Setelah Senegal PT DI Akan Serahkan Dua Pesawat Ke Korea

BANDUNG-(IDB) : Selain mengirimkan pesawat ke Senegal Afrika, PT Dirgantara Indonesia juga akan mengirimkan dua pesawat terbang CN235 Maritime Patrol Aircraft (MPA) pada Korea Coast Guard. Satu pesawat akan diterbangkan pada Sabtu (7/5/2011) dan lainnya akan terbang pada Jumat (13/5/2011). Kedua pesawat tersebut akan diterbangkan oleh tim pilot PT DI.

"Minggu ini begitu berarti bagi PT DI karena selain hari ini akan menerbangkan pesawat ke akan berangkat Senegal, pada akhir pekan ini kami juga akan mengiirimkan pesawat ke Korea. Namun karena pilot yang kami miliki terbatas, jadi diterbangkannya tidak bisa bersamaan," ujar Dirut PT DI Budi Santoso saat ditemui dalam acara Ferry Flight CN235-220 ke Senegal Afrika, di Hanggar PTDI, Kamis (5/5/2011).

Pilot akan menerbangkan pesawat selama tiga hari untuk sampai ke Korea. Kemudian mereka pun akan kembali ke tanah air untuk kembali menerbangkan pesawat kedua. Untuk Korea Coast Guard (KCG), masih ada dua pesawat lainnya yang harus diselesaikan oleh PT DI. Nilai kontrak untuk empat pesawat tersebut mencapai 94 juta US dolar.

Budi mengaku, pengiriman pesawat untuk KCG mengalami keterlambatan, hal itu disebabkan mision system yang akan dipasangkan pada pesawat tersebut baru diapprove oleh pemesan di akhir pengiriman.

"Sebenarnya per November dan Desember 2010 lalu pesawatnya sudah jadi tapi aprove final acceptment tes untuk mision sistem baru dilakukan baru-baru ini," katanya.

Sistem yang dipasang pada pesawat KCG ini disebut Budi bisa mendeteksi adanya polusi laut, misalnya tumpahan minyak di perairan Korea.

Sumber: Detik

PT. DI Butuh Tambahan Modal

BANDUNG-(IDB) : Agar perusahaan tetap berjalan, PT Dirgantara Indonesia (PT DI) membutuhkan modal kerja sekitar Rp 600 miliar atau sepertiga dari target penjualan per tahun. Saat ini meski ada pesanan, PT DI tak berani menerimanya karena tak punya modal cukup.

"Kita masih bisa maintance, kalau punya sale Rp 1,5 sampai Rp 2 triliun per tahun. Dulu kita tidak punya order yang cukup, tapi di 2008-2009 kita punya backlog di atas Rp 2 triliun. Jadi kalau kita punya modal cukup dengan order seperti itu bisa jalan lagi perusahaan ini," ujar Dirut PT DI Budi Santoso saat ditemui dalam acara Ferry Flight CN235-220 ke Senegal Afrika, di Hanggar PTDI, Kamis (5/5/2011).

Ia mengungkapkan saat ini target tersebut sulit tercapai karena ketiadaan modal kerja. "Jadi 2010 kemarin bukan karena enggak dapat order, tapi karena enggak berani. Kalau saya dapat kan saya harus punya modal kerja. Karena kalau saya ngambil order saya bisa kena denda karena enggak punya modal cukup. Buat yang nyelesein proyek yang ada aja utangnya udah pol-polan. Udah nggak mungkin utang lagi," katanya.

Jumlah kebutuhan modal kerja, disebut Budi dibutuhkan sekitar Rp 600 miliar. Modal kerja tersebut disebut Budi akan digunakan untuk memaksimalkan order.

"Modal kerja yang dibutuhkan sekitar Rp 600 miliar. Muternya juga agak lama, lebih dari 1 tahun. Kalau ada order kita bikin, itu 1-2 tahun baru jadi cash lagi. Jadi modalnya memang agak besar," katanya.

Meski begitu Budi mengaku dari sisi marketing, PT DI masih terbilang baik karena masih banyak yang percaya pada kemampuan PT DI. "Marketing relatif baik, dengan kondisi perusahaan seperti ini kita masih dapat kepercayaan dari luar negeri. Ini juga harus dimaintance kepercayaan ini," katanya.

Sumber: Detik

Uji Materi UU TNI Ditolak

JAKARTA-(IDB) : Mahkamah Konstitusi (MK) menguatkan kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dalam menyusun kebijakan pertahanan negara.

Uji materi UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang dimohonkan Mohammad Riyadi Setyarto dan Rasma ditolak. Ketua MK Mahfud MD dalam amar putusannya mengatakan menolak permohonan untuk seluruhnya. Dengan demikian, kedudukan TNI masih tetap di bawah koordinasi Kemhan, bukan berada di bawah presiden langsung. “Dalil-dalil para pemohon dalam pokok permohonan tidak beralasan hukum. Mahkamah menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,”ujarnya dalam sidang pleno pembacaan putusan di Jakarta kemarin. Sebelumnya Setyarto dan Rasma yang pernah berprofesi sebagai nelayan memohon uji materi Pasal 3 ayat (2),Pasal 15 ayat (7), (8), (9), Pasal 66 ayat (2),Pasal 67, dan Pasal 68 ayat (2) UU No 34/2004 tentang TNI.

Pasal-pasal itu intinya mengatur setiap tugas Panglima TNI dikoordinasikan dengan Menhan untuk menyusun kebijakan pertahanan negara. Mereka berdua menilai keberadaan TNI di bawah Kemhan menjadi penyebab terjadinya pelanggaran batas wilayah atau pencurian hasil bumi di daerah perbatasan.Mereka dirugikan karena hasil tangkapan berkurang. Karena itu, pemohon meminta agar TNI dikembalikan posisinya di bawah presiden. Sebab, posisi TNI di bawah Kemhan menyebabkan keamanan dan perlindungan warga negara,termasuk diri pemohon, menjadi berkurang.Karena itu,pasal-pasal itu dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945.

Dalam pertimbangannya, MK berpendapat pasal-pasal yang dimohonkan mengatur tata hubungan organisasi Kemhan- TNI yang merupakan kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) dari pembentuk undang-undang. Pengaturan itu meletakkan manajemen tentang dukungan administrasi pertahanan negara kepada Kemhan yang juga unit organisasi yang secara langsung membantu pelaksanaan tugastugas presiden. Karena itu dalil pemohon bahwa TNI harus berada langsung di bawah presiden tidak benar dan tidak pula mengurangi efektivitas peran dan fungsi substansinya hanya karena Kemhan mengurus soal-soal administrasi dukungan terhadap TNI. Efektivitas peran dan fungsi substansinya tetap berada di bawah komando presiden secara berjenjang menurut susunan organisasi.

“Keberadaan Kemhan merupakan kementerian yang secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara konstitusional berkaitnya dengan TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945. Sebab, kedua unit organisasi pemerintahan itu sama-sama mempunyai tugas pokok di bidang pertahanan, utamanya kedaulatan negara,” tutur hakim konstitusi Muhammad Alim. Panglima tertinggi dalam pengerahan TNI untuk operasi tempur langsung dipegang oleh presiden. Lebih dari itu penetapan Panglima TNI harus dengan pertimbangan DPR dan pernyataan perang harus dengan persetujuan DPR.

Tudingan terjadinya pelanggaran kedaulatan negara berupa pencurian ikan, pencurian kayu,pencurian sumber daya alam lainnya, pendudukan pulau-pulau terluar oleh negara asing disebabkan oleh berlakunya pasal-pasal yang diuji dinilai tidak tepat.Sebab, tidak ada hubungan kausalitas. “Itu hanya bersifat coaccident saja, tidak ada bukti, dan hanya berdasarkan asumsi para pemohon belaka.Dengan demikian dalil para pemohon itu tidak beralasan hukum,” kata Alim.

Sengketa Pilkada Sungai Penuh

MK juga menggelar sidang lanjutan sengketa Pilkada Kabupaten Sungai Penuh, Jambi, putaran kedua. Sengketa ini dimohonkan oleh yang digugat pasangan calon Ahmadi Zubir- Mushar Azhari terhadap kemenangan Asapri Jaya Bakri–Ardinal Salim (AJBArdinal). Dalam sidang kemarin, saksi termohon membantah semua tudingan dari saksi pemohon.

Bahkan, mereka balik menuding pasangan penggugat yang melakukan kecurangan selam proses pilkada. Sekretaris Umum Tim Pemenangan AJB-Ardinal, Basardi, membantah tegas tuduhan tentang adanya keterlibatan PNS untuk memenangkan tim dukungannya. Menurutnya, pihak penggugat yang melakukan kecurangan dengan melakukan penggalangan masa melibatkan PNS. ”Hampir seluruh tim pemenangan Pak Ahmadi Zubir- Mushar Azhari adalah PNS. Kami punya bukti kuat berupa SK asli,” katanya di hadapan majelis hakim yang diketuai Mahfud MD. Saksi Yusril Juhur juga membantah penggunaan fasilitas pemerintahan untuk penggalangan massa. Deklarasi pada tanggal 27 Maret dilaksanakan pada jalan tanah Mendapo (tanah kebesaran adat), bukan di kelurahan. Hanya saja Mendapo berada di depan kantor kelurahan.

Saksi Hendi Kurniadi menegaskan semua kegiatan AJBArdinal sesuai dengan undangundang. Kecurangan bahkan dilakukan oleh Ahmadi Zubir- Mushar Azhari yang melibatkan PNS, bahkan pejabat, untuk menggalang massa. ”Pendukung AJB-Ardinal tidak ada PNS.Tidak ada juga kegiatan yang berisi kebijakan untuk melakukan money politic,”ujarnya.

Sumber: Sindo

KTT ASEAN Kesempatan Kokohkan Posisi Indonesia

MALANG-(IDB) : Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Mas`ud Said, mengemukakan bahwa penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta merupakan kesempatan mengokohkan posisi Indonesia di kancah internasional.

"Jangan sampai kesempatan yang sudah ada dalam genggaman ini lepas begitu saja. Tapi semua itu tergantung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau bangsa Indonesia ingin dihormati, tentunya kesempatan ini tidak akan disia-siakan," katanya di Malang, Jumat.

Ia mengemukakan, KTT ASEAN di Jakarta seperti mengulang sejarah ketika Presiden Soekarno mengumpulkan para pemimpin negara di Benua Asia dan Afrika dalam KTT Asia-Afrika.

Ia mengemukakan, KTT ASEAN yang dilangsungkan di Jakarta, 5-8 Mei 2011 menjadi momentum strategis Indonesia untuk berperan aktif dalam perpolitikan internasional sekaligus membangun kesatuan dan karakter bangsa Indonesia untuk memimpin ASEAN.

Mas`ud yang juga dosen FISIP UMM itu menilai, infrastruktur di Indonesia cukup bagus dan mendukung, struktur ekonomi juga mulai membaik, bahkan nilai tukar rupiah juga terus menguat, serta upaya menanggulangi terorisme juga bisa dibilang sukses.

Mas` ud yang juga Direktur ACICIS UMM itu menyatakan tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa memperkokoh posisi Indonesia di dunia internasional.

"Upaya memperkokoh posisi itu bisa dimulai dari kepemimpinan Indonesia di ASEAN," katanya.

Ia menyarankan, dalam setiap pertemuan pada rangkaian KTT ASEAN hendaknya para perwakilan Indonesia yang terlibat juga menyelipkan berbagai agenda penting untuk memperkokoh posisi Indonesia di lingkungan negara-negara Asia Tenggara tersebut.

"Saya yakin Indonesia bisa berbuat banyak untuk memperkokoh posisinya termasuk dalam perpolitikan internasional dan upaya itu bisa dimulai dari skala regional Asia Tenggara, yakni KTT ASEAN yang saat ini sedang berlangsung di Jakarta," katanya. 

Sumber: Antara

Indonesia Thailand Kerjasama Evakuasi di Libya

Tentara Libya loyalis Muammar Gaddafi mengangkat senjata selama kunjungan oleh media asing disela pelatihan senjata di kemah militer luar Tarhouna, 85 km selatan Tripoli

LONDON-(IDB) : Memburuknya konflik bersenjata di Libya yang merembet hingga memasuki perbatasan Tunisia menjadikan upaya evakuasi WNI menemui banyak hambatan.

Mengatasi hal tersebut, KBRI Tunis bekerjasama dengan Kedubes Thailand di Tripoli untuk saling mendukung dalam mengevakuasi warga kedua negara dari Libya, demikian keterangan pers KBRI Tunis yang diterima Antara London, Jumat.

Dalam rangka kegiatan evakuasi ini, Kedubes Thailand di Tripoli kini membuka posko perlindungan warganya di Jerba, kota pulau di Tunisia yang berjarak sekitar tiga jam dari perbatasan dengan Libya.

Hal yang sama dilakukan KBRI Tunis yang telah membuka posko di kota tersebut sejak ditutupnya KBRI Tripoli pada tanggal 27 Maret lalu.

Kesepakatan saling dukung tersebut selain mencakup upaya bantuan evakuasi WNI dari Libya, juga bantuan dalam melakukan pelacakan secara langsung di Libya untuk selanjutnya dikomunikasikan kepada KBRI Tunis.

Kesepakatan yang dilakukan kedua Kedubes tersebut, yaitu KBRI Tunis dan Kedubes Thailand di Tripoli, disetujui setelah kedua Duta Besar melakukan pertemuan di Jerba, Tunisia, baru baru ini.

Kesepakatan tersebut mencakup perlindungan dan bantuan bagi warga kedua negara di negara akreditasi masing-masing.

Dubes Thailand untuk Libya, Opas Chantarasap sepakat untuk membantu evakuasi WNI dari Libya dan melakukan perlindungan terhadap WNI yang berada di Libya, dengan bantuan staf kedubes Thailand yang masih berada di Tripoli.

Di lain pihak, KBRI Tunis akan membantu dan melindungi warga Thailand yang dievakuasi ke Tunisia, mengingat Thailand tidak memiliki Kedutaan Besar di Tunisia.

KBRI Tunis juga akan membantu menjaga aset milik Kedubes Thailand yang dititipkan di Tunisia, termasuk di antaranya kendaraan-keandaraan dinas Kedubes Thailand.

Kesepakatan tersebut juga dilakukan dalam kerangka upaya Indonesia untuk memperkuat peran ASEAN di kawasan, di mana saat ini Indonesia menjabat sebagai Ketua ASEAN.

Upaya yang diprakarsai Dubes RI untuk Tunisia, Muhammad Ibnu Said, ini dilakukan guna meningkatkan implementasi kerjasama di bidang konsuler dan perlindungan warga negara anggota negara-negara ASEAN.

Terkait dengan implementasi kerjasama perlindungan warga antar negara ASEAN ini, KBRI Tunis juga telah membantu warga Filipina yang dievakuasi ke Tunisia.

Bantuan tersebut mancakup bantuan kekonsuleran bagi warga Filipina sebelum dipulangkan ke negaranya, serta bantuan pengurusan bagi mahasiswa Filipina yang ingin meneruskan studinya ke perguruan tinggi di Tunisia.

Kebijakan tersebut dilakukan karena Indonesia adalah satu-satunya negara anggota ASEAN yang memiliki kedutaan besar di Tunisia.

Dubes Ibnu Said mengharapkan kerjasama saling dukung tersebut dapat semakin mempererat kerjasama ASEAN di masa mendatang, khususnya dalam hubungan yang bersifat people-to-people contact.

Hasil dari kesepakatan tersebut tercermin juga pada evakuasi lima orang Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia dari Libya ke Tunisia pada hari Selasa lalu, yang turut dimonitor oleh staf Kedubes Thailand di Tripoli.

Mereka dievakuasi dengan menggunakan kendaraan yang disewa KBRI Tunis, yang dikendarai sendiri oleh Muhammad Abdul Hafiz (pemilik gedung KBRI Tripoli) karena tidak ada sopir yang berani membawa TKW ke perbatasan Tunisia-Libya akibat makin memburuknya kondisi keamanan di perjalanan.

Kelima TKW selanjutnya dijemput staf KBRI Tunis yang menunggu di pos imigrasi perbatasan Tunisia-Libya, di daerah Ras Jedir. Kelima TKW tiba masuk ke Tunisia sekitar pukul 4 sore setelah melalui pemeriksaan yang memakan waktu lebih 3 jam di pos perbatasan Libyadan Tunisia.

Saat ditanya kesan mereka setelah memasuki wilayah Tunisia, kelima TKW menyatakan rasa syukur keluar dengan selamat setelah melalui hari-hari yang mencekam di Libya. Mereka memutuskan untuk mengungsi karena situasi di tempat bekerja di Tripoli yang sangat membahayakan jiwa dan bahkan dua dari mereka sudah ditinggal lari oleh majikannya.

Menurut pemantauan staf KBRI Tunis sejak terbunuhnya putra Kaddhafi, Saif el-Arab Kaddhafi, dan tiga orang cucu Kaddhafi dalam akibat serangan NATO terkahir, kondisi keamanan semakin memburuk.

Beberapa kedubes asing negara Barat seperti Inggeris, Italia dan AS di Tripoli diserbu dan dirusak massa pro-Kaddhafi.

Semakin memburuknya kondisi kemananan di Tripoli dan kawasan Barat Libya tersebut berdampak buruk pada kondisi di kawasan perbatasan kedua negara.

Pertempuran antara loyalis Kaddhafi dengan kekuatan-kekuatana anti-Kaddhafi di dekat perbatasan Tunisia, khususnya di wilayah Zintan dan Nalut yang berbatasan dengan pos perbatasan Tunisia di Dhehiba, terus meningkat.

Kawasan perbatasan Nalut silih berganti dikuasai pasukan Kaddhafi dan pemberontak.

Menurut pemantauan staf KBRI Tunis, dalam beberapa hari terakhir, terdengar jelas suara bom dan tembakan di sekitar perbatasan. Bahkan pertempuran telah memasuki wilayah Tunisia sehingga membuat berang pemerintah Tunisia yang tidak ingin terlibat dalam konflik tersebut. Karena itu, militer Tunisia melakukan siaga penuh guna mengantisipasi meluasnya pertempuran.

Implikasi dari pergolakan tersebut memyebabkan pemerintah Tunisia memperketat penjagaan di perbatasan Tunisia-Libya di daerah Ras Jedir dan Dhehiba.

Pengetatan tersebut mempersulit KBRI Tunis dalam mengevakuasi WNI dari Libya karena karena tidak sedikit dari TKW yang harus dievakuasi tidak memiliki kelengkapan dokumen keimigrasian.

Hal ini terjadi misalnya karena TKW Indonesia lari dari majikannya karena majikannya menahan paspornya dan bersikeras untuk tidak menyerahkannya ke KBRI, atau karena ditinggal majikan yang sudah pergi ke luar negeri dengan membawa paspor TKW.

Selain itu Beredar pula rumor di kalangan masyarakat Libya yang ingin meninggalkan Libya bahwa perbatasan Tunisia akan segera ditutup guna mengantisipasi pertempuran antara pasukan pro dan anti-Kaddhafi.

Rumor tersebut menjadikan kawasan perbatasan kedua negara di Ras Jedir dan Dhebiba padat dengan arus pengungsi yang memanfaatkan situasi sebelum perbatasan tersebut benar benar ditutup.

Kendala yang sama juga terjadi pada warga negara asing lainnya, sehingga banyak diantara warga asing terlunta-lunta di kawasan perbatasan Tunisia-Libya, sebelum memperoleh bantuan dari badan PBB, seperti International Organization for Migration (IOM) dan United Nations High Commissioner for Refuges (UNHCR) dan selanjutnya ditempatkan di kamp pengungsi yang dikelola kedua lembaga tersebut.

Meskipun demikian, dengan pendekatan yang intensif dan persuasif yang dilakukan KBRI Tunis kepada para pejabat imigrasi Tunisia dan pejabat terkait lainnya di perbatasan, sampai saat ini evakuasi WNI dapat dilakukan dengan baik dan tidak ada satupun warga negara Indonesia yang terlunta atau harus masuk ke kamp pengungsian.

Sejak Ditutupnya KBRI Tripoli, KBRI Tunis telah mengevakuasi 23 WNI termasuk di antaranya tiga wartawan MetroTV. Sampai dengan evakuasi lima TKW tersebut, jumlah WNI yang telah evakuasi dari Libya melalui Tunisia untuk dipulangkan ke Indonesia mencapai 583 orang.

KBRI Tunis terus mengupayakan agar seluruh WNI dapat dievakuasi dari Libya meskipun menghadapi berbagai kendala seiring makin memburuknya situasi keamanan di Libya.

Sumber: Antara