Iraq Army Receives Last Shipment of Abrams Tanks

BAGHDAD-(IDB) : The final shipment of M1A1 Abrams tanks, purchased by the Iraqi government, arrived at Besmaya Combat Training Center mid-August. The delivery included the last five of the 140 tanks ordered by the Iraqi government through a Foreign Military Sales agreement with the U.S.

"The M1A1 Abrams Tank Program was initiated to modernize the Iraqi Army's tank capabilities with 140 tanks and eight heavy-tracked recovery vehicles," said John Hutchings, a desk officer with the Army Modernization Program, United States Forces -- Iraq.

"The tanks are the latest digital tanks coming out of the United States," he added. "They are the most modern M1A1s in the Middle East."

Upon arrival the tanks are secured at the BCTC where they are unpackaged and tested before their transition to the Iraqi army.

"When the tanks get there they get de-processed," said Hutchings. "The de-processing team undoes all the strapping and takes all the packing out of the tank barrel, cleans them up, and tests them for quality assurance. If they should find anything wrong due to the shipment process, they will fix the issue before turning them over to the Iraqi army."

Currently, 85 tanks have been fielded to the Iraqi army and more than 40 are ready for transfer in the near future.

With the FMS package, the Iraqi army also receives training for their M1A1 operators and 
maintenance personnel.

"Maintenance training consists of basic-unit maintainer training and advanced-maintenance training for the turret and hull, and fire-systems training," said Hutchings.

Recently, 180 Iraqi army troops completed Operator-New Equipment Training and more than 40 of them completed OPNET Train-the-Trainer Program.

Also, 46 soldiers completed the Unit-Maintenance New Equipment Training and 14 more completed the UMNET Train-the-Trainer Program.

"We are training the Iraqi army so they can train, maintain and sustain all the tanks they have received," said U.S. Army Lt. Col. Mark Bliese, senior training advisor for BCTC, Iraq Training and Advisory Mission -- Army, USF-I.

The tanks will be distributed evenly within the four Iraqi Army tank regiments of the 9th Iraqi Army Mechanized Division. Each regiment will receive 35 M1A1s and two M-88A2 heavy-tracked recovery vehicles.

"Each battalion has three companies. Each company will receive 11 tanks which will be divided within the platoons and company headquarters," said Hutchings.

The delivery of the M1A1 main battle tanks and the training received provides the Iraqi army an increased capability to defend their country with one of the most modern tanks in the world.

"The M1A1 tanks provides the Iraqi army with the capability of defending its borders to protect the sovereignty of Iraq," said Bliese.

"The tanks provide a foundation for Iraq's mechanized infantry capability, said Hutchings. "It gives them a modern weapon platform capable of maneuvering on the battle field to provide a strong defense across Iraq."

Source: Defencetalk

Setelah Pesawat Tempur, Indonesia Korsel Joint Produksi Kapal Selam

JAKARTA-(IDB) : Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Korea Selatan terus dikembangkan. Setelah tahun ini dimulai pengembangan pesawat tempur Korea-Indonesia Fighter Xperiment (KIF-X), kedua negara sedang menjajaki kerja sama baru pembuatan kapal selam dan panser.

Bersamaan dengan kunjungan delegasi Kementerian Pertahanan Korea Selatan ke Indonesia, PT. Pindad menandatangani naskah kesepahaman (MoU) dengan Busan Ltd. terkait rencana kerja sama itu. Pada saat yang sama, PT. Palindo juga menandatangani Memorandum of Understanding dengan Daewoo International Corporation untuk kerja sama pengembangan kapal cepat rudal.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan PT. Pindad dan Busan akan bersama-sama memproduksi panser Tarantula. "Korea Selatan akan membuat 11 unit panser Tarantula dan Korea Selatan 11 unit," katanya pada acara penandatanganan MoU di Kementerian Pertahanan Jakarta, Jumat, 9 September 2011.

Tim dari Kementerian Pertahanan Korea Selatan berkunjung ke Indonesia selama dua hari terakhir. Rombongan dipimpin oleh Menteri Pertahanan Korea Selatan General (Ret.) Kim Kwan-Jin. Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Pos, M. Hutabarat, mengatakan kunjungan ini untuk membicarakan kerja sama kedua negara dalam pengadaan alutsista.

"Juga dibicarakan berbagai hal tentang ASEAN, perkembangan ketegangan di Laut Cina Selatan, dan Semenanjung Korea," katanya. Kedua delegasi mengadakan pembicaraan sejak pagi tadi dan masih berlanjut hingga saat ini. Pembicaraan juga sempat dihentikan sejenak untuk penandatanganan MoU tentang Komite Kerja Sama Industri Pertahanan Indonesia-Korea Selatan.

Perjanjian ini menandai kesepakatan kedua negara untuk mengadakan pembicaraan secara reguler, meliputi pengembangan, produksi, dan pemasaran alat utama sistem persenjataan yang digunakan kedua negara. "Juga pertukaran informasi mengenai pekembangan teknologi di bidang industri pertahanan yang ada sekarang ini," kata Pos.

Soal kerja sama pembuatan kapal, Sekretaris Dirjen Potensi Pertahanan Marsekal Pertama Leonardi mengatakan Palindo dan Daewoo akan membuat Kapal Cepat Rudal 9KCR 70. Rencana kerja sama akan dibicarakan lebih lanjut, terutama mengenai apakah yang diproduksi hanya kapal saja atau termasuk sistem persenjataan.

Sumber: Tempo

Kemenhan RI - Korea Selatan Kerjasama Pembuatan Pesawat Tempur

JAKARTA-(IDB) : Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia Purnomo Yusgiantoro, menerima kunjungan kehormatan Menhan Korea Selatan HE General Kim Kwan-Jin di kantor Kementerian Pertahanan, Jumat (9/9). Kunjungan Menhan Korea Selatan tersebut untuk membahas kerjasama pertahanan kedua negara, khususnya alutsista.

Salah satu alutsista yang menjadi pembahasan kedua Menhan tersebut pesawat tempur yang merupakan joint production antara Indonesia dengan Korea Selatan. "Pesawat tempur yang dimaksud adalah jenis KF-X/IF-X sejumlah 10 buah, yang lima dibuat di dalam negeri, sisanya di Korea," ujar Purnomo.

Dalam kesempatan itu dilakukan penyerahan replika pesawat CN 235 dari Menhan RI kepada Menhan Korea Selatan, begitu juga sebaliknya diserahkan replika pesawat tempur T-50. Purnomo menilai, kemandirian industri pertahanan bisa menjadi titik tolak bagi kekuatan pertahanan Indonesia.

Menhan Korea Selatan Kim Kwan-Jin menyatakan, sangat senang bisa menjalin kerjasama dengan Indonesia. Selain bisa berbagi pengetahuan dan teknologi terbaru, juga membantu terbentuknya pertahanan negara Indonesia agar berdaya saing dengan negara lain. "Kerjasama dengan Indonesia harus terus dilakukan, khususnya bidang pesawat tempur," katanya.

Sumber: Yahoo

KSAL : TNI AL Akan Punya 3 Kapal Selam Dan PKR Pada 2014

JAKARTA-(IDB) : TNI AL terus membangun kekuatan dengan memesan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Hal ini terkait dengan rencana pemerintah yang sudah menganggarkan kebutuhan alutsista tahap pertama sebesar US$ 5 miliar.

TNI AL berharap pada tahap pertama pembangunan kekuatan alutsista dapat tercapai kekuatan minimum. "Sudah direncakan apa yang kita tuju pada 2014 akan tercapai pada kekuatan pokok minimum," kata Laksamana TNI Soeparno kepada wartawan usai peletakan batu pertama pembangunan Gedung FK Universitas Hang Tuah Surabaya di RSAL, Jumat (9/9/2011).

Meski sangat membutuhkan alutsista, Soeparno enggan disebut tidak ada alutsista yang mendesak untuk segera dibeli. Dia mengaku,semuanya dilakukan secara pararel dengan pengadaan yang sesuai dengan kebutuhan TNI AL.

Meski begitu, Soeparno mengaku saat ini sudah mempunyai prioritas alusista yang harus segera dipesan untuk memperkuat kekuatan TNI AL. "Prioritas pertama kapal selam dan helikopter yang untuk memperkuat kekuatan kita," ungkapnya.

Selain itu dia juga mengaku, pada tahun 2014 pihaknya sudah mempunyai beberapa alutsista yang sudah jadi, diantaranya kapal selam serta kapal tempur perusak dan helikopter anti kapal selam.

"Kapal selam ada 3 unit nanti dipastikan sudah jadi tapi sekarang masih dalam tahap pemesanan dan dibuat karena tidak beli jadi," terangnya.

Sumber: Detik

Balitbang Kemhan, Motor Penggerak Diballik Pengembangan Alutsista TNI

LITBANG-(IDB) : Apakah Anda tahu kekuatan ampuh apa yang ada dibalik pertahanan Indonesia? Senjata, pesawat tempur atau rudal? Ya itu betul! Tapi ada yang lebih penting lagi. Pertahanan negara yang kuat dan mumpumi harus pula dibekali dengan penelitian yang mendalam dan kredibel. 

Bayangkan bila tak ada penelitian ataupun bekal yang kuat, bagaimana bisa mempertahankan suatu negara dari ancaman dan gangguan yang bisa memecah belah pertahanan negara? Baik yang datang dari dalam maupun luar. Nah di sinilah peran dan tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Kementerian Pertahanan yang biasa disingkat Balitbang Kemhan bekerja. Sekretaris Balitbang Kementerian Pertahanan Sasmitono mengatakan pengembangan pertahanan Indonesia menjadi tugas organisasinya. 

“Bisa dikatakan otak pertahanan negara,” katanya. Dalam kerjanya Balitbang Kemenhan juga melibatkan Perguruan Tinggi dan lembaga terkait. “Ada UGM, UI, dan BUMN, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia,” ujar Sasmitono.

Setiap tahunnya selalu ada penelitian dan evaluasi terhadap Alutsista (Alat Utama Sistem Persenjataan). Hasilnya diserahkan kepada BUMN untuk diproduksi massal. “Biaya penelitian ini sangat mahal,” cerita Sasmitono. Tahun ini Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran Rp. 78 miliar lebih untuk melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan pertahanan negara.

Dengan dana yang terbatas tersebut setiap penelitian menganut prisip prioritas. “mana yang butuh modernisasi cepat dan lebih penting diteliti,” ujar Sasmitono. Di tahun anggaran 2012 meski anggaran penelitiannya meningkat tapi dana itu belum lah ideal. “2012, kita dapat 143, 8 miliar,”. Oleh sebab itu digalang kerjasama dengan negara tetangga. Misalnya Korea Selatan untuk pengadaan pesawat tempur. Pada tahap ini ada tiga bagian kerjasama, yakni; teknology & development based, engineering & manufacturing based, production based. “Kinerja Balitbang berada di tahap 1 dan 2,” kata Sasmitono.

Kementerian Pertahanan sudah mengirimkan tenaga pendidik ke Korea Selatan terkait kerjasama tersebut. Tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Kementerian Pertahanan tak berhenti disitu saja. Balitbang juga turut meneliti, memantau dan mengamankan pulau-pulau terluar. “Fokusnya pada 12 pulau terluar,” ungkap Sasmitono. 

Misalnya, Pulau Rote yang dekat dengan Australia, Miangas dan Rondo. Ada pos penjagaan dan penempatan personil di pulau-pulau terluar tersebut. “Dari TNI AL dan AD, tiap 3 bulan di rolling,” katanya. Sasmitono bercerita di pulau-pulau terluar itu kondisinya sangat minim. Tak ada air dan tanah tandus. Tapi bukan berarti tak diminati untuk dihuni. “Jangan sampai pulau terluar kita dihuni orang lain,” tegas Sasmitono.

Penelitian Alusista Buatan Dalam Negeri

Sejumlah negara tetangga makin melirik Indonesia untuk memasok kebutuhan persenjataan mereka. Sebut saja Brunei yang tertarik dengan senapan serbu varian dua (SS-V2) buatan PT Pindad. Tank yang digunakan pasukan perdamaian PBB di Libanon juga buatan produk Indonesia.

Produk persenjataan buatan Indonesia mulai bisa bersaing dengan negara lain seiring dengan penelitian dan evaluasi yang dilakukan Balitbang Kemenhan setiap tahunnya. “Teknologi dipelajari kemudian dikembangkan dan produksi,” tutur Sekretaris Balitbang Kementerian Pertahanan Sasmitono.

Tak hanya PT Pindad ada juga PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia yang turut memproduksi Alutsista untuk kebutuhan nasional maupun ekspor. Balitbang Kementerian Pertahanan juga mendidik Sumber Daya Manusia yang ada supaya tidak gagap teknologi dan bisa mengembangkan teknologi pertahanan yang ada menjadi lebih modern dan canggih. “Ada pelatihan bersama dengan negara lain atau menyekolahkan mereka di LIPI,” tutup Sasmitono.

Sumber: KBR68H

PAL Tahun 2015 Targetkan Penjualan Produk Mencapai Rp 2,5 Triliun

JAKARTA-(IDB) : PT PAL Indonesia (Persero) menargetkan tingkat penjualan sebesar Rp 2,5 triliun, meningkat lima kali lipat dari penjualan tahun 2010 sebesar Rp 442 miliar. Hal tersebut diharapkan dapat tercapai dengan fokus pada peningkatan bisnis produk minyak dan gas sebesar 50 persen dan menjadi bagian dari sistem terintegrasi dalam memenuhi kebutuhan pokok matra laut alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Demikian isi dokumen Rencana Bisnis PT PAL Indonesia (Persero) 2011-2015 yang diterima Kompas di Jakarta, Jumat (9/9/2011).

Dokumen itu disampaikan kepada Komisi XI DPR dalam rangka permohonan penyertaan modal negara (PMN). Untuk mendukung program tersebut, PT PAL membutuhkan 5.200 pegawai di divisi kapal niaga pada tahun 2015, 1.449 orang di divisi rekayasa umum, lalu 140 orang di divisi kapal perang.

Pada tahun 2015, PT PAL ditargetkan memiliki keunggulan bersaing dan sudah mencapai posisi tumbuh. Penjualan sebesar Rp 2,5 triliun itu diharapkan akan terpenuhi dengan membidik lini alutsista TNI Angkatan Laut.

Pada tahun 2010-2019, TNI AL membutuhkan alutsista senilai Rp 78 triliun dan peningkatan kemampuan KRI sebesar Rp 5 triliun. Kebutuhan TNI AL yang akan ditawarkan PT PAL, antara lain, dua kapal selam, 12 kapal angkut tank (AT), empat kapal bantu cair minyak (BCM), 68 tank amfibi BMP-3F, dan 25 proyek peningkatan kemampuan KRI. Selain itu, PT PAL juga akan berupaya memenuhi kebutuhan kapal yang meningkat akibat penerapan asas Cabotage (kewajiban menggunakan kapal berbendera Indonesia di wilayah perairan domestik).

Kebutuhan itu adalah penambahan general cargo 800 unit, 80 kontainer, 30 bulk, 500 barge, 500 tug boat, 132 tanker, 50 penumpang, dan 50 kapal ro-ro. Dengan demikian, ada 2.142 kapal yang menjadi potensi pasarnya atau meningkat 44,3 persen di atas jumlah kapal yang ada saat ini, yakni 4.828 unit. 

Sumber: Kompas

Menhan Korsel Tertarik Kerjasama Peace Keeping Operation Dengan Indonesia

SENTUL-(IDB) : Menteri Pertahanan  Republik Korea Selatan General (Ret) Kim Kwan-jin didampingi sejumlah Delegasi Korea Selatan melakukan kunjungan kerja ke Indonesia selama dua hari tanggal 8 dan 9 September 2011. Selama di Indonesia, Menhan Korsel yang tiba di Jakarta pada Kamis Pagi (8/9) berkesempatan mengunjungi lokasi pembangunan Peace Keeping Center (PKC) atau Pusat Misi Pemelihara Perdamaian (PMPP) TNI di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Kamis Sore. 

Dalam kunjungannya di PMPP TNI, Menhan Korsel diterima oleh Wakil Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin yang didampingi Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Mayjen TNI Puguh Santoso serta sejumlah pejabat di jajaran Kemhan RI.

Menhan Korsel menerima penjelasan dari Wamenhan tentang Maket dari pembangunan PMPP TNI, meninjau lokasi pembangunan PMPP TNI dan menyaksikan video tentang keterlibatan TNI dalam Pasukan Perdamaian PBB.

Dalam kesempatan tersebut Menhan Korsel mengatakan, pembangunan PMPP TNI ini sangat tepat karena akan memberikan fungsi dan manfaat banyak terutama dalam menyumbang terciptanya perdamaian dunia.  Menhan Korsel yakin setelah selesainya proses pembangunan PMPP TNI ini, nantinya tidak hanya akan berguna untuk lingkup ASEAN tetapi juga bagi seluruh negara di dunia.

Lebih lanjut Menhan Korsel mengatakan, usai kunjungannya ke PMPP TNI ini mengaku telah mendapatkan ide yang sangat bagus terkait dalam peningkatan kerjasama pertahanan kedua negara khsusunya kerjasama di bidang Peace Keeping Operation.

Menurutnya, banyak hal yang dapat dikerjasamakan di bidang PKO khususnya antara pasukan pemelihara perdamaian dari kedua negara yang sedang menjalankan tugas di Lebanon. “Indonesia dan Korea juga saat ini sama – sama mengirimkan pasukan pemelihara perdamaian di Lebanon dan itu dapat dikerjasamakan”, ungkap Menhan Korsel.

Kunjungan Menhan Korsel ke Indonesia kali ini merupakan kunjungan resminya kepada Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam rangka meningkatkan hubungan kedua negara yang selama ini telah berjalan dengan baik.

Besok Jum’at (9/9), Menhan Korsel dijadwakan akan mengadakan kunjungan kehormatan kepada Menhan RI yang dilanjutkan dengan bilateral meeting yang dihadiri masing - masing delegasi dari kedua negara. Dalam  Belateral meeting tersebut diantaranya akan dibicarakan mengenai peningkatan kerjasama pertahanan khususnya kerjasama di bidang industri pertahanan.

Sumber: DMC

Indonesia - Korsel Kukuhkan Kerja Sama Pertahanan

JAKARTA-(IDB) : Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan sepakat mengukuhkan kerja sama pertahanan kedua negara.

Pengukuhan kerja sama pertahanan kedua negara itu tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani Dirjen Potensi Pertahanan Pos Hutabarat dan Direktur Biro Kebijakan Kekuatan Korsel Lee Yong Dae di Jakarta, Jumat.

Penandatanganan nota kesepahaman itu disaksikan Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Kwan-jin.

"Selain industri pertahanan yang selama ini sudah berjalan maka dengan nota kesepahaman itu kerja sama yang ada dapat ditingkatkan dan diperluas seperti pendidikan, dan pertukaran perwira," kata juru bicara Kementerian Pertahanan Hartind Asrin.

Terkait kerja sama industri pertahanan, kedua negara sepakat untuk diadakan produksi bersama disertai alih teknologi seperti dalam pembuatan kapal jenis "Landing Platform Dock" (LPD) dan kapal selam antara PT PAL dan perusahaan kapal Daewoo Shipbuilding.

Kedua negara juga telah menjajaki kerja sama industri dirgantara seperti pembuatan pesawat tempur KFX/IF-X.

Tak hanya itu, kedua negara juga menjajaki pembelian pesawat jet tempur latih T-50 oleh Indonesia yang disertai pengadaan CN-235 oleh Korsel.

Sumber: Antara

T-50 Golden Eagle Dan Changbogo Korsel Segera Perkuat TNI AU Dan AL

JAKARTA-(IDB) : Pemerintah Indonesia tertarik membeli sejumlah perangkat militer asal Korea Selatan untuk memperbarui sistem pertahanan negara. Beberapa produk yang masuk sorotan adalah pesawat jet latih T-50 dan kapal selam.

Menurut laman Asian Defence News April 2011, Indonesia memilih bekerjasama dengan Korean Aerospace Industries dalam penyediaan pesawat berbobot kosong 4.600 kilogram tersebut. Pesawat yang pertama kali dikembangkan tahun 90an ini adalah kebanggan Korsel dalam kelas pesawat supersonic latih dan tempur. Pesawat ini pertama kali terbang tahun 2002 dan mulai bertugas di angkatan udara Korsel pada 2005.

Pesawat latih T-50 ini kemudian dikembangkan menjadi pesawat lainnya untuk tujuan akrobatik dan serang, di antaranya adalah T-50B, TA-50 dan FA-50. Terdapat banyak kesamaan antara pesawat ini dengan pesawat F-16 Fighting Falcon buatan Lockheed Martin Amerika Serikat. T-50 dapat mencapai ketinggian 14.600 meter dan berkecepatan maksimal Mach 1,4-1,5. Pesawat ini didesain memiliki daya terbang selama 8000 jam.

Indonesia berencana membeli sebanyak 16 pesawat T-50 dari Korsel. Harganya akan ditentukan kemudian dalam negosiai. Menurut laman aircraftcompare.com, harga satuan pesawat ini mencapai US$21 juta atau sekitar Rp179,9 miliar. Menurut media di Korsel, pemerintah Korsel akan membeli pesawat CN-235 buatan Indonesia jika pemerintahan SBY jadi memborong T-50.  

Kunjungan Menteri

Pembicaraan atas pembelian produk itu kabarnya akan berlangsung dalam kunjungan Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kim Kwan-jin, ke Indonesia hari ini, Jumat, 9 September 2011. Dalam kunjungannya, Kim akan didampingi oleh para eksekutif dari sembilan kontraktor pertahanan Korea, termasuk Daewoo Shipbuilding and Marine, perusahaan pembuat kapal selam ternama Negeri Ginseng.

Perusahaan Daewoo menguasai pasar kapal selam di Korsel sampai awal tahun 1999. Sejak tahun 1991, perusahaan ini telah membuat sembilan kapal selam diesel seberat 1.200 ton, bekerja sama dengan perusahaan kapal selam Jerman Howaldtswerke-Deutsche Werft. Indonesia rencananya akan membeli kapal selam dari perusahaan ini dengan kontrak senilai US$1 miliar atau sekitar Rp8,5 triliun.

Pemerintah Korsel telah menunjuk perusahaan ini untuk membuat kapal selam tipe 214 seberat 1.800 ton dilengkapi dengan rudal serta sistem sensor canggih yang diperkirakan selesai pada 2018. Harga satuan kapal selam ini sekitar 110 miliar won atau sekitar Rp879 miliar.

Sumber: Vivanews

Tambahan Pesawat F-16 Segera Perkuat TNI AU

JAKARTA-(IDB) : Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsekal Pertana Azman Yunus menjelaskan pihak TNI-AU dalam waktu dekat akan menambah armada pesawat tempur.

"Yang paling dekat adalah 30 F-16 dari Amerika" Ujarnya ketika dihubungi Media Indonesia, Kamis (8/9). Azman Yunus menjelaskan, ke-30 F-16 tersebut hanya akan datang 24 buah, sedangkan yang 6 sisanya adalah berupa suku cadang.

Kadispenau juga mengatakan bahwa selain pesawat F-16 yang akan datang berikutnya adalah pesawat T-50 dan pesawat Super Tucano."Super Tucano tersebut akan datang pada bulan Maret dan siap digunakan di bulan April," ujarnya.

Kadispenau juga menambahkan bahwa dengan datangnya pesawat-pesawat tambahan tersebut, pangkalan TNI AU yang ada akan lebih ditingkatkan lagi.

Sumber: Media Indonesia

Alokasi Anggaran Pengadaan Alutsista Untuk Meningkatkan Keamanan Perbatasan

JAKARTA-(IDB) : Pemerintah Indonesia menyediakan dana US$5 miliar atau sekitar Rp60 triliun untuk pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan atau Alutsista terutama untuk meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan hal itu setelah pembahasan soal pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan dalam rapat kabinet di Jakarta, Kamis (8/9).

Purnomo mengatakan pemerintah menyediakan anggaran sebesar itu untuk pengadaan alat pertahanan sampai tahun 2014.

Purnomo mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk membeli alat persenjataan yang dibutuhkan oleh angkatan laut, udara dan darat, serta Mabes TNI, terutama untuk meningkatkan sistem pertahanan wilayah perbatasan.

Namun pengamat militer Andy Wijayanto dari Universitas Indonesia mengatakan anggaran sebesar US$5 miliar itu sebenarnya masih kurang.

"Anggaran sebesar itu belum cukup, angka ideal US$12 miliar hampir tiga kali lipat, sesuai dengan rencana yang dibuat tahun 2007-2008 oleh menteri pertahanan (saat itu) yang diproyeksikan sampai tahun 2024," kata Andy kepada BBC Indonesia.

 "Untuk angkatan darat akan diperbanyak pembelian helikopter"

Sementara itu Purnomo mengatakan dari dana yang dianggarkan itu akan dibeli sejumlah peralatan termasuk kapal cepat rudal.

"Untuk laut misalnya kapal selam dan kemudian kapal cepat rudal," kata Purnomo menjelaskan tentang alat utama yang akan dibeli.

"Indonesia timur misalnya, laut dan ombaknya cukup besar, dan tantangan alamnya besar, jadi perlu kapal besar di sana," tambahnya.

Purnomo menambahkan Alutsista itu akan dipasok dari produsen dalam maupun luar negeri.

Prioritas perbatasan

Walaupun pembelian alutsista ini difokuskan untuk wilayah perbatasan, Andy Wijayanto mengatakan keadaannya cukup mencemaskan karena kurang sumber daya.

"Relatif mencemaskan, hampir kosong, karena kekurangan jumlah pasukan yang bisa digelar di sana. Di darat di Kalimatan, Papua dan Timor barat, ketiga wilayah perbatasan itu sama persis kondisinya dengan pasukan pada tahun 1980an," kata Andy.

"Untuk laut hanya ada kapal terbaru sigma dari Belanda yang ditempatkan di Sulawesi karena masalah Ambalat, sementara di wilayah lain hanya digunakan kapal yang dulu kita miliki di masa pak Harto," tambahnya.

Andy mengatakan Indonesia tidak dapat mengimbangi peningkatan persenjataan yang dilakukan Malaysia.

Ia juga mengatakan prioritas yang perlu dilakukan adalah wilayah terluar, termasuk 12 pulau, agar kejadian Sipadan dan Ligitan (yang diklaim Malaysia) tidak terulang.

"Wilayah-wilauah inilah yang perlu pengawalan militer yang memadai," kata Andy.

Sumber: BBC

Kapal Perang Turki Akan Kawal Konvoi Bantuan Gaza

ANKARA-(IDB) : Turki menyatakan pada hari Kamis (8/9) akan mengawal kapal bantuan ke Jalur Gaza dan mencegah terulangnya serangan rezim Zionis Israel pada tahun lalu, yang menewaskan sembilan aktivis Turki.

 

Di tengah eskalasi ketegangan antara Ankara dan Tel Aviv atas penolakan Israel untuk meminta maaf, Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan mengatakan kepada televisi Al Jazeera bahwa Turki telah mengambil langkah-langkah untuk menghentikan Israel mengeksploitasi sepihak sumber daya alam di Mediterania.

"Kapal perang Turki berwenang untuk melindungi kapal-kapal kami yang membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza," kata Erdogan dalam wawancara, yang disiarkan televisi itu dengan terjemahan bahasa Arab.

"Mulai sekarang, kita tidak akan membiarkan kapal bantuan diserang oleh Israel, seperti apa yang terjadi dengan Armada Kebebasan," tegas Erdogan.

Hubungan antara Turki dan Israel, dua sekutu dekat AS di kawasan, telah memburuk sejak pasukan komando Israel naik ke kapal Mavi Marmara pada Mei 2010. 

Sumber: Irib

Mayjen Wisnu Bawatenaya, Danjen Kopassus Baru

JAKARTA-(IDB) : Mayjen TNI Wisnu Bawatenaya ditetapkan sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat (Kopassus) menggantikan Mayjen TNI Lodewijk F Paulus.

Penetapan Wisnu sebagai Danjen Kopassus tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor 683/IX/ 2011 tanggal 6 September 2011, tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI telah ditetapkan mutasi jabatan 12 Pati TNI, kata Kadispenum Puspen TNI, Kolonel Cpl Minulyo Suprapto di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya Wisnu menjabat sebagai menjabat Danpussenif Kodiklat TNI Angkatan Darat dan Kepala Staf Kodam VI/Tanjung Pura.

Dalam keputusan Panglima TNI tersebut ditetapkan mutasi jabatan 12 perwira tinggi TNI yang terdiri atas 11 orang di jajaran TNI AD dan satu orang di jajaran Kemenko Polhukam RI.

Berdasar keputusan itu tujuh orang mutasi antar jabatan dalam pangkat yang sama yaitu Mayjen TNI Mayjen TNI Leonardus JP. Siegers dari Pangdam I/BB menjadi Staf Khusus Kasad, Mayjen TNI Lodewijk Freidrich Paulus dari Danjen Kopassus menjadi Pangdam I/BB, Mayjen TNI Wisnu Bawatenaya dari Danpussenif Kodiklat TNI AD menjadi Danjen Kopassus, Mayjen TNI Amril Amir dari Pangdam VII/Wrb menjadi Staf Khusus Kasad.

Kemudian, Mayjen TNI Muhamad Nizam dari Pangdivif-1 Kostrad menjadi Pangdam VII/Wrb; Brigjen TNI Ibnu Darmawan dari Wakil Gubernur Akmil menjadi Asdep 2/IV Koord. Intelijen Pertahanan Kemenko Polhukam dan Brigjen TNI Mohamad Nasir dari Kadisjasad menjadi Kasdam II/Swj.

Sementara lima orang yang mengalami promosi jabatan yaitu Brigjen TNI E. Hudawi Lubis dari Asdep 2/IV Koord. Intelijen Pertahanan Kemenko Polhukam menjadi Danpussenif Kodiklat TNI AD, Brigjen TNI Harry Purdianto dari Kasdam II/Swj menjadi Pangdivif-1 Kostrad, Kolonel Inf Istu H. Subagio dari Pamen Ahli Gol. IV Akmil Bid. Taktik dan Teknik Dasar menjadi Wakil Gubernur Akmil, Kolonel Kav Agus Haryono dari Pamen Ahli Kasad Bid Sosbud menjadi Kadisjasad dan Kolonel Inf Andogo Wiradi dari Pamen Ahli Gol. IV Kopassus Bid. Nubika menjadi Asdep Koordinasi Pengelolaan Wilayah Khusus Kemenko Polhukam.

Sumber: Antara

TNI Prioritaskan Beli Kapal Selam, PKR, F-16 Dan Sukhoi

JAKARTA-(IDB) : Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan TNI memprioritaskan pembelian Perusak Kawat Rudal (PKR), kapal selam, F-16, dan Sukhoi untuk pengadaan alat-alat utama sistem persenjataan (Alutsista) tahun ini dan tahun depan.

Demi dikemukakan Agus Suhartono usai Sidang Kabinet Terbatas bidang Polhukam di kantor Presiden Jakarta, Kamis (8/9/2011). "Ini sudah dibicarakan namun belum diputuskan. Kita masih menunggu (anggarannya)," kata Panglima.

Berapa jumlah anggaran yang disiapkan, Panglima tidak menyebut karena masih menunggu alokasi anggaran yang dan kemampuan APBN. "Berapa yang bisa disediakan Menkeu (Menteri Keuangan)," ujar Agus Suhartono.

Dia menambahkan TNI pada prinsipnya memaparkan kebutusan Alutsista namun semua tergantung pada kemampuan negara dalam hal ini APBN. "Anggaran untuK TNI, pemeliharaan dan pengadaan Alutsista hampir 2/3 dari total anggaran. Dan 1/3 untuk gaji pegawai/TNI ," sergahnya.

Sumber: TribunNews

Tahun 2011 PT PAL Tangani Proyek Pembuatan 3 KCR Sebesar Rp. 125 M

JAKARTA-(IDB) : Sepanjang 2011, PT PAL Indonesia menangani sedikitnya 15 proyek pembuatan kapal dengan nilai sekira Rp600 miliar, tiga di antaranya merupakan kapal cepat rudal. Tiap unit kapal rudal tersebut bernilai Rp125 miliar, di luar kelengkapan senjata.

"Proyek-proyek kapal kecil diharapkan selesai awal 2012 mendatang. Sementara, pengerjaan kapal rudal butuh waktu sekira dua tahun," ujar Dirut PT PAL Indonesia Harsusanto, usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI, Kamis (8/9/2011).

Selain kapal, PT PAL juga baru saja menyelesaikan proyek pembangunan platform lepas pantai bagi PT Santos di utara Pasuruan. "Kami berhasil membangunnya dalam dua bulan, lebih cepat dari waktu pembangunan rata-rata yang empat bulan," klaimnya.

Tiap unit anjungan lepas pantai ini bernilai sekira Rp130 miliar. Ke depannya, PT PAL juga akan membidik perusahaan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) lainnya.

Dalam RDP hari ini, Komisi XI meminta penjelasan PT PAL tentang pemanfaatan penyertaan modal negara (PMN) yang disepakati Komisi VI awal Juli lalu. "Dari Rp930 miliar yang kami dapatkan, Rp340 miliar dialokasikan untuk investasi, sementara sisanya untuk modal kerja," imbuhnya.

Sumber: Okezone

PT DI Minta Tambahan PMN Sebesar Rp 2,055 Triliun Di Tahun 2012

JAKARTA-(IDB) : PT Dirgantara Indonesia (PT DI) meminta tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 2,055 triliun pada 2012. Dana PMN 2012 itu antara lain dibutuhkan untuk investasi senilai Rp 707 miliar.

Sementara itu PMN yang diminta pada tahun 2011 ini, senilai Rp 1,579 triliun, pun belum jelas pencairannya.

Direktur Utama PT DI, Budi Santoso, mengungkapkan hal itu di Jakarta, Kamis (8/9/2011) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI tentang PMN.

Menurut Budi, PMN yang dimintakan pada tahun 2012 itu dibagi atas dua termin pencairan. Pertama, dialokasikan dalam APBN 2012 senilai Rp 1 triliun. Kedua, dianggarkan dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2012 senilai Rp 1,055 triliun.

"Kami memang mendapatkan PMN senilai Rp 1,579 triliun dari PPA (PT Perusahaan Pengelola Aset), namun tidak sedikitpun yang diberikan dalam bentuk uang tunai," ujarnya.

Bahan paparan yang disampaikan Budi dalam RDP tersebut menunjukkan bahwa dana PMN tahun 2012 itu akan digunakan untuk tiga keperluan. Pertama, membayar pengembalian pinjaman dana Rp 675 miliar. Kedua, menambah modal kerja Rp 673 miliar. Ketiga, kebutuhan investasi Rp 707 miliar.

Dengan tambahan modal tersebut, PT DI diharapkan mampu mendukung pemenuhan kebutuhan Alat Utama Sistem Persenjataan Nasional. Selain itu, mengembangkan produk dan pemasaran CN235 melalui aliansi strategis.

Tahun 2012, PT DI pun berniat bekerja sama dengan perusahaan pesawat terkemuka. Itu antara lain dilakukan untuk mengembangkan pesawat N219 yang dibiayai lembaga pemerintah. 

Sumber: Kompas

Pemerintah Kaji Tambah Rp 50 Triliun Untuk Pembelian Alutsista

JAKARTA-(IDB) : Pemerintah sudah merencanakan anggaran Rp 100 triliun untuk kebutuhan pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) periode 2010-2014. Saat ini sedang dikaji penambahan Rp 50 triliun.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo saat ditemui di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (8/9/2011).

"Yang kita ada itu di tahun 2010-2014 itu Rp 100 triliun dan itu sedang dikaji untuk menambah sebesar Rp 50 triliun. Tapi itu masih kajian," tegas Agus.

Dikatakan Agus, kajiannya anggaran Rp 50 triliun ini untuk kebutuhan pembelian alat persenjataan selama 4 tahun di 2011-2014.

Dalam kesempatan tersebut, Agus menyatakan pemerintah ingin agar pengadaan alutsista ini sesuai dengan jadwal sehingga anggaran yang disediakan bisa diserap habis.

"Karena yang selama ini jadi tantangan kita adalah proses pengadaan yang memerlukan waktu terlalu lama yang akhirnya melewati tahun anggaran gitu. Inikan perlu koordinasi yang baik," jelasnya.

Agus mengimbau agar instansi terkait melakukan perencanaan yang baik dalam pengadaan alutsista ini sehingga pengadaan persenjataan berat seperti kapal selam bisa dilakukan dengan cepat sesuai tahun anggaran yang berlaku.

Kementerian Pertahanan mendapat kenaikan anggaran sebesar Rp 16,9 triliun atau 35,7% menjadi Rp 64,4 triliun dalam RAPBN 2012. Kementerian ini mendapat alokasi anggaran terbesar dibanding kementerian/lembaga lainnya.

Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Menteri PPN Armida Alisjahbana mengungkapkan bahwa alokasi tersebut sebagian besar untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Sumber: Detik

Modernisasi Persenjataan TNI POLRI Di Targetkan Tuntas 2015

SBY meminta, setiap dana yang dipakai bisa dipertanggungjawabkan.

JAKARTA-(IDB) : Pemerintah merencanakan pembaruan terhadap alat utama sistem persenjataan atau alutsista bagi TNI dan Polri. Salah satunya soal pembelian senjata. Untuk anggaran pembelian senjata meningkat sebelumnya.

"Alhamdulilah kita dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar, dibandingkan lima tahun pertama saya memimpin pemerintahan di negeri ini," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis 8 September 2011.

Menurut SBY, saat ini sudah ada urgensi yang tinggi untuk melakukan modernisasi dan pembangunan kekuatan. Mengingat, sejumlah alutsista dari sisi generasi sistem persenjataan pada saatnya diremajakan dan dimodernisasi.

Target pemerintah, kata SBY, pada tahun 2014 atau 2015 pembangunan kekuatan atau modernisasi TNI dan Polri sudah bisa tercapai. Selanjutnya SBY meminta dalam pengadaan Alusista itu dilakukan pembenahan termasuk mekanisme pengadaannya.

"Ada masalah transparansi dan akuntabilitas," kata SBY. Terlebih lagi anggaran di Kementerian Pertahanan paling tinggi, utamanya untuk pengadaan alusista. SBY meminta, setiap dana yang dipakai bisa dipertanggungjawabkan.

"Pastikan pengadaan alutsista yang mahal ratusan milliar bahkan triliunan kalau menyangkut kapal selam, pesawat tempur dan alutsista sejenis, tepat sasarannya," kata dia.

Pengadaan senjata itu kata SBY, untuk kepentingan pertahanan negara dan pertahanan internal. SBY menekankan, pembelian senjata itu tidak menggunakan pinjaman luar negeri. "Wajib hukum membeli alusista itu sudah bisa dibuat industri dalam negeri kita," kata SBY. 

Sumber: Vivanews