Pages

Kamis, Agustus 11, 2011

Indonesia Memerlukan Strategi Budaya Dan Semangat Bahari Bangun Negara Maritim

YOGYAKARTA-(IDB) : Upaya membangun Indonesia sebagai negara maritim maju, mandiri, dan bermartabat memerlukan strategi budaya yang diilhami semangat bahari, kata Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.


"Strategi budaya itu merupakan pemicu transformasi jangka panjang menuju budaya Indonesia yang lebih berorientasi pada kebahariaan bagi generasi muda," katanya di Sekolah Pascsarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu (10/8).


Dalam Sarasehan Menuju Negara Maritim, Sri Sultan juga mengatakan strategi itu untuk
menyiapkan generasi muda yang berkeyakinan diri, sanggup mengambil tanggung jawab masa depan, dan memiliki wawasan kebaharian yang mendalam dan didukung keterampilan bahari yang andal.


"Untuk menjadi negara maritim sejati, Indonesia juga perlu memiliki pengaturan keamanan maritim terbaik di dunia, yakni yang berada dalam payung kebijakan kelautan sebagai basis strategi pembangunan nasional," ujarnya.


Ia mengatakan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan empat dari sembilan choke point international, Indonesia harus memiliki pengaturan keamanan maritim yang kuat untuk bisa menjadi negara maritim sejati. "Untuk menjadi negara maritim, salah satu prasyaratnya adalah dengan memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI AL dan TNI AU agar menjadi kekuatan laut terbesar di Asia Tenggara," kata Sri Sultan.

Atase Pertahanan Amerika Berkunjung Ke Lanal Pontianak

PONTIANAK-(IDB) : Komandan Pangkalan TNI AL Pontianak, Kolonel Laut (P) Parno (kanan) bersama Atase Pertahanan (Athan) Angkatan Laut Amerika untuk Indonesia, Kolonel Adrian J Jansen (kiri) melakukan peninjauan ke dermaga kapal saat kunjungan persahabatan di Mako Lanal Pontianak, Kalbar, Selasa (9/8). 
Kunjungan persahabatan tersebut, bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara Angkatan Laut Indonesia dan Amerika yang selama ini telah terjalin dengan baik. 


Sumber: Antara

Penjualan Senjata Ke Taiwan Memperkuat Posisi Amerika Di Kawasan

JAKARTA-(IDB) : Deputi Menteri Pertahanan Taiwan Andrew Yang menyatakan, jika Amerika Serikat ingin menghindari konflik di selat Taiwan, hanya dengan cara menjual pesawat tempur F-16C/D dan senjata canggih lainnya ke Taiwan.

Pasalnya, jika Taiwan kehilangan kemampuan pertahanan diri , tentunya hal ini akan berdampak pada perdamaian dan stabilitas di Asia Pasifik.

Andrew Yang juga menekankan, apabila China menggunakan cara kekuatan militer dan politiknya untuk menguasai Taiwan, kekuatan militer China akan langsung memasuki Timur Laut China dan Laut China Selatan, hal ini akan melukai kepentingan AS di Asia Pasifik .

"Apabila AS memutuskan menjual senjata tersebut, pasti akan menimbulkan reaksi marah dari China, karena dalam 30 tahun terakhir ini, penjualan senjata AS ke Taiwan dianggap melanggar urusan dalam negeri China."

Tetapi pihaknya percaya penjualan senjata tersebut tidak akan berpengaruh besar terhadap hubungan AS dan China. Kedua pihak akan tetap mempertimbangkan kepentingan bersama. 

Dua Sukhoi TNI AU Kawal Pesawat Wapres

MAKASSAR-(IDB) : Dua dari empat pesawat Sukhoi yang dibeli dari Rusia tahun 2003, yakni Sukhoi-27 dan Sukhoi-30 mengawal pesawat kepresidenan yang mengangkut Wakil Presiden Boediono dari Bandara Udara Sultan Hasanuddin Makassar, Rabu (10/8).

Pesawat yang disiagakan di Skadron Udara 11 Lanud Hasanuddin tersebut mengawal sekitar 10 menit pesawat yang berisi wapres dengan tujuan Manado, Sulawesi Utara. Sukhoi kemudian berbalik arah menuju Jakarta untuk ikut serta dalam peringatan 17 Agustus 2011.

Wapres terbang Manado menggunakan pesawat kepresidenan BAe RJ-85 . "Iya ini pengawalan, sekalian mereka (sukhoi) akan terbang menuju Jakarta, untuk ikut serta dalam peringatan Dirgahayu Republik Indonesia 17 Agustus nanti," ujar Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat.

Aksi pengawalan tersebut, tidak pelak mengundang kekaguman delegasi yang ikut dalam rombongan Wapres. Beberapa wartawan dan petugas dokumentasi Istana Wapres tak luput untuk mengabadikan aksi pengawalan tersebut.

Tak mau kalah, Wapres Boediono sendiri juga menyempatkan untuk melihat pengawalan tersebut dari kabin VVIP di bagian tengah pesawat RJ-85 tersebut. Wapres sempat berbincang dengan beberapa stafnya. Bahkan Yopie menyempatkan untuk memfoto Wapres dengan latar belakang aksi pengawalan Sukhoi tersebut. 

Update : China Uji Coba Kapal Induk Yang Kedua

BEIJING-(IDB) ; Cina akan melakukan uji coba kedua terhadap kapal induk pertamanya pekan ini.


Angkatan Laut Cina mulai melakukan uji coba terhadap kapal induk pertamanya.


Kantor Berita Xinhua yang mengutip sejumlah sumber militer di negera itu menyebutkan bahwa kapal bekas Soviet itu terlihat meninggalkan galangan di timur laut Provinsi Liaoning dan melakukan uji coba yang tidak lama.


Langkah Cina ini menunjukan upaya serius negara itu dalam membangun kekuatan militernya.


Beijing saat ini memang tengah dihadapkan pada sejumlah sengketa dengan negara lain di wilayah perairannya.


Salah satu yang cukup mendapat perhatian mereka adalah persoalan sengketa di Laut Cina Selatan.


Kapal induk tersebut terlihat meninggalkan galangan kapal di Pelabuhan Dalian yang terletak di wilayah timur laut Provinsi Liaoning pada hari Rabu pagi.

Uji terjadwal

"Sumber di lingkungan militer mengatakan bahwa uji coba di laut ini merupakan rangkaian dari jadwal proyek kelengkapan kapal induk tersebut," kata kantor berita Xinhua dalam laporannya.

"Setelah kembali dari uji coba di laut, kapal induk itu akan kembali melanjutkan uji cobanya besok."

Xinhua dalam laporannya tidak melaporkan lebih detil tentang uji coba tersebut.

Kapal induk milik Cina ini merupakan kapal bekas dari Soviet yang dulu bernama Varyag.

Bentuk kapal itu sendiri terlihat kuno dan tidak dibangun lagi oleh Cina.

Kapal itu diproduksi pada tahun 1980 untuk kebutuhan angkatan laut Uni Soviet, namun pembangunannya tidak pernah selesai.

Ketika Soviet pecah, kapal itu tersimpan di salah satu dermaga di Ukraina.

Informasi tertutup

Kapal tersebut belakangan dibawa ke Cina oleh sebuah perusahaan yang mempunyai kaitan dengan Tentara Pembebasan Cina (PLA) dan awalnya disebut akan digunakan sebagai kasino apung di Makau.

Namun pada Juni lalu PLA membenarkan bahwa mereka tengah membangun sebuah kapal induk untuk keperluan angkatan laut Cina.

Untuk meredam suasana di kawasan itu, Beijing berusaha untuk mengecilkan peran kapal tersebut dengan mengatakan bahwa kapal yang mereka punyai itu hanya untuk keperluan latihan dan penelitian.

Meski demikian langkah Cina mengundang kekhawatiran sejumlah negara tetanggannya.

Dalam kajian pertahanannya yang dikeluarkan akhir pekan lalu, Jepang menyatakan keprihatinannya terhadap apa yang mereka sebut sebagai kegagalan Cina dalam menjelaskan ambisi militernya.

Tahun lalu Cina memang terlibat perselisihan dengan Jepang, Vietnam dan juga Filipina di sejumlah wilayah perbatasan perairan mereka.

Sumber: Detik

TNI Belum Mengoptimalkan Alutsista Produksi Dalam Negeri

JAKARTA-(IDB) : Meskipun pencanangan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional pada 10 Agustus 1995 telah berselang 16 tahun, sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum dapat benar-benar diberdayakan untuk menggerakkan perekonomian dan mendongkrak daya saing industri nasional.

Hal ini ditunjukkan dengan minimnya produk inovasi anak bangsa di masyarakat. Bahkan, yang terjadi justru sebaliknya, yaitu dominasi produk teknologi asing. Padahal, Indonesia pernah mampu memproduksi produk berteknologi canggih, seperti pesawat terbang, kapal, dan peralatan elektronik. 

Namun, itu hanya berlangsung tiga tahun hingga krisis moneter melanda negeri ini tahun 1998. Industri strategis—pembuatnya—kemudian terpuruk, bahkan kini berada di ujung tanduk.

Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Said Didu mengatakan, hal ini disebabkan pemerintah tidak mampu memelihara sumber daya manusia iptek—sebagai sumber kekuatan industri—untuk tetap bertahan. Bahkan, yang terjadi adalah brain drain para ahli dan perekayasa keteknikan ke negara maju, termasuk ke negara tetangga, Malaysia dan Singapura.

Sementara itu, belakangan perguruan tinggi di bidang keteknikan bergeser pada penyelenggaraan pendidikan bisnis yang lebih diminati.

Kesenjangan komunikasi

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Marzan Aziz Iskandar mengatakan, komunikasi lembaga penelitian, peneliti atau perekayasa, dan perguruan tinggi dengan industri masih sangat kurang. Akibatnya, antara kebutuhan industri dan kemampuan peneliti tidak terkait.

Upaya memperbaiki hubungan lembaga penelitian dengan industri sebenarnya sudah digalakkan sejak beberapa tahun lalu. Namun, hasilnya terasa sangat lambat. Industri tetap lebih suka membeli produk jadi asing karena lebih murah, praktis, dan risikonya jauh lebih kecil dibandingkan dengan mendirikan perusahaan untuk memanfaatkan teknologi dalam negeri.

"Industri perlu insentif khusus dari pemerintah agar mau menggunakan produk teknologi dalam negeri," ujarnya.

Komitmen rendah

Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional dimulai sejak 1995, yang ditandai dengan keberhasilan penerbangan perdana pesawat N-250 hasil karya anak bangsa. Namun, sejak saat itu, pesawat ini tidak pernah diproduksi karena krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1997-1998 dan rendahnya komitmen pemerintah.

Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Wawan Gunawan A Kadir menambahkan, ketiadaan regulasi yang mengatur hubungan antara industri dan perguruan tinggi membuat riset perguruan tinggi kurang termanfaatkan. Kalaupun ada hasil penelitian yang dimanfaatkan industri, hal itu terjadi karena adanya hubungan antar-individu di perguruan tinggi dan industri, bukan karena hubungan kelembagaan.

"Kerja sama antara industri dan perguruan tinggi ini lebih efisien dan murah daripada industri membangun sendiri unit penelitiannya," ujarnya.

Kerja sama ini memang tidak bisa langsung menghasilkan produk. Untuk penelitian hingga menghasilkan produk skala industri dibutuhkan waktu 5-10 tahun. Biaya penelitian juga tidak murah. Berbagai kendala inilah yang membuat insentif dari pemerintah dibutuhkan.

"Butuh kemauan politik kuat dari pemerintah untuk mau memanfaatkan teknologi buatan sendiri," katanya.

Menurut Wawan, ITB tidak hanya mendorong pemanfaatan hasil penelitiannya untuk dimanfaatkan industri, tetapi juga mendorong lahirnya teknopreneur-teknopreneur muda. Dengan demikian, lulusan perguruan tinggi tak hanya disiapkan menjadi pegawai, tetapi juga menjadi wirausaha.

Sumber: Kompas

TNI Dan Menhan Fokuskan Pengadaan Alutsista Produksi Dalam Negeri

JAKARTA-(IDB) : Kepala Pusat Komunikasi Publik (Kapuskomblik) Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Hartind Asrin menyatakan prioritas pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) produksi industri dalam negeri. Prioritas ini sesuai kebijakan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang diketuai Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.

"Sesuai kebijakan KKIP, pengoptimalan pemakaian Alutsista dalam negeri dan melakukan tranfer teknologi jika memakai Alutsista import," ujar Hartind di Jakarta, Selasa (9/8).
TNI maupun Polri sendiri, kata dia, secara bertahap telah menyondongkan perhatian untuk menggunakan alutsista dalam negeri, seperti buatan PT Pindad, PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia (DI). "Industri pertahanan terkoordinir. Kita melakukan rapat per tiga bulan dengan stake holder baik BUMN maupun BUMS," ujar dia.
Dia menjelaskan, kebijakan KKIP yang terdiri dari Menteri Pertahanan, Menteri BUMN, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Panglima TNI dan Kapolri jelas menginstruksikan kemandirian Alutsista dengan cara mengkonsumsi atau membeli produk dalam negeri.
Menjawab hal ini, Hartind memastikan semua produk Alutsista buatan PT Pindad akan dibeli selama telah memenuhi standar. "Semua produk-produk Pindad kita beli tapi harus teruji lebih dahulu seperti senjata sniper harus diuji akurasinya dengan jarak tertentu, kemudian bagaimana setelah menembak berapa butir peluru, apakah laras diganti," terang Hartind

 
Komitmen
 



Secara terpisah, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Fayakhun Andriadi meminta komitmen pemerintah untuk memberi prioritas alutsista produksi dalam negeri. 
"Janganlah ada dusta di antara kita. Di satu sisi, Pemerintah dan para elite pendukungnya selalu mengkampanyekan majukan industri domestik dan cintailah produksi dalam negeri. 

Tapi realitasnya, banyak kementerian yang ternyata lebih gemar membelanjakan uang rakyat di APBN untuk memperoleh barang-barang impor," tegas dia.
Dia mengharapkan, agar satu sen pun APBNP 2011 yang diusulkan untuk belanja Alutsista, jangan hilang atau lari ke luar negeri. "Jangan sampai satu sen pun dana untuk pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) APBNP 2011 digunakan untuk membeli alutsista di luar buatan industri pertahanan BUMNIP kita," tegas dia.
Politisi Muda Partai Golkar itu beralasan, pemerintah maupun TNI jangan selalu cari gampang dengan memanfaatkan fasilitas kredit ekspor (KE) guna mendapatkan Alutsista dari luar, sementara industri pertahanan dalam negeri berantakan.
"Karena itu, sekarang kita tegas saja, seluruhnya (APBNP) saat ini harus dibelanjakan di dalam negeri, agar industri pertahanan domestik semakin kuat, dan uang itu dapat berputar di Indonesia saja," ujar dia.


Sumber: SuaraKarya

Ribuan TNI Diterjunkan Untuk Mengamankan Papua

JAKARTA–(IDB) : Pemerintah diminta mengevaluasi jumlah pasukan TNI di Papua yang sekarang diperkirakan mencapai 14.842 prajurit. Angka yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun ini dikhawatirkan bakal mendorong terjadi darurat militer pada 2024 di tanah Papua. 

Direktur Program Imparsial Al Araf yang juga salah satu peneliti dalam buku Sekuritisasi di Papua menerangkan, sulit untuk mengetahui data pasti jumlah pasukan TNI di Papua. Namun, berdasarkan perkiraan hasil penelitiannya menyebutkan ada sekitar 14.842 prajurit. 

Mereka terdiri atas 13.000 prajurit TNI Angkatan Darat, 1.272 anggota TNI Angkatan Laut, dan 570 prajurit Angkatan Udara. Menggunakan analogi satu separatis berbanding dengan 10 prajurit, lanjut Al Araf, dalam kondisi sekarang terdapat sekitar 1.400 separatis di Papua. 

Jumlah personel ini diperkirakan memiliki kecenderungan meningkat. Tokoh Papua Thaha Alhamid menilai, masalah Papua adalah tidak lepas dari soal sudut pandang. “Harus jelas Jakarta memandang Papua sebagai apa? Apakah musuh, separatis, gerombolan, atau apa? Bagi kami, tentara satu orang atau 1.000 orang sama bahayanya, (yang membedakan) tergantung perilakunya,” kata sosok yang mengaku pernah bergabung dengan OPM ini.

Sumber: Sindo

Indonesia Sidah Mampu Membuat Satellite Sendiri

JAKARTA-(IDB) : Tim perekayasa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tengah menyelesaikan desain dan rancang bangun satelit mikro Lapan A2. Pembuatan satelit komunikasi dan pengindraan jauh ini di Pusat Teknologi Satelit Lapan di Rancabungur, Bogor, Jawa Barat, akan selesai pada September 2011.

"Keberhasilan ini menjadi bukti kemajuan kita untuk mencapai kemandirian dalam pembuatan satelit," kata Kepala Lapan Bambang Tedja Sumantri, Selasa (9/8/2011).

Menurut rencana, satelit Lapan A2 akan diluncurkan dari tempat peluncuran roket di India pada Januari 2012. Satelit ini akan ditumpangkan pada peluncuran satelit milik ISRO-India. Untuk pengiriman satelit ini ke India juga telah dipersiapkan kargo khusus.

Satelit ini akan beredar di orbit khatulistiwa dan memiliki jangkauan lebih lebar. Berbeda dengan generasi terdahulu, Lapan A2 telah dilengkapi dengan sistem identifikasi otomatis. "Dengan sarana ini, satelit dapat memantau pergerakan kapal laut yang lewat wilayah Indonesia berdasarkan sinyal yang dipancarkannya," tutur Bambang.

Deputi Bidang Teknologi Dirgantara Lapan Soewarto Hardhienata menambahkan, pihaknya telah melakukan pengujian komponen muatan satelit tersebut.

Sementara itu, untuk peluncuran berikutnya dipersiapkan pula satelit pencitra di orbit polar. Semula satelit mikro yang menggunakan sistem optik ini akan diluncurkan bersamaan dengan satelit Lapan A2, tetapi karena kendala teknis, diputuskan perubahan ke orbit polar.

Satelit mikro ini dilengkapi dengan kamera high density television (HDTV). Pengujian kamera ini telah dilakukan dengan menumpangkannya pada pesawat terbang.

Terkait dengan pengoperasian satelit ini, dilakukan pula modifikasi rekayasa stasiun penerima agar mampu menangkap sinyalnya pada S-band.

Sumber: Kompas