Lapan Dan PT. Dahana Bangun Kerja Sama Peroketan

SUBANG-(IDB) : Jumat (20/01), Lapan dan PT Dahana menandatangani nota kesepahaman tentang penelitian dan pengembangan, pemanfaatan teknologi peroketan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Naskah ditandatangani oleh . Kepala Lapan, Drs. Bambang S. Tejasukmana, Dipl. Ing. dan Direktur Utama PT Dahana, Tanto Dirgantoro. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Energetic Material Center (EMC) PT Dahana, Subang, Jawa Barat, ini disaksikan oleh Menteri Riset dan Teknologi (Menristek), Prof. Dr. Ir. Gusti Muhammad Hatta.

Penandatangan ini termasuk dalam rangkaian kegiatan membangun kerja sama untuk pengembangan roket nasional. Menristek menjelaskan bahwa Kementerian Riset dan Teknologi sedang mendorong kegiatan peroketan nasional dengan melibatkan peran serta BUMN, salah satunya PT Dahana sebagai BUMN yang bergerak di bidang energi tinggi. 

Sementara itu, Direktur Utama PT Dahana mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung upaya untuk mengembangkan penelitian di bidang peroketan demi kepentingan bangsa. "Dengan kemampuan yang dimiliki, diharapkan kerangka kerja sama dapat dibangun dan diterapkan dengan baik," ujarnya.

Selain dengan PT Dahana, Lapan juga melaksanakan kerja sama di bidang kedirgantaraan dengan berbagai instansi. Beberapa pekan sebelumnya, Lapan dan PT Pindad telah menandatangani nota kesepahaman untuk pengembangan roket.

Sumber : Lapan

Lapan - PT Pindad Jalin Kerja Sama Teknologi Peroketan

BANDUNG-(IDB) : Rabu (28/12), Lapan dan PT Pindad (Persero) menandatangani nota kesepahaman di bidang teknologi Peroketan. Penandatanganan berlangsung di Ruang Auditorium PT Pindad, Bandung, Jawa Barat. 

Naskah ditandatangani oleh Kepala Lapan, Drs. Bambang S. Tejasukmana, Dipl. Ing. Dan Direktur Utama PT Pindad, Ir. Adik A. Soedarsono, M. SIE, Ph. D. acara tersebut disaksikan oleh Menteri Riset dan Teknologi (Menristek), Prof. Gusti Muhammad Hatta.

 

Sejauh ini, Lapan telah melakukan kegiatan bersama dengan BUMN yang bergerak di bidang manufaktur alat. Hal ini untuk mendukung kegiatan-kegiatan litbang Lapan di bidang peroketan. Untuk itulah, Lapan dan PT Pindad bersinergi dalam suatu kerja sama. Ruang lingkup kerja sama kedua lembaga meliputi litbang dan rekayasa teknologi peroketan, berikut pemanfaatan data dan informasi, serta penyediaan fasilitas dan bahan-bahan penelitian. 

Bidang peroketan di Lapan, menurut Kepala Lapan, memerlukan dukungan pemerintah. Dukungan tersebut antara lain melalui kerja sama dengan beberapa instansi strategis, salah satunya PT Pindad, untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi peroketan. Sejalan dengan perkembangan waktu, Kementerian Riset dan Teknologi mengkoordinasikan program roket pertahanan dengan melibatkan berbagai lembaga maupun badan usaha strategis. “Harapannya, untuk mendukung program tersebut, kerjasama ini dapat membangun hasil riset menjadi produk yang bisa dimanfaatkan,” Ujarnya.

Kegiatan penandatanganan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Menristek di Bandung. Acara diakhiri dengan kunjungan ke lokasi produksi peralatan yang berada di lingkungan Kantor PT. Pindad.

Dengan terjalinnya ikatan kerjasama ini, Menristek mendorong agar implementasi kegiatan ini berjalan dengan baik.

Sumber : Lapan

Filipina Tak Akan Buka Kembali Pangkalan Militer AS

Filipina akan melakukan latihan militer lagi bersama AS, namun mereka tidak akan menghidupkan kembali pangkalan militer AS di Filipina.

MANILA-(IDB) : Menurut keterangan seorang pejabat senior di Filipina, Jumat (27/1), negaranya akan melakukan latihan militer lagi bersama Amerika Serikat, namun mereka tidak akan menghidupkan kembali pangkalan militer AS di Filipina.

Sekretaris Perencanaan Strategi dan Pembangunan Komunikasi Kepresidenan Ramon Carandang mengatakan bahwa Filipina dan AS sedang membahas peningkatan kerjasama pertahanan. Dia mengatakan bahwa pembahasan masih dalam tahap awal dan belum selesai.

"Langkah-langkah tertentu untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Filipina dan kerjasama kami dengan AS sedang dipertimbangkan. Tak satupun dari inisiatif itu melibatkan jenis pengaturan dasar mirip dengan apa yang telah kami sebelum 1991," jelas Carandang seperti dikutip  Xinhua.

Dia mengatakan, latihan Balikatan 2012, yang dimaksudkan adalah untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kemampuan pasukan Filipina untuk merespon ancaman dan bencana, yang masih sedang direncanakan untuk memastikan keberhasilan mereka.

"Pemerintahan Aquino sejak telah bekerja sangat keras untuk meningkatkan kemampuan pertahanan kami, terutama kemampuan maritim. Kami melakukan ini bukan hanya kerjasama dengan AS, tetapi juga dengan tetangga Australia dan Asia lainnya. Jadi itu bagian dari upaya kami untuk meningkatkan kemampuan pertahanan kami.”

Tahun ini, Filipina dan Amerika Serikat berencana untuk mengadakan latihan militer bersama di Palawan. Balikatan adalah latihan tahunan Filipina-AS.

Carandang mengatakan kemampuan pertahanan Filipina telah tertinggal di belakang negara-negara tetangganya dalam dekade terakhir sementara AS berusaha untuk memperluas keterlibatan di kawasan Asia Pasifik.

Sementara, senat Filipina pada 1991 telah melakukan penutupan pangkalan militer AS di FIlipina.

Sumber : PelitaOnline

Militer AS di Filipina Akan Berdampak ke ASEAN

JAKARTA-(IDB) : Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin mengatakan penempatan militer Amerika Serikat di pangkalan laut Filipina tidak akan berdampak langsung terhadap keamanan Indonesia. Namun ia mengkhawatirkan jika memang rencana ini dilaksanakan maka akan berdampak pada keamanan di wilayah ASEAN. “Hal ini tidak akan berpengaruh langsung ke Indonesia, tapi saya lihat kalau ini jadi dilaksanakan maka akan timbulkan ketegangan di wilayah ASEAN,” kata dia ketika dihubungi, Sabtu (28/1).

Ia mengatakan, pertimbangan Filipina untuk menempatkan sejumlah pesawat intai maupun kapal di Filipina dilakukan guna meningkatkan kemampuan negara itu dalam mengawasi wilayah yang disengketakan di Laut China Selatan.

Seperti diketahui, Kepulauan Spratly sudah lama disengketakan oleh negara di sekitar Laut China Selatan seperti Vietnam, Filipina dan China. Namun selama ini Filipina diketahui memiliki hak atas kepulauan tersebut. “Pulau ini diklaim oleh banyak negara seperti Vietnam dan China sehingga Filipina berencana menempatkan militer AS karena khawatir atas kekuatan laut China yang lebih besar ketimbang negaranya,” katanya.

Seperti negara-negara lain di kawasan itu, Filipina mengklaim bagian-bagian Laut China Selatan yang kaya sumberdaya mineral. Tapi China semakin keras dalam mendesakkan klaimnya terhadap wilayah itu. Filipina, bersama Vietnam, telah menuduh Beijing mengacaukan upaya keduanya untuk mengeksplorasi minyak dan gas di wilayah tersebut.

Namun, kata dia, jika ketegangan muncul antar negara bersengketa tersebut karena masalah ini, maka ASEAN akan terkena dampaknya karena negara tetangga seperti Vietnam dan China tentunya tidak akan merasa nyaman dengan kehadiran militer AS.

Sementara itu, dalam visi misi ASEAN sepakat bahwa dalam menyelesaikan masalah tidak boleh mengikutsertakan militer di dalamnya. “Indonesia harus menghormati keputusan Filipina namun sebagai Ketua ASEAN, Indonesia juga harus mencarikan solusi terbaik untuk ini,” katanya.

Oleh karena itu, posisi Indonesia sebagai Ketua ASEAN harus mampu berdiri di antara kedua belah pihak yang memanas agar tercipta suasana damai. “Salah satunya dengan cara pendekatan diplomasi antara China, Filipina dan AS bisa menyelesaikan masalah dengan diplomasi. Kemudian negara ASEAN lainnya juga harus mengkondisikan keadaan dengan cooling down,” katanya.

Sumber : Jurnas

Kodam Sriwijaya Amankan Kunjungan Presiden

PALEMBANG-(IDB) : Komando Daerah Militer II/Sriwijaya menyiapkan pengamanan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membuka kegiatan parlemen negara-negara Islam di Palembang, Senin (30/1).

Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI S Widjonarko saat menghadiri rapat koordinasi pengamanan kegiatan parlemen negara-negara Islam di Palembang, Minggu (29/1), mengatakan, pihaknya siap mengamankan pelaksanaan pertemuan tersebut terutama saat kehadiran presiden.

Sebagaimana presiden dijadwalkan membuka pertemuan parlemen negara-negara Islam di Palembang, sehingga kehadirannya perlu diamankan.

Dalam rapat koordinasi itu juga hadir Kapolda Sumsel, Irjen Pol Dikdik Mulyana Arief Mansyur.

Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya siap mengamankan kehadiran presiden nanti sekaligus pelaksanaan pertemuan parlemen negara-negara Islam yang berlangsung di Palembang, 24-31 Januari nanti.

Kepala Penerangan Kodam II/Sriwijaya Kol Arm Jauhari Agus S mengatakan, memang pihaknya telah menyiapkan sejumlah anggota TNI dalam mengamankan kedatangan presiden sekaligus pembukaan pertemuan parlemen negara-negara Islam nanti.

Pengamanan kedatangan presiden sebenarnya sudah ada petunjuk pelaksananya, dan prajurit TNI akan mengamankan sesuai prosedur, kata dia.

Sumber : MediaIndonesia

Kobangdikal Luluskan 36 Perwira Spesialis Senjata Elektronika

SURABAYA-(IDB) : Komando Pengembangan dan Pendidkan Angkatan Laut (Kobangdikal) meluluskan 36 perwira dengan spesialisasi bidang senjata elektronika.

Komandan Kobangdikal Laksda TNI Sadiman menutup Pendidikan Perwira Spesialisasi Senjata Elektronika (Dikspespa Senlek) di Gedung Moeljadi, Kesatrian Bumimoro, Surabaya, Jumat.

Dikspespa Senlek yang diikuti perwira pertama dengan pangkat letnas satu hingga kapten itu, berlangsung selama tujuh bulan, lebih lama dibanding pendidikan spesialisasi perwira lainnya.

Menurut Laksda Sadiman, berakhirnya pendidikan ini bukan berarti proses belajar juga selesai, karena ini hanyalah pengetahuan dasar yang membutuhkan pengembangan dan pemantapan pendidikan di tingkat lanjutan.

"Saya yakin dengan kemampuan yang dimiliki, kalian mampu berperan sebagai perwira divisi di KRI kelas korvet maupun sigma, atau jabatan setingkat di KRI dan satuan-satuan TNI AL lainnya," katanya.

Sementara itu, Komandan Pusat Pendidikan Elektonika Letkol Laut (E) M Suhari ST mengatakan bahwa selama menjalani pendidikan, para siswa mempelajari seluruh sistem senjata, komunikasi dan elektronik yang digunakan di kapal-kapal perang TNI AL, yang praktiknya dilaksanakan di Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasharkan) Surabaya.

Selain sistem senjata dan komunikasi, para siswa juga mempelajari kelistrikan dan elektronik dari berbagai macam peluru kendali yang dimiliki TNI AL, antara lain torpedo, harpon, dan ecxocet.

Hadir dalam acara penutupan itu, Wakil Komandan Kobangdikal Brigjen TNI (Mar) Prang Verry Kunto G, Komandan Komando Operasi Laut Laksma TNI Yayat Achmad Hadirat, Komandan Kodikdukum Kolonel Laut (T) M Simbolon SPi, dan Komandan Kodikmar Kolonel (Mar) Hasanudin.

Sumber : Antara

Anggaran TNI Renstra 2012 Fokus Pengadaan Alutsista

YOGYAKARTA-(IDB) : Penambahan anggaran yang diterima TNI Angkatan Udara pada 2012 akan difokuskan untuk pengadaan dan peningkatan kemampuan alat utama sistem senjata (alutsista) sesuai program kekuatan pokok minimum (MEF).

Tahun ini TNI AU yang mendapat dana total sekitar Rp8,010 triliun akan mendapat tambahan beberapa pesawat tempur, angkut,maupun pesawat tanpa awak. Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Imam Sufaat mengatakan, dalam rapat pimpinan TNIAngkatan Udara telah ditetapkan beberapa sasaran untuk 2012, di antaranya percepatan pengadaan alutsista dan peningkatan kesiapan pesawat.

“Untuk peningkatan kemampuan, kebutuhan jam terbang pesawat 2012 adalah 60.061 jam dan 18 jam per hari untuk radar,”katanya kemarin. Sejauh ini ada beberapa program pengadaan pesawat yang sudah mulai berjalan dan tinggal menunggu kedatangan. Diantaranya 16pesawattempur ringan Super Tucano dari Brasil, 6 pesawat tempur Sukhoi asal Rusia, 24 unit F16 Fighting Falcon hibah dari Amerika Serikat, dan 4 pesawat angkut Hercules hibah dari Australia.

TNI Angkatan Udara juga membeli pesawat tempur latih dari Korea Selatan yakni T-50 Golden Eagle serta program bersama pembuatan pesawat tempur antiradar KFX/IFX. Pesawat- pesawat itu akan tiba di Indonesia secara bertahap dimulai pada tahun ini hingga 2024. Terkait pesawat Hercules hibah dari Australia,KSAU menuturkan, pihaknya sudah melakukan pengecekan ke Australia dan diketahui kondisinya masih baik.

“Ini hibah murni yang sudah disetujui Australia dan Amerika Serikat selaku produsen,”sebut dia. Tahun ini juga akan diluncurkan skuadron UAV atau pesawat tanpa awak di Lanud Supadio, Kalimantan Barat. Penempatan skuadron UAV itu melengkapi skuadron pesawat tempur Hawk 100/200 di sana.

Untuk memperluas jangkauan radar di Indonesia timur, akan dibentuk Satuan Radar 246 di Timika. Radar ini akan saling overlapping dengan jangkauan dua radar yang diresmikan November tahun lalu,yakni Satrad 245 Saumlaki di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Satrad 241 Buraen di Kupang.

KSAU menegaskan, setiap instansi yang terkait dengan program pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI AU harus betulbetul merencanakan dan melaksanakan program sesuai prosedur dan tataran kewenangannya. Dengan demikian,program yang dilaksanakan akan berjalan lancar dan tidak menjadi permasalahan.

“ Anggaran yang diberikan oleh negara kepada TNI AU berasal dari rakyat dan diawasi oleh rakyat sehingga harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan dengan anggaran tersebut,”pesannya. Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menuturkan, jangkauan radar sekarang ini belum mampu mencakup seluruh wilayah Indonesia sehingga hal ini masih harus terus ditingkatkan.

Sejauh ini baru sekitar 2/3 wilayah yang mampu di-cover radar. TNI Angkatan Darat yang total mendapat anggaran sekitar Rp30,297 triliun pada 2012 berencana untuk menambah sejumlah alutsista sesuai kebutuhan.“ Kami mem-breakdown apa saja yang dibutuhkan dan hasilnya kita ingin membeli main battle tank (MBT),MLRS, rudal antipesawat,maupun meriam,” kata Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo.

TNI Angkatan Laut yang mendapat alokasi sekitar Rp9,024 triliun juga menambah sederet kapal perang,kapal angkut, maupun helikopter. “Kita sudah memesan kapal cepat rudal 60 meter,kapal t`nker,juga helikopter Nbell. Kita sudah mulai persiapan untuk produksi kapal selam,” ungkap Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) LaksamanaTNI Soeparno.

Sumber : Sindo

Pindad Bersiap Eksport Panser Anoa Ke Malaysia Dan Brunei Darussalam

BANJARMASIN-(IDB) : Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Marzan A Iskandar mengatakan, pihaknya siap mengekspor mobil lapis baja (panser) yang berhasil di produksi oleh lembaganya ke Malaysia dan Brunai Darussalam.

 

"BPPT bersama Pindad saat ini sedang memproduksi panser atau mobil lapis baja untuk memenuhi pesanan Malaysia dan Brunai," kata Marzan di Banjarmasin, Jumat (27/1).

Selain itu, kata dia, kini pihaknya sedang konsentrasi untuk melakukan modernisasi peralatan tempur TNI-AD seperti panser dan peralatan lainnya untuk mengganti peralatan yang sudah tua.

Saat ini, kata dia, pihaknya hampir menyelesaikan pembuatan sekitar 150 panser untuk mengganti dan menambah peralatan tempur TNI-AD. Bukan hanya panser, untuk melengkapi peralatan tempur TNI, BPPT juga sudah mampu mengembangkan sebagian bahan peledak yang saat ini diimpor dari luar negeri.

"Beberapa jenis bahan peledak seperti amunisi sudah berhasil kita kembangkan, sehingga tidak perlu lagi mengimpor dari negara lain," katanya.

Diharapkan dengan semakin banyaknya putra-putri Indonesia memproduksi berbagai terknologi dan peralatan pertahanan keamanan akan membuat Indonesia semakin disegani negara-negara dunia.

Memperkuat ketahanan keamanan negara ke depan, kata dia, BPPT dan Pindad bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan juga sedang merancang pembangunan jaringan sistem informasi keamanan.

Sistem informasi yang canggih dan kuat tersebut, tambah Marzan diharapkan akan mampu menjadi basis untuk perencanaan pertahanan keamanan negara ke depan.

Sedangkan untuk memperkuat keamanan udara, saat ini Indonesia juga sedang merancang membuat pesawat tempur bekerjasama dengan Korea Selatan.

Pesawat tempur yang dirancang lebih canggih dari F 16 dan Sukhoi tersebut untuk melengkapi pertahanan dan keamanan angkatan udara Indonesia.

Sumber : Republika

Warga Filipina Tolak AS

MANILA-(IDB) : Boleh jadi, pangkalan militer Amerika Serikat (AS) menjadi masa lalu menyakitkan bagi warga Filipina yang tergabung dalam Aliansi Nasionalis Baru (Bayan). Makanya, sekitar 50 anggota Bayan berunjuk rasa, mengepung Kedutaan Besar AS di Manila. Menurut warta AP dan AFP pada Sabtu (28/1/2012), mereka menentang kehadiran militer AS di Filipina.

Dalam unjuk rasa itu, para demonstran membawa patung Abang Sam dan Presiden Benigno Aquino. Para pendemo mengatakan kalau Aquino hanyalah "anjing" AS. "Jika kita mengizinkan lebih banyak pasukan AS memasuki negara kita, seluruh kepulauan ini akan berubah menjadi satu pos depan  bagi kepentingan-kepentingan kekuasaan AS," kata Bayan dalam satu pernyataan yang diberikan dalam unjuk rasa itu.
    
Para pejabat Filipina menyambut baik rencana bagi kehadiran lebih banyak militer bekas penguasa kolonialnya. Bagi para pejabat itu, kehadiran AS sebagai satu usaha untuk mengimbangi sikap agresif China di Laut China Selatan dalam waktu belakangan ini.
    
China dan Filipina terlibat sengketa wilayah di Laut China Selatan  dan Manila menuduh Beijing melakukan intimidasi untuk memperkuat klaimnya.
    
Filipina sebelumnya menjadi pangkalan-pangkalan militer AS sampai Senat Filipina, yang dipicu oleh penentangan dari kelompok-kelompok nasionalis seperti Bayan, berikrar menutup fasilitas-fasilitas itu tahun 1992.
    
Para pejabat AS dan Filipina mengatakan mereka menginginkan  pangkalan-pangkalan baru AS tetapi hanya untuk melakukan latihan bersama yang lebih sering dan pasukan AS yang lebih banyak digilir  di seluruh negara itu.
    
Kendatipun warga Filipina sebagian besar pro-Amerika, kelompok-kelompok kecil tetapi keras di media dan Gereja Katolik Roma yang berpengaruh menentang keras kehadiran pasukan AS. Ahli masalah internasional Rene de Castro mengatakan pemerintah Filipina harus menjelaskan dengan hati-hati keputusannya itu untuk mengatasi sentimen anti-Amerika seperti itu.

Sumber : Kompas

Pentagon Percepat Pengembangan Bom Antibunker Baru

Bom antibunker Massive Ordnance Penetrator (MOP)

WASHINGTON DC-(IDB) : Departemen Pertahanan AS mempercepat pengembangan sebuah bom baru yang mampu menembus bunker bawah tanah yang sudah diperkuat. Bom tersebut dirancang khusus untuk menghancurkan fasilitas-fasilitas nuklir bawah tanah milik Iran dan Korea Utara.

Demikian dilaporkan harian Wall Street Journal (WSJ) edisi Sabtu (28/1/2012), seperti dikutip kantor berita RIA Novosti. Saat ini, bom seberat 13.600 kilogram yang dikenal dengan nama MOP (Massive Ordnance Penetrator) itu masih menjalani tes awal.

Meski demikian, menurut harian itu, bom yang saat ini diuji coba tersebut diperkirakan belum bisa menghancurkan sebagian fasilitas nuklir Iran, baik karena posisinya yang jauh di bawah tanah, maupun karena Teheran sudah menambah dinding penguat untuk melindungi berbagai fasilitas itu.

Menurut beberapa pejabat pertahanan AS, dana terus digelontorkan untuk program tersebut demi memastikan senjata baru ini mampu menembus bunker terdalam sekali pun, termasuk fasilitas pengayaan uranium Iran di Fordow yang dibangun di bawah gunung.

Dalam sebuah wawancara dengan WSJ, Menteri Pertahanan AS Leon Panetta mengatakan, bom baru ini diharapkan siap dioperasikan dalam waktu dekat. "Kami masih mencoba mengembangkan bom-bom baru ini," tutur Panetta. 

Sumber : Kompas

Pentagon Siapkan Pangkalan Militer Terapung untuk Timur Tengah

Kapal USS Ponce (LPD-15) yang dikabarkan sedang direnovasi menjadi pangkalan militer terapung.

WASHINGTON DC-(IDB) : Departemen Pertahanan AS sedang menyiapkan sebuah pangkalan militer terapung untuk basis operasi pasukan komando yang dikirim ke kawasan Timur Tengah seiring meningkatnya ketegangan dengan Iran, peningkatan aktivitas Al Qaeda di Yaman, dan maraknya geng bajak laut di Somalia.

Demikian diungkapkan harian The Washington Post, Sabtu (28/1/2012). Surat kabar tersebut memperoleh informasi dari berbagai dokumen pengadaan yang dirilis Pentagon dan Angkatan Laut AS (US Navy) dalam beberapa pekan terakhir.

Untuk sementara, pangkalan ini akan memanfaatkan sebuah kapal perang tua yang seharusnya sudah dipensiunkan. Kapal perang dari jenis landing platform dock (LPD) tersebut akan direnovasi dan dimodernisasi sehingga mampu menjadi pangkalan perahu cepat dan helikopter yang biasanya digunakan oleh tim pasukan elite Navy SEAL.

Langkah tersebut diambil atas permintaan Komando Pusat AS (US Central Command/CENTCOM), yang mengendalikan operasi militer di kawasan Timur Tengah. Saat dikonfirmasi, juru bicara Komando Kesatuan Armada US Navy, Letnan Komandan Mike Kafka, menolak memberi detail lebih jauh rencana tersebut, termasuk tujuan pembuatan pangkalan terapung dan di mana pangkalan itu akan ditempatkan nantinya.

Namun, berbagai dokumen yang diperoleh The Post mengindikasikan pangkalan terapung ini akan ditempatkan di Teluk Persia yang saat ini sedang tegang setelah Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz, pintu keluar masuk satu-satunya menuju kawasan perairan yang sibuk dengan pelayaran minyak itu.

AS saat ini sudah memiliki pangkalan militer Armada Kelima US Navy di Bahrain dan menempatkan sedikitnya dua gugus tempur kapal induk di sekitar perairan strategis tersebut. Namun, keberadaan sebuah pangkalan terapung akan meningkatkan mobilitas operasi komando rahasia.

Kapal yang diduga akan direnovasi menjadi pangkalan terapung garis depan (afloat forward staging base) ini adalah kapal USS Ponce (LPD-15) setelah Komando Lintas Laut Militer US Navy mengumumkan penawaran tender untuk pekerjaan meretrofit kapal yang sudah berusia 41 tahun itu.

Padahal, hingga Desember lalu, Pentagon masih berketetapan akan memensiunkan kapal itu pada bulan Maret mendatang. Kapal sepanjang 173 meter itu masih dilibatkan dalam operasi tempur di Libya, pertengahan tahun lalu, sebelum dipulangkan ke pangkalannya di pantai Virginia, AS.

Pentagon terkesan sangat mendesak proses retrofit ini segera diselesaikan. Lowongan tender itu ditutup tanggal 3 Februari dan pekerjaan dijadwalkan sudah bisa dimulai 10 hari setelah itu. Pangkalan terapung ini diharapkan sudah bisa dikirim ke Timur Tengah pada awal musim panas tahun ini, yakni sekitar bulan Juni.

Kafka mengatakan, pangkalan terapung ini ditujukan untuk mendukung operasi kapal-kapal penyapu ranjau, kapal patroli kecil, dan pesawat. Dalam spesifikasi aslinya, USS Ponce selain bisa mengangkut beberapa perahu pendarat pasukan, juga bisa mengakomodasi dua helikopter sekelas CH-53 Sea Stallion atau CH-46 Sea Knight, atau empat heli UH-1/AH-1, atau dua pesawat AV-8B Harrier.

Seiring dengan pemotongan anggaran pertahanan besar-besaran dalam 10 tahun ke depan, pemerintahan Presiden Barack Obama memang menginginkan militer AS lebih fokus pada pengembangan kekuatan tempur yang lebih kecil, tetapi lebih lincah dan efektif menjalankan berbagai misi. Operasi pasukan komando, yang terbukti efektif dalam perang di Irak dan Afganistan, menjadi salah satu pilihan pengembangan militer AS ke depan. 

Sumber : Kompas