswat, seperti dikutip harian The Economic Times di India.

Selain Arihant, India juga akan mengoperasikan Nerpa, kapal selam nuklir kelas Akula II dari Rusia yang disewa India selama 10 tahun. Kapal Rusia tersebut akan diberi nama INS Chakra.

Saraswat juga mengatakan, pihaknya telah menguji coba rudal Sagarika K-15 yang nantinya akan melengkapi persenjataan INS Arihant. Lebih dari 10 uji tembak rudal tersebut telah dilakukan di Teluk Bengala. Rudal tersebut memiliki jarak tembak 700 kilometer dan mampu membawa hulu ledak seberat 1.000 kilogram. 

Sumber : Kompas