Simulasi Pembebasan Sandera Warnai Latihan Albara

MANADO-(IDB) : Simulasi pembebasan sandera mewarnai latihan Anti Lawan Bajak Udara (Albara) oleh Pasukan Khas TNI AU, Detasemen Bravo 90 di Bandara Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara, Selasa malam.

Pada simulasi itu menceritakan sekelompok teroris menyamar sebagai penumpang membajak pesawat Airbus 320 miliki maskapai penerbangan Batavia Air.

Setelah mendapat informasi itu, General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Sam Ratulangi menyatakan bandara dalam kondisi "merah", dan menyerahkan tanggung jawab penanganan kejadian itu kepada Komandan Pangkalan Udara Sam Ratulangi (Danlanudsri) Danlanudsri merespons laporan itu dengan mengerahkan personel dan bekerja sama dengan instansi terkait setempat untuk membuat parimeter sekitar bandara.

Kejadian itu kemudian dilaporkan kepada Panglima Komando Operasi Angkatan Udara (Pangkoopasau) II, dilanjutkan kepada Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau), dan Panglima TNI.

Setelah mendapatkan perintah Panglima TNI, Kasau memberikan perintah kepada Pangkoopasau II untuk mengerahkan pesawat tempur dan Komandan Pasukan Khas TNI AU agar memberangkatkan Tim Detasemen Bravo 90 guna "Operasi Albara".

Setelah mendapat perintah, Komandan Detasemen Bravo 90 segera merencanakan taktik operasi tersebut dengan menurunkan 16 personel intelijen guna menyamar dan negosiasi dengan teroris.

Selain itu, sepuluh personel diterjunkan melalui penerjunan guna pengamanan di sekitar pesawat.

Simulasi itu juga menggambarkan bahwa kendati telah negosiasi, para teroris tetap menuntut pemerintah membebaskan kawan mereka yang ditahan.

Para teroris dikisahkan sempat bertindak brutal terhadap salah seorang sandera, sehingga penumpang itu luka.

Dengan menggunakan dua pesawat Hercules, Detasemen Bravo kemudian menurunkan sejumlah personel terlatih dan empat kendaraan khusus dalam pembebasan sandera.

Para personel itu kemudian masuk ke pesawat itu melalui pintu bagian depan dan belakang secara bersamaan.

Dalam aksi pembebasan itu, para teroris dapat dilumpuhkan oleh Detasemen Bravo.

Setelah teroris dilumpuhkan, mereka yang masih hidup dan penumpang kemudian dievakuasi.

Tim penjinak bahan peledak Detasemen Bravo diceritakan mengamankan satu paket bahan peledak yang dibawa teroris di pesawat itu .

Latihan Albara pukul 22.00-23.30 WITA disaksikan antara lain Kepala Staf Umum TNI, Letjen TNI Suryo Prabowo, Danpaskhas TNI AU, Marsekal Pertama TNI Amarullah, Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo Sarundajang, dan sejumlah pejabat militer serta sipil di daerah itu.

Danpaskhas TNI AU, Marsekal Pertama TNI Amarullah, mengatakan, latihan itu antara lain untuk peningkatan kemampuan Detasemen Bravo dalam mengantisipasi dan menanggulangi terorisme.

Pada latihan tersebut mengerahkan sekitar 360 personel antara lain 120 personel Detasemen Bravo.

Sumber: Kemhan

Hari Lahirnya Pancasila : Pancasila Sebagai Manual Bangsa

INDONESIA-(IDB) :  Pancasila dasar negara  yang juga sebagai manual bangsa untuk mencapai masyarakat yang makmur dan berkeadilan. Dengan Pancasila yang mana terdiri dari beberapa unsur diharapakan mampu menjawab tantangan masa kini dan akan datang yang semakin komplek serta bisa mempersatukan bangsa ini yang beraneka ragam suku dan budaya.

Sumber: Youtube

Pengawalan Kapal Jangan Diartikan Bisnis TNI

JAKARTA-(IDB) : TNI AL siap melakukan pengawalan pada kapal-kapal dagang RI yang melewati Somalia. Pengawalan ini diakui bukan sebagai bagian bisnis TNI.

"Ini jangan dipandang sebagai bisnis TNI," ujar Kadispen TNI AL, Laksamana Pertama Tri Prasodjo pada wartawan di Wisma Elang Laut, Jl Dipomegoro, Jakarta Pusat, Rabu (1/6/2011).

Menurut Tri, jika nanti TNI AL jadi dilibatkan untuk mengawal kapal-kapal dagang, maka uang yang dibayarkan perusahaan akan masuk ke kas negara. Hal ini diperbolehkan sebagai pendapatan negara di luar pajak.

"Jadi dijamin nanti tidak akan memperkaya kantong per kantong. Uangnya akan masuk ke kas negara sebagai pendapatan negara bukan pajak," tegasnya.

Tri pun berharap uang hasil pengawalan itu bisa kembali untuk memperkuat institusi TNI AL. Tentunya setelah pendapatan negara itu masuk ke dalam APBN.

"Tentunya karena kita yang melakukan, dari APBN berharap bisa kembali lagi," jelasnya.

Menurut Tri saat ini pemerintah dan TNI AL masih merumuskan kebijakan untuk pengawalan ini. "Kita terus meminta masukan terutama dari pengguna pelayaran," tutupnya.

Sumber: Detik

TNI AU Butuh Tambahan Radar Untuk Pantau Wilayah Udara RI

JAKARTA-(IDB) : Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyebutkan, TNI Angkatan Udara masih kekurangan radar untuk memonitor pesawat-pesawat yang masuk ke wilayah Indonesia.

"Saat ini jumlah radar yang telah dimiliki baru mencapai 21 unit, sementara idealnya untuk menjaga wilayah Indonesia kita butuh 42 unit," kata Dirjen Perencanaan Pertahanan (Renhan) Kemhan, Marsda TNI Bonggas S Silaen, saat jumpa pers di Kemhan, Jakarta, Rabu.

Menurut Bonggas, untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan sudah cukup memadai, sementara untuk wilayah selatan seperti Sulawesi hingga Papua masih kurang untuk ketersediaan radar.

Saat ini, lanjut dia, Kemhan terus menyiapkan pengadaan radar untuk melakukan pemantauan wilayah-wilayah Indonesia yang sangat luas ini.

"Pada tahun ini, Kemhan akan menyediakan sekitar empat unit radar untuk ditempatkan di empat lokasi, antara lain, Jayapura, Manokwari, dan Tual (Maluku Tenggara)," paparnya.

Bonggas memaparkan untuk menyediakan satu unit radar dibutuhkan biaya yang cukup besar, yakni sekitar 30 juta dolar Amerika, setara dengan Rp255 miliar.

"Untuk empat unit radar ini, disiapkan dana sekitar 114 juta dolar Amerika. Jadi, harga satu unit radar sekitar 30 juta dollar Amerika," tuturnya.

Ia menambahkan untuk mengatasi kekurangan radar dalam melakukan pengawasan udara, maka TNI AU bekerjasama dengan penerbangan sipil.

"Jatuhnya sebuah pesawat yang ditemukan beberapa waktu lalu merupakan hasil kerja sama dengan penerbangan sipil," ucap Bonggas S Silaen.

Sumber: Antara

Kementerian Pertahanan Incar Rp 9 Triliun Lagi Untuk Target MEF

JAKARTA-(IDB) : Kementerian Pertahanan mengincar tambahan alokasi Rp 9 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun ini. Dana itu dibutuhkan untuk memenuhi persenjataan minimum, atau kerap disebut minimum essential forces.

"Untuk minimum essential forces tahun ini kami memerlukan Rp 11 triliun, tapi baru diberikan Rp 2 triliun, mudah-mudahan Rp 9 triliun bisa didapat dari APBN-P," kata Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Marsekal Muda Bonggas S. Silaen di Kementerian Pertahanan, Rabu, 1 Juni 2011.

Tahun ini, Kementerian Pertahanan telah mendapat kucuran dana Rp 47,5 triliun dalam anggaran negara. Namun, jumlah itu masih kurang, apalagi pemerintah punya rencana mempercepat pemenuhan persenjataan minimum.

Menurut Bonggas, kondisi peralatan pertahanan yang kini ada masih jauh dari ideal, dari sisi jumlah maupun kualitasnya. Mayoritas persenjataan berusia uzur, 25 tahun hingga 40 tahun. Sistem persenjataan darat di awal 2005 tingkat kesiapan rata-ratanya di bawah 35 persen, senjata udara 30 persen, dan persenjataan laut malah di bawah 30 persen.

Kementerian Pertahanan sudah menghemat dan menetapkan sistem rekrutmen tanpa pertumbuhan. Artinya, jumlah personel yang pensiun tiap tahun sama dengan jumlah orang yang direkrut. "Kami beranggapan untuk lima tahun ke depan komposisi personel sudah cukup memadai," kata Bonggas.

Belum lagi tantangan di sektor pertahanan yang kini makin kompleks. Bukan saja keutuhan wilayah yang harus dijaga, tapi juga perlu upaya ekstra untuk mencegah terorisme dan menanggulangi bencana, yang lazimnya dilakukan pula oleh tentara.

Sumber: Tempo

TNI AL Siapkan Dua Opsi Pengawalan Atasi Perompak

JAKARTA-(IDB) : TNI AL menyiapkan dua opsi pengawalan untuk kapal-kapal dagang RI yang melewati laut Arab dan Somalia. Bergabung dengan task forces di perairan Somalia atau menempatkan personel TNI di kapal-kapal dagang RI

"Yang paling penting adalah menjamin keselamatan," ujar Kepala Staf TNI AL, Laksamana Soeparno di sela-sela pertemuan dengan masyarakat maritim di Wisma Elang Laut, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (1/6/2011).

Soeparno menambahkan, pihaknya siap untuk melakukan dua opsi ini. Menurutnya masalah ini masih dibahas di Mabes TNI.

"Butuh izin dari Panglima sampai presiden untuk ini," terangnya.

Tatap muka antara TNI AL dan masyarakat Maritim ini dilakukan untuk memberikan gambaran pentingnya keselamatan bagi kapal-kapan niaga saat melakukan pelayaran. Harapannya, tidak ada lagi kapal RI yang dibajak seperti kapal MV Sinar Kudus.

Sumber: Detik

Israel kembali Gertak Iran

TEL AVIV-(IDB) : Menteri Israel untuk urusan strategis mengatakan, dunia harus mengambil tindakan kolektif untuk menghentikan kegiatan nuklir Iran, termasuk serangan pre-emptive (serangan untuk mematahkan serangan) jika diperlukan.  

Moshe Yaalon meminta dunia untuk menyadari apa yang ia sebut "ancaman nuklir yang ditimbulkan oleh Iran" dan mencatat bahwa hal itu bisa menjadi alasan untuk melakukan serangan pre-emptive terhadap Republik Islam Iran.

Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dalam sejumlah laporannya menegaskan misi damai program nuklir Iran. Tehran juga menekankan bahwa program nuklirnya murni ditujukan untuk tujuan sipil, termasuk pembangkit listrik dan riset medis. 

Peringatan berulang para pemimpin Zionis tentang potensi ancaman nuklir Iran dikeluarkan ketika Tel Aviv dipandang sebagai satu-satunya pemilik senjata nuklir di Timur Tengah.

Sejak tahun 1958, ketika Israel mulai membangun reaktor plutonium Dimona dan fasilitas pengolahan uranium, secara diam-diam telah memproduksi puluhan hulu ledak nuklir.

Sumber: Irib

Cina Adalah Ancaman Permanen, Angkatan Laut AS Harus Siap

WASHINGTON-(IDB) : Anggota Kongres AS dari kubu Republik, Alan West, menilai Cina sebagai "ancaman permanen" bagi Amerika Serikat dan menyatakan bahwa Angkatan Laut Amerika harus mempersiapkan diri berperang dengan Cina. 

Kantor berita IRNA melaporkan, tokoh Republikan itu hari ini (1/6) dalam pidatonya di lembaga Heritage Amerika mengatakan, "Bujet Angkatan Bersenjata Amerika Serikat adalah tanggung jawab besar sebuah pemerintahan federal dan tanpa dukungan angkatan bersenjata, Amerika Serikat tidak akan dapat melanjutkan tugasnya." 

Di saat sebagian besar anggota Kongres menuntut pengurangan bujet militer, West justru menekankan peningkatan bujet militer dan mendesak pemerintah untuk meningkatkan berbagai kemudahan bagi militer dengan cara apapun. 

Terkait ancaman dari Cina, West menjelaskan, "Kita harus menerima fakta bahwa Cina merupakan ancaman lama bagi Amerika Serikat, dan oleh karena itu kita harus menentang segala bentuk pengurangan bujet militer." 

Seraya menyinggung kekuatan imperium Yunani dan Romawi dalam menjustifikasi klaimnya itu, West menambahkan, "Jika bujet Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) dikurangi maka kita bahkan tidak akan mampu menggunakan "tisue toilet." 

Pernyataan West diperkirakan akan mendapat sambutan hangat dari Pentagon yang selalu mengupayakan peningkatan bujet militer, namun upaya-upaya penambahan bujet milier AS itu akan menghadapi penentangan keras dari gerakan Tea Party.

Sumber: Irib

AL Israel Gelar Manuver Menghadapai Flotilla II

TEL AVIV-(IDB) : Angkatan Laut Israel hari ini (Selasa, 31/5) menggelar latihan mempersiapkan diri menghadapi kedatangan konvoi kapal angkut bantuan kemanusiaan untuk Gaza, Flotilla II.

 

Kantor berita Fars mengutip laporan berbagai media massa Israel menyebutkan, para pejabat militer Israel menetapkan manuver angkatan lautnya untuk menghadapi kapal-kapal angkut bantuan kemanusiaan dalam konvoi Flotilla II. Mereka juga membahas pengalaman pahit dari insiden serangan terhadap kapal Mavi Marmara tahun lalu. 

Anwar al-Gharbi, anggota Komisi Eropa Pencabutan Blokade Jalur Gaza, merilis statemen yang berisi keterangan bahwa kapal pertama konvoi Flotilla gabungan dari Jerman dan Swiss, akan meninggalkan pelabuhan Hamburg, Jerman, 20 Juni mendatang untuk bergabung dengan kapal-kapal lainnya. 

Al-Gharbi menjelaskan, "Kapal Jerman-Swiss itu akan membawa 40 tokoh Swiss termasuk beberapa anggota parlemen, politisi, aktivis media, ahli hukum, dan 10 aktivis Jerman."

Sumber: Irib

Global Research: Barat Siap Menduduki Libya

LIBYA-(IDB) : Barat tengah bersiap-siap menginvasi Libya dengan mengirimkan berbagai macam kapal perang dan kapal induk serta berbagai perlengkapan logistik untuk beroperasi di perairan Mediterania. Penyelamatan warga Libya dijadikan dalih untuk menginvasi negara kaya minyak di Afrika Utara tersebut. 

IRNA melaporkan, situs Global Research yang berbasis di Kanada menulis, dalam KTT G8 terbaru, Presiden Perancis, Nicolas Sarkozy menyatakan bahwa dirinya dan Perdana Menteri Inggris, David Cameron, akan berkunjung ke Benghazi. 

Ditambahkannya, "Kami memiliki pemikiran yang sama khususnya tentang masalah bahwa Gaddafi tidak dapat diajak berunding." 

Global Research juga menyebutkan, ungkapan yang sama juga dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat Barack Obama, "Kami tidak akan berhenti kecuali jika rakyat Libya aman dan terbebaskan dari bayang-bayang despotisme."

Ungkapan-ungkapan tersebut dengan jelas menggambarkan bahwa Barat berencana menginvasi dan menduduki Libya. 

Di saat G8 menuntut rezm Gaddafi segera menghentikan kekerasan, Pasukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) semakin meningkatkan serangan udaranya terhadap Libya. Kurang dari delapan pekan, NATO telah melancarkan 8.500 serangan udara. Masuknya helikopter Tiger milik Perancis dan kemungkinan helikopter Apache milik Inggris, semakin memperkuat asumsi bahwa NATO tengah menyusun rencana serangan udara massif untuk mempersiapkan pendaratan pasukan di Libya. 

Yang lebih penting, masuknya kapal-kapal tempur penyerang di perairan Mediterania, disusul dengan kapal induk kelas Nimitz ke kawasan tersebut, semakin memperkokoh asumsi tersebut.

Selain itu, dua kapal tempur amphibi telah dikirim dari Taranto, Italia, pada 13 dan 18 Mei ke dekat perairan Libya.

Sumber: Irib

Helikopter TNI AL Mendarat Darurat

SLAWI–(IDB) :  Dua helikopter milik TNI Angkatan Laut (AL) terpaksa melakukan pendaratan darurat di Lapangan Maribaya, Kabupaten Tegal,kemarin. Helikopter Bolkow bernomor penerbangan NV-410 dan NV-412 itu berangkat dari Pangkalan Udara TNI AL (Lanudal) Jakarta untuk menuju Pusat Penerbangan AL (Pusnerbal) Surabaya.

Namun di tengah perjalanan, diduga salah satu helikopter mengalami kerusakan mesin sehingga terpaksa mendarat darurat. Sontak warga sekitar dan para pengguna jalan geger lantaran ingin melihat dari jarak dekat. Menurut salah satu warga Maribaya, Solikin, 60, helikopter yang mendarat di lapangan desa itu baru kali pertama terjadi.

Dia menduga helikopter itu mengalami kerusakan, sehingga melakukan pendaratan darurat. ”Kami pikir pesawatnya (helikopter) rusak,” ungkapnya. Setelah mendarat selama setengah jam,pesawat helikopter NV-410 kembali lepas landas. Di lapangan yang biasa dipakai bermain sepak bola warga kampung itu, ratusan warga tampak mengerumuni sebuah helikopter dengan nomor lambung NV-412 yang masih diperbaiki oleh tim teknisi dan dikelilingi police line.

”Lumayan dapat tontonan gratis,” ungkap Mahmud, 39, warga setempat sambil mengabadikan gambar helikopter melalui kamera ponselnya. Sejumlah petugas Pangkalan AL Tegal tampak berjaga- jaga di sekitar helikopter yang dikemudikan oleh Pilot Kapten Laut (P) Mursidi.

Komandan Pangkalan AL (Danlanal) Tegal Friche Flack mengatakan, pendaratan darurat helikopter tersebut merupakan bagian dari latihan pendaratan TNI AL. ”Kami saja tidak tahu kalau akan ada helikopter yang mendarat di Maribaya,” katanya di Lapangan Maribaya. Dia menjelaskan bahwa helikopter NV-412 itu merupakan salah satu heli yang turut serta dalam pembebasan KM Sinar Kudus yang disandera di Somalia.

Sumber: Sindo

Tahun Depan KRI Nanggala-402 Perkuat Kembali TNI-AL

JAKARTA-(IDB) : Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno mengatakan, pemeliharaan menyeluruh kapal selam KRI Nanggala-402 di Korea Selatan segera usai.

"Diperkirakan Januari tahun depan tiba di Indonesia," katanya, menjawab ANTARA seusai membuka Pekan Olahraga TNI Angkatan Laut 2011 di Jakarta, Selasa.

KRI Nanggala-402 menjalani perbaikan dan perawatan total di perusahaan galangan kapal "Marine Engineering Co Ltd" (DSME) dari Korea Selatan.

Pemeliharaan total itu bertujuan meningkatkan kemampuan tempur kapal selam tersebut untuk mendukung kekuatan pemukul TNI Angkatan Laut.

KRI Nanggala diberangkatkan ke Korea Selatan pada Desember 2009 dan langsung menjalani pemeliharaan total untuk dapat memulihkan kekuatannya hingga 90 persen.

Sebelumnya, TNI AL telah meng-"overhaul" kapal selam KRI Cakra-401 di "Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co Ltd" (DSME).

KRI Cakra telah diganti perangkat teknologinya dari buatan 1970-an dengan teknologi 1990-an.

"Ya diharapkan segera selesai," katanya menegaskan.

Kedua kapal selama TNI Angkatan Laut itu merupakan buatan Jerman tipe U-209.

Tentang proses pengadaan dua kapal selam baru, Soeparno mengatakan masih dalam proses dengan Kementerian Pertahanan.

Sumber: Yahoo

Video Pendaratan Pesawat KC-30A Pertama Australia Di Amberley

AMBERLEY-(IDB) : Pesawat tangker KC-30A pertama untuk Royal Australian Air Force telah mendarat dengan selamat di pangkalan udara Amberley, Queensland. Dikirim dari Madrid Spanyol.

Sumber: Youtube

Australia's first KC-30A lands in Amberley

AMBERLEY-(IDB) : The First KC-30A tanker to have been delivered to the Royal Australian Air Force has touched down at the service's Amberley air base in Queensland, following its transfer from AirbusMilitary's Getafe site near Madrid, Spain.

Carrying the temporary registration MRTT003, aircraft A39-003 is the third of five modified Airbus A-330 The RAAF's new KC-30As are being delivered in a 270-seat, two-class configuration, in addition to their two under-wing hose and drogue refuelling pods and air refuelling boom system. The aircraft has a maximum fuel capacity of 111t.

-200s on order for the RAAF. It is also the first of three to be converted for air-to-air refuelling tasks by local contractor Qantas Defence Services.

The aircraft landed at Amberley on 30 May, three days after leaving Getafe. Its delivery flight included stops in the mainland USA and Hawaii.

Airbus Military in mid-May said that Australia could receive two of its delayed multi-role tanker/transports during June, with two more to follow late this year. The programme's fifth aircraft should be accepted during 2012.

Source: Flightglobal

First Advanced Block 50 F-16 Unveiled for Turkish Air Force

ANKARA-(IDB) : Turkish Aerospace Industries, Inc. (TAI) and Lockheed Martin unveiled the first of 30 new Turkish-built F-16s in ceremonies today at TAI's facility near Ankara.

Turkish officials at the event included the nation's Minister of National Defense, Vecdi Gonul; Undersecretary for Defense Industries Murad Bayar; Turkish Air Force Chief of Staff Lt. Gen. Abidin Unal; General Manager of the Turkish Armed Forces Foundation Lt. Gen. (Retired) Hayrettin Uzun; and the Chairman of the Board of TAI, Lt. Gen. (Retired) Mehmet Yalcin Kaya.

The U.S. government was represented by Ambassador to Turkey Francis J. Ricciardone, Jr.; Heidi Grant, Deputy Under Secretary of the Air Force for International Affairs; and Maj. Gen. Stanley Clarke III, Chief of the Office of Defense Cooperation.

"Lockheed Martin values the partnerships we have established with the Turkish government, military and industry over the past quarter century," said Ralph D. Heath, executive vice president of Aeronautics for Lockheed Martin. "We look forward to continuing those relationships as a partner with Turkey in the F-35 Fighter program." Joint Strike 

TAI Chairman of the Board Yalçın Kaya expressed his excitement about the early delivery of the first F-16, the previous delivery date of which was July 2011, said; “This early delivery is the result of the great efforts of TAI’s engineers and technicians as well as the successful cooperation between TAI and Lockheed Martin. Main contractor Lockheed Martin and Turkish Air Force PCO worked in a great harmony and delivered the aircraft two months earlier than scheduled in order to display the aircraft in Turkish Air Forces 100th Anniversary activities. TAI, whose priority is customer satisfaction, aims to carry this relationship with Lockheed Martin beyond F-16 programs as well as to be a part of new international military projects with its infrastructure, experience, great effort and performance.”

The F-16 program has provided extensive industrial development and employment in Turkey over the past 25 years. The Turkish Air Force has more than 200 F-16 aircraft in its inventory presently and will take delivery of the 30 new, advanced Block 50 models between May 2011 and December 2012.

The F-16 is the choice of 25 nations. More than 4,400 aircraft have been delivered worldwide from assembly lines in five countries. The F-16 program has been characterized by unprecedented international cooperation among governments, air forces and aerospace industries. Major upgrades to all F-16 versions are being incorporated to keep the fleet modern and fully supportable over the aircraft's long service life.

Headquartered in Bethesda, Md., Lockheed Martin is a global security company that employs about 126,000 people worldwide and is principally engaged in the research, design, development, manufacture, integration and sustainment of advanced technology systems, products and services. The Corporation's 2010 sales from continuing operations were $45.8 billion

Source: Defencetalk

Indonesia’s Anti-ship Missiles: New Development In Naval Capabilities

The recent Indonesian Navy test-launch of the supersonic Yakhont anti-ship missile marked yet another naval capability breakthrough in Southeast Asia. The Yakhont missile could potentially intensify the ongoing regional naval arms competition.

EURASIA-(IDB) : The Indonesian Navy (Tentera Nasional Indonesia – Angkatan Laut or TNI-AL) frigate KRI Oswald Siahaan test-fired a Russian-made Yakhont supersonic anti-ship missile during a naval exercise in the Indian Ocean. According to TNI-AL, the missile took about six minutes to travel 250 kilometres to score a direct hit on the target. This test-launch marks yet another significant capability breakthrough amongst Southeast Asian navies. It comes against the backdrop of unresolved maritime disputes and ongoing regional naval arms competition. 

A destabilising naval weapon?

Indonesia

According to David Mussington and John Sislin in a Jane’s Intelligence Review report in 1995, weapons which could be considered destabilising in nature possess all or some of the following six characteristics: result in decreased warning time; give one country ‘breakthrough capabilities’; lead to a broadening of target sets; permit no effective countermeasures; give one side better information concerning another’s military preparations; and create hostility. Based on some of these criteria, the Yakhont could be deemed destabilising for the following reasons.

Firstly, the Yakhont could travel at sea-skimming altitude (5-15 metres above surface) at 2.5 times the speed of sound thus reducing warning time for the target vessel, especially those ill-equipped for long-range early warning. It is true that Southeast Asian navies are increasingly better equipped with modern sensors to provide early warning of an impending missile launch and for tracking subsonic sea-skimming missiles. Yet the Yakhont’s unique flight profile could imply that even more sophisticated detection capabilities have to be acquired by regional navies.

Secondly, even though Vietnam had reportedly inducted the Yakhont into service, it exists in the land-based ‘Bastion’ coastal-defence variant and is thus strictly defensive. However, when mounted onto a warship which is essentially a highly-mobile platform, the Yakhont’s range could be extended beyond the defensive perimeters of one’s coastal confines. Prior to the introduction of the ship-launched Yakhont, anti-ship missiles – such as the Western-made Exocet and Harpoon as well as Russian-built Styx and Switchblade – carried aboard Southeast Asian warships are characterised by subsonic speeds and possess ranges not more than 200 kilometres at most.

By contrast, the Yakhont has a maximum range of 300 kilometres when flying at high altitude, and maximum speed of Mach 2.5. The only non-Southeast Asian countries in the wider Western-Pacific with equivalent capabilities are China whose Russian-built Sovremennny destroyers are armed with the Sunburn missile, and Taiwan which has recently deployed the Hsiung Feng III aboard its warships.

Thirdly, the Yakhont’s flight profile also permits no effective countermeasures for most Southeast Asian navies. Only the navies of Malaysia, Singapore and Thailand possess modern shipboard anti-missile missile (AMM) capabilities. Malaysia possesses two frigates armed with the Seawolf AMM and four corvettes with the Aspide, while Singapore has six frigates armed with the Aster AMM and six corvettes with the Barak-1. Thailand has two frigates equipped with the Sea Sparrow system and two corvettes with the Aspide.

The other Southeast Asian navies are deemed poorly-equipped for air defences. Most surface warships in the region are armed with only guns and surface-to-air missiles effective only against slower-moving targets at short range but not high-performance aircraft and missiles.

What next for Southeast Asia?

The entry of TNI-AL’s Yakhont missile came after the recent regional submarine scramble, and introduction of breakthrough capabilities. The Malaysians introduced the first underwater-launched anti-ship missile aboard its new Scorpene submarines while Singapore inducted a pair of ex-Swedish Vastergotland boats with air-independent propulsion for prolonged submerged endurance. In any case, these acquisitions arguably sparked off reciprocal responses from other Southeast Asian navies.

The Yakhont, with its superior capabilities over existing anti-ship missiles arming Southeast Asian surface warships, represented yet another regional naval breakthrough which could not be ignored. This is especially so when no regional navies are adequately equipped against such weaponry if a naval skirmish ever breaks out in the volatile region plagued with longstanding interstate maritime disputes. The Indonesian-Malaysian naval standoff in the disputed Ambalat region in 2009 highlighted the danger of such eventualities.

Possible reactions from neighbouring Southeast Asian navies towards the Yakhont could take certain forms, especially now that regional countries are recovering from the global economic recession and reinstating their naval modernisation programmes. One, it could spark off the acquisition of equivalent capabilities, which might not be that difficult in today’s global arms market. While the current anti-ship missile market is still dominated by subsonic systems, a few supersonic examples do exist for sale, such as the Russian Klub-series or Sunburn, and the Indian-Russian BrahMos. India reportedly earlier on shelved the export of BrahMos (based on the Yakhont) to Indonesia out of security concerns but Jakarta managed to circumvent this by directly procuring the Russian ‘originals’.

A second reaction is the acquisition of capabilities, such as the Barak, Seawolf and Aster AMM systems, to neutralise such supersonic threats. Acquiring such countermeasures might be considered less provocative since these are essentially defensive. A third reaction is that better-endowed navies might acquire both equivalent anti-ship armaments and AMM systems as a safety measure.

Mitigating the ‘Yakhont Effect’

Whichever form it takes, the action-reaction process that could stem from the Yakhont missile would add onto the current intensity of regional naval arms competition. The Yakhont could potentially upset the Southeast Asian naval balance of power even though the Indonesians had reportedly acquired only a small consignment of this missile for limited deployment aboard TNI-AL’s frigates.

The region may need to institute naval confidence-building measures such as mechanisms to prevent or mitigate naval incidents. But perhaps it is time for Southeast Asian countries to think about naval arms control to enhance transparency and help ensure that naval arms acquisitions in the region do not spiral out of control.

Koh Swee Lean Collin is an associate research fellow at the Military Studies Programme in the Institute of Defence and Strategic Studies, a constituent unit of the S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University. He is also undertaking doctoral research on Southeast Asian naval developments.

Source: Eurasia

AL India Menerima 5 Pesawat Mig-29K

MOSKOW-(IDB) : Russian Aircraft Corporation MiG menyerahkan lima jet tempur MiG-29K/KUB pada Angkatan Laut India pada bulan ini, diumumkan MiG.

“Satu unit simulator pelatihan dan perangkat teknis lainnya juga diserahkan,” dalam pernyataan MiG, Senin (30/5).

Moskow dan New Delhi meneken kontrak pembelian 12 jet tempur MiG-29K kursi tunggal dan empat MiG-29KUB kursi tandem pada Januari 2004. Kontrak ini bagian dari kesepakatan pembelian kapal induk Admiral Gorshkov, saat ini sedang direkondisi di Rusia.

Empat MiG-29K dan MiG-29KUB telah dioperasikan AL India pada Februari 2010.

Kedua negara kembali meneken kontrak senilai 1,5 milyar dolar pembelian 29 MiG-29K Fulcrum-D yang akan ditempatkan di kapal induk. Penyerahan dijadwalkan mulai 2012.

AL India menempatkan MiG-29K di Skuadron Black Panther, berpangkalan di negara bagian Goa hingga INS Vikramaditya (eks Admiral Gorshkov) dioperasikan pada awal 2013.

INS Vikramaditya direncanakan akan membawa 24 MiG-29K/KUB. INS Vikrant kapal induk buatan India akan juga membawa jet tempur MiG-29.

Sumber: Rian

RUU Industri Strategis Pertahanan : BUMN Bisa Gandeng Negara Lain

JAKARTA-(IDB) :  Rancangan Undang- Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Strategis untuk Pertahanan memperbolehkan badan usaha milik negara (BUMN) untuk kerja sama dengan negara lain. 

Langkah ini diharapkan bisa mendorong penghematan anggaran industri strategis. Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengatakan, sebaiknya pemerintah menjalin kerja sama investasi dengan negara lain sebagai salah satu cara menekan biaya. Apalagi sekarang ini telah terjalin kesepakatan kolaborasi industri pertahanan antarnegara ASEAN. 

Menurut dia,model kerja sama dengan negara lain juga akandidukungundang-undang. “Di situ nanti,negara artinya pemerintah yang dalam hal ini BUMN, boleh bekerja sama dengan negara lain.Tentu dengan memerhatikan kepentingan RI,”ujarnya. Industri strategis nasional diakui berbagai kalangan memerlukan dukungan keuangan dan modal kerja yang tidak sedikit.Aspek ini bahkan menjadi salah satu kendala serius. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro pun pernah menyatakan, butuh dana triliunan rupiah untuk menyehatkan perusahaan yang memproduksi alutsista seperti PT Dirgantara Indonesia dan PT PAL. 

Di dalam revitalisasi industri strategis nasional, sesuai RUU itu, ujung tombaknya adalah Komite Kebijakan Industri Strategis Pertahanan (KKIP). Mereka harus merumuskan dan mengevaluasi kebijakan mengenai masalah ini. Pakar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menuturkan, bentuk kolaborasi antarnegara ASEAN sebenarnya pernah dilakukan dalam produksi pupuk yang dipusatkan di Aceh. 

Kolaborasi itu bermodel investasi bersama untuk mendirikan sebuah perusahaan, namun upaya itu gagal. Karena itu, dia menyarankan agar model kerja sama seperti itu tidak diulangi dalam industri pertahanan. Apalagi masing-masing negara memiliki kebijakan yang berbeda dalam isu ini.“Sinergi saja untuk saling melengkapi. Tinggal diidentifikasi apa saja yang dibutuhkan,” ungkapnya. Menurut dia, tiap negara mestinya mampu memproduksi alutsista sendiri agar tidak mengalami ketergantungan terhadap negara lain

Sumber: Sindo

TNI AL Minta AS Tingkatkan Materi Latihan

JAKARTA-(IDB) : Latihan bersama (Latma) Cooperation Afloat Readines and Training (CARAT) 2011 dalam rangka kerja sama bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat yang diikuti oleh TNI AL dan Angkatan Laut AS berakhir pada 2 Juni mendatang. Materi latihan akan terus dikembangkan agar terjadi pengingkatan kualitas kedua lembaga.

"Kami minta pada AS agar ada peningkatan materi latihan. Kalau tadinya hanya latihan di bidang perang atas air, mungkin tahun depan perang kapal selam, intelijen, atau pelatihan logistik,"kata Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno usai membuka acara Pekan Olahraga AL Wilayah Barat (Porwilbar) di Jakarta, Selasa (31/5).

Soeparno mengatakan Angkatan Laut AS menyambut baik usulan ini. "Malah, Insya Allah, Kapal Selamnya datang ke sini untuk menambah pengetahuan kita,"katanya.

Dia menambahkan, kedua belah pihak merasakan manfaat dari kegiatan Latma ini. Upaya untuk meningkatkan materi latihan bertujuan agar wawasan dan pengetahuan TNI AL semakin bertambah. Selain itu, hal ini bisa memberikan pengalaman lebih pada Angkatan Laut AS.

Seperti diberitakan sebelumnya, latihan bersama Angkatan Laut RI dan AS ini melibatkan 3 kapal perang RI dan 3 kapal perang AS serta tim kesehatan, tim marinir, tim komunikasi dari kedua Angkatan Laut RI-AS. Latihan ini melibatkan 1.500 personel dengan rincian 1.137 personel TNI AL dan 363 personel US Navy.

Terkait kapal selam TNI AL, KRI Nanggala-402, yang sedang diperbaiki di Korea Selatan Kasal mengatakan akan segera selesai. "Kapal selam kita sudah diperbaiki semua, kapal selam yang menjalani overhaul Januari selesai,"katanya.

KRI Nanggala merupakan kapal selam type 209/1300 yang banyak digunakan Angkatan Laut sedunia. Kapal ini memiliki berat selam 1,395 ton. Dengan dimensi 59,5 meter x 6,3 meter x 5,5 meter. Ditenagai oleh mesin diesel elektrik, 4 diesel, 1 shaft menghasilkan 4,600 shp. Sanggup mendorong kapal hingga kecepatan 21,5 knot dan diawaki oleh 34 pelaut. Sebagai bagian dari armada pemukul, KRI Nanggala dipersenjatai 14 buah torpedo 21 inci dalam 8 tabung serta sonar dari jenis CSU-3-2 suite.

Sumber: Jurnas

Kapal Perusak Amerika USS Howard (DDG 83) Sandar Di Priok

Pada kapal perang seberat 9.200 ton ini juga terdapat pasukan pemadam kebakaran. 

JAKARTA-(IDB) : Kapal destroyer Amerika Serikat, USS Howard DDG 83, Senin 30 Mei 2011, merapat ke pelabuhan peti kemas, Tanjung Priok, Jakarta. Kapal itu baru saja melakukan latihan tempur gabungan dengan TNI Angkatan Laut.

Di atas dek kapal sepanjang 155 meter tersebut, tiga orang perwira memamerkan peralatan yang diperlukan dalam operasi penyerangan atas kapal perompak.

Selain senjata, di antara peralatan yang diperlukan dalam penyerangan adalah tali pemanjat, perlengkapan medis, dan perangkat perusak kapal. Tim penyerang terdiri dari 18 orang, mereka dibagi berdasarkan tugasnya masing-masing. Lihat foto-fotonya, klik di sini.

Setidaknya dalam satu tim terdapat seorang pembobol yang bertugas mendobrak pintu masuk maupun melubangi dinding kapal. Pendobrak dilengkapi dengan dengan peralatan berat yang terdiri dari kapakat, las tangan, dan perusak pintu. Peralatan ini beratnya puluhan kilogram namun dapat mereka angkat dengan mudah.

Di kapal perang seberat 9.200 ton ini juga terdapat pasukan pemadam kebakaran. Salah seorang pemadam di USS Howard, Shipper, memampang perlengkapan bagi para pemadam dalam kapal.

Terdapat 11 senapan mesin kaliber 50 yang diletakkan di setiap sisi kapal berkecepatan lebih dari 30 knot ini. Ketika kapal berlayar, pos-pos senapan mesin ini ditempati oleh tentara 24 jam sehari. 

Sumber: Vivanews

Dunia Dibajak Perompak Somalia, Kapten Taiwan Tewas

Kapten kapal penangkap ikan Taiwan tewas dalam baku tembak pasukan AS - Perompak Somalia.

TAIWAN-(IDB) : Kementerian Luar Negeri Taiwan menyebutkan kapten kapal Jih Chun Tsai no 68, kapal yang dibajak perompak Somalia, tewas dalam upaya pembebasan. Wu Lai-yu, kapten berkewarganegaraan Taiwan menjadi korban salah tembak dalam baku tembak antara Angkatan Laut Amerika Serikat dengan perompak Somalia.

Seperti dikutip dari Associated Press, Kemenlu Taiwan mengatakan Kapal USS Stephen W. Groves dan perompak saling tembak di Samudera Indonesia. USS Stephen W. Groves merupakan kapal frigate yang menjalankan misi anti-pembajak.

Selain kapten Wu Lai-yu, tiga lanun Somalia juga tewas dalam baku tembak. Sedangkan menurut laman Taipei Times, kapal penangkap ikan dengan bobot 79 ton itu juga tenggelam.

Taiwan Times juga menyebutkan pihak Amerika Serikat mengadakan upacara penguburan di laut, sebagai penghormatan untuk Wu. Namun, Taiwan tetap meminta Amerika Serikat untuk melakukan investigasi atas insiden tersebut.

Sedangkan, kantor perwakilan Taiwan di AS telah dihubungi oleh Pemerintah AS. AS dan NATO disebutkan akan melakukan investigasi atas insiden itu. 

Kapal Jih Chun Tsai no 68 dibajak perompak Somalia sejak 30 Maret tahun lalu. Saat itu, kapal baru saja berlayar meninggalkan daratan timur Afrika.

Sumber: Vivanews

Berita Foto Kapal Perang Amerika USS Howard (DDG 83)

JAKARTA-(IDB) : Kapal destroyer Amerika Serikat, USS Howard DDG 83, hari ini merapat ke pelabuhan peti kemas, Tanjung Priok, Jakarta. Kapal itu baru saja melakukan latihan tempur gabungan dengan TNI Angkatan Laut. 

Sebagai alat mobillisasi maupun penunjang serangan, kapal berawak lebih dari 300 orang ini dilengkapi dengan empat helikopter tipe SH 60 Seahawk yang dipersenjatai dengan torpedo MK 46 dan rudal Hellfire. USS Howard dan dua kapal lainnya, yaitu USS Tortuga dan USS Reuben James, mengikuti latihan gabungan Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT) bersama dengan TNI AL di Selat Sunda sejak 25 mei lalu.

Kapal Perang AS, USS HOWARD (DDG 83), merapat di Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priok, Jakarta, usai melakukan latihan CARAT dengan TNI AL, Senin (30/5/2011)

Kapal Perang AS, USS HOWARD (DDG 83), merapat di pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priok, Jakarta, Senin (30/5/2011)

Tentara AS mendemonstrasikan peralatan yang dimiliki Kapal Perang AS, USS HOWARD (DDG 83) di Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priok, Jakarta, Senin (30/5/2011)

Tentara AS melakukan simulasi aksi penyelamatan Kapal Perang AS, USS HOWARD (DDG 83), saat merapat di Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priok, Jakarta, Senin (30/5/2011)

Tentara AS mendemonstrasikan peralatan yang ada di Kapal Perang AS, USS HOWARD (DDG 83), Senin (30/5/2011)

Salah satu ruangan di Kapal Perang AS, USS HOWARD (DDG 83), saat merapat di Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priok, Jakarta, Senin (30/5/2011).

Sumber: Vivanews