Jerman Jual 30 Panser Ke Arab Saudi

BERLIN-(IDB) : Pemerintah Jerman dikabarkan akan menyelesaikan proses penjualan 30 panser buatannya untuk Arab Saudi. Nilai penjualan panser tersebut dilaporkan mencapai 100 juta euro atau Rp1,2 triliun (Rp12.718 per euro).

Media Jerman menyatakan, penjualan tersebut merupakan bagian dari kerja sama militer jangka panjang yang dimiliki Jerman dengan Arab Saudi. Pihak Arab Saudi berharap ke depannya mereka dapat memiliki setidaknya 100 panser Jerman yang disebut dengan nama “Dingo” itu.

Selain ingin membeli panser Dingo, Pemerintah Arab Saudi juga melirik panser buatan Jerman lainnya “Boxer”. Kedua panser tersebut merupakan kendaraan perang buatan perusahaan militer Krauss Maffei-Wegmann yang terletak di Kota Leipzig, Jerman. Demikian diberitakan Reuters, Senin (31/12/2012).

Penjualan panser Dingo sendiri dikabarkan tinggal menunggu persetujuan dari Dewan Keamanan Nasional. Dewan Keamanan Nasional adalah dewan yang mengatur kebijakan keamanan di Jerman dan beranggotakan Kanselir Angela Merkel serta beberapa menteri yang terkait.

Pihak oposisi di Jerman mengkritik penjualan panser tersebut. Mereka khawatir panser buatan Jerman itu akan digunakan untuk menekan masayarakat Arab Saudi yang melakukan aksi protes.

Kondisi di Arab Saudi dilaporkan memanas dengan makin banyak warga yang merasa tidak puas dengan keadaan politik yang ada di negara penghasil minyak terbesar di dunia itu. Tahun ini sempat terjadi aksi protes yang dilakukan kelompok Syiah di Arab Saudi yang menimbulkan sekitar 13 korban jiwa.

Jerman dan Arab Saudi memiliki hubungan yang cukup baik dalam bidang militer. Pada 2011 silam kedua negara juga menyetujui penjualan sekitar 270 Tank Leopard dua buatan Jerman yang dgunakan oleh militer Arab Saudi.

Sumber : Okezone

AL India Diperkuat Fregat Baru

NEW DELHI-(IDB) : Kapal kedua dari tiga kapal perang tipe fregat rudal yang dipesan India dari Rusia telah tiba di India, Minggu (30/12/2012) kemarin. Demikian diungkapkan pejabat Kementerian Pertahanan India.

Menurut kantor berita RIA Novosti, kapal perang INS Tarkash itu tiba di pelabuhan Mumbai, Minggu, setelah berlayar dari Galangan Kapal Yantar di Kaliningrad, kawasan Baltik, November lalu. Dengan kedatangan kapal itu, Angkatan Laut India kini memiliki dua fregat rudal yang diklaim memiliki kemampuan sulit terlacak radar (stealth).

India dan Rusia menandatangani kontrak pembuatan tiga kapal fregat kelas Krivak III yang telah dimodifikasi (Proyek 11356, atau di India dikenal dengan kelas Talwar) senilai 1,6 miliar dollar AS (Rp 15,4 triliun) pada 2006 lalu. Kapal pertama, yang diberi INS Teg (F45), telah bergabung dengan AL India, 27 April silam.

INS Tarkash sendiri resmi dioperasikan AL India dalam sebuah upacara resmi di Kaliningrad, 9 November. Kapal itu kemudian diberangkatkan dari kawasan eksklaf Rusia di Baltik, Eropa, itu, menuju India pada 17 November.

Kapal ketiga, INS Trikand, saat ini masih menjalani pengetesan di galangan, dan akan segera melakukan uji pelayaran di Laut Baltik. Dijadwalkan, kapal itu akan bergabung dengan AL India pada musim panas tahun depan.

Dibandingkan dengan tiga kapal kelas Talwar terdahulu, yakni INS Talwar (F40), INS Trishul (F43), dan INS Tabar (F44), tiga kapal terbaru ini memiliki sedikit perbedaan kemampuan serang. Tiga kapal ini dilengkapi dengan delapan peluncur rudal vertikal yang diisi rudal jelajah supersonik BrahMos.

Selain itu, kapal dengan 124,8 meter dan lebar 15,2 meter ini juga dilengkapi meriam 100 milimeter, sistem rudal permukaan-ke-udara Shtil, dua sistem pertahanan udara Kashtan, dua peluncur torpedo 533mm dan satu helikopter antikapal selam. 

Sumber : Kompas

2013 PAL Targetkan Bukukan Pendapatan Rp.1.5 T

SURABAYA-(IDB) : PT PAL Indonesia pada 2013 memproyeksikan pendapatan menjadi Rp1,5 triliun dengan menggenjot jasa pemeliharaan dan perbaikan kapal, atau naik 250% dibandingkan pendapatan tahun ini hanya senilai Rp600 miliar.

 

Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) M. Firmansyah Arifin mengatakan BUMN tersebut tahun depan berpotensi mendongkrak pendapatan, menyusul besarnya peluang di bidang pemeliharaan dan perbaikan (harkan) maupun pembuatan kapal baru.

Menurutnya, sepanjang tahun ini divisi harkan kapal mengontribusikan 45% terhadap total pendapatan PAL yang mencapai Rp600 miliar.

“Tahun depan kami memproyeksikan kenaikan revenue menjadi Rp1,5 triliun. Divisi harkan masih akan menjadi tulang punggung, selain pembuatan kapal niaga, kapal perang dan rekayasa umum (komponen industri minyak dan gas bumi),” ujarnya saat ditemui Bisnis di kantornya, kemarin (29/12).

Firmansyah optimistis pada 2013 mampu mencapai kinerja sesuai yang direncanakan, mengingat kini mendapat sejumlah proyek yang akan dirampungkan tahun depan. Diantaranya dua unit tanker pesanan Pertamina masing-masing berbobot 17.500 dead weight ton (DWT) dengan harga US$25 juta dan US$24,8 juta.

Divisi rekayasa umum (general engineering/GE) juga tengah merampungkan pengerjaan platform untuk pemboran minyak lepas pantai pesanan Petronas senilai US$46 juta. Perusahaan migas asal China CNOOC juga memesan komponen yang sama untuk pemboran minyak di Madura seharga US$42 juta.

“Platform pesanan CNOOC kami kerjakan bersama perusahaan asal China, maka nilai kontraknya dibagi dua masing-masing memperoleh US$21 juta,” tutur Firmansyah.

Dia menambahkan peluang lain masih terbuka lebar berupa pembuatan dan harkan kapal dari dalam maupun mancanegara. Untuk itu, bagian pemasaran PAL tahun depan disebutkan akan lebih proaktif mencari order.

Upaya tersebut akan dibarengi dengan pembenahan manajemen, agar PAL dapat bangkit kembali sesudah tahun lalu mengalami kerugian hingga ratusan miliar rupiah.

“Kami optimistis pada 2013 sudah mampu menangguh untung, tahun ini pun [dengan pendapatan Rp600 miliar] kami sudah bisa membukukan laba usaha kendati masih sangat kecil,” paparnya.

Sumber : BisnisJatim

TNI AU Rekomendasikan Pembangunan Bandara Sangkimah

SANGATTA-(IDB) : Dukungan Pemkab Kutim untuk segera membangun Bandara Sangkimah kini muncul dari TNI Angkatan Udara (AU). Dukungan ini tertuang dalam surat rekomendasi dengan No 13/336/X/2012 yang dikirim ke Pemkab Kutim, serta ditembuskan ke berbagai pihak termasuk kementerian Kehutanan dan lainnya. Alasan  TNI AU mendukung pembangunan Bandara Sangkima adalah untuk kepentingan mobilitas TNI pada umumnya, pada saat melakukan latihan gabungan di Sekerat. Surat rekomendasi ditandatangani oleh Marsekal Pertama TNI AU Polter Gultom selaku Kepala Disbagops TNI AU.

Karena dukungan ini, Kepala Dinas Perhubungan Kutim Johansyah Ibrahim mengatakan, dukungan ini merupakan hal yang positif. Apalagi, pihak kementerian  Kehutanan juga sudah memberikan sinyal akan melepaskan lokasi tersebut sesuai dengan permintaan enclave dari Pemkab Kutim karena itu pihaknya yakin bandara ini akan dibangun.

"Karena itu, tahun ini kami sudah melakukan perencanaan. Kami sudah siapkan anggaran perencanaan. Setelah ada persetujuan enclave, pekerjaan fisik langsung dimulai," jelas Johansyah ditemui dua hari lalu di kantornya.

         
Diakui, keberadaan bandara tersebut sangat dibutuhkan untuk menghidupkan dan mempermudah jalur transportasi di Kutim. Karena itu, pembangunannya akan dipercepat jika pelepasan dari Kemenhut sudah selesai. Karena itu perencanaanya harus dipersiapkan dari sekarang.

Disebutkan, proses pelepasan hak penggunaan lahan yang semula dikelola PT Pertamina kini sudah diserahkan kembali ke Kementerian Keuangan. Ini artinya kawasan tersebut sudah merupakan aset negara. Bahkan, Kementerian Keuangan sudah menghibahkan kawasan tersebut kepada Pemkab Kutai Timur melalui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Namun finalisasi hibah masih terkendala dengan belum terbitnya persetujuan Kementerian Kehutanan terkait status kawasan yang termasuk TNK.

Menurut Johan, program pembangunan dan pengembangan Bandara Sangkima sudah direncanakan sejak lama. Namun hal itu terkendala masalah izin. Saat ini kondisi Bandara Sangkima memiliki landasan sepanjang 800 meter, lebar 23 meter dengan menggunakan aspal lapen (lapisan penetrasi macadam). Sesuai dengan perencanaan, bandara tersebut rencananya akan mengalami peningkatan, baik itu dari segi panjang maupun lebarnya. Untuk panjang landasan pacu rencananya ditambah menjadi 2.700 meter dengan lebar 40 meter. "Karena ada perluasan kawasan bandara, secara otomatis perlu ada izin dari Menteri Kehutanan. Begitu izin di keluarkan proses pembangunannya langsung dimulai. Termasuk pembuatan amdalnya dan meminta instansi teknis terkait untuk membebaskan lahan untuk pelebaran bandara," jelasnya.

Johan mengaku, keberadaan bandara ini mempunyai peranan penting untuk pengembangan kawasan Kutim yang didaulat menjadi salah satu daerah pengembangan koridor ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan jarak tempuh jalur darat cukup jauh. "Dengan adanya bandara, jarak tempuh antara Kutim dengan Samarinda sebagai ibukota Kaltim dan beberapa daerah lainnya dapat lebih singkat. Bandara ini juga akan memudahkan arus transportasi warga keluar daerah. Secara tidak langsung akan mendukung perkembangan ekonomi daerah," katanya. 

Sumber : Kaltimpost

Skuadron UAV Indonesia Siap Operasi

JAKARTA-(IDB) : Pesawat tanpa awak yang dikendalikan remote kontrol buatan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) akan dioperasikan pada 2013 mendatang, kata Menteri Riset dan Teknologi, Gusti Muhammad Hatta.

Di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, Sabtu Gusti Muhammad Hatta mengatakan, kemampuannya tidak diragukan lagi karena telah diuji coba di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta pada Kamis, 11 Oktober 2012.

"Pesawat tanpa awak yang diberi nama Wulung tersebut dirancang khusus dan sangat canggih sehingga memiliki kemampuan yang luar biasa dibandingkan dengan pesawat-pesawat yang ada," kata Menristek, Gusti Muhammad Hatta.

Selain bisa menjadi pesawat mata-mata, pesawat tersebut nantinya juga dapat dipergunakan untuk pemotretan wilayah dari udara dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Pesawat ini memiliki kemampuan terbang selama 4 jam tanpa henti dan bisa digunakan untuk membuat hujan buatan.

Jarak tempuh maksimalnya 70 kilometer, dengan kecepatan jelajah 52--69 knot. Puna Wulung bisa dikendalikan dengan jarak 73 kilometer dari remote control. Wulung mampu terbang hingga ketinggian 12 ribu kaki, dan yang sudah diujikan sejauh 8.000 kaki.

BPPT membuat lima pesawat serupa, dan biaya yang dikeluarkan untuk lima pesawat serupa berkisar antara Rp6 miliar--Rp8 miliar.

Wulung memakai mesin 2 tak dan untuk mendapatkan tenaga yang optimal, bahan bakar yang dipergunakan adalah pertamax.

Bahan material pesawat tanpa awak tersebut menggunakan komposit (komposisi serat kaca, fiber, karbon) sehingga mendapatkan struktur pesawat yang ringan.

"Dengan adanya pesawat tersebut nantinya pemadaman kebakaran hutan dan pembuatan hujan buatan tidak perlu lagi menaburkan garam pada awan dan kami telah menemukan bahan penggantinya, yani bernama pleer," katanya.

Setiap satu kilogram pleer sama dengan satu ton kilogram garam dan pesawat Wulung mampu membawa delapan kilogram pleer. 

Sumber : Antara

kembalinya Kejayaan Hiu Kencana Diambang Kenyataan

ARC-(IDB) : Tak lama lagi, kejayaan Hiu Kencana akan kembali. Cakra dan Nanggala tak lama lagi akan mendapat teman, seiring dengan makin nyatanya rencana kerjasama PT PAL dengan galangan DSME Korea Selatan berdasar skema JOA (Joint Operations Agreement). 

Berdasarkan kunjungan Wamenhan ke PT PAL pada 28 Desember 2012 lalu, sudah mulai ada sedikit sinar terang mengenai perkembangan proyek kapal selam Type-209 DWT 1.400 ton untuk TNI-AL. 

Dari kontrak awal sebanyak 3 kapal selam, dirinci bahwa kapal selam I dan II akan dibangun di galangan DSME, sementara untuk kapal selam ketiga modulnya akan dibangun oleh DSME, sementara final joint (penyambungan antar modul/ segmen) akan diselesaikan oleh PT PAL.

 

Mengingat krusialnya proses tersebut, maka proses ToT (Transfer of Technology) menjadi sangat penting. Apalagi PT PAL belum pernah melakukan rekayasa rancang bangun kapal selam sebelumnya. 

pemberitaan sebelumnya bahwa PT PAL telah menyiapkan sejumlah tenaga kerja yang akan melakukan OJT (On Job Training) ke DSME. Tak tanggung-tanggung, 416 orang teknisi PT PAL akan dikirim untuk melakukan observasi dan belajar pada saat kapal selam I dan II dibangun di DSME, lebih banyak dari jumlah 186 yang diberitakan sebelumnya. Bagi yang sedang mencari lowongan pekerjaan dan memiliki kualifikasi teknik khususnya desain dan produksi, ada kabar gembira. 

PT PAL masih membutuhkan 254 orang tenaga kerja baru untuk engineering, technician/ foreman, dan worker. Untuk menyiapkan sejumlah orang dan fasilitas produksi yang diperlukan untuk memproduksi kapal ketiga ini dibutuhkan anggaran sebesar US$ 215,2 Juta, yang terbagi USD 29,8 juta untuk manpower, USD 149,9 juta untuk fasilitas dan perlengkapan produksi yang meliputi 11 workshop, 8 instalasi, perlengkapan produksi dan ujicoba.

Lebih jauh lagi, PT.PAL juga sudah menyiapkan lokasi tempat pembangunan  kapal selam III. Lokasi yang disiapkan itu berada di Sektor B Galangan PT.PAL.

 

Apabila semua pihak berkomitmen untuk mendukung proses ini, PT PAL sejak jauh hari sudah menyatakan sanggup untuk menyiapkan segala aspek teknis dalam rangka pembangunan kapal selam ketiga. 

Komitmen tersebut dibutuhkan untuk menjaga agar kapal selam U-209 DWT 1.400 ton ini dikerjakan sesuai dengan jadwal, yaitu kapal I selesai pada 2016, kapal II pada pertengahan 2017, dan kapal III pada pertengahan 2018. Mari sama-sama kita doakan bersama agar kejayaan Hiu Kencana bisa kembali.

Sumber : ARC

KSAL Briefing Perwira TNI AL Koarmatim

SURABAYA-(IDB) : Mengawali penugasan sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Madya TNI Dr. Marsetio, M.M, melaksanakan briefing kepada seluruh Perwira TNI Angkatan Laut sewilayah timur. Acara tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Graha Samudera (GSB) Bhumi Moro, Surabaya, Jumat (28/12).

Acara tersebut juga dihadiri oleh para Panglima Komando Utama (Pangkotama) TNI AL, para Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) di jajaran Koarmatim serta Pamen dan Pama TNI AL sewilayah timur.

Acara diawali dengan laporan kesiapan oleh Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Agung Pramono, S.H., M.Hum. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Curiculum Vitae atau riwayat hidup KSAL oleh Pangarmatim.

Dalam pengarahannya, Marsetio menyampaikan empat hal yang menjadi Pedoman Pembangunan TNI Agkatan Laut. Pertama, melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Kedua, melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah serta melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.Menurutnya, perkembangan lingkungan strategis yang dinamis dan sulit diprediksi serta berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan tugas dan pembangunan TNI Angkatan Laut, seperti perkembangan situasi kawasan regional tentang Laut Cina Selatan, penyelesaian wilayah perbatasan yang berpotensi konflik, dan situasi kondisi nasional terkait perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, sehingga perlu penyesuaian untuk menjawab kecenderungan yang terjadi.

Ketiga, kebijakan dasar pembangunan TNI Angkatan Laut diarahkan menuju kekuatan pokok minimum atau Minimum Essential Force (MEF) dengan mengacu pada konsep pengembangan postur ideal TNI Angkatan Laut jangka panjang. Fokus perhatian dalam mewujudkan MEF adalah peningkatan kemampuan mobilitas TNI Angkatan Laut, peningkatan kemampuan satuan tempur (striking force) dan penyiapan pasukan siaga (standby force) untuk penanganan bencana alam, tugas-tugas perdamaian dunia dan keadaan darurat lainnya.

"Pembangunan MEF ini diimplementasikan dalam tiga Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2024, diproyeksikan pada pencapaian MEF yang mencakup organisasi, personel dan alutsista sesuai dengan alokasi anggaran pertahanan,” kata Marsetio melalui siaran pers Dinas Penerangan Koarmatim yang diterima Jurnal Nasional, Jumat (28/12).

Sedangkan percepatan pencapaian MEF di bidang Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista), menurut Marsetio, diprioritaskan pada penggantian alutsista yang kondisinya kritis dan tidak layak pakai, serta pemenuhan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas-tugas mendesak.

Keempat, visi TNI Angkatan Laut yaitu terwujudnya TNI Angkatan Laut yang handal dan disegani. Handal berarti dengan kekuatan yang ada disertai taktik dan strategi yang kita ciptakan, mampu melaksanakan tugas pokok yang diberikan. Sedangkan disegani berarti dihormati, dicintai sekaligus ditakuti.

Adapun Misi TNI Angkatan Laut, membina kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Laut yang berkelanjutan secara efektif dan efisien, menjamin tegaknya kedaulatan dan hukum, keamanan wilayah laut, keutuhan wilayah NKRI serta terlaksananya diplomasi Angkatan Laut dan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Selain itu, mewujudkan personel TNI Angkatan Laut yang bermoral, profesional dan sejahtera, mewujudkan Angkatan Laut menuju kekuatan pokok minimum atau MEF, serta menjamin terlaksananya tugas-tugas bantuan kemanusiaan dan mewujudkan organisasi TNI Angkatan Laut yang bersih dan berwibawa.

Sumber : Jurnas

Wamenhan Berharap PAL Perkuat Divisi Kapal Perang

SURABAYA-(IDB) : Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin meminta PT PAL Indonesia untuk memperkuat infrastruktur devisi kapal perang. Sebab penyertaan modal negara ditujukan untuk memperkuat infrastruktur divisi kapal perang.

“Secara keseluruhan PT PAL sudah bangkit dengan aktifitas yang cukup padat, tetapi secara khusus saya meminta perhatian untuk memperkuat infrastruktur divisi kapal perang,” kata Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin saat kunjungan kerja ke PT PAL Indonesia, di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (28/12).

Dalam kunjungan tersebut, Wamenhan meninjau langsung proses dan kesiapan pembuatan kapal perang untuk TNI Angkatan Laut seperti kapal perusak kawal rudal (PKR), tugboat, kapal cepat rudal (KCR) dan persiapan produksi kapal selam ketiga di PT PAL Indonesia.

Pada kesempatan itu, Direktur Produksi PT PAL Indonesia, Edy Widarto sempat melaporkan kepada Wamenhan mengenai persiapan pembuatan sejumlah kapal perang yang dipesan oleh TNI Angkatan Laut.

Wamenhan menekankan pentingnya alih teknologi dalam pembuatan kapal selam. Dalam rangka alih teknologi, menurut Sjafrie, pemerintah telah menetapkan untuk membeli dua kapal selam dari Korea Selatan, yang pembuatannya berlokasi di Korea Selatan dengan melibatkan tenaga dari Indonesia. Sedangkan satu unit kapal selam merupakan bagian daripada Pusat Alih Teknologi Kapal Selam yang pembuatannya dipusatkan di PT PAL Indonesia, Surabaya dan ini akan terjadi pada tahun 2016.

Untuk tujuan itu, Sjafrie mengingatkan perlu persiapan dan alokasi anggaran serta manajemen alih teknologi alutsista strategis. Dengan adanya UU Industri Pertahanan maka seluruh transfer of technology (ToT) Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) strategis yang diperlukan baik oleh matra darat, laut dan udara diangkat ke tingkat nasional yang dikendalikan oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

“Ini merupakan proyek nasional. Oleh karena itu membutuhkan persiapan-persiapan. Pemerintah sejak tahun 2011-2012 dan akan meluncur ke tahun 2013 telah menyediakan anggaran yang disebut penyertaan modal negara kurang lebih Rp1,2 triliun. Dan, ini yang pertama digunakan untuk mempersiapkan infrastruktur devisi kapal perang khususnya ToT kapal perusak kawal rudal yang juga bagian daripada ToT,” kata Sjafrie.

Menurut Sjafrie, pemerintah juga sedang memikirkan untuk mengalokasikan anggaran kurang lebih US$ 150 juta untuk kebutukan infratruktur kapal selam. Wamenhan selaku Sekretaris KKIP mengingingkan bahwa PT PAL Indonesia betul-betul serius dan telaten untuk mengelola alokasi anggaran yang diberikan dalam rangka memperkuat infrasrtuktur divisi kapal perang.

Sjafrie menjelaskan terhitung mulai tahun 2013, Ketua KKIP adalah Presiden dan beranggotakan 10 menteri, termasuk Panglima TNI dan Kapolri.

Sjafrie yang juga selaku Ketua High Level Committee dalam rangka mengendalikan dan mengawasi modernisasi peralatan militer yang dibebankan kepada PT PAL sebagai tindak lanjut dari keinginan pemerintah untuk modernisasi peralatan, menyampaikan bahwa industri pertahanan dalam negeri dialokasikan selama lima tahun sebesar Rp7,9 triliun. Anggaran itu digunakan baik oleh PT PAL, PT Pindad maupun PT DI serta industri dalam negeri lain yaitu swasta dalam rangka memasok kebutuhan TNI.

Sumber : Jurnas

2013 PAL Serahkan KCR Pesanan Kemhan

ARC-(IDB) : Di penghujung tahun 2012, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengunjungi galangan kapal nasional PT.PAL di Surabaya Jawa timur. Wamenhan rupanya ingin mengetahui progress pembuatan kapal perang pesanan TNI-AL. Seperti diketahui, sepanjang 2012, Kementrian Pertahanan telah memesan sejumlah kapal kepada PT.PAL. Diantaranya KCR-60, Kapal Tunda, Perusak Kawal Rudal serta kerja sama pembuatan Kapal Selam dengan Korea Selatan.

Untuk KCR-60M, progresnya boleh dibilang masih pada jalurnya. Namun, melihat presentasi yang diberikan oleh PT.PAL, progresnya justru lebih cepat dari yang direncanakan. Hingga bulan November 2012, kemajuan produksi telah mencapai 43 % lebih dari semula yang direncanakan 34,7%. Jika tidak ada aral melintang, pada desember 2013, KCR-60M sudah melaut.

 

Namun demikian ditemukan juga sejumlah kendala dalam pembangunan KCR-60M. Yaitu,  General Arrangement yang menjadi lampiran kontrak ternyata belum memenuhi opsreq TNI AL dan baru dapat disepakati pada bulan september 2012. 

Lalu pada Maret s/d mei 2012 , baru diproses persetujuan BKI (biro klasfifkasi Indonesia) untuk gambar konstruksi kapal. Dan juga adanya permasalahan daftar kebutuhan pembelian steel plate & profil yang baru dapat dikonfirmasi oleh vendor (PT.KS  dan vendor LN), dengan jadwal kedatangan di PT. PAL INDONESIA bulan November dan Desember 2012. Selain itu disarankan juga pengadaan combat system dapat diputuskan anggarannya, sehingga proses desain platform dan combat system dilakukan bersamaan.

Sementara untuk kapal tunda, justru PT.PAL akan mengalami kemunduran jadwal serah terima. Awalnya, serah terima kapal pertama akan dilakukan pada bulan april 2013, dan terpaksa mundur hingga 15 juli 2013. 

Permasalahannya adalah Steel Plate yang rencana awal menggunakan material stock ,ternyata pada saat Blasting painting terdapat beberapa cacat/ pitting. Sehingga harus diganti dengan pembelian steel plate baru . Plate pengganti mulai datang pada awal  Desember 2012 secara bertahap. selain itu, terdapat pula kesulitan untuk mendapatkan tenaga Sub kontraktor.

Namun demikian, pada proyek Tug Boat ini sudah terlihat bentuk kapalnya. Bagian haluan dan dek kapal sebagian sudah selesai dibuat.

Sumber : ARC

Renstra jangka Panjang, Indonesia Beli 10 Kapal Selam

SURABAYA-(IDB) : Modernisasi alutsista TNI dilakukan secara serius untuk menunjung kekuatan sistem pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan TNI, khususnya matra Angkatan Laut dalam menjaga perairan Indonesia.  

"Rencana strategis jangka panjang, Indonesia akan membeli 10 kapal selam," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat berkunjung ke PT PAL, Surabaya, Jumat (28/12).

Untuk tahap awal, Indonesia akan memiliki tiga kapal selam hasil kerjasama pembelian dari Korea Selatan. Dua dibuat di sana, kata dia, satu kapal selam dibuat murni anak negeri di PT PAL mulai 2016. 

Untuk mempersiapkan sumber daya manusia, puluhan teknisi dikirim ke Negeri Ginseng untuk mendapatkan menimba ilmu transfer teknologi.

Targetnya nanti, kata Sjafrie, sepulangnya ke Indonesia mereka memiliki kemampuan untuk merawat dan membuat kapal selam yang menjadi alutsista ampuh dalam menjaga perairan Indonesia. "Karena memelihara dan membangun kapal selam tidak beda jauh."

Pihaknya paham untuk mewujudkan kekuatan pokok minimum (MEF) membutuhkan dana besar dan dilakukan dengan perencanaan matang. Meski begitu, kalau melihat cetak biru yang pemenuhan alutsista hingga 2024, maka hal itu hampir dipastikan terwujud.

Sjafrie menjelaskan, pada awal pemerintahan SBY, anggaran belanja alutsista per tahun masih Rp 500 miliar. Sekarang, dana yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp 8 triliun. Selain untuk memasuk kebutuhan senjata operasional prajurit, langkah membeli produk senjata lokal juga untuk membantu memulihkan kejayaan industri pertahanan dalam negeri.

"PT PAL sudah bangkit dan secara khusus mendapat penyertaan modal. Tapi mereka harus menguatkan divisi kapal perang yang terkenal dengan teknologi tinggi."

Sumber : Republika

Wamenhan Berharap PAL Tepat Waktu

SURABAYA-(IDB) : Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin mengungkapkan kemungkinan mundurnya jadwal penyerahan dua jenis kapal militer pesanan Kementerian Pertahanan yang tengah digarap PT PAL. Kementerian Pertahanan memesan dua unit tugboat serta tiga unit kapal cepat rudal ke PT PAL sejak dua tahun lalu dengan biaya sekitar Rp 500 miliar.

"Saya melihat prosesnya lambat karena perencanaan oleh pejabat yang lama tidak cermat. Mungkin penyelesaiannya akan meleset dari target pada 2013," kata Sjafrie saat meninjau pembuatan kedua kapal tersebut di galangan PT PAL di Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 28 Desember 2012.

Meskipun demikian, Sjafrie berharap agar target delivery time kedua kapal tersebut pada 2014 tidak meleset. Bekas Panglima Kodam Jaya itu juga menginginkan proses penuntasan kedua kapal itu tidak mempengaruhi delivery yang telah disepakati. "Sebab kapal itu merupakan bagian dari proses modernisasi peralatan Tentara Nasional Indonesia," kata Sjafrie.

Selain kedua jenis kapal pesanan tersebut, Sjafrie juga meninjau kesiapan PT PAL dalam pembuatan tiga unit kapal selam militer yang sedang dikerjakan bersama Korea Selatan. Menurut Sjafrie, satu di antara tiga kapal selam itu nantinya akan dikerjakan di galangan kapal milik PT PAL. "Kedatangan saya ke sini juga dalam rangka melihat persiapan pembangunan galangan kapal selam itu," ujar Sjafrie.

Direktur Utama PT PAL M. Firmansyah Arifin mengatakan, proses penggarapan tugboat dan kapal rudal cepat tidak meleset dari target. Ia pun optimistis pengerjaannya akan tuntas sesuai waktu. Sebab selain kontrak jangka panjang sudah di tangan, materialnya pun sudah tersedia. "Saya memahami pernyataan Wakil Menteri Pertahanan itu sebagai cambuk bagi kami agar bekerja keras merampungkan kapal itu," kata Firmansyah yang diwawancarai terpisah.

Sumber : Tempo

Filipina Beli 3 Helikopter AL Dari Italia

MANILA-(IDB) : Filipina, Kamis (27/12), mengatakan akan membeli tiga helikopter angkatan laut dari sebuah produsen Anglo-Italia. Pembelian itu merupakan bagian dari program modernisasi militer di tengah sengketa wilayah dengan China.

Tiga helikopter AW 109 "Power" dari AgustaWestland akan diperoleh harga 32,5 juta dollar AS berdasarkan program pengadaan darurat, kata Departemen Pertahanan negara itu dalam sebuah pernyataan.

"Akuisisi helikopter angkatan laut ini merupakan salah satu langkah konkret menuju pemenuhan tujuan kami untuk memodernisasi Angkatan Laut Filipina dan angkatan bersenjata kami pada umumnya," kata Menteri Pertahanan Voltaire Gazmin sebagaimana dikutip.

Dia mengatakan, melalui akuisisi tersebut dan rencana pembelian peralatan yang lain, angkatan bersenjata Filipina menunjukkan niatnya untuk "mengamankan kedaulatan negara dan integritas wilayah nasional".

Dalam beberapa bulan terakhir, militer Filipina yang punya peralatan yang kurang memadai telah berusaha untuk meningkatkan kemampuannya di tengah ketegangan dengan China terkait wilayah yang disengketakan di Laut China Selatan. Filipina itu telah memesan atau menjajagi sejumlah kapal patroli baru, jet tempur, pesawat angkut dan helikopter serang dan pada saat bersamaan berupaya untuk meningkatkan hubungan pertahanan dengan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat.

Berbagai upaya itu telah dipercepat sejak Filipina dan China mulai menghadapi ketegangan pada April terkait sengketa atas Scarborough Shoal, sekelompok pulau di Laut China Selatan. Filipina mengatakan beting itu berada dalam 200-mil laut zona ekonomi eksklusifnya. Sementar China mengklaim beting itu serta hampir semua Laut China Selatan, bahkan hingga ke perairan dekat pantai sejumlah negara tetangga.

Sumber : Kompas

Refleksi 2012 Dan Proyeksi 2013 Kemhan

JAKARTA-(IDB) : Mengakhiri Tahun 2012, Kementerian Pertahanan melaksanakan Refleksi terhadap seluruh program kegiatan di beberapa bidang yang telah dilaksanakan selama Tahun 2012 yang menjadi tahun ke tiga dari Renstra pertama dan proyeksi program kegiatan  Kementerian Pertahanan untuk tahun 2013. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Kamis (27/12) di Kantor Kemhan.

 

Menhan menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan Prajurit TNI dan PNS dilaksanakan secara bersinambungan sesuai kemampuan anggaran. Untuk meningkatkan Kesejahteraan Prajurit TNI dan PNS, Kemhan telah memberikan tunjangan cacat, pelayanan kesehatan, perumahan, dukungan Perlengkapan Perorangan Lapangan (Kaporlap), bantuan beasiswa dan tugas belajar serta tunjangan kinerja.

Seiring dengan hal itu, di bidang kesehatan, Kemhan juga ikut berpartisipasi aktif dalam penanggulangan penyakit yang berdampak nasional melalui pemenuhan Alkes Rumkit dan peningkatan kemampuan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi anggota TNI/PNS dan keluarganya serta masyarakat.

Demikian juga di bidang perumahan, dimana untuk tahun 2012 telah dibangun rumah bagi prajurit dan PNS baik berupa Rusunawa, Rusunami maupun kepemilikan rumah umum dan khusus. Untuk rencana tahun 2013 mendatang akan dilakukan penataan rumah negara dan penyelesaian permasalahan tanah dan bangunan, serta penambahan pembangunan Rusunawa, Rusunami dan kepemilikan rumah umum dan khusus.

Sementara itu, di dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) Kemhan / TNI tetap mengacu kepada pembangunan kekuatan pokok minimum (MEF) dengan melakukan Restrukturisasi berdasarkan kebijakan Zero Growth yaitu tidak ada penambahan personel secara signifikan, dimana antara rekrutmen personel dan yang pensiun seimbang (Pertumbuhan Nol) dan melakukan kebijakan Right Sizing yaitu dapat menentukan kebutuhan personel secara tepat guna dengan melaksanakan penataan organisasi, penghitungan beban kerja dan standar kompetensi.

Adapun program kegiatan yang telah dilaksanakan dari sisi sarana pertahanan selama tahun 2012 adalah program modernisasi alutsista (Alat Utama Sistem Senjata) TNI sesuai dengan Minimum Essential Forces (MEF) untuk kurun waktu 15 tahun. Tahun 2012 ini telah memasuki tahun ke tiga dari Renstra I dan diharapkan sampai dengan tahun 2014 pencapaian lebih dari 30 %. 

 

Untuk proyeksi Tahun 2013 program kerja sarana pertahanan akan tetap melanjutkan proses pengadaan dengan didukung pengembangan teknologi industri pertahanan, pemenuhan kelengkapan dokumen regulasi keuangan serta penyempurnaan Permenhan tentang pengadaan Alutsista. Disamping itu pengadaan alutsista juga mengutamakan produksi dalam rangka meningkatkan kemandirian industri pertahanan.

Pada tahun 2012 pelaksanaan kegiatan yang mengemuka berkaitan dengan analisis Strategi Pertahanan, konflik laut Cina Selatan, tata ruang wilayah pertahanan, pengawasan perbatasan dengan menggunakan Iptek, Implementasi Doktrin dan Implementasi Sishanta di Perbatasan.

Pengkajian terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertahanan yang dilakukan antara lain kajian model Warhead kaliber 200 mm, penyempurnaan PTTA (Pesawat Terbang Tanpa Awak), Model Kapal Selam Tanpa Awak, Pengembangan MEF (Minimum Essential Force) dan pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X. Disamping itu juga dilaksanakan analisis terhadap alat peralatan pertahanan, berupa pembuatan prototype Rantis 5 Ton 6x6 peluncur roket kaliber 122 mm, Prototipe Munisi kaliber 105 mm Exercise, Prototipe Combat Boat, Prototipe roket jarak 100 km ground to ground dan Prototipe Smart Bomb.

Untuk proyeksi 2013 Balitbang Kemhan akan melaksanakan program pengkajian Strategi pertahanan, salah satunya strategi pencegahan dan penanggulangan Dampak Konflik Laut Cina Selatan terhadap Kedaulatan NKRI (ditinjau dari aspek ekonomi dan sosial budaya) serta melaksanakan sosialisasi pengintegrasian komponen negara dan pemberdayaan wilayah pertahanan.

Di bidang legislasi, Kemhan menyusun dan membahas RUU yang menjadi prioritas prolegnas tahun 2012 antara lain RUU Komcad, RUU Kamnas, dan RUU Rahasia Negara. RUU yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang di Tahun 2012 adalah UU Nomor. 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI dan UU. Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.  Tahun 2013 target yang akan diselesaikan adalah RUU Rahasia Negara, RUU Kamnas, dan 38 Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) termasuk Naskah Akademik dan draft RUU Bela Negara.

Jakarta Internasional Defence Dialoque (JIDD) ke-2, 2012 dan Indo Defence ke-5, 2012 telah terlaksana dengan sukses. Kedua forum tersebut merupakan forum dialog dan pameran Alutsista pertahanan keamanan di kawasan Asia Pasifik yang saat ini telah diakui dan menjadi agenda dunia serta diselenggarakan setiap tahun. Untuk tahun 2013 forum tersebut akan lebih ditingkatkan secara kualitas. Selain itu juga di selenggarakan ASEAN Regional Forum Head of Defence Universities Colleges and institutions Meeting (ARF – HDUCIM) yang merupakan media pertukaran informasi dan pengalaman dalam pengembangan ilmu pertahanan.

Di bidang Potensi Pertahanan, Kemhan melanjutkan dan mengintensifkan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara dengan melibatkan Kementerian lainnya, LPNK dan elemen masyarakat dalam memantapkan upaya Nation Character Building sumber daya manusia untuk kepentingan pertahanan negara. Tahun 2012 ini juga telah dicanangkan bahwa tanggal 19 Desember sebagai hari Bela Negara yang akan diperingati secara nasional setiap tahun.

Pembangunan dan pemberdayaan wilayah perbatasan juga merupakan perhatian yang sangat besar bagi Kemhan di tahun 2012. Hal tersebut tidak hanya berupa pembangunan secara fisik, tetapi juga non fisik seperti peningkatan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan wawasan kebangsaan, termasuk juga peningkatan kesejahteraan bagi personel Kemhan/TNI yang bertugas di wilayah perbatasan seperti tunjangan khusus. Disamping itu dialog dan penyelesaian masalah wilayah perbatasan dengan negara-negara yang terkait juga terus dilaksanakan secara intensif. Di tahun 2013 kegiatan–kegiatan tersebut akan terus ditingkatkan.

Sumber : DMC

Indonesia Siap Uji Terbang Roket Berdaya Jangkau 100 - 900 Km

JAKARTA-(IDB) : Indonesia siap meluncurkan roket tiga digit atau roket berdaya jangkau 100 km-900 km pada 2013 untuk memperkuat sistem persenjataan negara.

"Tahun depan kita akan mulai menguji statis maupun uji dinamis roket berdaya jangkau tiga digit," kata Asisten Deputi Menteri Riset dan Teknologi bidang Produktivitas Riset Iptek Strategis Goenawan Wybiesana pada Evaluasi Akhir Tahun di Jakarta, Kamis.

Untuk tahap awal, ujarnya, lebih dulu dikembangkan roket balistik berdaya jangkau 100 km dengan kaliber 350 mm sebanyak 10-20 unit, kemudian dilanjutkan dengan roket balistik kaliber berikutnya, disusul roket kendali.

Kementerian Ristek sebagai bagian dari konsorsium roket, turut mendanai proyek tersebut sebesar Rp10-15 miliar pada 2013. Selain Kemristek, konsorsium roket beranggotakan PT Pindad, PT Dahana, PT Dirgantara Indonesia, Lapan, BPPT, LIPI, ITB UGM, ITS, dan lainnya.

Teknologi roket, ujarnya, dibangun dari empat kemampuan yakni teknologi material, teknologi sistem kontrol, teknologi eksplosif dan propulsi serta teknologi mekatronik yang seluruhnya sudah dikuasai.

Program roket nasional, ia menerangkan, telah dimulai sejak 2005 dengan mensinergikan berbagai lembaga terkait, dilanjutkan pembuatan desain awal dan uji prototipe serta pengembangan desain pada 2010.

Pada 2011, urainya, konsorsium roket ini meluncurkan freeze prototype 1 (prototipe jadi) yang setelah dibeli Kementerian Pertahanan dinamakan R Han 122 untuk dibuat menjadi massal melalui program 1.000 roket.

"R Han 122 ini memiliki kaliber 122 mm berdaya jangkau 15 km, lalu pada tahun yang sama, daya jangkaunya R Han 122 ditingkatkan menjadi 25 km dan pada 2012 R Han ditingkatkan lagi kalibernya menjadi 200 mm dengan daya jangkau 35 km," katanya.

Sebelum program roket untuk kepentingan pertahanan negara, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) telah lama menguasai teknologi roket untuk kepentingan riset peluncuran satelit. 

Sumber : Antara

Pemekaran TNI AL Menunggu Revisi Kepres

SURABAYA-(IDB) : Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono, mengatakan, rencana pemekaran tiga komando armada TNI AL masih harus menunggu selesainya revisi Peraturan Presiden Nomor 10/2010 tentang Organisasi TNI.

Saat ini ada dua komando armada TNI AL, yaitu Komando Armada Indonesia di Kawasan Barat dan Komando Armada Indonesia di Kawasan Timur. Rencananya, akan dimekarkan dengan tambahan satu lagi, yaitu Komando Armada Indonesia di Kawasan Tengah.

"Perpres 10 itu sedang dikaji kembali untuk direvisi dan Presiden juga sudah menyetujui," kata Suhartono kepada wartawan usai memimpin upacara serah terima jabatan Kepala Staf TNI AL, di dermaga Komando Armada Indonesia di Kawasan Timur, Surabaya, Kamis.

Laksamana TNI Marsetio menggantikan Laksamana TNI Soeparno sebagai pucuk pimpinan TNI AL. Marsetio sebelumnya adalah wakil kepala staf TNI AL dan pernah menjadi asisten operasi panglima Komando Armada Indonesia di Kawasan Timur. 

Menurut Suhartono, pemekaran komando armada itu merupakan bagian validasi organisasi dari program pembangunan TNI AL untuk menjadi lebih profesional, handal dan disegani.

"Nantinya akan ada seorang panglima bintang tiga yang membawahi tiga komando armada, yakni timur, tengah dan barat. Mereka akan bertanggung jawab terhadap wilayah armada laut Indonesia yang cukup besar," katanya.

Akan tetapi, Suhartono tidak merinci kapan revisi Perpres tentang organisasi TNI tersebut akan selesai. "Sekarang revisinya sedang digodok," tegasnya.

Terkait pembangunan alat utama sistem senjata (alutsista), ia menjelaskan bahwa Markas Besar TNI telah mencanangkan program pencapaian kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force/MEF), termasuk di TNI AL, bisa tercapai pada 2024.

"Saya harapkan pada 2014, program MEF di TNI-AL sudah mencapai sekitar 40 persen. Cetak biru pembangunan MEF sudah disusun dan pimpinan TNI-AL harus konsisten melaksanakan itu," tambahnya.

Saat menyampaikan amanat pada upacara sertijab, Laksamana Agus Suhartono menyatakan, dinamika penugasan TNI ke depan, khususnya TNI AL akan semakin berat dan komplek.

TNI AL akan dihadapkan pada tantangan tugas pembangunan kekuatan matra laut, pemberdayaan wilayah pertahanan laut, serta penegakan hukum dan pengamanan wilayah laut yurisdiksi nasional.

"Semua itu membutuhkan kesiapsiagaan seluruh jajaran prajurit TNI AL agar mampu menjawab setiap persoalan, tantangan dan ancaman terhadap kepentingan nasional yang berkembang," kata Suhartono. 

Sumber : Antara

Upacara Pelepasan Kasal Di Markas Marinir Surabaya

SURABAYA-(IDB) : Ribuan prajurit Korps Marinir melepas Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Soeparno di Kesatrian Sutedi Senaputra Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya, Rabu.

Pelepasan Kasal yang dilaksanakan dalam Apel Khusus itu berlangsung cukup khidmat dan dihadiri Wakasal Laksamana Madya TNI Marsetio, para pejabat teras Mabesal, para Pangkotama TNI AL, dan Ketua Umum Jalasenastri Ny. Lilik Soeparno.

Di depan ribuan prajurit Korps Marinir, Kasal yang kelahiran Surabaya itu mengatakan apa yang dialaminya saat ini mengingatkan dirinya ke peristiwa dua tahun silam, tepatnya 2 Nopember 2010.

"Pada hari itu merupakan hari yang sangat bersejarah dalam perjalanan pengabdian saya di TNI AL. Pada hari itu dengan rasa bangga, saya diangkat menjadi warga kehormatan Korps Marinir, sebuah Korps yang begitu besar, Korps dengan sejarah pengabdian yang panjang dengan penuh warna," katanya.

Ia mengemukakan pada hari itu sangat bersejarah karena menjadi warga kehormatan Korps Marinir merupakan dambaan dan impian setiap perwira Angkatan Laut.

"Hari ini, saya berdiri di hadapan para prajurit Korps Marinir untuk terakhir kalinya sebagai pemimpin TNI AL, dengan diliputi rasa haru yang mendalam, tiba saatnya di acara parade perpisahan ini, saya selaku pemimpin TNI Angkatan Laut yang sekaligus sebagai warga kehormatan mohon diri dan mohon pamit," katanya.

Secara struktural, semuanya harus berpisah tetapi secara kultural dalam ikatan keluarga Korps Marinir, tentu tidak akan pernah terpisah.

"Selama hayat masih di kandung badan, saya masih tetap sebagai keluarga besar Korps Marinir. Walaupun hanya menjadi warga kehormatan, namun saya merasa menjadi prajurit Korps Marinir sejati," katanya.

Setelah purna tugas kelak, jika Korps memanggil, maka dirinya siap memakai helm, memanggul ransel, mengangkat senjata bersama-sama dengan prajurit Korps Marinir, mendarat di pantai musuh serta mengobrak-abrik pertahanan musuh yang mengancam kedaulatan NKRI, sebagai seorang petarung yang rela mengorbankan jiwa raga demi kejayaan Tanah Air tercinta.

Orang nomor satu di TNI AL itu mengatakan selama memimpin TNI Angkatan Laut telah menyaksikan betapa membanggakan sepak terjang prajurit Korps Marinir yang senantiasa hadir di setiap palagan, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan membawa panji-panji keberhasilan, kiprah yang demikian hebat membuat gentar lawan dan bakal lawan.

"Hasil gemilang dan membanggakan tersebut tentunya tidak terlepas dari kerja keras, keikhlasan dan kebersamaan yang menjadi jatidiri Korps Marinir serta telah terpatri dalam diri prajurit baret ungu. Semuanya melahirkan keyakinan dalam diri saya bahwa Korps Marinir akan mampu menghadapi seberat apapun tantangan tugas di masa mendatang," katanya.

Dalam kesempatan itu, Laksamana TNI Soeparno menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas loyalitas, dedikasi dan pengabdian serta dukungan yang tulus selama ini.

"Sebelum kaki ini melangkah meninggalkan Ksatrian Marinir Sutedi Senaputra yang penuh wibawa ini, perkenankan saya menyampaikan ungkapan tulus dari jiwa keprajuritan yang telah terpatri selama menjadi perwira Angkatan Laut bahwa kalian adalah prajurit-prajuritku yang sungguh hebat dan mengagumkan, terima kasih atas semianya," katanya.

Setelah Apel Khusus itu usai, acara dilanjutkan dengan tradisi pelepasan. Kasal beserta Ny Lilik Soeparno didampingi Dankormar Mayor Jenderal TNI (Mar) A. Faridz Washington dan Ny. Mediastuti Faridz Washington menuju lapangan apel untuk melaksanakan prosesi pelepasan yang diawali dengan pengalungan bunga oleh Putra-putri prajurit Marinir kepada Kasal dan Ny. Lilik Soeparno.

Selanjutnya, Kasal beserta Ny. Lilik Soeparno menaiki BTR-50 dengan dilepas oleh ribuan prajurit Korps Marinir dan Jalasenastri, yaitu melewati lorong yang dibentuk dengan menggunakan kendaraaan tempur milik Korps Marinir dengan diiringi musik dan lagu "Seraut Wajah" dari seniman legendaris Ebiet G. Ade.

Sesampainya di depan ruang VIP Menbanpur-1 Mar, Laksamana TNI Soeparno berkesempatan menuliskan pesan di prasasti, "Teruskan Perjuanganmu, Prajuritku yang gagah Perkasa, Saya Bangga pernah memimpin kalian, Jadilah prajurit Petarung yang Religius dan Humanis".

Setelah menerima cenderamata dari prajurit baret ungu, Laksamana TNI Soeparno dan keluarga berjalan kaki dilepas dengan iringan musik rebana yang melewati lorong ribuan prajurit baret ungu sampai pos penjagaan Ksatrian Sutedi Senaputra Karangpilang.

Sumber : Antara

 

Jelang Sertijab Kasal Laksanakan Inspeksi Laut

SURABAYA-(IDB) : Sehari menjelang serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Staf Angkatan Laut dari Laksamana TNI Soeparno kepada penggantinya Laksamana Madya TNI Dr. Marsetio, MM, kedua pejabat tersebut menginspeksi kapal-kapal perang (admiral inspection) yang tengah sandar di Markas Koarmatim Ujung, Surabaya, Rabu (26/12)

Admiral Inspection merupakan salah satu tradisi dilingkungan TNI AL yang dilaksanakan guna memeriksa kesiapan unsur-unsur TNI AL untuk yang terakhir kalinya, sebelum tongkat estafet kepemimpinan diserahterimakan.Tradisi ini biasanya digelar menjelang pergantian jabatan Kepala Staf Angkatan Laut maupun pada saat pergantian Panglima Komando Armada RI Kawasan. Kegiatan tersebut, selain sebagai ajang salam perpisahan dengan para prajuritnya, juga merupakan kesempatan untuk memperkenalkan pemimpin yang baru.

Dalam inspeksi laut tersebut, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno didampingi calon penggantinya Laksamana Madya TNI Dr. Marsetio, MM dengan menggunakan KAL Yudistira yang di komandani oleh Lettu Laut (P) Sukarno Efendi. Dibelakang kapal, dikawal dua kendaraan tempur air “Sea Rider” dari Satuan Komando Pasukan Katak Koarmatim. Kapal tersebut berlayar dimulai dari Dermaga A kolam Koarmatim menuju kearah selatan, dimana tengah bersandar kapal-kapal Satuan Kapal Cepat, Satuan Kapal Amfibi, Satuan Kapal Patroli, Satuan Kapal Bantu, Satuan Kapal Selam dan Satuan Kapal Eskorta. Selanjutnya kapal bergerak keluar menuju Selat Madura.

Gelar unsur yang turut dalam InspeksiLaut kali ini melibatkan sekitar 2500 orang prajurit anggota kapal perang dari berbagai tipe dan jenis yang tengah berada di Pangkalan Koarmatim. Pada saat KAL Yudistira yang ditumpangi Kepala Staf Angkatan Laut dan penggantinya melewati setiap kapal perang, terdengar bunyi pluit diiringi dengan penghormatan para ABK yang melakukan penghormatan lambung dengan berbaris di reling kapal sambil serentak meneriakkan “Jalesveva Jayamahe” secara berulang-ulang.

Setelah melaksanakan inspeksi laut, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno melalui radio telekomunikasi menyampaikan amanatnya yang dipancarkan dan diterima oleh seluruh kapal perang TNI AL yang tengah beroperasi di segenap penjuru perairan NKRI maupun internasional.

Dalam amanatnya Kasal diantaranya mengatakan, bahwa tugas dan pengabdian mulia ini akan terus berlanjut. Ke depan tugas-tugas yang lain telah menunggu, bukanlah semakin ringan dan mudah, akan tetapi justru akan semakin berat dan kompleks.

“Saya berharap kepada prajurit TNI Angkatan Laut dimanapun bertugas dan dalam kondisi apapun, saudara-saudara tetap mengedepankan sikap profesionalisme dengan didukung moralitas yang tinggi,”kata Kasal Laksamana TNI Soeparno.

Diakhir amanatnya Kasal Laksamana TNI Soeparno juga memberikan beberapa penekanan yang disampaikan kepada seluruh jajaran prajurit TNI AL salah satunya yaitu, agar selalu memelihara dan meningkatkan disiplin, dedikasi dan loyalitas yang tinggi guna menghadirkan karya, kinerja dan prestasi demi suksesnya tugas pokok TNI Angkatan Laut.

Sumber : Koarmatim

2013 Tolak Ukur Keberhasilan MEF

JAKARTA-(IDB) : Sama seperti politik, tahun 2013 adalah tahun penting di bidang pertahanan. Ribuan item alat utama sistem senjata (alutsista) harus sudah hadir di Indonesia. Walaupun pengadaan alutsista tak terkait dengan keberlangsungan kabinet, namun pencapaian di tahun 2013 akan sangat menentukan pengadaan alutsista pada kabinet mendatang.

Maklum, di 2014, Indonesia tinggal menunggu kedatangan alutsista. Kontrak-kontrak pengadaan sudah harus selesai di 2013. Sambil tentu saja menutup kabinet Indonesia Bersatu jilid II dengan kado alutsista yang manis. Dan berharap, pada kabinet selanjutnya masterplan kekuatan pokok minimum (MEF) tetap dipertajam.

Membuka 2013, pemerintah menganggarkan APBN sebesar 77 triliun rupiah. Anggaran terbesar, bahkan dibandingkan untuk kepentingan pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. Khusus untuk alutsista, pemerintah menyisihkan 36 triliun rupiah dari anggaran itu.

"Dengan jumlah itu, pemenuhan alutsista untuk mencapai MEF bisa jadi semakin cepat," kata pemerhati militer dari Universitas Indonesia, Andi Widjajanto. Apalagi, Presiden sudah berkomitmen mengucurkan dana 156 triliun rupiah hingga 2014 di luar pos APBN.

Jika pos lain sering tersandung di DPR, tidak dengan bidang pertahanan. Komisi I DPR yang membidangi pertahanan jauh-jauh hari sudah menyetujui sederet daftar belanja alutsista yang disodorkan Kementerian Pertahanan (Kemhan). "Tinggal pemilihan spesifikasi yang lebih teknis dan sejumlah item yang masih dibubuhi bintang (masih dipertanyakan)," kata Andi.

Tanda bintang itu, sebut Andi, dibubuhi karena belum adanya spesifikasi teknis. Contohnya, pengganti pesawat Fokker 100 yang jatuh. Kemhan belum mencantumkan apakah akan menggantinya dengan pesawat angkut CN 295 hasil kerja sama Airbus Military dengan PT Dirgantara Indonesia, atau pesawat angkut buatan Brazil/Italia.

Untuk 2013, anggaran pertahanan akan lebih banyak dialokasikan untuk TNI AD. Pembelian 100 main battle tank dari Jerman memang membutuhkan anggaran yang besar. Belum lagi beberapa senjata artileri dan kendaraan angkut personel. Persentasenya, TNI AD mendapatkan anggaran 40 persen, TNI AL dan TNI AU sebanyak 50 persen, sisanya untuk Mabes TNI.

Meski demikian, Andi melihat pemenuhan alutsista yang dilakukan pemerintah masih sesuai dengan rencana strategis hingga 2024. "Memang ada beberapa yang dipercepat, seperti pengadaan Leopard, tapi tak menyimpang," ujar dia.

Dia memuji Kemhan yang akhirnya mampu membuat perencanaan jangka menengah dan panjang untuk pemenuhan MEF. "Itu artinya, kita tak lagi didikte oleh broker-broker senjata," kata Andi.
Opimistis

Panglima TNI Agus Suhartono justru optimistis pemenuhan MEF bisa lebih cepat dari yang direncanakan. "Saya berharap sebelum 2024 akan tercapai MEF," kata dia.

Menurut dia, desain MEF yang telah dibuat pemerintah telah memperhitungkan ancaman perbatasan, ancaman dalam negeri, penegakan hukum laut, dan perbantuan keamanan ke kepolisian. "Sedangkan yang tak terprediksi akan dihitung ulang," kata dia.

Namun, pencapaian kebutuhan alutsista ini bukan tanpa kritik. Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, berharap pemerintah lebih memprioritaskan pengadaan alutsista di laut dan udara. Apalagi, Indonesia merupakan negara maritim dengan luas laut jauh lebih besar dari daratan.

Imparsial mencatat sejumlah alutsista yang dipertanyakan transparansinya, khususnya mengenai pembelian sukhoi. Yang terbaru, adalah pembelian Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) dari Belanda.
Di luar pencapaian MEF, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ingin pertahanan Indonesia lebih berperan aktif dalam perdamaian dunia pada 2013. "Kita ingin mempererat kerja sama pada operasi militer, selain perang dan operasi penjagaan perdamaian," kata dia. Niat itu sudah sedikit terwujud dengan didirikannya Pusat Pemeliharaan Perdamaian, di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Presiden tak melupakan kesejahteraan prajurit. Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik memungkinkan pemerintah meningkatkan gaji, upah lauk-pauk, dan tunjangan bagi prajurit. "Asuransi kesehatan pada 1 Januaari 2014 akan kita berlakukan. TNI dan keluarga akan included di situ," jelas dia.

Pemerintah tak melupakan pembangunan perumahan prajurit. "Banyak perwira maupun bintara yang harus bertugas 24 jam per hari, tapi tak memiliki tempat tinggal. Di sisi lain, masih ada rumah dinas yang ditempati mereka yang sudah tidak aktif," jelasnya.

Presiden juga menyoroti perlunya dibangun sarana dan prasana di perbatasan, seperti Indonesia dengan Malaysia dan Indonesia dengan Papua Nugini, dan pulau-pulau terdepan seperti di Miangas. "Saya melihat perlu juga dibangun yang sifatnya nonmiliter, misalnya pasar, puskesmas, sekolah," kata dia. 

Sumber : KoranJakarta

2012 Tonggak Kemandirian Industri Pertahanan Nasional

JAKARTA-(IDB) : Debu yang menempel di badan pesawat N-250 buatan Baharudin Jusuf Habibie mungkin sedikit-sedikit terhapus seiring menggeliatnya kembali industri kedirgantaraan dalam negeri. Pada 2012 ini, titik tolak menuju kemandirian industri strategis pertahanan dalam negeri, sudah dipacakkan pada 5 Oktober lalu. UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertepatan dengan hari ulang tahun ke-67 TNI itu.

Presiden Yudhoyono menyatakan bahwa regulasi itu merupakan oli untuk bisa licin meluncurkan berbagai produk alat utama sistem senjata (alutsista) dalam negeri. Lahirnya UU ini dipercaya bakal mempercepat perkembangan industri pertahanan dalam negeri. Maklum, dengan keberadaan regulasi ini, persoalan laten mengenai kesulitan sinergi antarindustri pertahanan, bisa terselesaikan. Apalagi, UU ini mengatur sinergi antarindustri strategis maupun industri pertahanan dalam memproduksi alustsista.

Kelahiran UU Industri Pertahanan tak bisa dilepaskan dari pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) pada 2010 yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2010. Keberadaan KKIP amat menguntungkan PT Dirgantara Indonesia (DI), PT Pindad, maupun PT PAL, sebagai tiga industri pertahanan terbesar milik negara.

KKIP-lah yang berkontribusi membentuk masterplan revitalisasi industri pertahanan, kriteria industri pertahanan, kebijakan dasar pengadaan alutsista TNI dan Polri, serta verifikasi kemampuan industri pertahanan dan revitalisasi manajemen BUMN Industri Pertahanan.

KKIP dibentuk untuk mengawal pembangunan alutsista dalam negeri hingga 2029 yang dibagi menjadi empat tahap. Tahap pertama, 2010 hingga 2014, KKIP mencanangkan empat program strategis, meliputi penetapan program revitalisasi industri pertahanan, stabilisasi dan optimalisasi industri pertahanan, penyiapan regulasi industri pertahanan dan penyiapan produk masa depan.
Pada 2012 ini, hampir semua program sudah terealisasi. Bahkan, PT DI sudah merasakan manfaatnya.
"Sebelum ada KKIP, untuk pemesanan alutsista TNI harus melalui proses tender. Kalau saat ini, pengguna (TNI) bisa menunjuk secara langsung industri yang diinginkan. Yang terpenting, kesanggupan dari PT DI untuk menerima pesanan dari TNI dan Polri," kata dia.

Sebagai bukti, pada 2011, PT DI sudah menerima pesanan tujuh unit helikopter Bell 412 EP dan sejumlah alutsista lainnya dari TNI. Bahkan, pada 2012 ini PT DI menerima pesanan pembuatan 9 unit pesawat angkut CN-295, 2 unit pesawat helikopter super puma untuk TNI AU, bahkan PT DI telah mengekspor pesawat CN-235 Maritime Patrol Aircraft (MPA).

Kemitraan Strategis

PT DI juga melakukan kemitraan strategis dengan produsen pesawat dari luar negeri, seperti Airbus Military dan Eurocopter European Aeronautic Defense Space Company (EADS). Kemitraan dengan Airbus Military akan semakin erat setelah kesepakatan produksi bersama pesawat C 212-400 versi upgrade dan C295. Pesawat yang akan dinamai NC 212 itu ditawarkan kepada pelanggan sipil serta militer, dilengkapi dengan avionik digital dan sistem autopilot terkini.

PT Pindad juga menerima banyak pesanan alutsista. Salah satu produk yang diminati adalah panser anoa 6x6 yang telah melanglang buana dan menjadi kendaraan taktis dalam misi perdamaian PBB, sedangkan PT PAL dipercaya menggarap kerja sama pembuatan tiga unit kapal selam dengan Korea Selatan.

Ada pula pembuatan kapal trimaran, yaitu kapal antiradar dengan tiga lambung asal Swedia yang dibuat perusahaan swasta di Banyuwangi. Kapal yang memiliki kemampuan minim terdeteksi radar dengan kecepatan 48 knots dan dilengkapi pelontar roket ini akan digunakan TNI AL untuk operasi khusus. Walaupun pada percobaan pertamanya, kapal ini gagal dan harus terbakar habis.

Di sektor swasta, industri pertahanan juga menggeliat, seperti pembuatan Kapal Cepat Rudal (KCR) C705 produksi PT Palindo Marine seharga 73 miliar rupiah yang memiliki kecepatan 30 knots. Jarak tembak sasaran rudal C705 mencapai 70 kilometer. Saat ini, satu KCR yang diberi nama KRI Celurit telah beroperasi di bawah Komando Armada RI Kawasan Barat.

Namun, keberhasilan sejumlah industri pertahanan itu masih sangat kecil dibandingkan dengan impor alutsista yang dilakukan tiga matra TNI. Saat ini sebagian besar alutsista milik TNI masih didominasi produk luar. Pesawat tempur masih didominasi nama, seperti F-16, sukhoi, dan hawk. Tank-tank pun masih didominasi produk asing. Tak terkecuali dengan kapal-kapal tempur.

Tak heran, jika Wakil Presiden Boediono pada pembukaan Indo Defence 2012 Expo dan Forum di Jakarta, Rabu (7/11), mengatakan Indonesia perlu belajar dari negara-negara yang sukses mengembangkan industri pertahanan. Di banyak negara yang sudah sukses mengembangkan industri pertahanan, mereka tidak melepaskan industri itu tumbuh sendiri.

Dia menyatakan industri pertahanan adalah salah satu dari industri berteknologi tinggi. Setiap pembuatan perencanaan dan rancangan harus diintegrasikan dengan kemampuan secara luas, termasuk perguruan tinggi. Jika tidak, industri pertahanan akan mandek.

Lahirnya UU Industri Pertahanan merupakan perkembangan baik karena akan memberikan guideline yang bisa dipegang semua pelaku. Masalahnya sekarang, bagaimana ini diterjemahkan dan direalisasikan dalam program yang lebih operasional dan konkret, selain tentunya menyangkut biaya dan kualitas produknya.

Oleh karena itu, Wapres mendorong agar kerja sama dengan industri pertahanan di luar negeri bisa dilaksanakan dengan baik. Kerja sama itu bisa memberikan keuntungan bagi kemajuan kedua industri pertahanan yang bekerja sama.

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, menuturkan lahirnya UU Industri Pertahanan sangat strategis dan fundamental untuk membangkitkan kembali industri pertahanan. Adanya UU ini diyakini akan mendorong kemampuan memproduksi dan pengembangan jasa pemeliharaan dari industri pertahanan semakin berkembang.

"Ini akan memberikan dampak, di antaranya kekuatan pertahanan dan keamanan Indonesia menjadi andal. UU ini juga akan menguatkan industri pertahanan itu sendiri untuk mandiri dan memproduksi produk alutsista secara berkesinambungan," ujar dia.

Pada 2029 diharapkan industri pertahanan Indonesia sudah bisa disejajarkan dengan industri pertahanan dunia. Capaian itu mungkin akan membuat Habibie terharu. 

Sumber : KoranJakarta