Presiden Sampaikan Pembekalan Bagi Calon Perwira Remaja

YOGYAKARTA-(IDB) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Selasa malam dijadwalkan memberikan pembekalan kepada Calon Perwira Remaja TNI di Kompleks AAU Yogyakarta.

Pembekalan itu merupakan rangkaian kunjungan kerja Presiden di Yogyakarta hingga Kamis (14/7) mendatang.

Selain memberikan pembekalan pada Capaja AAU, Presiden juga akan memberikan pengarahan pada Perwira Tinggi TNI serta silaturahmi di Akademi Militer Magelang pada Rabu (13/7) dan melantik perwira remaja TNI lulusan akademi militer, akademi angkatan laut dan akademi angkatan udara 2011 Kamis (14/7).
 


Data dari Puspen TNI, jumlah perwira TNI baru yang akan dilantik masing-masing Akmil 295 orang, AAL 216 orang dan AAU 124 orang sehingga total berjumlah 635 orang.

Pelantikan perwira muda TNI angkatan 2011 akan dilangsungkan di Lapangan Dirgantara Mako Akademi Angkatan Udara Yogyakarta pada Kamis (14/7) mendatang.

Setelah 2004, pelantikan perwira muda TNI tidak dilangsungkan di Istana Presiden Jakarta, namun secara bergilir di masing-masing akademi.

Pada 2008 berlangsung di Akademi Militer Magelang, pada 2009 di Akademi Angkatan Laut Surabaya. Pada 2010 tidak Prasetya Perwira karena perubahan kurikulum dan pada 2011 dilangsungkan di Yogyakarta.

Sumber: Antara

Krakatau Steel Siap Pasok Baja untuk Industri Alutsista

JAKARTA-(IDB) : PT Krakatau Steel Tbk. bersedia menyiapkan berapa pun kebutuhan baja yang dibutuhkan pemerintah untuk kebutuhan industri alat utama sistem persenjataan (Alutsista). Hal ini untuk mendukung kemajuan Alutsista yang dapat bersaing dengan negara asing.

Demikian disampaikan Direktur Utama PT Krakatau Steel Fazwar Bujang ketika ditemui di Wisma Antara, Jakarta, Selasa (12/7/2011).

"Kalau untuk kebutuhan baja Insya Allah kita siap," katanya ketika dimintai tanggapan tentang permintaan Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Syamsudin tentang kebutuhan baja untuk Alutsista.

Fazwar belum mau menyebutkan jumlah pasti yang dapat diberikan untuk kebutuhan pemerintah tersebut. Dirinya hanya menegaskan siap membantu pemerintah dalam mendukung industri Alutsista.

"Belum bisa sebut berapa persen, yang pasti Krakatau Steel siap memenuhi permintaan pemerintah," tegasnya.

Ia menambahkan, permintaan pemerintah terkait perluasan hasil produksi baja lempengan dari 2 meter menjadi 4 meter baru dapat terealisasi pada tahun 2013.

"Itu dari proyeknya KS-Posco, akhir 2013 selesai," ujarnya.

Saat ini, PT Krakatau Steel hanya mampu memproduksi baja 2,5 juta ton per tahunnya. Sementara total produksi baja nasional hanya sebesar 6 juta ton, padahal kebutuhan nasional untuk baja bisa mencapai 9-10 juta ton per tahun.

Sumber: Detik

Wamenhan Update : Bahan Baku Alutsista Butuh Pembebasan Bea Masuk

JAKARTA-(IDB) : Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengharapkan adanya penghapusan bea masuk untuk bahan baku industri alat utama sistem persenjataan (Alutsista). Diharapkan dengan adanya penghapusan ini dapat meningkatkan produksi Alutsista yang digunaka oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Demikian disampaikan Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Syamsuddin ketika ditemui di Wisma Antara, Jakarta, Selasa (12/7/2011).

"Kita ingin Alutsista 0% bea masuknya, tapi khusus untuk bahan baku Alutsista dan dapat rekomendasi dari Kementerian Pertahanan kalau ridak nanti bisa disalahgunakan," ujarnya.

Dengan memberikan penghilangan bea masuk untuk industri Alutsista, Sjafrie menilai, harga produk Alutsista asal Indonesia dapat menjadi lebih murah dari produk Alutsista dari negara lain. Namun bukan berarti kualitas produk alutsisa Indonesia buruk.

"Harga kita akan bersaing di luar lebih murah, tapi kualitasnya lebih tinggi karena kita harus menguji dulu dengan kompetitor lain. Kita bisa mengungguli kompetitor lain," jelasnya.

Sjafrie menambahkan, dirinya telah memberikan rekomendasi untuk BUMN yang bergerak pada industri Alutsista, seperti PT PAL, PT PINDAD, PT DI. Selain itu, juga telah diberikan untuk BUMS seperti PT PALINDO.

Lebih lanjut Sjafrie mengatakan perlu adaya perluasan industri baja di Indonesia agar mampu untuk mendukung industri kendaraan tempur yang juga lebih besar.

"Industri baja diharapkan punya akselerasi. Produk hulunya dibutuhkan kelebaran industri baja yang lebih besar, sekarang baru 2 meter, kita butuh 4 meter untuk kapal. Untuk kendaraan tempur yang lebih besar," ujarnya.

Sumber: Detik

Wamenhan: Produk Panser Indonesia Sudah Teruji

JAKARTA-(IDB) : Indonesia tidak perlu berkecil hati apabila industrinya masih memperoleh bahan baku atau bahan penunjang lainnya dari luar negeri. Hingga kini tidak ada negera produsen yang benar-benar membuat produknya 100% berasal dari dalam negeri mereka.

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Syamsuddin menyebutkan beberapa negara produsen mesin seperti Jerman dan Prancis pasti memerlukan negara lain untuk mendatanglan bahan-bahan penolong untuk membantu produksinya.

"Saya kira di dunia mana pun tidak ada 1 negara yang bisa memproduksi satu produsen itu secara mandiri. Itu pun negara produsen mesin itu pun offset dari negara lain. Kita tidak terlalu berkecil hati soal itu," katanya ketika ditemui di Wisma Antara, Jakarta, Selasa (12/7/2011).

Sjafrie menambahkan, Indonesia bisa berbangga hati karena Indonesia memiliki produk dalam negeri yang dapat bersaing dengan produk lain. Salah satu produk dalam negeri seperti panser sudah teruji berdaya saing.

"Yang paling penting, Indonesia mempunyai kapasitas produksi yang sudah teruji di dalam produksi panser," tambahnya.

Keunggulan tersebut, lanjut Sjafrie, akan menjadi lebih baik lagi apabila industri-industri yang berbahan baku baja untuk militer diberikan insentif fiskal dan kebebasan bea masuk untuk bahan-bahan yang perlu diimpor.

"Apalagi kalau kita dapt keringan insentif fiskal dan bea masuk dari bahan bakunya, itu akan lebih murah dalam biaya produksi. Ini nanti jadi suatu bagian dari pemerintah, dalam hal ini menko Perekonomian dapat memberikan insentif fiskal," ujarnya.

Sumber: Detik

Irak Akan Membeli 36 Pesawat Tempur F-16 Dari Amerika

WASHINGTON-(IDB) : Irak memulai kembali perundingan untuk membeli 36 jet tempur Amerika Serikat dalam satu kontrak bernilai miliaran dolar yang Washington harapkan akan membantu menahan pengaruh Iran, kata surat kabar the Wall Street Journal, Senin.

Irak membekukan perjanjian 4,2 miliar dolar untuk membeli 18 jet tempur awal tahun karena ketidakstabilan berkaitan dengan situasi di negara Arab itu tetapi kini sedang mempertimbangkan satu pembelian yang bahkan lebih banyak, kata surat kabar itu mengutip para pejabat AS dan Irak.

Koran itu memberitakan keinginan itu sehubungan dengan pendapatan minyak yang diperkirakan lebih banyak ketimbang yang diperkirakan dan kekhawatiran kedua pihak menjelang penarikan 46.000 tentara AS yang tersisa dari negara itu akhir tahun ini.

Perjanjian yang mungkin dicapai itu bernilai miliaran dolar dan pelaksanaannya memerlukan beberapa tahun bagi pabrik pesawat itu untuk memproduksinya dan pelatihan para pilot Irak.

Surat kabar itu memberitakan Irak juga meminta sistem pertahanan udara yang ditempatkan di darat, termasuk rudal-rudal darat ke udara dan meriam-meriam besar.

Koran itu juga memberitakan Oman juga akan membeli 18 pesawat tempur F-16 dengan harga 3,5 miliar dolar.

Menteri Pertahanan AS Leon Panetta dalam kunjungan mendadak ke Baghdad, Senin mengatakan pasukan AS akan terus memburu pemberontak yang didukung Iran, dan mengatakan mereka telah membunuh banyak tentara AS.

Washington telah mendesak Irak membuat satu keputusan apakah negara itu menginginkan pasukan AS untuk tetap berada di negara itu setelah akhir tahun ini, saat seluruh pasukan AS akan ditarik sesuai dengan perjanjian keamanan tahun 2008.

Sumber: Antara

Pemerintah Berkomitmen Reformasi Alutsista TNI

Alutsista matra udara TNI masa depan

JAKARTA-(IDB) : Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan pemerintah komitmen untuk melakukan reformasi, modernisasi persenjataan TNI sesuai kecenderungan ancaman yang berkembang.

"Diantara reformasi yang telah dilakukan, reformasi alat utama senjata TNI masih sangat lambat dibandingkan negara-negara lain," katanya, saat melepas tim "engineering" pesawat jet tempur KFX ke Korea Selatan, Senin.

Padahal, lanjut dia, secara makro pertumbuhan ekonomi nasional mengalami peningkatan positif. "Dimana pun, di negara mana pun jika ekonominya baik maka pertahanannya juga harus dibangun kuat," kata Purnomo.

Terkait itu, pemerintah telah menetapkan cetak biru modernisasi persenjataan TNI yakni dengan pemenuhan kebutuhan pokok minimum (minimum essential forces/MEF) hingga 2024 yang dilaksanakan secara bertahap.

"Untuk memenuhi MEF itu ada tiga langkah yang telah kita tetapkan yaitu memprioritaskan produk dalam negeri, untuk persenjataan yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri," ungkapnya.

Langkah kedua, lanjut Purnomo, melakukan kerja sama atau produksi bersama dengan beberapa negara untuk memproduksi suatu persenjataan sekaligus melakukan alih teknologi.

"Ketiga, menunggu sampai industri pertahanan kita benar-benar siap dan mandiri untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI hingga mampu membuat pesawat jet tempur. Ini bisa saja. Tetapi rentang waktunya lebih dari 2024 seperti yang telah kita tetapkan. Jika ini yang kita ambil, modernisasi persenjataan kita makin tertingggal," tuturnya.

Padahal, tingkat dan pola ancaman yang terjadi terus berkembang dan makin beragam, ujar Purnomo.

"Karena itu, pembangunan militer harus tetap dilakukan meski kita belum sepenuhnya mandiri dalam hal itu. Terlebih pertumbuhan ekonomi kita mulai membaik," kata Menhan.

Ia mencontohkan Malaysia mulai mengadakan pesawat jet tempur F-18 Hornet dan Singapura mulai mengadakan pesawat jet tempur F-35.

"Meski kita tidak menginginkan perang, namun pembangunan militer harus tetap dilakukan," kata Menhan menambahkan.

Indonesia dan Korsel sepakat membangun pesawat jet tempur KFX, untuk memenuhi kebutuhan tiga skuadron udara tempur.

Sumber: Dephan

Optimalisasi Industri Pertahan Dalam Negeri Kunci Tercapainya MEF

JAKARTA-(IDB) : Pembangunan kekuatan militer dalam rangka membangun Minimal Essential Forces (MEF) diharapkan terpenuhi oleh industri dalam negeri. Karenanya, industri pertahanan dalam negeri juga perlu dibangun agar dapat mengikuti perkembangan kebutuhan militer.

"Intinya kita harus memakai produksi dalam negeri. Harapannya, pada 2024 kekuatan pokok TNI atau MEF ini sudah bisa terwujud,"kata Menteri Pertahanan (Menhan)Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Senin (11/7).

Dikatakan Menhan, ada pilihan dalam melakukan pembangunan MEF. Pertama adalah dengan memaksimalkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri. Jika dalam negeri belum bisa memenuhinya, bisa dengan melakukan joint production, atau dengan mendatangkannya dari luar negeri.

"Kedua, tunggu sampai industri nasional bisa mensuplai alutsista yang dibutuhkan. Tapi tak akan tercapai pada 2024,"kata Purnomo. Jika pilihan ini yang diambil, kata dia, Indonesia akan selalu terlambat karena kebutuhan alutsista terus berkembang.

Dikatakan Menhan, pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan kekuatan pertahanan dalam negeri. Dana pembangunan MEF telah tersedia dari pinjaman hibah sebesar US$7 miliar dan Pinjaman Dalam Negeri senilai Rp800 miliar."Mestinya dengan dana ini MEF sudah terbangun pada 2024,"kata Menhan.

Sumber: Jurnas

TNI AL Laksanakan Uji Kemampuan Sea Rider

KUPANG-(IDB) : Salah satu tugas Pokok Lantamal VII antara lain melaksanakan patroli keamana laut dalam rangka menjamin terwujudnya situasi kondusif diperairan wilayah kerja Lantamal VII. Untuk mengoptimalkan  tugas tersebut Lantamal VII telah mendapat dukungan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alusista) berupa Sea Rider. 

Guna menguji kemampuan Alutsista tersebut pada Kamis (07/07/11) Komandan Lantamal VII Laksamana Pertama TNI Karma Suta, SE bersama para Asisten dan personel Satkamla Lantamal VII melaksanakan uji coba pengoperasian  Sea Rider di Perairan Selat Semau NTT.

9 Juli 2011, Kupang (Lantamal VII): Salah satu tugas Pokok Lantamal VII antara

Kegiatan uji coba tersebut dilaksanakan dengan mengelilingi Perairan Selat Semau selama sekitar  satu setengah jam dengan tingkat kecepatan dari rendah sampai kecepatan maksimal. Keunggulan Sea Rider adalah memiliki kecepatan dan kelincahan untuk mendekati sasaran, sehingga sangat cocok digunakan untuk mendukung kegiatan patroli dalam rangka mengeliminir berbagai aksi kejahatan di Laut.

Secara geografis wilayah kerja Lantamal VII berada pada posisi yang dinilai sangat Strategis karena berhadapan langsung dengan  2 negara tetangga yaitu Australia dan Republic Democratic  Timor Leste  (RDTL). Selain itu juga wilayah kerja Lantamal VII dilalui jalur ALKI II dan III A, sehingga kawasan ini merupakan perairan yang ramai dilalui oleh kapal-kapal berbagai jenis baik domestik maupun asing, militer maupun sipil. Kondisi ini dimungkinkan terjadinya berbagai aksi pelanggaran di laut dan berpotensi timbulnya kerawanan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan pertahanan negara.

Oleh karena itu dukungan penambahan Alutsista yang memadai bagi  Lantamal VII merupakan upaya sangat positif  dalam rangka meningkatkan eksistensi Lantamal VII dalam menjaga keamanan perairan di wilayah NTT.

Dalam kegiatan uji coba Sea Rider tersebut turut mendampingi Komandan Lantamal VII para pejabat di jajaran Lantamal VII yaitu  Asintel Lantamal VII Kolonel Laut (T) Hakman Talulembang, Asrena Danlantamal VII Kolonel Laut (S) Anton Herspic, Aslog Danlantamal VII Letkol Laut (T) Sony Agustoro, Dandenma Lantamal VII Letkol (Mar) Drs. Catur Joko Wahyono, Dansatkamla Lantamal VII Mayor Laut (P) Yudhoko Timuryanto dan Pgs. Kadispen Lantamal VII Mayor Laut (KH) Herlan Tismara

 

Sumber: Jurnas

Proyek Bersama KFX RI-Korsel Langkah Tepat

JAKARTA-(IDB) : Keputusan Indonesia melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) dalam melakukan joint production pembangunan pesawat tempur Korean Fighter Xperiment (KFX) dinilai tepat. Kemampuan Korea Selatan dalam industri pertahanan cukup mumpuni sehingga tak perlu diragukan keberhasilannya.

Menurut pengamat militer LIPI Jaleswari Pramodhani selama beberapa periode terakhir Korsel telah menjadi kiblat pembangunan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista). "Pembangunan industri pertahanan Korea Selatan merupakan salah satu yang bagus di Asia. Selama ini Indonesia juga mengambil dari sana setelah sebelumnya dari Rusia,"kata Dhani -panggilan Jaleswari - saat dihubungi di Jakarta, Senin (11/7).

Pernyataan Dhani senada dengan apa yang disampaikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. "Industri pertahanan Korea Selatan tidak meragukan karena kerja sama sebelumnya berhasil," ujar Purnomo.

Purnomo mencontohkan keberhasilan kerja sama Indonesia-Korsel dalam membangun Kapal Landing Platform Dock (LPD). Saat itu, kedua negara membangun 4 buah LPD yang 2 diantaranya dikerjakan di Indonesia melalui PT Pal. Salah satu kapal LPD hasil kerja sama itu adalah KRI Suharso. Bahkan, kata Menhan, PT Pal mendapatkan pesanan dari Filipina untuk membangun 3 LPD.

"Sekarang mereka sedang membangun FA50, semacam T50, untuk mengganti F5E Tiger. Saya sudah tinjau ke pabriknya. Jadi teknologi Korsel sudah maju,"tegas Menhan.

Ditanya soal APBNP yang hanya disetujui DPR sebesar 2 Triliun, Menhan mengatakan hal tersebut belum keputusan final. "Itu belu, selesai, karena baru sampai tahap komisi I. Setelah itu masih akan dibahas di Panitia Anggaran karena vocal point-nya ada di Menteri Keuangan dan Panitia Anggaran,"katanya.

Purnomo menjelaskan, APBNP tersebut dialokasikan untuk 3 program. Alokasi dana terbesar diperuntukan bagi percepatan Minimal Essential Forces (MEF). "Paling besar untuk percepatan MEF untuk rupiah murni. Dibutuhkan 150 Triliun untuk 5 tahun. Yang tersedia saat ini 100 triliun." Sisa 50 triliun, kata Menhan, dibagi dengan rincian 11 triliun pada 2011, 12 triliun 2012, 13 triliun 2013, dan 14 triliun pada 2014.

Program lainnya adalah program non MEF seperti pengadaan alat kesehatan (Alkes), dan pusat misi pemeliharaan perdamaian di Sentul. Program ketiga adalah program realokasi dari rupiah murni.

Source: Jurnas

Update : Presiden Lantik 635 Lulusan Akademi TNI

YOGYAKARTA-(IDB) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melantik 635 lulusan Akademi Tentara Nasional Indonesia menjadi perwira berpangkat Letnan Dua di Lapangan Dirgantara Akademi Angkatan Udara Yogyakarta, 14 Juli 2011.

"Pelantikan akan dilaksanakan dalam upacara Prasetya Perwira (Praspa) Tentara Nasional Indonesia (TNI)," kata Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI Marsekal Muda (Marsda) TNI Sru A Andreas di Akademi Angkatan Udara (AAU) Yogyakarta, Senin.

Menurut dia, lulusan Akademi TNI sebanyak itu terdiri atas 295 lulusan Akademi Militer (Akmil), 216 lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL), dan 124 lulusan AAU. Mereka telah dinyatakan lulus setelah menempuh pendidikan selama empat tahun, yang terbagi dalam dua tahap, yakni pendidikan integratif dan pendidikan matra.

"Pendidikan integratif taruna tingkat satu Akademi TNI dilaksanakan di Resimen Chandradimuka selama satu tahun dan pendidikan matra dilakukan selama tiga tahun di akademi angkatan masing-masing. Mereka telah mengalami perubahan pola pendidikan, yang semula lima bulan pendidikan integratif diubah menjadi 12 bulan," katanya.

 

Persiapan pengamananpun telah dipersiapkan

Ia mengatakan, mulai 2011 lulusan Akademi TNI selain dilantik menjadi perwira berpangkat Letnan Dua (Letda) juga berhak menyandang gelar Sarjana Sains Terapan bidang Pertahanan (SSTHan).

"Hal itu karena lulusan Akademi TNI telah diakui dan disetarakan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional sebagai lulusan program diploma IV," kata mantan gubernur AAU itu.

Menurut dia, pada tahap akhir pendidikan, mereka yang akan dilantik itu sebelumnya telah melaksanakan kegiatan yang bersifat integratif, yakni Latihan Integrasi Taruna Wreda (Latsitarda) Nusantara di wilayah Kalimantan.

Latsitarda merupakan latihan yang terintegrasi dengan mengikutkan seluruh taruna tingkat akhir dan melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan elemen masyarakat setempat.

"Kegiatan itu dilaksanakan selama satu bulan dengan tujuan agar tercipta interaksi dan integrasi antarsesama generasi muda penerus bangsa," katanya.

Source: Defencetalk