Pages

Senin, Desember 05, 2011

Penegakan Kedaulatan Wilayah Laut Belum Optimal

SURABAYA-(IDB) : Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno mengatakan bahwa tugas TNI AL untuk menegakkan kedaulatan negara di wilayah laut belum sepenuhnya optimal karena terkendala alat utama sistem persenjatan atau alutsista. 

Saat memberikan amanat pada upacara peringatan Hari Armada di Dermaga Koarmatim, Ujung, Surabaya, Senin, Soeparno mengakui banyak kapal-kapal perang milik TNI AL yang usianya sudah tua dan tertinggal dari sisi teknologi maupun persenjataan.

"Komposisi alutsista yang tergabung dalam Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) saat ini masih belum sepenuhnya mampu untuk melaksanakan tugas penegakan kedaulatan negara di laut," katanya.

Padahal, lanjut KSAL, tantangan tugas Armada RI selalu berkembang, baik dalam operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Menurut ia, diperlukan proses pembinaan dan pembangunan kemampuan serta kekuatan Armada RI untuk menjawab tantangan tersebut, yang meliputi tiga pilar yakni kesiapan alutsista, profesionalisme dan kesejahteraan prajurit serta keluarganya.

"TNI AL terus berupaya membangun dan mengembangkan kekuatan dengan mengacu pada pembangunan kekuatan pokok minimum, `zero growth` dan `right sizing`," papar KSAL. 

Laksamana Soeparno menambahkan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan pengadaan berbagai macam alutsista untuk memperkuat jajaran Armada RI.

"Pengadaan dilakukan secara bertahap sesuai rencana strategis yang telah disusun, seperti penambahan kapal perang, kapal selam, persenjataan dan lain-lain," ujatnya.

Terkait rencana pemekaran wilayah Armada RI, KSAL mengatakan bahwa program itu sudah memasuki tahap akhir dan segera direalisasikan.

Komando Armada RI yang saat ini terbagi dua wilayah barat (Jakarta) dan timur (Surabaya), nantinya dimekarkan menjadi tiga wilayah, yakni barat dengan pusat tetap di Jakarta, kemudian wilayah tengah berpusat di Palu (Sulawesi Tengah) dan timur di Sorong.

"Sedangkan Surabaya yang sebelumnya pusat Armada wilayah timur akan menjadi komando dari ketiga wilayah tersebut. Rencana pemekaran ini sudah diagendakan sejak lama untuk memaksimalkan tugas pengamanan kedaulatan RI," kata Soeparno.

Upacara peringatan Hari Armada dihadiri sejumlah mantan KSAL, seperti Laksamana (Purn) Soedomo, Bernard Kent Sondakh, Arief Koesharyadi, dan Tedjo Edhy Purdijatno.

Acara juga dimeriahkan drama teatrikal "Sumpah Palapa" soal kepemimpinan Patih Gajahmada, atraksi ketangkasan dan kehandalan prajurit matra laut, terjung payung, dan defile pasukan.

Sumber : Antara

Kodam XVI/Pattimura Dapat Tambahan Empat Ranpur Anoa

AMBON-(IDB) : Kodam XVI/Pattimura mendapat tambahan empat unit kendaraan tempur (Ranpur) lapis baja jenis APS-2 "Anoa" (6x6) yang diproduksi PT Pindad (Persero) Indonesia.

Empat ranpur APS-2 Anoa tersebut diserahkan Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Suharsono kepada Detasemen Kavaleri (Denkav) 5/BLC dalam sebuah upacara di Makorem 151/Binaya, Ambon, Senin.

Suharsono mengatakan, pemberian ranpur sebagai bentuk apresiasi dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Letjen Pramono Edhie Wibowo atas keberhasilan Kodam XVI/Pattimura dalam penanganan konflik antarwarga 11 September 2011 sehingga tidak berkembang menjadi besar dan melebar.

Kodam XVI/Pattimura juga mendapat penghargaan dari Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono atas keberhasilannya dalam bidang operasi intelijen dan pembinaan teritorial.

"Atas keberhasilan tersebut, KSAD telah menghadiahkan empat Ranpur APS-2 Anoa Pindad kepada Detasemen Kavaleri 5/BLC. Selaku pribadi dan atas nama seluruh prajurit Kodam XVI/Pattimura dan masyarakat Maluku patut berterima kasih kepada KSAD yang telah memberikan perhatian cukup besar terhadap pemeliharaan situasi keamanan di wilayah Maluku khusunya Kota Ambon," kata Suharso.

Ia mengakui, pemberian empat ranpur kepada Denkav 5/BLC dalam rangka meningkatkan kemampuan Detasemen melaksanakan tugas oprasional Kodam XVI/Pattimura guna mendukung terciptanya stabilitas keamanan di wilayah Maluku dan Maluku Utara.

Pangdam berpesan kepada Satuan Denkav 5/BLC bertanggung jawab penuh dan selalu merawat dan memelihara semua alat utama sistem senjata (Alutsista) dengan sebaik-baiknya.

"Hal itu dimaksudkan agar Alutsista memiliki masa pakai yang panjang dan terhindar dari kerusakan yang tidak diharapkan," kata Suharsono.

Selain menyerahkan ranpur, Pangdam Suharsono juga meyerahkan penghargaan kepada Sertu Kowad Yanthie Veronika yang menjuarai berbagai nomor dalam lomba menembak militer AARM (Asean Rifle Match) tingkat Asean. 

Sumber : Antara

Sistem Senjata Armada Terpadu Belum Optimal

SURABAYA-(IDB) : Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Soeparno menegaskan, bahwa dalam menghadapi timbulnya berbagai permasalahan di lingkungan yang demikian dinamis, jajaran TNI Angkatan Laut berkewajiban mengamankan kepentingan nasional serta mendukung upaya-upaya pemerintah melalui pelaksanaan tugas pokok yang telah diamanatkan dalam Undang Undang. 

Keberhasilan pencapaian tugas-tugas TNI AL sangat bergantung kepada tingkat kemampuan, struktur kekuatan dan pola gelar kekuatan TNI AL. 
 
Situasi dan kecenderungan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional bergerak sangat dinamis dan unpredictable karena ketidakstabilan menjadi trend dominan, kata Kasal Laksamana TNI Soeparno dalam amanatnya pada upacara peringatan Hari Armada RI tahun 2011 yang dipusatkan di dermaga Komando Armada RI Kawasan Timur, Ujung, Surabaya, Senin (5/12). 

Peringatan Hari Armada RI kali ini dihadiri Pangarmatim Laksda TNI Ade Supandi, S.E., dan Pangarmabar Laksda TNI Didit Herdiawan, MPA, MBA., serta para pejabat teras TNI AL lainnya. Selain itu juga hadir sejumlah mantan Kasal, antara lain Laksamana TNI (Purn) Sudomo, Laksamana TNI (Purn) Arief Kushariadi, Laksamana TNI (Purn) Achmad Sutjipto, Laksamana TNI (Purn) Indroko S. dan Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh. 

Menurut Kasal, dinamika politik dan keamanan internasional semakin intens di bawah pengaruh fenomena globalisasi yang tidak mengenal batas negara (borderless). Interdependensi antarnegara semakin menguat, namun pada sisi lain persaingan antarnegara dalam melindungi kepentingan nasional juga semakin meningkat. Terjadinya krisis moneter yang melanda Eropa dan Amerika dan munculnya kekuatan-kekuatan baru seperti Cina dan India, mengakibatkan ketidakstabilan dunia sehingga negara-negara berkembang harus lebih mawas diri dalam mengelola sumber daya untuk melindungi kepentingan nasionalnya. 

“Dalam satu dekade terakhir dinamika lingkungan strategis sarat dengan isu konflik perbatasan, senjata pemusnah massal, hak azasi manusia, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kelangkaan energi, lingkungan hidup, kejahatan lintas negara dan terorisme serta krisis moneter,” kata Laksamana TNI Soeparno.

Berkaitan dengan perkembangan lingkungan strategis tersebut, Kasal menegaskan bahwa Armada RI sebagai bagian dari TNI AL merupakan tulang punggung dalam melaksanakan kegiatan operasi untuk menjamin tegaknya kedaulatan dan hukum di wilayah laut NKRI. Tantangan tugas Armada RI selalu berkembang, baik dalam operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP). Untuk menjawab tantangan tugas tersebut, ke depan diperlukan proses pembinaan dan pembangunan kemampuan dan kekuatan Armada RI yang meliputi tiga pilar pembangunan, yaitu kesiapan alutsista, profesionalisme dan kesejahteraan prajurit beserta keluarganya. 

Dari komposisi alutsista yang tergabung dalam Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT), saat ini masih belum sepenuhnya mampu untuk melaksanakan tugas penegakan kedaulatan negara di laut secara optimal, karena banyak kapal-kapal yang sudah berumur tua dan tertinggal dari sisi teknologi maupun persenjataan. 

Menyikapi hal tersebut, lanjut Kasal, TNI AL ke depan terus berupaya membangun dan mengembangkan kekuatannya dengan mengacu kepada pembangunan kekuatan pokok minimum (MEF), zero growth dan right sizing. Saat ini Pemimpin TNI AL telah menetapkan kebijakan dan strategi pembinaan TNI AL yang diarahkan dalam rangka “Terwujudnya TNI Angkatan Laut yang handal dan disegani”. Perwujudan pembangunan kekuatan pokok minimum TNI AL sebagai strategi yang dikembangkan dalam menyikapi kemampuan dan keterbatasan anggaran pertahanan negara, harus mampu mewujudkan tugas, peran dan fungsi TNI AL sebagai alat pertahanan negara guna menghadapi berbagai ancaman, jelas Laksamana TNI Soeparno.

Kasal menegaskan bahwa saat ini pengadaan berbagai macam alutsista tengah berjalan guna memperkuat jajaran Armada Republik Indonesia. Pengadaan ini dilaksanakan secara bertahap sesuai renstra TNI AL secara konsisten dan berkesinambungan, serta tetap mengedepankan keterpaduan matra dalam kerangka trimatra terpadu TNI.

Ukuran Ideal Kapal Perang TNI AL 600 Unit

JAKARTA-(IDB) : Dirjen Kekuatan Pertahanan (Kuathan) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto mengatakan, idealnya Indonesia memiliki kapal perang sebanyak 600 unit.

Namun saat ini Indonesia baru memiliki 160 unit. “Dengan melihat luasnya lautan kita, idealnya kita memiliki kapal perang sebanyak 600 unit. Namun saat ini kita baru memiliki 160 unit,” kata Bambang di Jakarta akhir pekan.

Menurut dia, kebutuhan itu dihitung berdasarkan kemampuan radar dan jarak tembak peluru kendali (rudal) yang ada di kapal perang tersebut. Rata-rata, jarak tembak rudal yang ada di suatu kapal perang maksimal 250 km. 

Simber : Sindo

TNI Kurangi Rekrutmen Prajurit Baru

JAKARTA-(IDB) : Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara bertahap akan melakukan pengurangan rekrutmen prajurit untuk mendukung program zero growth mulai 2014.

Saat ini, jumlah prajurit TNI dinilai terlalu besar sehingga anggaran yang ada lebih banyak terserap untuk keperluan belanja pegawai ketimbang penguatan persenjataan. Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul menyatakan, saat ini lebih dari 50% anggaran untuk TNI dihabiskan untuk keperluan membayar gaji prajurit sehingga dana untuk pembangunan alat utama sistem senjata( alutsista) menjaditerbatas.


Padahal,semestinya anggaran untuk gaji lebih kecil ketimbang alokasi bagi alutsista sehingga kekuatan alutsista bisa meningkat. Beruntung, alokasi untuk TNI tiap tahunnya terus ditingkatkan.“Panglima TNI mengharapkan lebih kecil (anggaran untuk gaji dibandingkan alutsista). Di negaranegara lain juga begitu,” tegas Iskandar di Jakarta kemarin.

Karena itu, ujarnya, Panglima TNI memprogramkan untuk dilakukan pengurangan rekrutmen prajurit.Pertumbuhan jumlah prajurit yang direkrut tiap tahun, ujarnya, akan disamakan dengan prajurit yang pensiun pada tahun yang sama. Namun, hal ini tetap tidak mudah diterapkan karena TNI juga selalu mendapat prajurit baru lewat Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Udara (AAU),dan Akademi Angkatan Laut (AAL).

“Sekarang sedang dikaji untuk dicari titik temu antara berapa yang bisa direkrut tiap tahunnya (dengan yang pensiun). Mulai 2014 sudah akan dilakukan secara bertahap,” tandasnya. Zero growth prajurit ini dinilai memungkinkan untuk dijalankan pada tahun-tahun mendatang meskipun TNI juga sedang berencana mengembangkan satuan-satuan maupun divisi baru yang otomatis bakal membutuhkan prajurit.

Iskandar menerangkan, penambahan satuan maupun divisi bisa saja tanpa disertai penambahan personel baru karena untuk mengisi kebutuhan bisa diambilkan dari satuan maupun divisi yang telah ada. Apalagi, semakin canggih teknologi alutsista yang digunakan TNI ke depan, kebutuhan personel bisa ditekan menjadi lebih sedikit. Menurut dia,ke depan akan dikaji lagi tentang kebutuhan kekuatan personel di tiap satuan ataupun divisi.

“Misalnya, dalam satu Lantamal itu sekarang 2.000 personel, ke depan mungkin tidak kalau dikurangi menjadi 1.500 orang atau 1.200 orang saja,”paparnya. Panglima Kostrad Letjen TNI AY Nasution mengatakan, pihaknya akan tetap berpegang pada kebijakan zero growth tersebut dalam mewujudkan rencana penambahan divisi baru.

Kebijakan ini diyakini tidak akan menghambat pembentukan divisi baru, tetapi sebaliknya justru akan membuat satuan yang ada menjadi lebih efektif dan efisien. Dia mengungkapkan, seiring perkembangan zaman, kebutuhan personel dalam sebuah organisasi pasti akan mengalami perubahan.“Dulu mungkin satu regu dilayani sekian orang,tapi mungkin sekarang dengan senjata yang makin canggih, orangnya berkurang tapi senjata lebih bagus,” tegasnya.

Bahkan, Nasution melihat penataan ini juga bisa dilakukan tidak hanya pada satuan tempur, tetapi juga pada bagian administrasi.“Saya yakin itu bisa karena sebetulnya saya melihat masih banyak yang masih bisa kita tertibkan di dalam satuan kita sendiri supaya tidak mubazir. Masa ke kantor cuma baca-baca koran saja,” katanya.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Untung Suropati sebelumnya menyatakan,TNI Angkatan Laut akan menerapkan kebijakan zero growth dalam rencana pembentukan satu armada besar baru. Para personel nantinya akan ditata ulang sesuai dengan kebutuhan yang ada. Diketahui sebelumnya, pemerintah akan memperkuat pertahanan di wilayah timur Indonesia.

Perkuatan ini seiring dengan penambahan alutsista baru bagi TNI. Selain penguatan alutsista, beberapa satuan baru juga akan didirikan di wilayah timur Indonesia. Penguatan ini diberlakukan di semua matra TNI, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara. Seperti Angkatan Udara misalnya, akan dipusatkan sejumlah skuadron di wilayah timur ini. 

Sumber : Sindo