Indonesia Segera Miliki Kapal Perang Canggih Produk Dalam Negeri "Trimaran X3K"

BANYUWANGI-(IDB) : Indonesia segera memiliki satu kapal perang canggih berpeluru kendali "Trimaran" yang merupakan produk dalam negeri.

"Kapal ini terbuat dari serat karbon, dengan kecepatan 35 knot dan dipersenjatai peluru kendali yang memiliki jarak tembak 120 kilometer," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin usai meninjau industri kapal dalam negeri PT Lundin Industry Invest di Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa.

Ia mengatakan, dalam lima bulan mendatang kapal perang canggih yang merupakan prototipe itu langsung bisa dioperasionalkan memperkuat jajaran armada tempur TNI Angkatan Laut.

"TNI Angkatan Laut memesan empat unit kapal, dan dalam lima bulan mendatang sudah jadi satu kapal perang `Trimaran`, sedangkan tiga unit lainnya akan segera dibangun secara bertahap hingga 2014," kata Sjafrie menambahkan.

Satu unit kapal "Trimaran" dihargai sekitar Rp114 miliar yang diambil dari APBN 2011.

"Jika proyek pengadaan ini berhasil maka ini merupakan sejarah bagi Indonesia karena telah berhasil membuat kapal perang dengan komposit serat karbon, dan ini akan dipatenkan dan diekspor ke luar negeri," kata Sjafrie.

Direktur PT Lundin Industry Invest, John Lundin, mengatakan pihaknya telah melakukan ujicoba terhadap kapal dengan panjang sekitar 62,52meter tersebut.

"Ini merupakan kapal `Trimaran` pertama yang dibuat dari serat karbon. Amerika pernah membuat kapal sejenis dengan panjang 120 meter namun dari bahan alumunium atau baja.

Komposit serat karbon juga telah digunakan untuk pembuatan pesawat airbus Boeing-777 dan mobil formula 1. Ketahanannya 20 kali lebih kuat dibandingkan baja.

Kapal cepat berpeluru kendali itu memiliki panjang keseluruhan 62,53 meter, panjang "water line", 50,77 meter panjang "water draft" 1,17 meter, bobot mati 53,1 GT, kecepatan maksimum 30 knot, kecepatan jelajah 16 knot, dengan mesin utama 4X marine engines MAN nominal 1.800 PK.

Sumber : Antara

Indonesia Korsel Bahas Mekanisme Alih Teknologi Kapal Selam

BANDUNG-(IDB) : Indonesia dan Korea Selatan masih membahas mekanisme alih teknologi dalam pengadaan tiga kapal selam baru untuk TNI Angkatan Laut.

"Proses pengadaan kapal selam kini telah selesai pada tahap penentuan produsen dan kontrak," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam kunjungan kerja ke PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia, di Bandung, Selasa.

Wakil Menhan Sjafrie menambahkan dalam kontrak itu ada ketentuan mengenai mekanisme alih teknologi mulai dari awal hingga akhir pengadaan selesai seluruhnya.

"Artinya dari awal pembelian proses alih teknologi itu sudah berjalan, yakni dengan mengirimkan sejumlah teknisi yang masa kerjanya masih panjang untuk melihat langsung proses pembuatan kapal selam itu," ujar Wamenhan.

"Pengadaan sumber daya manusia yang akan dikirim ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia, khususnya PT PAL. Dan jumlahnya relatif besar minimal 50 orang," ujar Sjafrie.

Pada pengadaan tahap kedua, para teknisi yang telah dikirimkan tersebut diharapkan mulai terlibat dalam hal-hal teknis menyangkut pembuatan kapal selam.

"Nah, disini mulai ada interaksi fisik langsung para teknisi kita dalam proses pembuatan kapal selam. Jadi, peran negara produsen sudah sekitar 50 persen diambil oleh para teknisi kita," tutur dia.

Sjafrie menambahkan selama proses pembuatan dua kapal selam itu selain menyiapkan dan mengirimkan para teknisi juga sudah dibangun pula galangannya.

"Sehingga semua ini berjalan paralel," katanya.

Selanjutnya, ujar Sjafrie, pada pembuatan kapal selam ketiga sudah dapat dilakukan di Indonesia dan seluruhnya dilakukan oleh tenaga-tenaga Indonesia.

"Itu kebijakan dasar, strategi besar dalam mekanisme pengadaan alat utama sistem senjata yang ditetapkan Indonesia baik untuk pengadaan alat utama sistem senjata berteknologi tinggi seperti kapal selam, maupun berteknologi sedang," kata Wamenhan.

Proses pengadaan tiga kapal selam tersebut diadakan dari Korea Selatan. Sebelumnya untuk pengadaan kapal selam TNI AL ada beberapa negara yang menjadi pilihan seperti Jerman (U-209), Korea Selatan (Changbogo), Rusia (Kelas Kilo), dan Prancis (Scorpen).

Setelah melalui tender dan disesuaikan dengan spesifikasi teknis dan kebutuhan operasional serta anggaran yang ada, akhirnya diputuskan pengadaan dilakukan dari Korea Selatan. 

Sumber : Antara

PT. DI Optimis Menyongsong Tahun 2012

BANDUNG-(IDB) : PT Dirgantara Indonesia optimistis bisnis perusahaan pada 2012  semakin kompetitif menyusul pemutihan utang perusahaan kepada negara serta adanya penyertaan modal baru.

 

Sonny Saleh Ibrahim, Asisten Direktur Utama Bidang Sistem Jaminan Mutu PT Dirgantara Indonesia (PTDI), mengatakan dengan pemutihan serta penyertaan modal baru tersebut akan membuat perusahaan semakin leluasa untuk menggarap berbagai peluang bisnis.

“Hal itu tentunya membuat neraca keuangan perusahaan menjadi sehat sehingga kita dapat meminjam kredit lagi ke bank,” katanya hari ini.

Selama ini, perbankan tidak mau mengucurkan kredit kepada perusahaan akibat ekuitas perusahaan yang negatif. Hal itu berdampak pada sulitnya perusahaan untuk menggarap berbagai peluang bisnis. Dengan penyehatan ekuitas  tersebut sudah ada beberapa bank yang siap menopang usaha PTDI.

“Seperti Bank BRI dan BNI. Sekarang sudah seperti saudara lagi,” katanya.  Seperti diketahui pemerintah dan DPR menyetujui pemutihan utang perusahaan dan memberikan penyertaan modal sekitar Rp2,4 triliun pada 2012, untuk menopang usaha industri strategis milik negara tersebut. 

Sumber : BisnisJabar

Indonesia Punya Alternatif MBT Lain Bila Belanda Tolak Jual Leopard

XK2 MBT Korea Selatan Yang juga diminati TNI

BANDUNG-(IDB) : Indonesia tidak khawatir jika Belanda menolak pembelian main battle tank "Leoprad 2A6" sekitar 100 unit. "Kami tidak khawatir, kami masih memiliki alternatif untuk membeli alat utama sistem senjata yang memiliki spesifikasi teknik dan operasional sama," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di sela-sela kunjungannya ke PT Pindad di Bandung, Jawa Barat, Selasa (20/12).

Tank yang ingin dibeli itu bekas Angkatan Darat Kerajaan Belanda yang sesungguhnya tidak pernah dipakai dalam misi perang sesungguhnya. Juga hanya dipakai sekali dua kali untuk berlatih di hutan Eropa Barat. Rencananya Belanda akan melepas 150 Tank Leopard 2A6 yang dibuat pada 2003.

Sjafrie mengungkapkan hingga kini belum ada penolakan secara resmi dari parlemen Belanda terkait pembelian tank tersebut. Parlemen Belanda disinyalir menolak rencana pembelian itu dikaitkan dengan isu pelanggaran hak asasi manusia. "Namun, jika pun mereka menolak. Kami tidak khawatir. Kami ada uang untuk membeli, bukan hibah kok dan kami sudah memiliki alternatif jika memang ada penolakan," kata Sjafrie.

Ia menambahkan alternatif dapat dilakukan melalui pembelian ke Asia atau Afrika. Terkait kemungkinan penolakan tersebut Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo telah menerima utusan Pemerintah Belanda.

"Rencananya, utusan tersebut juga akan melakukan pembicaraan dengan Kementerian Pertahanan RI. Dalam pertemuan itu, akan kami jelaskan maksud dan tujuan pembelian main battle tank tersebut," ujar Sjafrie.

Namun ia yakin pembelian tank Leopard bakal tidak ada masalah, dan tahun depan pihaknya menargetkan pembelian 100 Tank Leopard seharga Rp 14 triliun tersebut tuntas. Sjafrie menjelaskan pembelian tank merupakan bagian modernisasi alutsista TNI periode 2011-2015 untuk mencapai kekuatan pokok minimum (essential minimum forces) dengan total anggaran Rp150 triliun.

Sumber : Sindo

Lanal Denpasar Uji Gladi Tugas Tempur

DENPASAR-(IDB) : Komandan Lanal Denpasar Kolonel Laut (P) I Wayan Suarjaya,S.Sos  menerima  kedatangan Tim  Uji  Trampil Glagaspur Tingkat – I ( P1,L-I ) dan Tingkat – II ( P-2, L-2 ) Tahun 2011  di Lanal Denpasar. Senin , (19 /12). 

Pelaksanaan uji trampil ini berlangsung sampai dengan  hari Selasa , 20 Desember 2011 oleh tim penguji dari Kolatarmatim dan ditinjau langsung oleh Dankolatarmatim Kolonel Laut (P) Budhiyanto serta Asops Danlantamal-V Kolonel Laut (P) Maman Firmansyah.

Kegiatan di akhir Tahun 2011 ini meliputi uji trampil PDD Khas TNI AL( tali temali, peluit , valreep dan penempatan penjagaan ), latihan peran penanggulangan sabotase, ketrampilan tempur perorangan ( menembak , bongkar pasang senjata laras panjang dan pistol serta renang militer ) , ketrampilan komunikasi visual             ( semaphore dan sinar bidik ) serta uji tulis yang  diakhiri dengan latihan pertahanan pangkalan serangan bahaya umum, serangan bahaya udara dan penanggulangan bahaya kebakaran ( PEK ).

Selama kegiatan pelaksanaan uji Trampil Glagaspur Tingkat – I ( P-1,L-I ) dan Tingkat – II ( P-2, L-2 ) Tahun 2011 yang diikuti oleh seluruh personel Lanal Denpasar dengan semangat yang tinggi serta mengedepankan Zero Accident sehingga tidak ada kerugian personel maupun material.

Sumber : Koarmatim

Update : Helikoper TNI AL Diperkuat Senapan Mesin Kaliber 7,62 mm

SURABAYA-(IDB) : Peralatan tempur milik TNI AL makin diperkuat persenjataannya, khususnya unsur kekuatan Pesawat Udara (Pesud) TNI AL yang dipasangi dengan Senapan Mesin kaliber 7,62 mm buatan PT. Pindad. Senapan Mesin tipe MAG-58M dipasang pada Heli Bolkow-105 milik Skuadron 400 Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal) Juanda Surabaya. Peralatan tempur itu sedang di uji kemampuannya dalam uji coba penembakan bertempat di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) TNI AL Grati, Pasuruan Senin (19/12).

Penembakan senapan mesin jenis Door Gun Post (DGP) tipe MAG-58M  melalui Helikopter BO-105 disaksikan langsung oleh Sekertaris Dinas Kelaikan Material Angkatan Laut (Sekdismatal) Kolonel Laut (T) Dwi Yuniarso. Kegiatan itu dihadiri juga oleh tim teknis dari PT. Pindad serta perwakilan dari PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) selaku pembuat rancang bangun Helikopter BO-105. Uji coba itu merupakan pertama kalinya dilaksanakan oleh  jajaran TNI AL pada unsur kekuatan udara jenis Helikopter kawal (Escort) BO-105 yang berada di Skuadron-400 Puspenerbal Juanda Surabaya.

Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan akurasi senjata tersebut saat ditembakkan dari udara, telah  dibentuk tim Pelaksana uji coba penembakan dengan Helikopter BO-105 Escort di Puslatpur TNI AL Grati Pasuruan Jawa Timur. Tim tersebut dipimpin oleh Kolonel Laut (P) Imam Musani yang sehari-hari menjabat sebagai Direktorat Perencanaan dan Pengembangan (Direnbang) Puspenerbal Juanda.

Uji coba penembakan dibagi menjadi tiga tahap, yaitu penembakan percobaan ketika heli masih berada dilandasan (Ground), penembakan saat Heli di udara (Hover) dan penembakan pada ketikaHeli terbang melintasi target (Flying). Jarak penembakan dari Heli ke sasaran kurang lebih sejauh 600 meter dengan ketinggian 300 sampai dengan 350 fit diatas permukaan tanah menggunakan amunisi kaliber 7,62mm.

Kemampuan taktis yang dimiliki Helikopter BO-105 Escort diantaranya adalah mampu melakukan mobilisasi yang tinggi khususnya faktor kecepatan dan pendadakan, memiliki tenaga pendorong yang relatif besar dan kemampuan manufer yang sangat lincah. Dapat mendarat di semua jenis Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) yang memiliki landasan helikopter (Helideck) serta mampu terbang rendah mengikuti bentuk permukaan daratan dan dapat menghindari deteksi radar musuh.

Mobilitas helikopter ini cukup singkat dalam kesiapan terbang, misalnya untuk siap tinggal landas (Take Off) di darat hanya membutuhkan waktu kira-kira 15 menit sedangkan di laut Take Off melalui (Helideck KRI) membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Keunggulan lain yang dimiliki Helikopter BO-105 yaitu dapat terbang dengan kecepatan maksimum 80 knot dengan kecepatan jelajah 70 knot.

Helikopter NBO-105 Escort merupakan helikopter kawal pada pelaksanaan operasi pendaratan Pasukan Pendarat (Pasrat) lintas helikopter dalam operasi amfibi dan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC TNI). Hal ini sangat dimungkinkan, mengingat keunggulan dalam rancang bangun, efektifitas dan kecepatan bermanuver serta memiliki kemudahan untuk memasang dan melepas peralatan persenjataan sesuai tugas yang diemban.

Selanjutnya dari hasil uji coba ini, akan dilaksanakan evaluasi guna lebih menyempurnakan di seluruh aspek, sehingga dari periode waktu yang sudah ditentukan akan memiliki tingkat kesiapan yang handal pada medan operasi. “Rencananya senapan mesin MAG-58M akan dipasang di empat helikopter TNI AL sejenis NBO-105”, kata Direnbang Puspenerbal.

Sumber : Koarmatim

Pemerintah Minta PT PAL Mempercepat Pembuatan Kapal PKR

JAKARTA-(IDB) : Soal pertahanan negara berorientasi pada kewibawaan di dunia internasional, maka, membahas serta menelisik seluruh sektor. Misalnya, ekonomi, budaya,hukum, politik, keamanan dan kesejahteraan rakyat.

Namun, apabila spesifikasi pembahasan pertahanan negara pada mempertahankan kedaulatan, tentunya, menelisik kekuatan militer dan alutsista (TNI) serta komponen pendukungnya (Industri Pertahanan/IP). Militer dan alutsista sebagai komponen utama untuk menghadapi intervensi asing, dalam bentuk doktrin maupun aresi militer.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) punya tugas dan tanggungjawab merumuskan, menetapkan dan melaksanakanan kebijakan bidang pertahanan. Kebijakan Kemhan pada 2011, relatif sukses dan patut diapresiasi seluruh masyarakat. Pasalnya, perumusan kebijakan jangka pendek dan jangka panjang untuk mendukung kekuatan pertahanan negara berhasil ditetapkan Kemhan dengan baik.

Pada Juni 2011, sebanyak 19 bidang kerja sama pertahanan antara Kemhan dan Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) dan Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) ditandatangani dalam kerangka percepatan revitalisasi industri pertahanan nasional.

Penandatanganan 19 nota kesepahaman bidang pertahanan antara kementerian pertahanan, industri pertahanan dan industri pendukung pertahanan itu disaksikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menristek Suhana Suryapranata, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dan Asisten Perencanaan Kapolri Irjen Pol Pujianto di Jakarta.

Selain itu, instansi yang ikut menandatangani MoU itu, diantaranya, PT Dirgantara Indonesia (DI), PT Pindad, PT PAL, PT Krakatau Steel, PT Inti, PT Indo Tech, PT LEN dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Kemhan berhasil menyatukan hati dan pikiran BUMNIP dan BUMBIS, serta instansi swasta dan pemerintah untuk melakukan kerja sama membangun industri pertahanan, sekaligus menguatkan pertahanan negara.

Namun demikian, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Fayakhun Andriadi menelisik, kebijakan Kemhan itu belum sepenuhnya didukung maupun diimplementasikan instansi pemerintah yang lain, termasuk TNI.

Salah satu contoh nyata, pengadaan alutsista TNI serta armada patroli instansi keamanan dalam negeri masih didatangkan dari luar negeri. Ketertarikan terhadap produksi industri pertahanan dalam negeri lebih kecil dibandingkan ketertarikan terhadap produksi industri pertahanan luar negeri.

"Tak senada antara kebijakan dan implementasi. Pada satu sisi membangkitkan revitalisasi industri pertahanan. Sedangkan, satu sisi lain masih ketergantungan dengan prodduksi luar," ujar dia. Alasan instansi pemerintah maupun lembaga pertahanan memesan produksi asing, karena industri dalam negeri belum mampu memproduksi alutsista atau armada yang dibutuhkan.

Dia memberi contoh kecil, seperti rencana retrofit 24 unit pesawat tempur jenis F-16 hasil hibah Amerika Serikat (AS) dan pengadaan kelengkapan tempur pesawat Sukhoi yang dibeli Indonesia dari Rusia. PT DI, sebagai industri pertahanan udara yang memiliki kemampuan untuk meretrofit maupun melengkapi alutsista Sukhoi, sama sekali belum diberi kesempatan untuk terlibat.

Dia mengakui, niat Kemhan untuk membangun kemandirian industri pertahanan dalam negeri serta membangun militer yang tanguh dan kuat patut diapresiasi.

Pengamat militer dan pertahanan dari Universitas Indonesia (UI), Andi Widjajanto meminta Indonesia melalui Kemhan, agar agresif dalam menciptakan Kolaborasi Industri Pertahanan ASEAN dengan tidak membiarkan negara tetangga mendominasi membuat perencanaan proposal. "Indonesia harus melakukan konsorsium dalam perencanaan kawasan industri pertahanan sehingga tidak didominasi, diantaranya Malaysia," kata dia.

Menurut dia, Indonesia dapat mengusulkan untuk memproduksi pesawat angkut dengan Airbus yang telah berjalan atau memproduksi peluncur rudal yang telah dikembangan oleh PT Pindad dan Perusahaan Belgia yang telah melakukan MoU.

Menteri Pertahanan yang juga Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), Purnomo Yusgiantoro mengatakan, penandatanganan kerja sama tersebut merupakan komitmen pemerintah bersama BUMNIP dan Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis untuk mempercepat pemberdayaan dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri.

"Kerja sama itu juga merupakan bagian dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MPE3I) bidang pertahanan," katanya.

Paling dinantikan masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia melalui Kemhan melaukan kerja sama dengan Korea Selatan untuk membangun pesawat tempur super canggih, Korean Fighter X-periment (KFX) atau Indonesia Fighter X-Perimient (IFX) serta pembangunan kapal perang laut, yakni kapal tempur Perusak Kawal Rudal (PKR) jenis Sigma 10514 di PT PAL, dermaga Ujung, Surabaya. PKR merupakan tempur terbesar dan pertama di Indonesia dan kini sedang dalam tahap perampungan.

"Ini adalah salah satu langkah konkret dalam kerjasama dengan Korsel dalam pengadaan pesawat tempur bersama untuk segera diwujudkan pada masa ke depannya," jelas Purnomo.

Pemerintah Indonesia telah meminta PT PAL untuk mempercepat penyelesaian pembuatan kapal tempur yang lebih canggih dibanding kapal tempur milik Malaysia dan Singapura itu. Kapal PKR memiliki panjang 105 meter, berat 2400 ton, dilengkapi avionik-elektronik yang bisa digunakan untuk berbagai misi operasi peperangan, seperti elektronika, peperangan anti-udara, peperangan anti-kapal selam, peperangan anti-kapal permukaan dan bantuan tembakan kapal.

Kapal perang laut yang menelan biaya 220 juta US dolar dari APBN tersebut juga memiliki radar pendeteksi kapal selam dan pesawat udara. Tak hanya itu, Kapal tersebut juga memiliki persenjataan meriam kaliber 76-100 mm, dan kaliber 20-30 mm dan peluncur rudal ke udara serta senjata terpedo.

Kesejahteraan Personil

Dibalik kesuksesan melahirkan kebijakan pembangunan industri pertahanan, Kemhan relatif berhasil merumuskan kebijakan berorientasi pada perbaikan kesejahteraan prajurit TNI dan pegawai negeri sipil Kemhan.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohammad Syahfan Badri Sampurno mengungkapkan, DPR mendukung nilai anggaran Kemhan/TNI sebesar Rp 7,6 triliun untuk remunerasi atau tunjangan kinerja di lingkungan Kemhan/TNI. Remunerisasi itu membuka pintu untuk meningkatkan kinerja, profesionalitas, dan kesejahteraan anggota TNI dan pegawai Kemhan.

"Saya pribadi dan beberapa anggota Komisi I dari fraksi lain sangat mendukung anggaran Kemhan/TNI sebesar Rp 7,6 triliun untuk remunerasi. Kita berharap semoga remunerasi ini akan mampu meningkatkan kinerja, profesionalitas dan kesejahteraan TNI/Kemhan," ujar Syahfan.

Komisi I tetap akan memastikan dan terus mengawasi secara ketat agar anggaran remunerasi tersebut tetap berada pada koridor yang benar yaitu diperuntukkan bagi pegawai Kemhan dan anggota TNI bukan dialihkan ke program lain.

"Kita akan terus mengawasi dan memastikan bahwa Anggaran remunerasi Kemhan/TNI, tetap berada pada koridor yang benar dan tidak dialihkan ke program lain," pungkas dia. 

Sumber : Suarakarya

Industri Alutsista Di Daerah Harus Diberdayakan Lebih Maju

BANDUNG-(IDB) : Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan produsen alat utama sistem senjata di daerah harus maju untuk mendukung modernisasi peralatan militer.

"Harus 'Ok' (maju)...," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie menjawab ANTARA saat tiba di Apron PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke beberapa produsen alat utama sistem senjata di daerah, di Bandung, Selasa.

Sjafrie Sjamsoeddin menambahkan sudah saatnya produsen alat utama sistem senjata di daerah untuk diberdayakan lebih maju dalam mendukung modernisasi peralatan militer.

Kunjungan kerja ke beberapa produsen alat utama sistem senjata daerah diawali dengan peninjauan ke PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia di Bandung.

Kunjungan ke kedua Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan itu, dimaksudkan untuk melihat perkembangan pembuatan kendaraan taktis dan pesawat angkut.

Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan ke PT Lundin Banyuwangi untuk memonitor akselerasi proses produksi kapal "combattan" dan "non combattan".

Sementara itu, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, Hartind Asrin mengatakan peninjauan ke beberapa produsen alat utama sistem senjata daerah bertujuan memantau percepatan pengadaan sekaligus sebagai bentuk pengawasan terhadap kualitas produk alat utama sistem senjata yang dihasilkan.

"Apalagi, Kementerian Pertahanan tengah mengawasi pengelolaan manajemen keuangan modernisasi persenjataan militer TNI, sehingga kualitasnya bisa terjamin," ujar Hartind Asrin menambahkan.

Tak hanya itu, peninjauan juga dimaksudkan untuk mempercepat atau mengakselerasi produksi alat utama sistem senjata TNI, sehingga pada Agustus 2014 seluruh pengadaan segala jenis peralatan militer dapat dipastikan terpenuhi, kata Hartind.

Sumber : Antara