Pages

Minggu, Maret 04, 2012

Anggaran Pertahanan China Naik Lagi

BEIJING-(IDB) : China memutuskan menaikkan lagi anggaran pertahanannya tahun ini, yakni 11,2 persen lebih tinggi dari anggaran tahun 2011. Dengan kenaikan terbaru ini, anggaran pertahanan China tahun ini akan menjadi 670,2 miliar yuan (sekitar Rp 965 triliun).

Demikian diungkapkan juru bicara Kongres Rakyat Nasional China, Li Zhaoxing, di Beijing, Minggu (4/3/2012), sehari sebelum sidang tahunan kongres. Kenaikan tahun ini lebih rendah dari tahun lalu, yang mencapai 12,7 persen dari tahun sebelumnya.

Namun, China konsisten mempertahankan kenaikan dua digit anggaran pertahanannya selama hampir dua dekade terakhir. Sejak awal 1990-an, hanya dua kali kenaikan anggaran pertahanan China kurang dari dua digit.

Anggaran belanja pertahanan resmi China ini adalah yang terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Para pengamat memperkirakan, anggaran belanja sesungguhnya bisa 50 persen lebih tinggi dari angka yang diumumkan secara resmi.

Dengan anggaran pertahanan sebesar itu, China terus membangun kekuatan militernya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. China juga terus mengembangkan industri pertahanan dalam negerinya.  

Sumber : Kompas

PT. DI Sampai 2014 Dapat Pesanan 40 Unit Helikopter Dari Kemhan

BANDUNG-(IDB) : Kementrian Pertahanan (Kemhan) Republik Indonesia berencana memesan kembali sekitar 40 unit helikopter untuk TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut kepada PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Hal tersebut disampaikan oleh Mentri Pertahanan (Menhan) RI, Purnomo Yusgiantoro.

Menurut Purnomo, sampai tahun 2010 hingga saat ini Indonesia sudah memiliki sekitar 76 helikopter yang digunakan untuk kebutuhan pertahanan. Namun, lanjutnya untuk menambah kekuatan pertahanan, pemerintah juga perlu melakukan penambahan jumlah helikopter, paling tidak 50 persen dari jumlah yang saat ini.


“Sampai saat ini, TNI sudah memiliki sebanyak 76 helikopter, tetapi untuk memperkuat pertahanan, paling tidak kita perlu membangun helikopter lebih dari 50 persen dari jumlah yang sudah ada, atau sekitar 40 unit helikopter,” katanya kepada wartawan saat ditemui usai penyerahan helikopter dari PT DI kepada TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut, di Hanggar Aircraft PT DI, Jalan Pajajaran, (2/3).


Untuk pembangunan sekitar 40 unit helikopter tersebut, Purnomo menyatakan, pihaknya kembali mengggandeng PT DI untuk bekerjasama. Namun, untuk menyelesaikan ke-40 unit helikopter tersebut, lanjut Purnomo, pihaknya hanya memberikan tenggat waktu yang cukup singkat kepada PT DI.


“Kami berharap ke-40 unit helikopter tersebut bisa diselesaikan pada tahun 2014 mendatang, jadi PT DI harus bekerja lebih giat, bekerja lebih keras lagi untuk menyelesaikan helikopter tersebut,” ujarnya.


Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanudin. Dirinya mengatakan, sampai saat ini pemerintah memang memprioritaskan pembangunan pertahanan negara.


“Selama tujuh tahun ini, pemerintah sudah memberikan anggaran tiga kali lipat untuk anggaran pertahanan, karena pertahanan memang menjadi salah satu prioritas dari pembangunan negara,” katanya.


Untuk pembangunan pertahanan tersebut, lanjut Hasanudin, pemerintah memberikan dukungan seratus persen, bahkan unlimited (tidak terbatas). Dan dirinya berharap anggaran yang sudah dan akan diberikan untuk pembangunan pertahanan negara bisa dimanfaatkan sebaik mungkin.


“DPR RI mendukung pembangunan pertahanan negara ini, kami mendukung seratus persen bahkan unlimited, dan kami juga berharap agar setiap rupiahnya bisa digunakan untuk TNI,” ujarnya.


Dan untuk pembangunan pertahanan negara, Hasanudin mengatakan, pemerintah sudah mengalokasikan dana sekitar 4.2 triliun rupiah, termasuk untuk pembangunan ke-40 helikopter tersebut.


“Sampai 2014, kami sudah mengalokasikan dana sebesar 4.2 triliun rupiah untuk pembangunan pertahanan, hal tersebut juga berkat kebijakan dari Kemhan, dan dengan ini industri pertahanan perlu bekerja lebih giat lagi untuk membangun helikopter, kalau bisa dalam satu tahun bisa mengeluarkan 10 unit helikopter, sehingga industri pertahanan bisa menyelesaikannya sebelum pergantian kabinet,” jelasnya.


Ditemui di lokasi yang sama, Direktur Utama PT DI, Budi Santoso mengatakan pihaknya siap menerima pesanan helikopter dari Kemenhan. Menurutnya, jika pihaknya pintar mengatur jadwal, pembangunan helikopter bisa diselesaikan tepat waktu.


“Kita perlu pintar-pintar mengatur schedule nya, agar pembangunan helikopter bisa selesai sesuai dengan target yang telah ditentukan,” katanya.


Hingga saat ini, Kemhan sudah memesan tujuh unit helikopter yang pengerjaannya dilakukan di PT DI. Tiga helikopter yang sudah diselesaikan, yakni seri Bell 421 EP, kemarin diserahkan kepada Kemhan untuk TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut. Sementara empat helikopter lainnya, kini masih dalam pengerjaan. 

Sumber : JPNN

Panglima TNI : Masalah Mark Up Harus Di Cek Dulu Kebenarannya

JAKARTA-(IDB) : Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono menegaskan benar tidaknya keterlibatan calo dalam pengadaan enam unit pesawat jet tempur Sukhoi dari Rusia, harus dicek kembali kebenarannya.

"Ya saya kok merasa keberadaan calo itu belum tentu benar, harus dicek lagi kebenarannya," katanya menjawab ANTARA usai memimpin panen padi varietas unggul Siliwangi Parikesit Dewi Sri Agung (SP DSA) di Desa Tegal Panjang, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

Ia menegaskan setiap proses pengadaan alat utama sistem senjata termasuk pesawat jet tempur Sukhoi harus diajukan dari markas besar masing-masing angkatan, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara setelah sebelumnya melalui tender terbuka.

"Setelah ditentukan produk dengan spesifikasi teknik dan kebutuhan operasi yang dibutuhkan, maka diajukan ke Mabes TNI untuk dilanjutkan pengajuannya ke Kementerian Pertahanan. Di Kementerian Pertahanan diuji kembali hingga memasuki tim evaluasi pengadaan. Di sinilah baru ketahuan apakah ada mark up atau tidak, ada calo atau tidak," kata Agus.

Jika memang ada penggelembungan harga atau keberadaan calo, maka semua pihak yang terlibat dari mulai tingkat mabes angkatan hingga Panglima TNI yang meneruskan pengajuan itu ke Kementerian Pertahanan harus bertanggung jawab.

"Tapi saya merasa kok tidak benar. Proses pengadaannya juga terus berjalan. Ya harus dicek kembali," ujar Panglima TNI menegaskan.

Kementerian Pertahanan menyatakan tidak ada calo dalam pengadaan pesawat jet tempur Sukhoi.

"Sampai detik ini, kami hanya berhubungan dengan pihak JSC Rosoboronexport sebagai wakil resmi pemerintah Rusia dalam pengadaan pesawat Sukhoi," kata Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan RI (Kepala Baranahan Kemhan RI) Mayjen TNI Ediwan Prabowo.

Dia mengatakan sejak proses awal pengadaan pesawat jet tempur Sukhoi hingga penandatanganan kontrak Kementerian Pertahanan tidak pernah berhubungan dengan pihak lain, termasuk agen apalagi calo, selain JSC Rosoboronexport.

Ediwan mengakui setiap produsen asing yang memasok kebutuhan alat utama sistem senjata TNI, termasuk Sukhoi, memiliki mitra lokal di Indonesia.

"Namun, mitra lokal itu hanya memfasilitasi keperluan administrasi pihak produsen, dalam hal ini Rosoboronexport, dengan Kemhan. Akan tetapi, tidak ikut dalam penentuan produk apalagi harga, terlebih lagi kontrak. Tidak," katanya.

Wakil Ketua Komisi I DPR T.B. Hasanuddin mengatakan telah berkembang isu bahwa Kemhan melakukan kontrak pembelian tidak melalui Rosoboronexport yang merupakan perwakilan pemerintah Rusia di Jakarta, tetapi melalui Kredit Export lewat sebuah PT X sebagai broker.

Hasanuddin menambahkan dari penjelasan yang dirilis oleh Rosoboronexport, harga Sukhoi SU 30MK2 per Juli 2011 sekitar 60-70 juta dolar AS/unit (harga Sukhoi yang dibeli sebelumnya hanya 55 juta dolar AS/unit) atau maksimal hanya 420 juta dolar AS untuk enam unit pesawat Shukhoi.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia membeli enam jet tempur Sukhoi Su-30 MK2 dari Rusia.

Pembelian tersebut ditandai dengan penyerahan kontrak pengadaan Sukhoi Su-30 MK2 antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan JSC Rosoboronexport Rusia pada akhir 2011 di Kantor Kemhan RI di Jakarta.

Sumber : Antara

Delegasi AL Singapura Dan Belanda Kunjungi Kobangdikal

SURABAYA-(IDB) : Delegasi Angkatan Laut Singapura dan Belanda melakukan kunjungan persahabatan ke Komando Pengembangan dan Pendidikan Angkatan Laut (Kobangdikal) di Bumimoro, Surabaya, Jumat.

Kunjungan pertama datang dari AL Singapura (Royal Singapore Navy) yang dipimpin Panglima Armada Singapura, Rear Admiral Lai Chung Han, didampingi empat delegasinya dan diterima Komandan Kobangdikal Laksda TNI Sadiman.

Sebelumnya, kapal AL Singapura RSS Resolution-208 yang membawa sekitar 100 kadet telah bersandar di Dermaga Jamrud, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dalam rangka pelayaran ke Indonesia.

"Selain untuk mengakrabkan hubungan personel angkatan laut kedua negara, kunjungan ke Indonesia juga bertujuan menambah jam layar bagi para Kadet Singapura," katanya.

Setelah menerima petinggi AL Singapura, Laksda TNI Sadiman juga menyambut kunjungan Kepala Staf Angkatan Laut Belanda, Vice Admiral Mattheu JM Borsbom, yang didampingi empat delegasi lainnya.

Dalam kunjungan itu, kedua belah pihak menjajaki kemungkinan dilakukan kerja sama bidang pendidikan dan pelatihan personel angkatan laut kedua negara.

"Banyak kapal perang TNI AL yang dibuat di Belanda, salah satunya Sigma Class, sehingga nantinya kami siap menampung instruktur untuk mendapatkan pelatihan di Belanda," ujar Borsbom.

Komandan Kobangdikal Laksda TNI Sadiman menyambut positif tawaran kerja sama tersebut dan berharap hal itu bisa direalisasikan.

Selain melakukan pembicaraan, delegasi AL Singapura dan Belanda juga menyempatkan diri meninjau sejumlah fasilitas latihan yang dimiliki Kobandikal, salah satunya peralatan simulator kapal "Dynamic Positioning Maneuvering System" dan "Tactical Team Trainer". 

Sumber : Antara