Pesawat Mirage Dan F-15 Bertabrakan Saat Latgab Di Arab Saudi

Pesawat tempur F-15 (atas) AS dan Mirage 2000 (bawah) Perancis.

RIYADH-(IDB) : Sebuah pesawat tempur Mirage milik Angkatan Udara Perancis bertabrakan di udara dengan jet tempur F-15 Eagle milik AU Arab Saudi dalam latihan gabungan di kawasan Tabuk di bagian utara Arab Saudi, Sabtu (14/1/2012) sore.

Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut karena para pilot langsung mengaktifkan kursi pelontar masing-masing begitu tabrakan terjadi. Penyelidikan masih dilakukan untuk memastikan penyebab tabrakan tersebut.

"Saat latihan gabungan pertempuran di udara, sebuah pesawat Mirage dari angkatan bersenjata Perancis bertabrakan dengan F-15 angkatan bersenjata Arab Saudi. Pilot Saudi dan dua pilot Perancis meloncat keluar dengan selamat, dan langsung dibawa ke Komando Sektor Utara. Penyelidikan masih berlangsung untuk menentukan penyebab insiden itu," demikian dinyatakan kantor berita resmi Arab Saudi, SPA, yang mengutip seorang pejabat militer, Sabtu.

Mei lalu, sebuah F-15 Arab Saudi jatuh di bagian timur negara kaya minyak itu, menewaskan pilotnya. Pesawat tersebut juga sedang melakukan misi latihan di Provinsi Timur saat insiden terjadi.

Sumber : Kompas

N-219 Pilihan Yang Tepat Penerbangan Jarak Pendek Dan Terpencil

BANDUNG-(IDB) : Setelah sukses dengan berbagai produk yang dihasilkan, baik fixed wing (CN-235 dan NC-212) maupun rotary wing (NBO-105, NBell-412, dan Superpuma NAS-332, serta N-250 yang tidak berlanjut karena krisis moneter pada tahun 1997, PT Dirgantara Indonesia (PT DI) saat ini  membangun produk baru N-219 yang hampir seluruh bagian pesawatnya buatan Indonesia.
 

Pengembangan pesawat N-219 terus dilakukan oleh para insinyur PT DI. Pembuatan pesawat itu sudah direncanakan sejak 2006. Pesawat ini memiliki kapasitas 19 penumpang dan dilengkapi dengan dua mesin, masing-masing berkekuatan 850 shaft horse power (shp) serta ditargetkan bisa melayani kebutuhan penerbangan perintis untuk menghubungkan wilayah-wilayah terpencil.

Sebelum memasuki serial production, PT DI terlebih dahulu akan membuat dua  unit prototype untuk flight test serta satu unit prototype untuk static test pada tahun 2012. Program pembuatan prototype sendiri direncanakan memakan waktu selama dua  tahun dengan pengalokasian dana yang dibutuhkan sebesar Rp300 miliar.

Pesawat N-219 telah melewati masa uji aerodinamika dengan baik. Pengujian dilakukan bersama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sejak 2008 di tempat Laboratorium pengujian terowongan angin di Serpong milik BPPT. Kecuali mesin dan bagian elektroniknya, seluruh bagian pesawat dibuat di PT DI.

Rancangan N-219 masih harus menjalani beberapa jenis uji lainnya, di antaranya  uji statik pesawat, uji mesin produksi, dan akhirnya uji terbang. Pada tahun 2014 ditargetkan sudah mendapatkan sertifikasi kelayakan terbang dari Kementerian Perhubungan. Dan, pada tahun 2015 direncanakan memasuki pasar untuk menggantikan pesawat yang sudah memasuki usia tua, seperti Twin Otter yang berusia lebih dari 20 tahun.

Beberapa pemerintah kabupaten telah menyatakan minat untuk dapat mengoperasikan pesawat N-219. Pesawat tersebut memang cocok digunakan untuk menghubungkan penerbangan antarkabupaten dan daerah-daerah yang terpencil di Tanah Air.

Selain itu, PT Merpati Nusantara Airlines   (PT MNA) juga menyatakan minat untuk mengoperasikannya serta berencana membeli sebanyak 20 pesawat seperti yang pernah disampaikan oleh Menteri BUMN usai rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di gedung DPR pada bulan Juli 2011.

Sementara itu, menurut hasil survei pasar yang dilakukan oleh tim pemasaran PT DI, saat ini di Indonesia dibutuhkan pesawat sekelas N-219 sebanyak kurang lebih 202 buah, yakni untuk kebutuhan sipil 97 buah serta kebutuhan militer dan misi khusus 105 buah.

Di samping dinilai cocok dengan situasi dan kondisi landasan bandara yang tidak mulus, pesawat ini juga mampu lepas landas dan mendarat pada landasan yang pendek (sekitar 600 meter) dengan stabilitas yang tinggi. Ini menguntungkan karena banyak daerah terpencil di Indonesia yang tidak memiliki lahan luas serta tidak mungkin untuk membangun bandara besar.

Selain itu, pesawat tersebut dirancang agar dapat melakukan manuver dengan baik dan nyaman. Struktur pesawat juga didesain agar dapat membawa bahan bakar yang lebih banyak dibandingkan dengan pesawat lain sekelasnya. Masalahnya, tidak semua lapangan udara di daerah terpencil mempunyai fasilitas pengisian bahan bakar.

Dengan kelebihan-kelebihannya itu, pesawat tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi pemerintah kabupaten untuk mengoperasikannya. Maka, tak heran sudah banyak pemda yang berminat membeli pesawat tersebut.

Pesawat ini ditargetkan memiliki jarak jelajah hingga 650 nm (1,200 km) dengan kecepatan maksimum 213 kts (395 km/jam), sementara harga pesawat lebih murah dibandingkan dengan pesawat lain yang sekelas serta biaya operasionalnya pun relatif rendah.
 
Selain itu, kapasitas kabin memiliki volume jauh lebih besar di kelasnya dan sistem pesawat yang terpasang pun tergolong paling modern dan canggih di kelasnya. Oleh karena itu, sudah selayaknya pesawat N-219 menjadi pesawat pilihan.

Mengingat kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, tidak mungkin seluruhnya akan terhubungkan oleh transportasi darat maupun laut. Maka, transportasi udara merupakan solusinya, dan pesawat N-219 adalah pilihannya.

Sumber : Antara

DPR Minta Pengganti Kapal Latih Tiang Tinggi Tetap Bernama Dewaruci

JAKARTA-(IDB) :  Tidak ada "keraguan politik" sedikitpun dari DPR untuk mendukung reinkarnasi Dewaruci. Sokongan itu dibuktikan dengan telah diberikannya persetujuan terhadap usulan pembelian kapal layar tipe tiang tinggi (tall ship) yang baru berikut anggarannya di APBN. Kalangan DPR berharap kapal latih TNI AL yang baru itu tetap diberi nama Dewaruci.
    
"KSAL secara resmi sudah melaporkan ke komisi I. Kami sudah setuju dan  merencanakan pembelian kapal yang baru," kata Wakil Ketua Komisi I (Pertahanan) DPR TB Hasanuddin di Jakarta, Sabtu (14/1).
    
Sebelumnya, KSAL Laksamana TNI Soeparno juga telah menyampaikan bahwa TNI AL menganggarkan dana USD 80 juta atau sekitar Rp 720 miliar untuk membeli kapal pengganti Dewaruci. "Saya lupa rinciannya. Tapi, penganggarannya multiyears. Yang jelas tahun 2014 diharapkan sudah selesai pembuatannya," kata Hasanuddin.
    
Sampai saat ini, TNI AL masih belum memutuskan perusahaan yang akan mengerjakan pembuatan kapal layar tiang tinggi. Proses penjajakan masih dilakukan terhadap sejumlah negara. KRI Dewaruci sendiri dibuat di Jerman Barat oleh H.C. Stulchen & Sohn Hamburg pada tahun 1952. Pertama diluncurkan dari pabrik pada 24 Januari 1953. Setengah tahun kemudian dilayarkan ke Indonesia oleh Taruna/Kadet Akademi Angkatan Laut.
    
Sekalipun menyerahkan sepenuhnya kepada TNI AL untuk teknis pemesanannya, Hasanuddin meminta kapal baru ini memiliki fasilitas dan sarana yang lebih bagus dari Dewaruci. "Saya tidak paham soal teknis. Tapi, saya dengar untuk kapal layar tipe tiang tinggi itu yang legendaris justru dari Spanyol. Tapi, terserah yang tahu teknis," ujar politisi PDIP, itu.
    
Dia menyarankan supaya kapal baru ini tetap diberi nama Dewaruci. Bahkan, sejumlah ornamen dari kapal Dewaruci "lama" perlu dipindahkan ke Dewaruci "baru".
    
"Supaya kesannya di dunia, kapal baru ini tetap Dewaruci. Bagaimanapun Dewaruci ini sudah menjadi lambang dan identitas ini Angkatan Laut Indonesia," kata Hasanuddin.
    
Bukan hanya itu, sebagai kapal latih, Dewaruci pernah melatih ribuan perwira dan melahirkan laksamana yang tak terhitung jumlahnya. "Saya sendiri sewaktu masih taruna Angkatan Darat pernah masuk ke sana, berlayar dengan teman "teman taruna dan kadet dari Angkatan Laut. Kapal ini melegendaris," ujar alumni AKABRI angkatan 1975, itu.
    
Aspek historis inilah salah satu pertimbangan DPR untuk menyetujui "reinkarnasi" Dewaruci yang kini sudah berusia lanjut. Hasanuddin mengatakan Dewaruci telah menjadi kebanggaan para taruna/kadet Angkatan Laut dan pelaut di Indonesia pada umumnya.
    
"Kapal ini bisa berlayar lintas dunia hanya dengan tiang tinggi dan layar. Sedikit dilengkapi sarana setengah modern," sanjungnya.
    
Untuk pertempuran laut, kapal layar tipe tiang tinggi semacam Dewaruci jelas sudah ketinggalan zaman dan sangat tidak efektif. Tapi, Dewaruci memainkan peran diplomasi yang sangat strategis ke dunia internasional. Peran ini juga penting dalam konteks pertahanan secara keseluruhan.
    
Hasanuddin menuturkan setiap tahun, Dewaruci melakukan misi "misi pelayaran keliling dunia. Sempat menjelajahi perairan Indonesia pada 2009, Dewaruci menempuh rute panjang ke Eropa pada 2010 dan berkeliling Asia pada 2011. Itu hanya sebagian contoh kecil saja. Saat singgah di negara asing, para taruna dan kader Angkatan Laut ini juga mempromosikan budaya dan pariwisata Indonesia.
    
"Dewaruci ini multifungsi. Mulai misi "misi kelautan, pelatihan taruna dan kadet, sampai untuk promosi bangsa Indonesia. Makanya, perlu dicari gantinya," tegas Hasanuddin.
    
Terhadap Dewaruci "lama", Hasanuddin menyarankan supaya tidak "diporsir" lagi fisiknya. Museum Angkata Laut menjadi tempat baru yang paling pas. "Para taruna dan generasi penerus harus tahu bahwa, di era modern, kapal ini pernah berkeliling dunia hanya dengan layar. Ini membuktikan eksistensi kita sebagai negara bahari," tandasnya.

Sumber : JPNN

Proyek Pengadaan Alutsista TNI Polri Belum Tersentuh KPK

JAKARTA-(IDB) : Kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berganti tiga kali. Namun, hingga kapal pemberantasan korupsi itu dinahkodai oleh seorang anak muda bernama Abraham Samad, banyak proyek alat utama sistem persenjataan (alutsista) di TNI dan Polri yang belum juga berani disentuh.

Indonesia Police Watch (IPW) yang juga Deklarator Komite Pengawas KPK mendesak agar Abraham Samad Cs berani mengusut dugaan korupsi di tubuh TNI dan Polri yang selama ini tidak tersentuh jua.

Demikian disampaikan Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, dalam siaran persnya kepada Tribunnews.com, Minggu (15/1/2012).

Untuk sekadar mengingatkan bahwa usia kepimpinan Abraham akan genap satu bulan pada Senin (16/1/2012) besok. Namun, belum ada tanda-tanda akan membongkar kasus-kasus korupsi baru, selain melanjutkan kasus lama. Padahal, Abraham berjanji akan mengundurkan diri jika dalam setahun tidak mampu menuntaskan PR pimpinan KPK Jilid II tersebut.

Sebenarnya, banyak proyek di TNI dan Polri yang terindikasi korupsi dan bisa diselidiki Abraham Samad dan pasukannya.

Di TNI, KPK bisa mengusut proyek-proyek pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang mangkrak, seperti 39 unit kapal perang bekas Jerman Timur yang menjadi besi tua, 3 dari 10 pesawat tempur Sukhoi yang tidak bisa terbang, 10 pesawat M17 yg tidak punya GPS, 5 pesawat M35 yang tidak punya rudal dan sudah rusak, 200 unit Jeep bekas Cina yang pernah ditolak Kostrad, puluhan mortir buatan Cina yang tidak bisa dipakai, belasan rudal Rapier yang tidak ada radar, belasan kendaraan tempur Panhard yang tidak ada radio, senjata serta kunci roda, dan lain-lain.

Sementara di Polri, KPK bisa mengusut proyek Pusat Latihan Polri di Cikeas yang kini terlantar, kasus rekening gendut, pengadaan mobil patroli, alat komunikasi dan jaringan komunikasi (alkom-jarkom), proyek-proyek fasilitas di Direktorat Lalulintas, dan aksi tembak syarat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang diduga merugikan pemasukan negara ratusan miliar.

"Sudah saatnya KPK turun tangan untuk mengawasi proyek-proyek alutsista di Polri maupun TNI. Sebab, proyek-proyek ini menghabiskan dana puluhan triliun yang hasilnya terkadang tidak tepat guna dan mubazir," kata Neta.

Menurut Neta, ada kebiasaan buruk di TNI dan Polri, yakni setiap pembelian alutsista tidak pernah lengkap. Akibatnya, setelah dibeli dan saat dioperasionalkan, alutsista itu tidak bisa digunakan, tidak tepat guna, bahkan tidak berguna sama sekali. Alhasil, alutsista dari uang rakyat itu itu ditelantarkan dan menjadi besi tua. Hal itu dikarenakan proses pembeliannya diduga sarat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan kebanyakan menjadi korban uang untuk komisi atau fee.

IPW menyarankan dalam pengadaan alusista, KPK perlu mencermati sejauhmana proyek itu sesuai dengan Rencana Stretegis (Renstra), sejauhmana alutsista itu terukur, secara teknologi lebih tinggi atau minimal sama dengann negara tetangga, dan dalam pembelian alutsista ukurannya bukanlah kuantitas tetapi kualitas.

Dalam pengadaan alutsista tidak melulu harus mengacu pada kuantitatif atau jumlah saja. Walau jumlahnya sedikit, akan lebih berguna dan bermafaat jika alutsista tersebut tepat guna dan tepat sasaran. "Dan mudah dipindah-pindahkan mengingat Republik Indonesia sebagai negara kepulauan, sehingga alutsista tersebut bisa efektif dan efisien," ujarnya.

Adalah tidak berguna jika jumlah memiliki banyak alutsista, tapi tidak bisa digunakan dan justru menjadi besi tua seperti kapal perang bekas Jerman Timur dan 200 Jeep bekas Cina yang tidak diketahui nasibnya saat ini. 

"Sebab itu kebijakan Komisi I DPR yang menolak pembelian 100 tank Leopard dari Belanda patut didukung semua pihak," bebernya.

Sumber : TribunNews

AS Matangkan Persiapan Serang Iran

WASHINGTON-(IDB) : Mantan Asisten Menteri Keuangan Amerika Serikat mengatakan, serangan militer terhadap Iran adalah perang berikutnya dalam agenda politik pemerintah Washington.

 

Paul Craig Roberts menulis dalam sebuah artikel bahwa AS sedang mempersiapkan diri untuk menyerang Iran dan telah menyebarkan rudal-rudal yang diarahkan ke Republik Islam di Oman dan Uni Emirat Arab, situs Infowars.com melaporkan.

 

Dia juga membawa beberapa contoh lain untuk membuktikan asumsinya. Roberts menjelaskan, AS telah meningkatkan kekuatan jet tempur Arab Saudi. Washington baru-baru ini juga telah mengerahkan 9.000 tentara AS ke Israel untuk berpartisipasi dalam manuver militer, yang dirancang untuk menguji sistem pertahanan udara AS-Israel.

 

"Jika Tehran tidak diserang, jelas negara itu bukan ancaman bagi Washington. Namun, persiapan perang AS merupakan sinyal untuk menyerang Iran," tambahnya.

 

Dia mencatat sinyal lain bahwa pemerintah AS memiliki agenda perang baru adalah peningkatan retorika perang Washington dan pencitraan Iran sebagai poros kejahatan pada tingkat internasional.

 

Roberts menyebut tuduhan AS bahwa Iran sedang berusaha membuat senjata nuklir sama dengan kebohongan Washington tentang kepemilikan senjata pemusnah massal oleh rezim Saddam Hussein di Irak.

 

Pakar ekonomi ini juga memperingatkan tentang konsekuensi dari serangan nuklir terhadap Iran. "Serangan nuklir terhadap Iran juga peringatan kepada Cina dan Rusia bahwa mereka bisa mengalami nasib yang sama. Konsekuensinya akan menyeret dunia pada kehancuran dan sekarang ancaman itu berhubungan dengan perang nuklir antara AS dan Rusia," papar Roberts.

 

Ancaman perang datang setelah empat putaran sanksi Dewan Keamanan PBB dan sanksi sepihak AS, telah gagal untuk menghentikan program nuklir damai Iran. Langkah-langkah anti-Iran diprovokasi oleh AS dan Israel dengan tujuan untuk menolak hak Tehran mengembangkan teknologi nuklir damai.;/div>

Sumber : Irib

Keamanan Nasional Rawan Karena Dipengaruhi Politik

JAKARTA-(IDB) : Rawannya keamanan nasional (kamnas) RI tak semata disebabkan masalah keamanan itu sendiri, tapi banyak dipengaruhi politik. Penilaian itu diungkapkan Wakil Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia, Sisno Adiwinoto."Dari kacamata kami menyinggung masalah keamanan itu, sumber masalahnya adalah kasus politik. Karena itu, ibaratnya sakit kepala, dicari sebabnya sakit kepalanya itu apa? Jangan hanya sakitnya saja yang diberantas," kata dia kepada wartawan usai diskusi 'RUU Kamnas dan Keamanan Kontemporer', di Jakarta, Sabtu (14/1) pagi.

Sehingga, lanjutnya, rancangan undang-undang (RUU) Keamanan Nasional yang saat ini ada di DPR sama sekali bukan prioritas. "RUU Keamanan Nasional baik, tetapi masih banyak masalah lain yang lebih prioritas. Kenapa tidak masalah politiknya yang kita benahi?" tuturnya.

Sisno yakin, sekalipun RUU Kamnas disahkan, takkan memberi dampak strategis terhadap masalah pertahanan dan keamanan nasional. "Harusnya kita obati apa sumbernya. Seperti masalah mengenai UU polisi, di tataran filosofis tidak ada cacatnya. Tapi di tataran operasional itulah kami sedang benahi. Sebetulnya masalah-masalah kemanan yang ada ini lebih disebabkan karena unsur politik," ucap dia.

Meskipun substansi RUU Kamnas yang Maret 2010 lalu ini diserahkan ke DPR sudah diperbaiki, ujar Sisno, namun tetap saja keberadaannya tak mendesak. "Subtansinya memang sudah diperbaiki. Tapi dari kacamata kami sebagai penegak hukum, akan repot kalau undang-undang ini bahkan lebih banyak tidak baiknya daripada baiknya," katanya.

Menurut Sisno, jika peran UU Keamanan Nasional nantinya diharapkan dapat mengkoordinasikan regulasi lain yang terkait, maka tak ada urgensi apa di situ. "Untuk mengkorrdinasikan tidak membutuhkan UU baru. Dari keterdesakkanya saja tidak ada. Sehingga yang sebetulnya dibutuhkan adalah perbaikan pelaksanaannya keamanan nasional saja" ucap dia.

Sisno menontohkan keberadaan UU Polri yang menurutnya tak ada masalah di tataran filosofis dan konsepsi. Masalah terjadi pada saat penerapan di lapangan. "Meski ada salah di pelaksanaan ya kami perbaiki. Tapi tak lantas filosofinya keliru dan dibutuhkan UU baru," tuturnya.

Sumber : Jurnas