Upacara Sertijab Danlantamal I Dipimpin Langsung Oleh KASAL

MEDAN–(IDB) : Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut I (Danlantamal I) pada Kolonel Laut Pertama Bambang Soesilo menggantikan Laksamana Pertama Amri Husaini di Mako Lantamal I Jalan Serma Hanafiah Medan Belawan kemarin pagi.

Dalam upacara itu,KSAL Laksamana TNI Soeparno mengatakan, wilayah hukum Pangkalan UtamaI(Lantamal) Imerupakan wilayah yang luas mulai dari Nanggroe Aceh Darussalam hingga ke Dumai yang dikawal empat Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal),Simeulue,Sabang, Lhokseumawe serta Tanjung Balai Asahan.Wilayah hukum Lantamal I sangat strategis karena merupakan lintasan sarana angkutanairke kawasansegitigamas (Singapura, Malaysia dan Thailand) dan mancanegara.

“Jadi wilayah hukum Lantamal I berbatasan dengan empat negara,Malaysia, Singapura,Thailand dan India sangat rawan pelanggaran hukum dan tindak kejahatan,” tandasnya. Dia berharap Danlantamal I yang baru ini dapat melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Panglima Komando Armada Republik Indonesia Kawasan Barat (Pangarmabar) serta mempertahankan kekuatan keamanan negara di bidang maritim.

Dalam upacara tersebut hadir juga Plt Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjonugroho,pejabat teras Mabesal serta sipil Pemprovsu. Sertijab dimeriahkan atraksi bela diri dan atraksi senjata prajurit Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan I (Yonmarhanlan) serta marching band siswa Yayasan Pendidikan HangTuah Belawan.

Sumber: Sindo

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 47 Triliun Untuk Pertahanan Negara

JAKARTA-(IDB) : Untuk menjaga ketahanan Indonesia sebagai negara kepulauan, pemerintah menganggarkan Rp 47 triliun dari APBN tahun ini. Dari anggaran tersebut, pemerintah juga menetapkan 12 pulau terluar yang mendapat penjagaan khusus.

"Paling besar anggaran untuk Angkatan Darat," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, dalam konferensi persnya di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu 15 Juni 2011.

Purnomo mengatakan, Indonesia memiliki 92 pulau terluar, tapi 12 di antaranya menjadi prioritas karena letaknya strategis dan berbatasan dengan negara lain.

Pos TNI AL di Pulau Nipah

Di 12 pulau prioritas itu Kementerian Pertahanan menempatkan pasukan khusus yang dilengkapi persenjataan. Sedangkan puluhan lainnya yang tidak masuk prioritas dijaga dengan patroli rutin. "Karena potensi kelautan di pulau strategis itu besar," kata Purnomo.

Kedua belas pulau itu di antaranya Pulau Berhala di Selat Malaka, Pulau Rondo di Aceh, Pulau Nipa di Riau yang berdekatan dengan Singapura, dan Pulau Miangas yang berdekatan dengan Filipina. Kementerian Pertahanan juga berencana menambah personel keamanan di Pulau Sekatung untuk mengantisipasi konflik di Laut Cina Selatan.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mendukung adanya pertahanan khusus di pulau-pulau terluar Indonesia. Sebab, kata dia, di pulau terluar seluruh penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan.

"Pulau-pulau kita saat ini rawan over fishing, dan illegal fishing. Karena itu, keamanan laut menjadi sangat penting dalam mendukung perekonomian masyarakat di pulau-pulau terluar," kata Fadel dalam kesempatan sama.

Sumber: Tempo

Belum Ada Permintaan Pilot Dari Setneg Untuk Pesawat Keppresidenan

JAKARTA-(IDB) : Markas Besar TNI Angkatan Udara menyatakan belum ada permintaan dari Sekretariat Negara tentang personel yang mengawaki pesawat kepresidenan mendatang.

"Hingga kini belum ada pembicaraan atau permintaan terkait personel yang akan mengawaki pesawat kepresidenan nantinya," kata juru bicara TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama TNI Bambang Samoedro ketika dikonfimasi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk membeli pesawat khusus kepresidenan. Rencana tersebut telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Jika semuanya lancar, pesawat dengan "platform" Boeing 737-800 yang akan dirakit mulai tahun depan tersebut, sudah bisa digunakan pada 2013.

Dalam anggaran tahun ini, pemerintah menyiapkan dana Rp200 miliar untuk membayar uang muka pembelian pesawat itu.

Pemerintah pun telah berhasil menekan harga pesawat jenis Boeing Business Jet 2 itu dari 62 juta dolar AS menjadi 58 juta dolar AS atau sekitar Rp494 miliar, atau ada penghematan sebesar 4 juta dolar AS yang setara dengan Rp34 miliar.

TNI Angkatan Udara selama ini memiliki Skuadron Udara 17 VVIP di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Skuadron Udara 17 VVIP memiliki pesawat Boeing 737-200, Boeing 737-400, Fokker 28 dan Helikopter Pumma serta Super Pumma untuk mendukung kunjungan kerja Presiden, Wakil Presiden dan pejabat negara lainnya.

Khusus untuk pesawat Boeing, TNI Angkatan Udara kini tercatat memiliki 29 pilot.

"Jika mereka dipercaya untuk mengawaki pesawat kepresiden nantinya, maka akan dilakukan langkah-langkah adaptasi lagi yang harus dijalaninya," ujar Bambang, menambahkan.

Sumber: Antara

Indonesia Kembali Mendesak Singapura Bebaskan Kapal Gemini

JAKARTA-(IDB) : Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Michael Tene, mengatakan Pemerintah Indonesia mendesak Pemerintah Singapura segera membebaskan kapal MT Gemini yang telah disandera perompak sejak 30 April 2011. Kapal berbendera Singapura itu disandera perompak di sekitar perairan Somalia. Di kapal itu, ada 13 warga negara Indonesia.

"Kami terus mendesak dan Pemerintah Singapura pun telah berkomitmen membebaskan para awak kapal," kata Michael Tene di Jakarta, Rabu, 15 Juni 2011.

Menurut Tene, belum ada kabar menggembirakan dari proses pembebasan kapal MT Gemini. Dari informasi yang diperoleh, Pemerintah Singapura dan pemilik kapal MT Gemini masih terus melakukan negosiasi dengan para perompak. "Pemilik kapal masih terus melakukan komunikasi dan negosiasi dalam pembebasan kapal," kata Tene.

Tene menuturkan komunikasi pemilik kapal dengan kapal dan perompak memang agak sulit dibandingkan kasus pembebasan Kapal Sinar Kudus. Kapal berbendera Indonesia itu dibebaskan dalam waktu 48 hari. "Komunikasinya sangat berbeda dengan kondisi saat pembebasan kapal Sinar Kudus," kata Tene. "Komunikasi hanya seminggu sekali, sehingga sulit bernegosiasi."

Pemerintah tak bisa bertindak secepat pembebasan kapal Sinar Kudus. Saat itu, Indonesia bisa fokus dan total karena karena kebijakan tindakan di tangan pemerintah. Sedangkan kondisi saat ini, berkaitan dengan Pemerintah Singapura dan pemilik kapal dari Singapura. Apalagi dalam kasus kapal MT Gemini ini, kata dia, pelaku perompaknya berbeda dengan yang membajak kapal Sinar Kudus.

Meski demikian, Tene meyakinkan jika anak buah kapal MT Gemini dalam keadaan sehat dan selamat. Anak buah kapal ini berasal dari Indonesia, Cina, Korea, dan Myanmar. "Semua dalam keadaan sehat," kata Tene.

Soal tebusan, Tene mengaku tak tahu persoalan teknis. Menurut dia, penanganan pembebasan Kapal MT Gemini sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Singapura. "Kami hanya menawarkan bantuan saja," kata Tene. Termasuk uang tebusan, Indonesia siap. "Prinsipnya kami mendorong pembebasan secepatnya."

Sumber: Tempo