Pages

Kamis, Juni 30, 2011

2012, Pemerintah Datangkan Super Tucano

YOGYAKARTA-(IDB) : Pesawat serang EMB-314 Super Tucano yang dipesan pemerintah dari Brazil akan mulai didatangkan pada awal 2012 nanti. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama Bambang Samoedro, mengatakan empat unit pertama dari satu skuadron yang dipesan direncanakan tiba pada Maret. "Sisanya didatangkan bertahap," katanya di Sekolah Penerbang Adi Sutjipto Yogyakarta, Kamis 30 Juni 2011.

 Penandatanganan memorandum of understanding (MoU) pembelian dilakukan November tahun lalu dengan produsen Tucano, Embraer Brazil. Satu skuadron Super Tucano terdiri dari 16 pesawat dibeli untuk menggantikan pesawat OP10 di Skuadron 21 Malang yang sudah habis masa jam terbangnya.

Super Tucano adalah jenis pesawat serang ringan dengan fungsi patroli pemantauan dan sebagai pesawat latih. Pesawat ini dilengkapi dengan baling-baling, teknologi avionik modern, dan sistem persenjataan. Pesawat ini juga biasa digunakan dalam operasi counter-insurgency atau operasi penumpasan pemberontakan.

Bambang Samoedro mengatakan, pilihan kepada Super Tucano diambil karena pesawat ini dinilai memiliki kualitas paling baik di antara pesawat sejenis lainnya. Sebelumnya TNI Angkatan Udara juga mempertimbangkan membeli pesawat serang kecil K9 buatan Cina dan KO1B buatan Korea. Tapi, pilihan akhirnya jatuh pada Super Tucano.

Setelah mendatangkan Super Tucano, TNI Angkatan Udara juga sedang mengusulkan penambahan pembelian enam unit pesawat tempur Sukhoi dari Rusia dan pesawat tempur F16 bekas dari Amerika Serikat. Usulan pembelian Sukhoi sudah diajukan ke Kementerian Pertahanan. Sementara pembelian F16 sedang menunggu persetujuan pihak AS. Selain pesawat tempur, TNI AU juga berencana menambah pesawat angkut dan heli dalam waktu dekat.

Sumber: Tempo

TNI AU Akan Menambah Penerbang Militer

YOGYAKARTA-(IDB) : Markas Besar TNI Angkatan Udara akan menambah jumlah pasukan penerbang secara bertahap. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsekal Pertama Bambang Samoedro, penambahan pasukan penerbang akan disesuaikan dengan rencana peningkatan alat pertahanan udara.

Peningkatan pasukan direncanakan sesuai dengan target minimum essential force yang dirancang sampai 2024. Bambang tidak menyebutkan secara khusus berapa besar penambahan pasukan yang direncanakan. "Tergantung pada penambahan pesawat," kata Bambang Samoedro di Pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Sutjipto Yogyakarta, Kamis, 30 Juni 2011.

Komandan Wing Pendidikan Penerbangan Pangkalan Udara Adi Sutjipto, Kolonel Penerbang Khairul Lubis, mengungkapkan tahun ini akademi penerbangan meluluskan 46 penerbang militer untuk TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Darat. Rata-rata setiap tahun akademi penerbangan menghasilkan 50-60 penerbang militer baru.

"Tidak semua bisa lulus menjadi penerbang," kata Khairul Lubis. Penerbang-penerbang militer diambil dari lulusan sekolah menengah umum (SMU) dan lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU). Lulusan SMU dididik selama 33 bulan dan setelah lulus akan menjadi penerbang militer di TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut. Sedangkan lulusan AAU dididik untuk menjadi penerbang militer untuk TNI AU.

Gubernur Akademi Angkatan Udara Marsekal Muda, IB Putu Dunia, menuturkan penambahan jumlah penerbang militer disesuaikan dengan kebutuhan, ketersediaan pesawat, dan anggaran. "Tidak ada persentase ketat berapa jumlah penerbang. Kami cenderung budget oriented," kata Putu Dunia. "Karena itulah, tiap tahun jumlah rekrutmen penerbang militer bisa berubah."

Sumber: Tempo

Memperkuat Pilar NKRI dengan Kemandirian Alutsista

JAKARTA-(IDB) : Negara yang kuat harus ditopang tiga pilar. Pertama, pilar ekonomi; kedua, pilar pertahanan yang diwakili TNI; dan ketiga, pilar industri, terutama industri pertahanan. Karena itulah, Kementerian Pertahanan (Kemhan) bertekad membangun kemandirian industri pertahanan.

Ini antara lain, terbukti dalam komitmen pemerintah memberdayakan BUMN Industri Strategis (BUMNIS), pemanfaatn alat utama sistem persenjataan (alutsista) produk dalam negeri, dan merumuskan roadmap industri pertahanan dalam Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 24 Tahun 2010. Permenhan ini berisi roadmap jangka panjang hingga tahun 2029.

"Dalam rangka modernisasi alutsista, TNI sepenuhnya mengikuti kebijakan pemerintah menggunakan secara optimal produksi industri pertahanan dalam negeri. Kebijakan tersebut amat strategis, karena dapat mengurangi ketergantungan terhadap negara lain," ujar Sekjen Kemhan Marsdya TNI Eris Herryanto MA.

Dalam program revitalisasi ini, tutur Marsdya Eris, pemerintah memiliki komitmen kuat untuk menciptakan Indonesia Incorporated dengan memberdayakan BUMNIS, seperti PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, dan PT LEN.

Menurut dia, produk alutsista buatan industri dalam negeri bisa dibanggakan. Panser buatan PT Pindad misalnya, diminati Malaysia. "Malaysia berniat membeli 30 unit panser buatan Pindad. Ini bagus karena berarti produk industri pertahanan kita diakui di luar negeri," ujar Eris.

Lebih lanjut, Sekjen Kemhan menegaskan, kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Menhan Pumomo Yusgiantoro sangat pro terhadap kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Kebijakan tersebut di antaranya adalah bahwa setiap pengadaan alutsista TNI harus mengikutsertakan industri nasional, baik BUMN maupun swasta, dalam pengadaan alutsista untuk diproduksi di dalam negeri.

Marsdya Eris menjelaskan, ada beberapa upaya Kemhan meningkatkan kinerja dan performa industri pertahanan dalam negeri. Yaitu, pemenuhan kebutuhan alutsista menggunakan produk dalam negeri; pembelian alutsista dari luar negeri menggunakan offset system guna transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri; rencana strategis reseach & development (R & D) pertahanan, termasuk kerja sama dengan luar negeri melalui joint development untuk alih teknologi; penataan struktur industri pertahanan dan alih teknologi; rencana pengadaan alutsista multiyears; dan rencana barang dan jasa yang dimintakan fasilitas fiskal

"Di samping itu, mendayagunakan industri pertahanan nasional dalam rangka meningkatkan kemandirian pertahanan. Strategi ini pada dasarnya memaksimalkan penggunaan alutsista produksi nasional. Dan secara simultan, industri pertahanan nasional didorong untuk senantiasa memperbaiki kualitas dan kapabilitas produksi alutsista guna meningkatkan daya saing," ujarnya.

Marsdya Eris menyebutkan, Kemhan berkomitmen seoptimal mungkin memberdayakan industri pertahanan dalam negeri (BUMN & BUMS). Namun, bila industri pertahanan dalam negeri belum sepenuhnya mampu, harus diupayakan melalui kolaborasi, joint production & joint development.

"Selanjutnya, pemerintah melalui Kemhan, dalam upaya pembinaan dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri, akan melakukan penilaian (assessment) untuk kualifikasi dan akreditasi industri, serta kualifikasi dan akreditasi sistem manajemen mutu," ucapnya.

Sekjen Kemhan menambahkan, Kemhan juga menyiapkan konsep pengembangan postur TNI dalam memenuhi kekuatan mininum atau minimum essential force (MEF) guna kelengkapan operasi militer maupun operasi militer selain perang.

"Dalam pemenuhan perlengkapan operasi militer untuk misi perdamaian dunia dan bencana alam, Kemhan telah membuat rencana kebutuhan alutsista yang diperlukan dalam kurun waktu lima tahun atau satu rencana strategis (renstra). Sarana pertahanan tersebut diperlukan untuk memenuhi MEF, dan untuk mendukung tugas-tugas TNI dalam melaksanakan operasi militer untuk perang (OMP), dan operasi militer selain perang (OMSP)," katanya.

Di antaranya, tutur dia, adalah peace keeping mission dan operasi penanggulangan bencana. Demikian pula dalam pemenuhan perlengkapan atau sarana militer, diperlukan pelibatkan tiga pilar industri pertahanan.

Yakni, litbang dan perguruan tinggi, industri nasional yang ada, serta Kemhan dan TNI sebagai pengguna. "Dengan adanya sinergitas tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan kemandirian di bidang sarana pertahanan, yang mencakup peralatan untuk pendukung daya gerak, pendukung daya tempur, pendukung komando, kendali, komunikasi, komputer, intelijen, pengamatan dan pengenalan (K4IPP), dan pendukung logistik/ perbekalan," katanya.

Sumber: Suarakarya

Iran Tingkatkan Kemampuan Teknologi Militer

TEHRAN-(IDB) : Juru Bicara Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen Iran mengatakan bahwa Iran akan terus meningkatkan teknologi defensifnya.
 
Kazem Jalali, Rabu (29/6) memuji manuver militer "Nabi Besar 6 ", yang dimulai sejak Senin lalu, seraya mengungkapkan, "Republik Islam Iran telah mengambil langkah yang sangat panjang di bidang pertahanan dan industri militer dan Insya Allah, di masa depan akan hadir rudal baru, "katanya. 

Sebelumnya, seorang panglima militer Iran mengkonfirmasikan pengoperasian radar Ghadir yang memiliki radius deteksi mencapai 1.100 kilometer dan hingga ketinggian 300 kilometer. 

Panglima Pasukan Garda Revolusi Islam Iran (Pasdaran), Brigjen Amir Ali Hajizadeh mengatakan, "Radar Ghadir dirancang dan diproduksi untuk mendeteksi target udara, radar pesawat siluman, rudal cruise, rudal balistik dan satelit pada orbit rendah." Demikian dilaporkan kantor berita Farsnews (29/6).

Pengumuman pengoperasian radar Ghadir itu hanya sehari setelah Pasdaran menguak tabir kepemilikan Iran atas silo-silo bawah tanah tempat penyimpanan dan peluncuran rudal balistik, Senin (27/6), pada tahap pertama manuver militer Nabi Besar keenam. 

Pada hari pertama manuver Nabi Besar 6, Senin (27/6), Pasdaran meluncurkan rudal Fateh-110 dari silo-silo bawah tanah.

Pada hari kedua, Selasa (28/6), Pasdaran berhasil meluncurkan 14 rudal darat ke darat, termasuk Zelzal, Shahab-1, Shahab-2 dan Shahab-3.

Lima rudal Shahab, termasuk empat jarak menengah dan satu jarak jauh, serta 9 rudal Zelzal diluncurkan.

Sumber: Irib

Iran Gagalkan Serangan Cyber AS

TEHRAN-(IDB) : Menteri Intelijen Republik Islam Iran Heidar Moslehi mengatakan Iran telah mengembangkan cara untuk melawan proyek rahasia cyber Amerika Serikat. 
 
"Ini bukan gerakan baru. Intelejen Amerika dan sekutunya, bahkan sejumlah negara regional, menggunakan cyber untuk memicu keonaran di tahun 2009," kata Moslehi pada hari Rabu (29/6), mengacu pada kerusuhan setelah pemilihan presiden Iran dua tahun lalu. 

"Obama telah beberapa kali mengaku di Kongres AS dan tempat-tempat lain mengenai perang cyber melawan Republik Islam yang belum berhasil dan mengaku kalah," kata Moslehi seperti dikutip kantor berita Fars. 

Menteri intelijen Iran menambahkan bahwa Republik Islam sudah mengantisipasi proyek "Internet koper". AS sedang mengembangkan sebuah proyek rahasia dunia maya, perangkat berlabel 'Internet koper', yang dapat diselundupkan ke negara dan kemudian dengan cepat mengatur untuk menyediakan layanan internet nirkabel dengan jangkauan yang luas. Departemen Luar Negeri AS menggelontorkan dana sebesar $2 juta untuk membiayai proyek ini. Demikian The New York Times melaporkan. 

Pada awal Oktober, Iran telah mendeteksi dan menggagalkan serangan worm Stuxnet, yang dirancang untuk menginfeksi situs industri dan nuklir Iran. 

Worm Stuxnet, pertama kali diidentifikasi oleh pejabat Iran pada bulan Juni, merupakan malware yang dirancang untuk menginfeksi komputer menggunakan Kontrol Pengawas Siemens dan Data Acquisition ( SCADA) -. suatu sistem kontrol industri untuk mengelola pasokan air, rig minyak dan pembangkit listrik. 

Tenaga ahli Iran mengatakan Stuxnet mungkin telah diciptakan oleh sebuah organisasi yang disponsori Amerika Serikat atau Israel untuk menargetkan perangkat lunak kontrol khusus yang digunakan dalam sektor industri Iran, termasuk reaktor Bushehr yang merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di Iran. 

Sumber: Irib

Iran Siagakan Kapal Perang di Laut Internasional

TEHRAN-(IDB) : Seorang komandan Angkatan Laut Iran mengatakan, angkatan laut negara ini serius melakukan tugas-tugas di perairan internasional untuk memberikan keamanan kepada kapal-kapal kargo Iran dan asing.
 
Wakil Komandan Angkatan Laut Iran, Laksamana Sayyid Mahmoud Mousavi mengatakan pada Rabu (29/6) bahwa Angkatan Laut Republik Islam Iran akan memanfaatkan semua peralatan dan fasilitas untuk menjaga dan mempertahankan kapal komersial Iran maupun negara lain di perairan internasional.

Laksamana Mousavi mencatat bahwa angkatan laut Iran sejauh ini telah mengawal sekitar seribu kapal kargo dan tanker minyak serta berhasil menggagalkan sejumlah serangan bajak laut di Teluk Aden, perairan yang terletak di lepas pantai tenggara Somalia di Tanduk Afrika.

Dia menambahkan bahwa angkatan laut Iran akan segera membangun pangkalan pelayanan terapung di Selat Bab-el-Mandeb untuk menunjang kerja kapal-kapal patroli antara Laut Merah dan Teluk Aden.

Angkatan laut Iran sedang melakukan patroli aktif di perairan internasional, termasuk Teluk Aden, Laut Merah dan utara Samudera Hindia. 

Menurut Komandan Angkatan Laut Iran, Laksamana Habibollah Sayyari, lingkup operasi angkatan laut Iran telah meningkat menjadi 2.000 kilometer persegi dari 400 kilometer sebelumnya.

Teluk Aden, yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Laut Merah, Terusan Suez, dan Laut Mediterania, adalah rute tersibuk yang dilalui oleh lebih dari 20.000 kapal per tahun tujuan Asia, Eropa, dan Amerika. 

Sumber: Irib

Iran Undang Pakar Rusia Teliti Bangkai Pesawat Tanpa Awak AS

TEHRAN-(IDB) : Seorang komandan tinggi militer Iran mengatakan, teknisi Rusia telah mengunjungi beberapa puing reruntuhan pesawat tanpa awak Amerika Serikat, yang ditembak jatuh di perairan Teluk Persia.
 
Komandan Angkatan Udara Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC), Brigadir Jenderal Amir Ali Hajizadeh mengatakan kepada wartawan Selasa (28/6) bahwa sebuah tim pakar militer Rusia baru-baru ini mengunjungi Iran dalam rangka untuk mempelajari sisa-sisa pesawat tanpa awak AS, kantor berita Fars melaporkan.

Pada Januari lalu, Angkatan Bersenjata Iran mengumumkan bahwa mereka telah menembak jatuh dua pesawat tanpa awak Amerika di perairan yang dikuasai Iran di Teluk Persia.

Laporan itu dikeluarkan seiring keputusan Amerika yang meningkatkan kehadiran militer di dan sekitar kawasan Teluk Persia dalam beberapa bulan terakhir di tengah pemberontakan rakyat di Bahrain.

Departemen Pertahanan AS mengatakan Washington memonitor perkembangan di Bahrain, yang merupakan markas Armada Kelima Angkatan Laut AS. Militer AS dan CIA secara teratur menggunakan pesawat tanpa awak untuk melancarkan serangan rudal di Afghanistan dan di kawasan adat Pakistan. 

Sumber: Irib

Iran Umumkan Pengoperasian Sistem Radar Baru

TEHRAN-(IDB) : Seorang panglima militer Iran mengkonfirmasikan pengoperasian radar Ghadir yang memiliki radius deteksi hingga 1.100 kilometer dan hingga ketinggian 300 kilometer.
 
Panglima Pasukan Garda Revolusi Islam Iran (Pasdaran), Brigjen Amir Ali Hajizadeh mengatakan, "Radar Ghadir dirancang dan diproduksi untuk mendeteksi target udara, radar pesawat siluman, rudal cruise, rudal balistik dan satelit pada orbit rendah." Demikian dilaporkan kantor berita Farsnews (29/6).

Pengumuman pengoperasian radar Ghadir itu hanya sehari setelah Pasdaran menguak tabir kepemilikan Iran atas silo-silo bawah tanah tempat penyimpanan dan peluncuran rudal balistik, Senin (27/6), pada tahap pertama manuver militer Nabi Besar Muhammad Saww keenam. 

Pada hari pertama manuver Nabi Besar, Senin (27/6), Pasdaran meluncurkan rudal Fateh-110 dari silo-silo bawah tanah.

Pada hari kedua, Selasa (28/6), Pasdaran berhasil meluncurkan diluncurkan Iran berhasil meluncurkan 14 rudal darat ke darat, termasuk Zelzal, Shahab-1, Shahab-2 dan Shahab-3.

Lima rudal Shahab, termasuk empat jarak menengah dan satu jarak jauh, serta 9 rudal Zelzal diluncurkan.

Sumber: Iriba

Manuver Iran Mengandung Pesan Kuat untuk Negara Regional

TEHRAN-(IDB) : Seorang anggota Parlemen Republik Islam Iran (Majlis), Gholam Reza Karami menyatakan, manuver militer Nabi Besar Muhammad Saww keenam oleh Pasukan Garda Revolusi Islam Iran (Pasdaran), mengandung pesan kuat Iran terhadap negara-negara regional.
 
Gholam Reza Karami yang menjabat sebagai Ketua Komite Pertahanan Parlemen Iran (28/6) mengatakan, "Latihan militer Pasdaran menunjukkan bahwa Iran memiliki potensi melawan segala bentuk ancaman dengan mengandalkan pada kekuatan sendiri." 

Ditambahkannya bahwa manuver itu bertujuan meningkatkan koordinasi di antara sistem pertahanan negara, mencapai target-target militer, dan mengidentifikasi titik-titik kelemahan dan kekuatan.

Sementara itu, anggota parlemen Iran lainnya, Fatemeh Ajorlou, mengatakan opini publik dunia akan menjadi akrab peningkatan kekuatan Iran berkat berbagai manuver. 

"Setelah studi yang tepat terhadap kondisi regional, sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk mempengaruhi hubungan baru di kawasan dengan negara Muslim yang menginginkan dialog baru dan mencari cara dinamis dalam melawan arogansi dan hegemoni".

Ajorlou menambahkan bahwa negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, berusaha keras mencegah perubahan dalam perimbangan kekuatan di Timur Tengah atau mengubahnya demi kepentingan mereka sendiri.

Tahap pertama manuver Nabi Besar Muhammad Saww, digelar Senin (27/6) dengan menunjukkan silo-silo rudal balisitik bawah tanah yang menembakkan rudal Fateh-110 .

Adapun hari Selasa (28/6) Pasdaran Iran b berhasil meluncurkan 14 rudal permukaan-ke-permukaan, termasuk Zelzal (gempa), Shahab-1, Shahab-2 dan Shahab-3.

Lima rudal Shahab, termasuk empat jarak menengah dan satu jarak jauh, serta 9 rudal Zelzal diluncurkan.

Iran menegaskan bahwa manuver Nabi Besar 6 memiliki tujuan defensif dan dipentaskan dengan mengusung pesan "perdamaian dan persahabatan."

Sumber: Irib

Lima Rudal Diluncurkan Secara Bersamaan Oleh Pasdaran Iran

TEHRAN-(IDB) : Iran meluncurkan lima rudal jarak menengah dan jarak jauh "Shahab" pada tahap kedua manuver keenam Nabi Besar Muhammad Saww.
 
Kantor berita Fars melaporkan, lima unit rudal Shahab itu diluncurkan oleh Pasukan Garda Revolusi Islam Iran (Pasdaran). 

Dua dari lima rudal itu adalah tipe Shahab 1 jarak menengah, dua lainnya adalah Shahab 2 jarak menengah, dan sebuah rudal jarak jauh Shahab 3 yang menggunakan bahan bakar likuid. 

Lima rudal itu diluncurkan secara bersamaan tidak lama setelah peluncuran sembilan rudal dari darat ke darat Zelzal. 

Adapun kantor berita IRNA melaporkan, Panglima Pasdaran, Brigjen Amir Ali Hajizadeh, mengkonfirmasikan kemampuan Pasdaran dalam memproduksi rudal yang memiliki daya tempuh melebihi 2.000 kilometer. 

Dikatakannya, "Kami juga memiliki teknologi untuk memproduksi rudal yang memiliki daya tempuh lebih jauh. Namun kami tidak merasa perlu untuk memproduksi rudal dengan daya tempuh di atas 2.000 kilometer, dan kami tidak akan memproduksinya."

Pernyataan itu dikemukakan Hajizadeh di sela-sela manuver Nabi Besar Muhammad Saww keenam yang berlangsung hari ini (28/6).

Menjawab pertanyaan wartawan soal apakah rudal-rudal yang diluncurkan oleh Pasdaran menjadi ancaman bagi negara-negara Eropa, Brigjen Hajizadeh mengatakan, "Rudal-rudal Iran hanya memiliki daya tempuh 2.000 kilometer dan didesain untuk mengincar target milik Amerika Serikat di kawasan dan rezim Zionis Israel."

Lebih lanjut dijelaskannya, "Rezim Zionis Israel berjarak 1.200 kilometer dari Iran dan kami mampu menarget Israel dengan menggunakan rudal dengan daya tempuh 2.000 kilometer yang ditembakkan dari Semnan dan Damghan."Menyinggung target Amerika Serikat yang dimaksudnya, Brigjen Hajizadeh menegaskan, Amerika Serikat telah meringankan beban Iran dengan membangun pangkalan di negara-negara tetangga. Bahkan di Afghanistan, Amerika mendirikan pangkalan yang hanya berjarak 120 kilometer hingga 700 kilometer dari perbatasan Afghanistan-Iran. 

"Musuh trans-regional kami adalah Amerika Serikat dan Israel, dan Iran tidak merasa terancam dari pihak-pihak lain. Dan oleh karena itu Tehran tidak akan memproduksi rudal yang berdaya tempuh melebihi 2.000 kilometer." 

Hajizadeh mengatakan, "Rudal Sejjil dan Shahab milik Iran termasuk di antara rudal yang memiliki daya jelajah hingga 2.000 kilometer 

Di bagian lain pernyataannya, Hajizadeh menyinggung aktivitas sejumlah pesawat tanpa awak di perairan bebas, namun pesawat-pesawat yang menyusup ke zona udara Iran telah ditembak jatuh. 

Dikatakannya, "Para pengamat Rusia ingin menyaksikan pesawat yang ditembak jatuh Iran itu dan para pejabat Tehran mengijinkannya." 

Sumber: Irib

Operasi Nonperang TNI Perlu Diatur Dalam UU

JAKARTA– (IDB) : Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam melakukan operasi selain perang perlu diakomodasi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional (RUU Kamnas).

Bila tidak diatur dalam undang- undang, operasi selain perang TNI akan berpotensi menimbulkan masalah. Pengamat militer dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, dalam UU No 34/2004 tentang TNI, salah satu tugas TNI adalah operasi selain perang.

Tugas ini beririsan dengan tugas-tugas Polri, misalnya dalam penanggulangan dan penumpasan terorisme. “Karena tugas dan profesionalitas operasi selain perang TNI belum dirinci dalam UU lain, dalam praktiknya rentan menimbulkan konflik kewenangan antar institusi maupun pelanggaran HAM (hak asasi manusia),” kata Jaleswari di Jakarta kemarin.

Dia mengungkapkan,RUU Kamnas sebenarnya dirancang sebagai payung hukum dari sejumlah UU lain yang berkaitan. Saat ini draf RUU tersebut sudah berada di Komisi I DPR dan akan dibahas mulai pekan ini. Di tempat terpisah,Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Pos M Hutabarat menyatakan, RUU Kamnas tidak menambah kewenangan TNI untuk melakukan penangkapan dan penyadapan.

RUU ini justru mengatur pengawasan terhadap instansi yang memiliki kewenangan khusus seperti penyadapan, penangkapan, pemeriksaan, dan tindakan paksa lainnya. Penggunaan kewenangan khusus harus dilakukan sesuai eskalasi ancaman keamanan seperti tertib sipil, darurat sipil, darurat militer, dan keadaan perang.

“Jadi intinya bukan soal pemberian kewenangan,tapi semua instansi yang memiliki kewenangan khusus akan diawasi Dewan Keamanan Nasional atau DKN,” ungkapnya saat jumpa pers di Kantor Kementerian Pertahanan,Jakarta,kemarin.

Menurut Pos, berbagai institusi yang memiliki kewenangan khusus terkait keamanan antara lain TNI,Polri,beberapa kementerian, kejaksaan,Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT),Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),dan lainnya.

Pembentukan DKN merupakan salah satu amanat RUU Kamnas.Lembaga ini merupakan transformasi dari Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas). Anggota DKN adalah sejumlah menteri,panglima TNI, Kapolri, dan pimpinan badan/ komisi yang diketuai Presiden.

Sejumlah pengamat dan LSM mengkritisi ada pasal tentang penangkapan, penyadapan, dan pemeriksaan yang dilakukan unsur-unsur keamanan. Pada Pasal 54 butir e RUU Kamnas terdapat kalimat: pengawasan penggunaan kuasa khusus. Pada penjelasan butir ini disebutkan bahwa “kuasa khusus yang dimiliki unsur keamanan nasional berupa hak menyadap, memeriksa, menangkap, dan melakukan tindakan paksa sah lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

Dewan Pers menganggap cakupan RUU ini terlalu luas dan ada pasal yang berpotensi menjadi pasal karet seperti pada masa Orde Baru.Terdapat pula pasal yang dinilai dapat menghidupkan kembali haatzai artikelen (pasal penghasutan). Pasal 54 juga dianggap membahayakan kemerdekaan pers. Aparat bisa dilegalkan menyadap institusi atau individu pers yang dinilai mengancam keamanan nasional.

Sementara itu, Sekretaris Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Laksamana Pertama Leonardi,menegaskan, wewenang masing-masing lembaga tetap melekat sebagaimana diatur UU sektoralnya.

Sumber: Sino