Panglima TNI Sambut Kontingen Komite Olahraga Militer Indonesia

JAKARTA-(IDB) : Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E., secara resmi menerima Kontingen TNI yang tergabung dalam Komite Olahraga Militer Indonesia (KOMI)  selesai mengikuti Olimpiade Militer Dunia ke – 5 (tanggal, 16 – 24 Juli 2011)  di Rio Janeiro - Brazil, bertempat di Ruang Hening Mabes TNI, Cilangkap – Jakarta, Rabu (3/8/2011). 

Acara ini dihadiri juga oleh para pejabat teras TNI seperti Irjen TNI, Marsdya TNI Sukirno, Koorsahli Panglima TNI dan para Asisten Panglima TNI serta pengurus KOMI termasuk Ketua Umum KOMI, Mayjen TNI Hambali Hanafiah yang sehari-harinya menjabat sebagai Asops Panglima TNI.

Dalam sambutannya, Panglima TNI memahami bahwa perjuangan Kontingen TNI dalam membawa misi diplomasi dan prestasi untuk bersaing di tengah 110 negara peserta dalam Olimpiade Militer Dunia ke – 5 adalah tidak ringan dan penuh perjuangan.

Tetapi, terdapat dua substansi yang telah dicapai oleh Kontingen TNI World Military Games 2011 : Pertama, Aspek Diplomasi.  Kehadiran dan penampilan Kontingen TNI telah mampu mengaktualisasikan semangat dari kejuaraan ini, yaitu ”Persahabatan melalui olah raga dan pertandingan untuk perdamaian” (Friendship through sport and game for peace), sehingga menimbulkan dukungan simpati yang tinggi di kalangan militer dan masyarakat Brazil, sebagaimana yang disampaikan oleh para Kepala Staf Angkatan Brazil kepada Duta besar RI untuk Brazil, pada kesempatan upacara pembukaan dan penutupan World Military Games 2011.

Kedua, Aspek Prestasi. Meskipun keikutsertaan TNI pada Olimpiade Militer Dunia ini baru pertama kali, tetapi capaian prestasi atletik, khususnya yang telah mencapai final untuk nomor lari lintasan 5.000 meter dengan catatan waktu 14 menit 02,12 detik, adalah capaian prestasi yang patut mendapat apresiasi. Bahkan di tingkat Asean, cacatan waktu ini telah melampaui rekor Sea Games, yang sekarang dipegang atlet Malaysia dengan waktu 14 menit 08,50 detik.

Secara umum, Kontingen TNI telah berbuat yang terbaik pada ajang olah raga militer multievent tingkat dunia yang digelar setiap 4 tahun sekali. Perlu dicatat bahwa  partisipasi TNI  dalam kejuaraan ini merupakan pengalaman yang pertama kali. TNI  masuk kedalam keanggotaan CISM (Consielle International du Sport Militaire/ Dewan Olah Raga Militer Internasional) ke 133 sesuai Surat Presiden CISM Nomor 2010/030 tanggal 7 April 2010 tentang persetujuan KOMI/IMSC. KOMI sendiri baru terbentuk setahun yang lalu tepatnya 25 Agustus 2010 sesuai Peraturan Panglima TNI nomor : Perpang/53/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang pembentukan KOMI.

Dari laporan pelaksanaan keikutsertaan Kontingen  TNI pada Olimpiade Militer Dunia ke – 5, di Brazil yang dibacakan oleh Komandan Kontingen, Brigadir Jenderal TNI Doni Monardo di hadapan Panglima TNI, disebutkan bahwa hasil prestasi cabang olah raga yang diikuti kontingen TNI adalah sebagai berikut : pada cabang Judo, Atlet TNI masuk babak 16 besar a.n. Pratu Horas Manurung; menembak, peringkat 15 untuk nomor pistol individual putri a.n. Serka Oktavin Barun;  Anggar, peringkat 15 untuk nomor Floret a.n. Serda Jufri ; dan Atletik, lari nomor 5.000 meter lintasan, a.n. Serda Agus Prayogo, memecahkan rekor nasional atas namanya sendiri dari catatan waktu 14 menit 04,29 detik, menjadi 14 menit 02,12 detik dan  melampaui rekor Sea Games a.n Rahmad Candra dari Malaysia, yang memiliki catatan waktu 14 menit 08,50 detik. Sedangkan pada cabang olah raga Orienteering, Kontingen TNI memperoleh ”The Best Fair Play Team”.

Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI selaku Ketua Dewan Pembina KOMI, mengucapkan selamat kepada seluruh atlet dan ofisial Kontingen TNI dan secara khusus memberikan apresiasi berupa hadiah kepada atlet berprestasi Serda Agus Prayogo yang telah meningkatkan peringkat TNI di ranah olah raga militer dunia. Selanjutnya Olimpiade Militer Dunia ke – 6 tahun 2015 akan diselenggarakan di Korea Selatan dengan tambahan materi cabang olah raga Badminton dan Panahan.

Sumber: Seruu

Indonesia-Korsel Tingkatkan Kemampuan Pertahanan

JAKARTA-(IDB) : Sekjen Kemhan Marsdya TNI Erris Heryanto menyatakan, Indonesia dan Korea Selatan memiliki tujuan yang sama dalam upaya meningkatkan kerjasama pertahanan khususnya untuk meningkatkan kemampuan pertahanan kedua negara melalui pengembangan dan produksi poduk-produk pertahanannya secara optimal.

Demikian siaran pers yang diterima SP, di Jakarta, Kamis (4/8) disampaikan bahwa Erris Heryanto mengatakan hal itu saat mengadakan KF-X/IF-X Kick off meeting dengan Komisaris Defense Acquisition Program Administration (DAPA), Duta Besar  Indonesia untuk Korea Selatan, Agency for Defence Development (ADD) Korea, di Daejeon, Korea Selatan, Selasa (2/8).

Erris mengatakan, program pesawat jet tempur Korea Fighter Xperiment (KFX) atau jet tempur generasi 4,5, KF-X/IF-X merupakan program strategis kedua negara dimana program ini sejalan dengan arah tujuan kebijakan pertahanan nasional yang   berupaya untuk meningkatkan kemampuan dalam negeri secara berkelanjutan serta memberdayakan industri pertahanan Indonesia.

Program pembangunan KF-X/IF-X telah mencapai tonggak penting dengan dimulainya tahap pengembangan teknologi yang merupakan  tahap penting dari program pembangunan KF-X/IF-X.

“Dengan pertimbangan ini, kami telah memilih tim engineering Indonesia yang saya percaya akan mendedikasikan semua pengalaman mereka untuk mendukung program ini,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut atas nama pemerintah Indonesia, Erris menyerahkan tim engineering Indonesia untuk bekerja sama dengan tim Korea dalam menyelesaikan program KF-X/IF-X ini. 

Tim engineering Indonesia yang berjumlah 37 orang terdiri dari TNI AU, ITB, Kemhan dan PT DI akan bergabung bersama dengan tim dari Korea dalam rangka untuk memulai tahap awal kerja sama ini.

Erris mengemukakan, Kemhan sangat mendukung berdirinya Pusat Penelitian dan Pengembangan Gabungan atau Combined Research and Development Center (CRDC). Dengan berdirinya CRDC.

Sumber: SuaraPembaruan

Pemerintah Inggris Tidak Mendukung Gerakan OPM

JAKARTA-(IDB) : Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa menegaskan, gerakan sejumlah orang di Inggris yang berusaha mengembangkan isu berbagai permasalahan Papua Barat tidak pernah mendapat dukungan dari masyarakat dan pemerintah Inggris.

"Orang-orangnya itu-itu juga, saya kan dulu pernah di Inggris sebagai duta besar, jadi saya tahu siapa orang-orangnya. Upaya-upaya mereka selama ini tidak memperoleh dukungan luas dari masyarakat dan pemerintah Inggris," kata Marty ketika ditemui di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/8).

Marty menyatakan hal itu ketika diminta komentar tentang konferensi yang sedang digelar oleh International Lawyers for West Papua (ILWP) di Oxford, Inggris. Berdasarkan informasi dari laman ILWP, konferensi itu diselenggarakan di East School of the Examination Schools, 75-81 High Street, Oxford.

Konferensi itu mengangkat tema tentang kemerdekaan Papua Barat, yakni "West Papua ? The Road to Freedom".

"Papua Barat telah diambil alih secara ilegal selama 40 tahun oleh Indonesia. Sebagai bagian dari kampanye kemerdekaan yang sedang berjalan, 'The Free West Papua Campaign' dan 'The International Lawyers for West Papua' merasa terhormat untuk mengundang anda hadir dalam konferensi khusus: 'West Papua ? The Road to Freedom'," demikian tertulis dalam laman itu.

Laman itu juga menyebut nama sejumlah orang sebagai pembicara konferensi, yaitu pemimpin kemerdekaan masyarakat Papua Barat Benny Wenda, ahli Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 John Saltford, dan saksi Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969 Clement Ronawery.

Marty menjelaskan, gerakan tentang Papua di Oxford memang ada. Menurut dia, sejumlah orang di kawasan itu memang berupaya untuk terus menghidupkan masalah Papua di Inggris.

Namun, kataya, masyarakat dan pemerintah Inggris tetap menyatakan dukungan terhadap Indonesia.

"Jadi pemerintah Inggris senantiasa menggarisbawahi dan menekankan bahwa mendukung NKRI, mendukung kebijakan otonomi khusus di Papua," katanya.

Pada saat yang bersamaan, katanya, pemerintah Indonesia terus memberikan informasi kepada negara-negara sahabat tentang kebijakan Indonesia.

Sementara itu, ribuan warga yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB), mulai berkumpul di kawasa Expo, Waena, Abepura, untuk siap melakukan aksi demontrasi menuju kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua.

Berdasar Antara di Jayapura, Selasa, ribuan warga di bawah pimpinan Ketua KNPB Mako Tabuni itu, membawa spanduk dan poster berukuran besar, yang antara lain bertuliskan "Dukung ILWP" dan "Minta Referendum".

Akibat rencana aksi massa itu, sebagian besar pertokoan di wilayah Abepura, Jayapura, memilih tutup untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.

Aparat kepolisian tampak berjaga-jaga dengan atribut antihuru-hara.

Aksi tersebut membuat arus lalu lintas macet, terutama di jalan raya Abepura-Sentani yang menghubungkan Bandara Sentani.

Hingga tengah hari, massa masih berkumpul untuk menunggu rekan-rekannya yang akan datang dari Sentani, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom.

Sumber: SuaraPembaruan

Panglima TNI Terima Dubes Korsel

 

JAKARTA-(IDB) : Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E. menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Korea Selatan (Korsel) untuk Indonesia, H.E. Mr. Kim Young-Sun, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (3/8). 

Setelah menerima jajar kehormatan, Dubes Korea Selatan diterima Panglima TNI, didampingi oleh Asintel Panglima TNI Mayjen TNI Tisna Komara dan Kapuspen TNI Laksda TNI Iskandar Sitompul, S.E., Mr. KimYong-Sun berjanji akan menjembatani dan lebih meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan yang telah terbina dengan baik selama ini khususnya di bidang industri pertahanan. 

Dubes Korsel berencana akan mengunjungi PT. PAL Indonesia sekaligus melihat perkembangan pembuatan LPD (Landing Platform Dock) yang diproduksi atas kerjasama antara Korea Selatan dengan Indonesia.

Sumber: Poskota

Korea Awaits New Partner For $5 bil. Fighter Program

SEOUL-(IDB) : The door is open for another country or foreign firm to participate in Seoul’s initiative to develop a new combat aircraft with a budget of $5 billion, defense officials here said.

“Many countries, including the United Arab Emirates, have shown interest in investing in the project,” Noh Dae-lae, head of the Defense Acquisition Program Administration Commissioner, said Tuesday.

“We are planning to allow another country with the most attractive offer to join the KF-X program.”

The KF-X program refers to the multirole fighter development program that Seoul has pursued since 2000 to replace its aging F-4/5 fighter jets.

Indonesia pledged last year to invest $1 billion in the project and buy 50 KF-X fighters for allowing its researchers to participate in development.

Noh made the remarks at the kickoff ceremony of the KF-X project’s feasibility study to be jointly conducted with Jakarta, which will also shoulder 20 percent of the $50 million initial study costs.

Thirty-five Indonesian researchers will team up with 137 Korean experts for the exploration stage which is scheduled for completion with the selection of a prototype at the end of 2012.

Noh noted that he expects another KF-X partner to share up to 29 percent of the development costs and purchase some 150 new fighters in return for joining the consortium.

“The global trend is clearly moving toward joint development as the risk for the development of an advanced fighter is high despite the limited market,” he said.

Industry sources say Poland and Turkey have also expressed an interest in forging a partnership with Korea for the program.

American defense giant Lockheed Martin, which invested 13 percent in Korea’s development of T-50 supersonic trainer jets, is also apparently considering participating in the Seoul-led fighter jet development program.

“We’d be honored to be a partner in the KF-X program,” Stephen O’Bryan, a vice president of Lockheed Martin, said last month.

Lee Dae-yeorl, program director of the Combined Research and Development Center for the KF-X, said he would welcome industry participation from the world’s leading aerospace firms.

“We believe defense firms, such as Lockheed Martin, Boeing and European Aeronautic Defense and Space Company (EADS) can help us reduce the technology gap,” he said.

He said Seoul aims to develop an indigenous aircraft with limited stealth capabilities and a locally developed active electronically scanned array (AESA) radar system.

“We’ll develop a whole new fighter never seen anywhere else in the world,” Lee said.

He noted that the cost per KF-X jet is estimated at $55 million and its production aircraft is expected to be deployed from 2020.

Critics, however, say the future of the KF-X program remains uncertain as Korea plans to drop the $5 billion plan if it fails to attract foreign investment of 40 percent or above. 

Source: KoreaTimes

Danguspurlatim Kunjungi Markas Royal Thai Navy (RTN)

BANGKOK-(IDB) : Komandan Gugus Tempur Laut Wilayah Timur (Danguspurlatim) Laksamana Pertama TNI Sulaiman Banjarnahor didampingi oleh Asisten Oprasi (Asops) Pangarmabar Kolonel Laut (P) Didin Zaenal Abidin serta Komandan KRI Diponegoro-365 Letkol Laut (P) Antonius Widyoutomo, Komandan KRI Tongkol dan beberapa Perwira KRI lainnya melakukan kunjungan kerja ke beberapa Markas Royal Thai Navy (RTN) yang berada di Sattahip Naval Base Senin (25/07).

Dalam kesempatan itu ada tiga tempat yang dikunjugi oleh Danguspurlatim beserta rombongan. Kunjungan pertama yaitu ke Markas Frigate 1 Group yang diterima langsung oleh Perwira Tinggi (Pati) bintang dua Commander Frigate Squadron 1 Group Real Admiral (RADM) Dusadee Sanghapreehca. Selanjutnya kunjungan ke Markas Chief Commander Sattahip Naval Base yang diterima oleh Vice Admiral (VADM) Chacharin Choosri. Kunjungan dilanjutkan ke Markas Commander In Chief (RTN) yang ditermia oleh Admiral (ADM) Narong Theduisal di ruang kerjanya.

Kunjungan Bilateral itu secara umum memebahas tentang kesiapan unsur-unsur dan personel yang terlibat dalam Latihan Bersama (Latma) Sea Garuda 16AB-11 yang saat ini sedang berjalan. Selain itu kedua pejabat Angkatan Laut itu juga membicarakan tentang keanekaragaman Budaya, Pariwisata, Kuliner dan hasil Pertanian yang menjadi ciri khas negara masing-masing. Pada kesempatan itu juga dilaksanakan tukar menukar Cindera Mata dari Danguspurlatim, Komandan KRI Diponegoro dan Koamandan KRI Tongkol kepada pejabat Royal Thai NAVY (RTN) tersebut.

Kunjungan diakhiri dengan kunjungan ke dermaga Armada Kapal Perang (RTN) dan Home BaseFrigate, corvette, patrol, BCM dan jenis lainnya di dermaga yang sangat luas sehingga memungkinkan kapal-kapal tersebut sandar pada badan pertama di dermaga. Rombongan kemudian dibawa menuju sekitar menara pengawas Port Of Sea yang terletak diatas bukit. Dari tempat tersebut dapat terlihat seluruh areal Komplek Armada, Dermaga, serta Kapal Perang yang sedang bersandar dermaga. mereka. Tampak terlihat puluhan unit kapal perang mulai dari jenis

Keesokan harinya Commander In Chief (RTN) Admiral (ADM) Narong Theduisal dan Real Admiral Dusadee Sanghapreehca melakukankan kunjungan ke KRI Diponegoro untuk melihat tampilan Kapal Perang RI tersebut Secara langsung. Kunjungan Admiral (RTN) diterima langsung oleh Komandan KRI Diponegoro Letkol Laut (P) Antonius Widyoutomo di Lounge Room Perwira. Dalam kesempatan itu kedua pejabat RTN melihat ruangan-ruangan di kapal diantaranya Pusat Informasi Tempur (PIT), Anjungan dan  Machine Control Room (MCR). Mereka tampak sangat antusias mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh Komandan KRI Diponegoro serta perwira Perwira divisi masing-masing bagian.

Sumber: Koarmatim

Komandan Fregatte Squadron 1 RTN Buka Latma Sea Garuda 16AB-11

Komandan Fregatte Skuadron 1 (RTN) Real Admiral (RADM) Dusadee Sanghapreehca membuka secara resmi Latihan Bersama (Latma) Sea Garuda 16AB-11 di Dermaga Sattahip Naval Base-Thailand, yang dihadiri oleh Komandan Gugus Tempur Laut Wilayah Timur (Danguspurlatim) Laksamana Pertama TNI Sulaiman Banjar Nahor

BANGKOK-(IDB) : Hadir dalam upacara itu pula para pejabat dari Kedutaan Besar RI (KBRI) di Bangkok yaitu Atase Pertahanan (Athan) RI untuk Thailand Kolonel KAV Daru Cahyono, Asisten Oprasi (Asops) Pangarmabar Kolonel Laut (P) Didin Zaenal Abidin serta beberapa pejabat dari Royal Thailand Navy. Pasukan upacara terdiri dari gabungan prajurit KRI Diponegoro-365, KRI Tongkol-813 dan personel HTMS Phuttha Loetla Naphalai-462, HTMS Rattanakosin-441.

Dalam amanatnya Komandan Fregatte Skuadron 1 (RTN) mengatakan latihan  Sea Garuda 16AB - 11 adalah kegiatan latihan bersama yang dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali yang diselenggarakan antara TNI AL dengan Royal Thailand Navy (RTN) untuk memelihara dan meningkatkan hubungan kerja sama antar kedua negara, sehingga diharapkan dapat mewujudkan stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara.

Dalam latihan ini dilaksanakan serial-serial latihan untuk meningkatkan kemampuan masing-masing AL kedua Negara dalam operasi laut dan kemampuan dalam penanggulangan  masalah keamanan maritim, seperti maritime terrorism dan piracy. Daerah dan tempat latihan di Sattahip Naval Base dan Perairan Teluk Thailand. TNI AL mengirimkan 2 (dua) unsur kapal perangnya guna mengikuti rangkaian kegiatan tersebut.

Unsur KRI yang terlibat adalah kapal perang jenis Korvet Ship Integrity Geometrical Modullarity Approach (SIGMA) KRI Diponegoro-365 dan Kapal perang jenis Fast Patroll Boat (FPB) KRI Tongkol-813, sedangkan dari pihak Thailand mengerahkan 2 (dua) unsur kapal perang yaitu HTMS Phuttha Loetla Naphalai-462, HTMS Rattanakosin-441, dan 1 Helikopter.

Exercise Sea Garuda 16AB - 11 dilaksanakan selama 7 hari mulai tanggal 24  Juli sampai dengan 31 Juli 2011. Tahapan pelaksanaan latihan (Broad Exercise Stucture) terdiri dari 3 tahapan, yaitu  tahap I (24 - 27 Juli 2011) berupa latihan di pangkalan (Harbour Phase) meliputi latihan Teori dan drill serta praktek lapangan, dilaksanakan di Sattahip Naval Base, tahap II (27 - 29 Juli 2011) merupakan tahap manuver lapangan (Sea Phase) serta diskusi taktik di Perairan Teluk Thailand dan tahap III (29 - 31 Juli 2011) merupakan tahap pengakhiran (Post Exercise Phase) dilaksanakan di Sattahip Naval Base.

Sumber: Koarmatim

Japan Warns Of China’s Growing Naval Muscle

TOKYO-(IDB) : Japan voiced concern Tuesday over China's growing assertiveness and widening naval reach in nearby waters and the Pacific and over what it called the "opaqueness" of Beijing's military budget.

In its annual defence report, Tokyo also pointed to threats from North Korea's series of nuclear tests and development of a new mid-range ballistic missile, and at a lingering island dispute with Russia.

China has been embroiled in separate spats over islands -- with Japan as well as with several Southeast Asian nations including Vietnam and the Philippines -- which have flared up again over the past year.

The report, approved by Prime Minister Naoto Kan's cabinet, used a Japanese word that can be translated as "overbearing" or "assertive" for China's stance in the disputes with its neighbours, including Japan.

The report, released by the defence ministry, said that in this context, China's "future direction can be a source of concern".

Defence Minister Toshimi Kitazawa later told reporters that the intended English translation was "assertive", Jiji Press reported.

"We used the expression, thinking the entire international community probably perceives it that way," he said. "This is one way of expressing our hope that China will address these issues through friendly relations."

The paper also said China's defence spending was not transparent, saying that the defence budget publicly announced by China "is widely seen as only part of what Beijing actually spends for military purposes."

"Opaqueness in its defence policies and military movements are concerns for the region, including Japan, and for the international community, and we need to carefully analyse them," it said.

The paper said China is expected to expand its routine activities in the South China Sea, East China Sea and the Pacific Ocean.

"Considering the recent modernisation of China's maritime and air forces, the areas affected by the capabilities will likely expand beyond its nearby waters," the defence paper said.

Japan's defence outlook has moved away from a perceived Cold War threat of a Soviet invasion, while Japan has boosted ground, air and naval forces on the far-southern Nansei islands near disputed islands in the East China Sea.

The paper for the first time also mentioned "risks to the stable use of the 'global commons' such as maritime, cyber and outer space as an emerging security issue in recent years."

The report also labelled North Korea's atomic bomb tests "a significant threat to Japan's security when the North is boosting capabilities of ballistic missiles that could carry weapons of mass destruction".

Japan also reiterated its claim of sovereignty over various islands that are in dispute with its neighbours China, Russia and South Korea.

A row over islands called Dokdo by Seoul and Takeshima by Tokyo flared again this week when three Japanese conservative opposition lawmakers were denied entry to South Korea as they planned to visit a nearby island.

South Korea's defence ministry launched a protest over the claim in the defence paper and urged Japan "to realise they can never expect progress in bilateral military relations without giving up a claim to Dokdo."

Japan voiced concern Tuesday over China's growing assertiveness and widening naval reach in nearby waters and the Pacific and over what it called the "opaqueness" of Beijing's military budget.

In its annual defence report, Tokyo also pointed to threats from North Korea's series of nuclear tests and development of a new mid-range ballistic missile, and at a lingering island dispute with Russia.

China has been embroiled in separate spats over islands -- with Japan as well as with several Southeast Asian nations including Vietnam and the Philippines -- which have flared up again over the past year.

The report, approved by Prime Minister Naoto Kan's cabinet, used a Japanese word that can be translated as "overbearing" or "assertive" for China's stance in the disputes with its neighbours, including Japan.

The report, released by the defence ministry, said that in this context, China's "future direction can be a source of concern".

Defence Minister Toshimi Kitazawa later told reporters that the intended English translation was "assertive", Jiji Press reported.

"We used the expression, thinking the entire international community probably perceives it that way," he said. "This is one way of expressing our hope that China will address these issues through friendly relations."

The paper also said China's defence spending was not transparent, saying that the defence budget publicly announced by China "is widely seen as only part of what Beijing actually spends for military purposes."

"Opaqueness in its defence policies and military movements are concerns for the region, including Japan, and for the international community, and we need to carefully analyse them," it said.

The paper said China is expected to expand its routine activities in the South China Sea, East China Sea and the Pacific Ocean.

"Considering the recent modernisation of China's maritime and air forces, the areas affected by the capabilities will likely expand beyond its nearby waters," the defence paper said.

Japan's defence outlook has moved away from a perceived Cold War threat of a Soviet invasion, while Japan has boosted ground, air and naval forces on the far-southern Nansei islands near disputed islands in the East China Sea.

The paper for the first time also mentioned "risks to the stable use of the 'global commons' such as maritime, cyber and outer space as an emerging security issue in recent years."

The report also labelled North Korea's atomic bomb tests "a significant threat to Japan's security when the North is boosting capabilities of ballistic missiles that could carry weapons of mass destruction".

Japan also reiterated its claim of sovereignty over various islands that are in dispute with its neighbours China, Russia and South Korea.

A row over islands called Dokdo by Seoul and Takeshima by Tokyo flared again this week when three Japanese conservative opposition lawmakers were denied entry to South Korea as they planned to visit a nearby island.

South Korea's defence ministry launched a protest over the claim in the defence paper and urged Japan "to realise they can never expect progress in bilateral military relations without giving up a claim to Dokdo."

Source: Defencetalk

TNI Angkatan Darat Bentuk Tiga Divisi Baru

Divisi Mekanis TNI AD

JAKARTA-(IDB) : TNI Angkatan Darat membentuk tiga divisi baru untuk mendukung tugas pokok matra darat menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhi Wibowo usai bersilaturahmi dengan para purnawirawan TNI Angkatan Darat di Jakarta, Rabu, mengatakan, divisi baru tersebut mencakup unit mekanis, lintas udara, dan mobilitas udara.

"Penambahan divisi baru tersebut sesuai modernisasi dan rematerialisasi," katanya.

Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AD Brigadir Jenderal TNI Wiryantoro menambahkan, penambahan kekuatan itu diutamakan pada kendaraan tempur dan mobilitas pasukan.

Divisi Lintas Udara TNI AD

Unit mekanis adalah satuan infanteri plus yang memiliki unit kavaleri tersendiri. "Saat ini ada batalyon mekanis baru dibentuk di Jakarta," ungkapnya.

Divisi Mobilitas Udara TNI AD

Wiryantoro mengatakan, unit lintas udara dan mobilitas udara merupakan satuan infanteri yang memiliki mobilitas tinggi dan dapat digelar dengan cepat di daerah operasi.

Ia menambahkan, satuan-satuan tersebut cocok dikerahkan di daerah hutan rimba, seperti di kawasan Papua dan Kalimantan

Sumber: Antara

Opposition Condemns Suspected Saudi Tanks Deal

BERLIN-(IDB) : A former German cabinet minister has joined the opposition Greens in criticizing Berlin for a suspected tanks deal with Saudi Arabia. The Greens have initiated legal proceedings to force Berlin to confirm the sale.

Former development minister, Heidemarie Wieczorek-Zeul, spoke out against the German government on Monday for the suspected sale of 200 "Leopard" combat tanks to the Saudi government.

The Berliner Zeitung newspaper reported that Wieczorek-Zeul accused the government of hypocrisy. "The tank deal with Saudi Arabia is a catastrophic decision," she said. In selling the tanks, Germany has "supported an authoritarian, despotic regime."

This policy "is the exact opposite of the government's public stance on the democratic uprisings in the Arab World," Wieczorek-Zeul added.

She called on German Foreign Minister Guido Westerwelle to justify conducting a secret arms deal while publicly supporting the democracy movement in Egypt.

Court complaint

Wieczorek-Zeul's comments came just a day after Germany's opposition Green party announced it had launched a complaint with the country's highest court, over the sale of the tanks.

German news magazine Spiegel reported Sunday that Green party leaders had filed a motion with the Constitutional Court, demanding that information over the deal be made public.

Reports of the sale have been published by several news organizations, but the German government has so far refused to comment on the basis of national security.

The Greens argued this position is untenable as the alleged deal has been in the public sphere for weeks. Deputy party leader, Hans-Christian Ströbele told Spiegel that even if confidentiality was justifiable, information must be relayed to parliament.

Until now, it has been German government policy not to export heavy weapons to the authoritarian regime in Saudi Arabia.

Source: Defencetalk

MENHAN : Gerakan Separatis Akan Ditindak Tegas

JAKARTA-(IDB) : Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro menegaskan, pihaknya akan menindak tegas terhadap aksi-aksi kekerasan yang terjadi belakangan ini hingga menimbulkan korban jiwa di Papua, termasuk anggota TNI oleh gerakan Separatis.

"Bila persoalan di Papua menyangkut gerakan separatis, kita akan mengambil tindakan tegas karena sesuai dengan misi Kementerian Pertahanan yakni menjaga Kedaulatan dan Keutuhan NKRI serta keselamatan bangsa," kata Menhan melalui siaran pers yang dikirim kepada ANTARA, di Jakarta, Rabu.

Ia pun mengaku prihatin terhadap banyaknya tindak kekerasan yang terjadi di Papua hingga menimbulkan korban jiwa.

Kemhan mencatat tindak kekerasan di Papua telah menelan korban jiwa sebanyak 23 orang, termasuk 1 anggota TNI dan 1 anggota Brimob.

Tindak kekerasan mulai terjadi pada pada 29 Juli 2011 sekitar 16 orang anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) mendatangi proyek pembangunan Tower TV di Kabupaten Paniai, Papua dimana dua orang pekerja dilarang melanjutkan pekerjaannya.

Kemudian kedua orang tersebut melapor kepada petugas yang akhirnya terlibat baku tembak dengan petugas yang melakukan pengecekan di lokasi kejadian.

Di TKP ditemukan barang bukti berupa amunisi SS1 7 butir, amunisi mouser, sangkur 1 buah, 3 pasang sepatu boot dan dokumen-dokumen OPM.

Bentrokan berdarah juga terjadi pada saat pemilihan kepala daerah (pilkada) di Illaga, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, Minggu (31/7), yang mengakibatkan 19 orang meninggal dunia termasuk 1 orang anggota Brimob.

Kemudian di lokasi yang sama, kembali terjadi saling serang kedua pendukung calon Bupati yang mengakibatkan rumah, mobil dinas dan sebuah rumah adat Papua Tabuni mengalami kerusakan serta Kantor KPU di bakar.

Peristiwa berdarah lainnya terjadi pada tanggal 1 Agustus 2011, ketika OPM melakukan penghadangan kendaraan sipil di Kampung Nafri, Abepura-Papua yang menewaskan 4 orang tewas dimana satu diantaranya adalah anggota TNI dan 3 lainnya masyarakat sipil serta mengakibatkan 9 orang lainnya luka-luka.

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo menyatakan, TNI akan menggunakan pendekatan militer untuk mengatasi sejumlah aksi Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau pihak mana pun yang mengganggu kegiatan TNI.

"Bagi yang menganggu kita gunakan pendekatan militer," katanya usai bersilaturahim dengan para purnawirawan TNI Angkatan Darat di Jakarta, Rabu.

Menurut Edhi, oknum OPM yang menyerang TNI tidak senang dengan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang dilakukan di Papua, mengingat TNI yang ditembak merupakan anggota yang melaksanakan program TMMD.

"Dalam kegiatan TMMD itu, TNI memilih daerah-daerah yang rawan terpengaruh oleh OPM. Mereka menyerang karena pengaruh kegiatan TMMD," ujarnya.

Kasad menengarai OPM terganggu dengan kegiatan TMMD karena sebelumnya OPM telah menjanjikan kepada warga setempat akan dibangunkan rumah, namun kemudian TNI datang tanpa banyak janji dengan membangun rumah warga melalui TMMD.

Atas insiden penembakan tersebut, pengamanan akan ditingkatkan untuk menghindari kejadian serupa. "Tak boleh ada yang ganggu kegiatan rakyat," kata Pramono menegaskan.

Secara umum Tentara Nasional Indonesia khususnya di satuan kewilayahan, terus meningkatkan kewaspadaan di Papua menyusul rangkaian insiden penyerangan dan penembakan terhadap warga sipil dan anggota TNI oleh kelompok bersenjata di wilayah itu.

"Tidak ada penambahan pasukan TNI baik dari daerah lain maupun Mabes TNI untuk menyikapi situasi di Papua," kata juru bicara TNI Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul kepada ANTARA.

Ia menegaskan, TNI tidak akan gegabah menyikapi perkembangan di Papua meski beberapa anggota TNI telah kerap kali diserang bahkan ditembak hingga tewas oleh kelompok bersenjata yang ditengarai sebagai OPM kelompok lama.

Penyerangan terhadap pos, dan prajurit TNI kerap terjadi di Puncak Jaya, Papua dan mengakibatkan sejumlah prajurit luka-luka dan meninggal dunia.

Terakhir penyerangan terhadap helikopter M-17 milik TNI AD, oleh kelompok bersenjata saat terbang dari Mulia Puncak Jaya menuju Wamena Jayawijaya pada Rabu sekitar pukul 14.15 WIT hingga mengakibatkan bagian bawah heli berlubang.

Sebelumnya, pada Senin (1/8) dalam insiden penghadangan oleh kelompok bersenjata terhadap warga sipil di Abepura, dari empat orang tewas satu diantaranya prajurit TNI yakni prajurit satu TNI Dominikus Keraf.

Pada awal Juli 2011 tiga orang anggota TNI dari Batalion Infanteri 751/BS, juga ditembak kelompok sipil bersenjata di kampung Kalome, distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya. Mereka adalah Prada Kadek, Sertu Deni dan Praka Fauzi.

Sumber: Antara

KASAD : Pendekatan Militer untuk Hadapi Separatis

JAKARTA-(IDB) : Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo menyatakan, TNI akan menggunakan pendekatan militer untuk mengatasi sejumlah aksi Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau pihak mana pun yang mengganggu kegiatan TNI.

"Bagi yang menganggu kita gunakan pendekatan militer," katanya usai bersilaturahmi dengan para purnawirawan TNI Angkatan Darat di Jakarta, Rabu.

Menurut Edhi, oknum OPM yang menyerang TNI tidak senang dengan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang dilakukan di Papua, mengingat TNI yang ditembak merupakan anggota yang melaksanakan program TMMD.

"Dalam kegiatan TMMD itu, TNI memilih daerah-daerah yang rawan terpengaruh oleh OPM. Mereka menyerang karena pengaruh kegiatan TMMD," ujarnya.

Kasad menengarai OPM terganggu dengan kegiatan TMMD karena sebelumnya OPM telah menjanjikan kepada warga setempat akan dibangunkan rumah, namun kemudian TNI datang tanpa banyak janji dengan membangun rumah warga melalui TMMD.

Atas insiden penembakan tersebut, pengamanan akan ditingkatkan untuk menghindari kejadian serupa. "Tak boleh ada yang ganggu kegiatan rakyat," kata Pramono menegaskan.

Secara umum Tentara Nasional Indonesia khususnya di satuan kewilayahan, terus meningkatkan kewaspadaan di Papua menyusul rangkaian insiden penyerangan dan penembakan terhadap warga sipil dan anggota TNI oleh kelompok bersenjata di wilayah itu.

"Tidak ada penambahan pasukan TNI baik dari daerah lain maupun Mabes TNI untuk menyikapi situasi di Papua," kata juru bicara TNI Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul kepada ANTARA.

Ia menyatakan, TNI menyerahkan sepenuhnya kepada Polri untuk mengusut berbagai insiden penghadangan, penembakan dan penyerangan terhadap warga sipil dan prajurit TNI oleh kelompok bersenjata di Papua.

"Bila Polri meminta bantuan TNI untuk mengatasi aksi kelompok bersenjata itu, kami siap apalagi seluruh satuan kewilayahan TNI di Papua, sudah meningkatkan kewaspadaannya," kata Iskandar.

Ia menegaskan, TNI tidak akan gegabah menyikapi perkembangan di Papua meski beberapa anggota TNI telah kerap kali diserang bahkan ditembak hingga tewas oleh kelompok bersenjata yang ditengarai sebagai OPM kelompok lama.

Penyerangan terhadap pos, dan prajurit TNI kerap terjadi di Puncak Jaya, Papua dan mengakibatkan sejumlah prajurit luka-luka dan meninggal dunia.

Terakhir penyerangan terhadap helikopter M-17 milik TNI AD, oleh kelompok bersenjata saat terbang dari Mulia Puncak Jaya menuju Wamena Jayawijaya pada Rabu sekitar pukul 14.15 WIT hingga mengakibatkan bagian bawah heli berlubang.

Sebelumnya, pada Senin (1/8) dalam insiden penghadangan oleh kelompok bersenjata terhadap warga sipil di Abepura, dari empat orang tewas satu diantaranya prajurit TNI yakni prajurit satu TNI Dominikus Keraf.

Pada awal Juli 2011 tiga orang anggota TNI dari Batalion Infanteri 751/BS, juga ditembak kelompok sipil bersenjata di kampung Kalome, distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya. Mereka adalah Prada Kadek, Sertu Deni dan Praka Fauzi.

Sumber: Antara