Pengamat Belanda :Meski Ada Hambatan Parlemen, Penjualan Leopard Ke Indonesia Teteap Berlangsung

AMSTERDAM-(IDB) : Walaupun ada hambatan parlemen, rencana penjualan tank Leopard Belanda ke Indonesia tampaknya akan berlangsung juga. Demikian pendapat profesor Nico Schulte Nordholt. Dan itu bukan lantaran Belanda ingin membina hubungan baik dengan Indonesia. 

Niat pemerintah Belanda menjual peralatan militernya ke Indonesia menghadapi mosi parlemen yang meminta supaya transaksi itu tidak dilakukan. Indonesia dinilai belum juga menghormati hak-hak asasi manusia, terutama di Papua. Dikhawatirkan, kalau dibeli Indonesia, tank Leopard yang diobral itu akan digunakan untuk menghajar rakyat sendiri.

Mosi tidak melakukan penjualan senjata itu diajukan oleh Arjan El Fassed, anggota parlemen fraksi GroenLinks, keturunan Palestina Belanda. Alasannya tidak ada yang baru: Indonesia pernah melanggar hak-hak asasi manusia di Aceh, Timor Timur dan sekarang masih terus Papua.

Bermusuhan dengan parlemen

Belakangan pers Belanda memang ramai memberitakan pelanggaran hak-hak asasi manusia di Indonesia. Misalnya kekerasan di Papua Oktober silam ketika berlangsung Kongres Papua. Apa yang oleh Jakarta disebut langkah separatisme itu menewaskan enam orang. Begitu pula pengejaran kalangan Ahmadiyah yang disebut sebagai tidak bebas di negeri yang sudah merdeka.

Pengamat militer Indonesia profesor Tjipta Lesmana melihat bahwa sebenarnya sudah lama terbina hubungan di bidang pertahanan antara kedua negara. Dan pada negara demokrasi, memang akan selalu ada perbedaan antara parlemen dengan pemerintah. "Itu biasa di negara demokrasi, seperti juga di Indonesia," demikian Tjipta. Tetapi pada akhirnya, sesuai dengan latar sejarah yang ada, Tjipta Lesmana melihat pemerintah Belanda akan menjual tank Leopard ke Indonesia. Itu berarti langkah pemerintah tidak akan selalu sejalan dengan keinginan parlemen. 

Akankah pemerintah Belanda mengikuti kemauan parlemen?

Kalau mosi ini dituruti, dalam arti penjualan tank Leopard batal, hubungan Belanda Indonesia akan terganggu. Sebaliknya kalau mosi ini tidak dituruti maka hubungan dengan Indonesia memang akan lancar, tapi pemerintah Belanda akan bermusuhan dengan parlemennya sendiri. Bisa-bisa muncul ketegangan yang akan mengganggu stabilitas pemerintahan minoritas Perdana Menteri Mark Rutte.

Bagi profesor Nico Schulte Nordholt, pengamat hubungan Indonesia Belanda, yang penting walaupun menentang, mosi parlemen ini sebenarnya tidak melarang. Artinya pemerintah tetap bisa menjual tank Leopard kepada Indonesia. Dan kalau kelak pemerintah Belanda bertransaksi dengan pemerintah Indonesia, maka partai-partai yang tetap mendukung koalisi ini tidak akan menentang pemerintah. Diakuinya, hal ini tidak terlalu sering terjadi.

Pemerintah Belanda sekarang terdiri dari dua partai, partai kristen demokrat CDA dan partai liberal konservatif VVD. Keduanya berkoalisi dan mendukung penjualan tank Leopard ke Indonesia. Tetapi masih ada partai ketiga yang tidak resmi mendukung koalisi, sehingga kabinet minoritas ini memerintah. Itulah PVV pimpinan Geert Wilders. Menariknya, PVV mendukung mosi yang menentang penjualan tank kepada Indonesia. Tapi kalau kelak tank Leopard itu jadi dijual, maka menurut perhitungan prof. Nico Schulte Nordholt, PVV tidak akan menjatuhkan kabinet.

Dengan demikian diduga keras penjualan ini tetap akan berlangsung. Bagi Den Haag, dalam kondisi perekonomian seret sekarang, sangat penting untuk menjual sebanyak mungkin perlengkapan militer. Kementerian Pertahanan Belanda harus menghemat sampai 1 milyar euro, sehingga setiap euro tentu akan disambut baik.

Musim Semi Arab
 

Menariknya mosi parlemen ini memperoleh dukungan mayoritas. Padahal mereka tahu bagi Indonesia tank itu sebenarnya tidak terlalu bermanfaat. “Benarkah negara kepulauan seperti Indonesia butuh tank-tank untuk mempertahankan diri dari ancaman dari luar negeri?” Tanya Nico Schulte Nordholt. Belum lagi kalau melihat keadaan alam Indonesia yang bergunung-gunung yang jelas tidak cocok untuk tank Leopard.

Dengan demikian, kalau memang dibutuhkan, maka tampaknya Indonesia akan mengerahkan tank itu menghadapi para demonstran di jalan-jalan protokol kota-kota besar di Jawa. Di sinilah makna mosi parlemen itu. Dikhawatirkan tank itu akan digunakan untuk melanggar hak-hak asasi manusia.

 

Tapi menurut penilaian Nico Schulte Nordholt, masalah hak-hak asasi manusia ini tidak hidup terlalu kuat dalam opini publik Belanda. Andaikata pemerintah Belanda berani menentang mosi parlemen, dan kemungkinan ini ada, menurut perhitungan Nico paling banter hanya akan ada protes selama sehari, tidak akan lama. Opini publik Belanda sekarang lebih mengkhawatirkan euro dan kesempatan kerja. Ini artinya masalah lain seperti hak-hak asasi manusia tidak memperoleh perhatian khusus.

Pendapat seperti inilah yang ditentang oleh Arjan El Fassed. Dalam menjelaskan mosinya, anggota parlemen ini menekankan bahwa penjualan tank Belanda ke Bahrein dan Mesir serta suku cadang ke Saudi Arabia telah dipermalukan dengan musim semi Arab. Rejim-rejim pelanggar hak asasi telah berjatuhan, padahal sebelumnya mereka menghadapi kaum demonstran dengan panser yang dibeli di Barat.

Juklak ekspor Eropa
 

Indonesia sudah terlebih dahulu mengalami demokratisasi. Ini memberi kesempatan bagi pemerintah Den Haag menjual senjata dan terus memperbaiki hubungan dengan Indonesia. Tapi profesor Nico Schulte Nordholt berpendapat penjualan tank ini sebenarnya bukan soal hubungan baik dengan Indonesia. “Ada satu hal yang lebih mendesak lagi,” kata gurubesar ini, “yaitu keadaan keuangan dan ekonomi Belanda.” Kebutuhan Belanda yang mendesak adalah menjual sebanyak mungkin peralatan militernya dengan harga baik.

“Saya kira dalam hal ini kepentingan sendiri lebih kuat daripada keinginan memelihara hubungan baik dengan negara seperti Indonesia.” Menurut profesor Nico Schulte Nordholt pemerintah Belanda sudah memperhitungkan kalau perlengkapan militer ini tidak terjual, maka akan lebih banyak orang harus diPHK, sehingga pengangguran meningkat.

Yang jelas parlemen Belanda tidak tinggal diam. Begitu tahu terus berlangsung perundingan dengan Indonesia, bahkan konon kedua negara saling kunjung mengenai rencana penjualan ini, Arjan El Fassed melayangkan pertanyaan tertulis. Tidak tanggung-tanggung lagi, dua menteri jadi sasaran surat itu, Menteri Pertahanan Hans Hillen dan Menteri Luar Negeri Uri Rosenthal.

Salah satu pertanyaan yang diajukannya adalah, sudahkah Indonesia diberitahu bahwa menurut Juklak Ekspor Senjata Uni Eropa, sebenarnya Belanda tidak boleh mengekspor senjata ke Indonesia? Dalam juklak ini memang tertera negara-negara anggota Uni Eropa, jadi termasuk Belanda, dilarang mengekspor senjata ke negara yang tidak menghormati hak-hak asasi manusia dan beresiko konflik bersenjata di negara tujuan.

Sumber : RNW

Untuk Mendekati Postur MEF, Presiden Minta TNI Percepat Modernisasi Alutsista

JAKARTA-(IDB) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan perlu melakukan percepatan modernisasi dan pembangunan kekuatan TNI untuk tiga tahun kedepan. Modernisasi dan pembangunan kekuatan ini diarahkan agar kekuatan TNI makin mendekati postur minimum essensial force (MEF) yang ditetapkan dalam kebijakan dan strategi pertahanan negara, baik untuk Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

“Kita mendapatkan justifikasi moral karena ekonomi kita tumbuh dengan baik dan lebih banyak lagi anggaran yang tersedia untuk melakukan pembangunan kekuatan itu,” kata Presiden SBY pada pembukaan Rapat Pimpinan TNI dan Polri tahun 2012 di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, Jumat (20/1).

Menurut Presiden, selama 20 tahun terakhir sesungguhnya Indonesia tidak melakukan modernisasi dan pembangunan kekuatan secara penuh. Namun itu bisa dijelaskan antara lain karena 10 tahun sejak terjadinya perubahan dramatis 1998-2008, ekonomi kita jatuh yang berawal dari krisis. Kemudian kami bangun kembali secara bertahap.

“Baru pada beberapa tahun terakhir ekonomi kita tumbuh kuat sehingga memungkinkan untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar lagi bagi pembangunan kekuatan TNI-Polri,” kata Kepala Negara.

Presiden berharap pimpinan TNI dapat melaksanakan dengan sungguh-sungguh modernisasi dan pembangunan kekuatan tersebut. “Lakukan perencanaan dengan baik, dan dilaksanakan dengan baik pula. Gunakan anggaran yang dialokasikan negara yang jumlahnya cukup besar. Cegah terjadinya penyimpangan,” katanya.

Sumber : Jurnas

Indonesia Berpeluang Besar Kembangkan Tank Kelas Berat, Jika Leopard Terealisasi

Salah satu varian Tank Leopard 2A6

JAKARTA-(IDB) : Jika mendapat pengetahuan memadai, Indonesia mampu mengembangkan sendiri tank canggih sekelas Leopard . Deputi Menristek Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek, Teguh Rahardjo, menyatakan, "Pembelian Leopard ini akan jadi kesempatan bagi peneliti untuk ikut belajar meningkatkan kemampuan."

Dia katakan, Jumat, spesifikasi teknologi tank Leopard sangat canggih misalnya dari tingkat akurasi penembakannya. Sampai saat ini teknologi yang baru dikuasai Indonesia adalah jenis panser, belum jenis yang beroda rantai yang mampu melewati berbagai medan sangat berat.

Pihaknya, lanjut dia, siap membantu PT Pindad untuk mengkaji teknologi apa saja yang ada di dalam tank tersebut dan membantu mengembangkannya.

"Kalau ini jadi program alih teknologi yang akan dikembangkan secara nasional, kita akan targetkan 5-10 tahun kita sudah bisa kuasai, tapi tentu tergantung kesiapan industri persenjataan dan mesin juga," katanya.

Ia juga mengatakan, TNI sudah lama tidak meregenerasi tank-tank-nya yang kini sudah berusia cukup tua dan kurang layak digunakan sebagai sarana pertahanan.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, menegaskan pengadaan tank Leopard dari Belanda sudah melalui penelitian dan pengkajian yang matang, tidak diputuskan secara tiba-tiba.

Sedangkan Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, "Kementerian Pertahanan memandang secara strategi perlu memodernisasi peralatan militer dalam rangka dua hal yakni memenuhi strategi pertahanan dan untuk memenuhi varian teknologi sebagai tuntutan dari revolusi militer di ASEAN."

Sebelumnya, rencana pembelian tank Leopard ditolak Parlemen Belanda. Mereka menilai Indonesia masih melakukan berbagai pelanggaran HAM.

Sumber : Antara 

Wiranto : Selama Tidak Menggangu Perekonomian Nasional Silahkan Dilanjut Pembelian Leopard

JAKARTA-(IDB) : Kementerian Pertahanan berencana membeli 100 buah tank Leopard bekas angkatan bersenjata Belanda dengan anggaran 280 juta dollar AS. Sejumlah kalangan dan Dewan Perwakilan Rakyat menentang rencana pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) tersebut.

Menanggapi hal tersebut, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto menyatakan, sebaiknya pembelian tersebut ditunda dulu jika sampai mengganggu perekonomian nasional. Apalagi, harga tersebut terbilang fantastis di saat negara sedang membutuhkan anggaran untuk masyarakatnya.

"Problemnya sekarang apakah pengadaan alutsista yang memerlukan biaya besar ini mengganggu perekonomian nasional. Kalau mengganggu perekonomian nasional ditunda dulu. Kalau tidak mengganggu go ahead lanjutkan saja," ujar Wiranto saat menghadiri diskusi di PP Muhammadiyah, Kamis (19/1/2012) di Jakarta.

Namun, Wiranto tak menampik bahwa TNI memang membutuhkan alutsista baru. Hal ini karena perlengkapan TNI, kata dia, telah ketinggalan zaman. Persenjataan yang baru, menurutnya, turut membangkitkan kepercayaan diri bangsa maupun TNI sendiri.

"Memang ada suatu kebutuhan di sana. Kebutuhan bahwa kekuatan TNI yang menyangkut alutsista itu harus kuat dan modern, itu harapan semua negara karena tatkala negara ketinggalan dalam pengadaan alutsista dan dianggap TNI-nya lemah, tentaranya lemah. Tidak hanya untuk perang, tetapi agar tidak mudah digertak dan disepelekan negara lain," tegasnya.

Ia menyatakan, pembelian senjata-senjata untuk TNI harus ini sesuai dengan prosedur di mana ada survei mengenai harga dan kecocokannya untuk dipakai oleh angkatan bersenjata RI atau tidak, termasuk dicocokkan dengan kondisi di lapangan.

"Pasti pengadaannya harus melalui syarat-syarat yang lebih terbuka sehingga uang rakyat yang ratusan triliun itu jangan sampai mubazir. Jangan sampai bumerang bagi kita jadi lahan untuk dikorupsi. Sehingga, kita seakan-akan membeli yang bagus, tetapi kenyataannya buruk," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, tank buatan Jerman ini rencananya akan digunakan untuk memperkuat armada TNI Angkatan Darat di wilayah perbatasan Kalimantan.

Namun, niatan itu tampaknya akan sulit mengingat tak hanya sebagian publik yang menolak, sebagian orang dari parlemen Belanda juga tak menyetujui pembelian tank ini.

Mereka menilai Indonesia masih melakukan berbagai pelanggaran HAM. Belanda tak mau tank-tank itu dipakai untuk pelanggaran HAM.

Di dalam negeri, beberapa anggota Komisi I DPR tegas-tegas menolak rencana itu. DPR menilai spesifikasi tank Leopard tak cocok dengan kondisi medan Indonesia.

Sumber : Kompas

Korsel Dan China Kiblat Pembanguna Alutsista TNI

JAKARTA-(IDB) : Memiliki persamaan dalam strategi pertahanan, TNI masih melirik pengadaan Alat Sistem Pertahanan (Alutsista) dari Korea Selatan dan China.

Hal itu diungkapkan, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dalam konfrensi pers di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (18/1/2012) kemarin. "Karena kita memiliki kecocokan dalam strategi pertahanan dengan dua negara itu, " kata Agus.

"Banyak negara yang bisa kita lakukan, tapi saat ini yang sudah kita jajaki dan kita bisa ajak pengembangannya, yang pertama untuk pesawat temput Korea Selatan, untuk kapal selam juga dengan Korea Selatan. Untuk peluru kendali kita mencoba bekerjasama dengan China," ujar Agus.

Meski begitu, tambah Agus, TNI saat ini TNI juga tengah menjajaki kerjasama dibidang pertahanan dengan beberapa negara lain seperti eropa. "Untuk pengembangan yang lain memang sedang kita susun komunikasi dengan Turki," imbuhnya.

Agus mengatakan, TNI sudah melakukan beberapa proses pengembangan di bidang Alutsista dengan beberapa negara. Namun TNI tak mengambil keseluruhannya karena mempertimangkan kecocokan sistem. "Jadi sebernarnya negara yang mau kerjasama dengan kita itu banyak. Kita benar-benar memilih mana yang tepat untuk kita ajak kerja sama," jelasnya.

Lebih lanjut, jenderal bintang empat ini menambahkan, dengan anggaran yang disetujui oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp156 Triliun, nantikan akan dialokasi ketiga anggkatan yang ada di TNI yang nantinya digunakan untuk pengembangan kekuatan pertahanan TNI dalam menjaga keamanan di seluruh wilayah perbatasan.

Untuk itu, TNI sudah memiliki daftar belanja dalam rangka penguatan sistem ketahanan selama 2010-2014 mendatang. "Yang jelas dari Rp156 Triliun itu ada yang untuk pengadaan alutsista baru sebagai pengganti alutsista yang sudah didispuse atau yang lama. Yang kedua juga untuk peningkatan kemampuan, peningkatan kemampuan ini alutsista yang memadai tapi senjatanya sudah ketinggalan, kita lakukan modernisasi," pungkasnya.

Sumber : Inilah

Skala Prioritas Pembangunan Pertahanan TNI

JAKARTA-(IDB) : Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan telah menetapkan empat di antara enam prioritas pembangunan pertahanan negara pada 2012. Yakni, kemampuan pertahanan untuk mencapai kekuatan pokok minimum (minimum essential forces/MEF).

"Pengembangan kekuatan MEF difokuskan pada peningkatan profesionalisme, modernisasi alutsista, serta pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar," katanya usai Rapat Pimpinan TNI 2012 di Jakarta, Rabu.

Prioritas kedua, lanjut Panglima TNI, pencegahan penanggulangan gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut dengan meningkatkan operasi bersama dan mandiri di laut.

Ia mengatakan, prioritas ketiga membantu menciptakan rasa aman dan ketertiban masyarakat meliputi penangkalan terorisme, pemberdayaan wilayah pertahanan, operasi intelijen, operasi strategis, koordinasi pencegahan, dan penanggulangan terorisme melalui operasi bantuan TNI.

"Selanjutnya prioritas keempat adalah modernisasi deteksi dini keamanan nasional yang difokuskan pada perluasan cakupan deteksi dini di dalam dan luar negeri melalui analisa lingkungan strategis," katanya.

Panglima Agus Suhartono saat membuka Rapim TNI 2012 mengatakan, berdasarkan perkembangan kondisi nasional dan lingkungan strategis saat ini dan kecederungannya pada 2012 maka persepsi ancaman yang potensial maupun faktual berada pada isu politik dan ekonomi nasional.

Ia mengatakan, masalah bencana alam, dampak pemanasan global, aksi kelompok radikal, konflik horizontal, dan gerakan separatis maupun perbatasan, berdampak kepada kebijakan penetapan skala prioritas pembangunan TNI. "Tidak itu saja, termasuk permasalahan regional maupun global yang berdampak pada situasi nasional," katanya.

Beberapa permasalahan regional misalnya masalah perbatasan, kejahatan lintas nasional, dan keamanan laut, sedangkan di tingkat global antara lain kesulitan perekonomian di Amerika Serikat dan Eropa, kelangkaan energi, pemanasan global, dan perkembangan politik di Timur Tengah.

Rapim TNI 2012 yang bertema "Dengan Komitmen dan Konsistensi yang Tinggi, TNI Bertekad Melanjutkan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum" itu juga menampilkan pameran peralatan pertahanan dalam negeri di lapangan apel BIII Mabes TNI.

Sumber : Investor